Berita

PONTIANAK – Inovasi Bunga Basah atau Bunda Timbang Anak Bawa Sampah menjadi kunci sukses Posyandu Ananda Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, hingga berhasil meraih juara II nasional dalam lomba posyandu berprestasi tingkat nasional. Program ini dinilai mampu menggabungkan pelayanan kesehatan dengan kepedulian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi prestasi tersebut dan menyebut Bunga Basah sebagai contoh nyata inovasi kader posyandu yang berdampak langsung bagi warga.

“Melalui Bunga Basah, masyarakat tidak hanya diajak menjaga kesehatan anak dan lingkungan, tetapi juga diberi nilai tambah secara ekonomi. Ini inovasi yang lahir dari kepedulian dan gotong royong,” ujarnya usai menyimak pengumuman serentak secara daring, Selasa (11/11/2025).

Program Bunga Basah mengajak para ibu membawa sampah anorganik saat datang ke posyandu untuk kegiatan penimbangan anak. Sampah yang dikumpulkan kemudian ditimbang dan hasilnya dikonversi menjadi uang tunai.

Dana tersebut dikembalikan kepada warga, yang dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga lainnya. Dengan cara ini, posyandu bukan hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Inovasi ini semakin kuat berkat pembinaan dan pendampingan langsung dari Pembina Posyandu Kecamatan mulai dari pelaporan hingga penerapan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP),” imbuh Edi.

Posyandu Ananda memiliki delapan kader aktif yang secara rutin melakukan kunjungan rumah dan memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.

Camat Pontianak Timur, M Akif, mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras kader yang konsisten memberikan pelayanan dan inovasi berkelanjutan.

“Kami mendampingi para kader dari awal, terutama dalam penerapan ILP dan peningkatan kualitas pelayanan. Bunga Basah lahir dari kepedulian mereka terhadap kesehatan dan lingkungan sekaligus, dan ternyata berhasil membawa prestasi nasional,” ungkapnya.

Selain menjadi inovasi unggulan, Bunga Basah juga mendorong kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu dengan membawa sampah anorganik yang kemudian ditukar dengan layanan penimbangan dan edukasi kesehatan.

Keberhasilan Posyandu Ananda menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat akar rumput dapat memberi dampak besar.

“Melalui program Bunga Basah, Pontianak tidak hanya mengukir prestasi nasional, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan sejahtera,” tutup Akif. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak, menyusul masih rendahnya angka imunisasi lengkap di Kota Pontianak. Berdasarkan data tahun 2025, dari total sasaran 10.738 bayi di Kota Pontianak, baru sebanyak 3.834 anak atau sekitar 35,7 persen yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka kegiatan Persiapan Imunisasi Kejar dan Sosialisasi Imunisasi Rutin Bersama Kader dan Lintas Sektor di Hotel Orchardz Ayani, Selasa (11/11/2025).

“Kasus campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tengah meningkat di Kota Pontianak. Ini menjadi perhatian serius karena cakupan imunisasi kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Bahasan menegaskan, imunisasi merupakan hak anak yang wajib dipenuhi agar terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi kejar.

Menurutnya, imunisasi kejar diberikan kepada anak yang belum mendapatkan vaksin tertentu atau tertinggal dari jadwal imunisasi rutin. Langkah ini penting agar anak memperoleh kekebalan tubuh yang optimal. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi keliru atau hoaks tentang imunisasi yang beredar di media sosial.

“Maka dari itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang imunisasi,” tegas Bahasan.

Ia juga meminta dukungan dari seluruh unsur, mulai dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, camat, lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, hingga kader Posyandu agar turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita.

“Dengan kerja sama lintas sektor, kita harapkan seluruh sasaran anak di Kota Pontianak mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” sebutnya.

Bahasan juga mengimbau orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas pelayanan imunisasi terdekat, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun praktik bidan. Langkah ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang berlangsung pada November ini.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa hasil maksimal, serta dapat menurunkan kasus PD3I di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menggerakkan upaya masif dalam mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi di Kota Pontianak.

“Dalam pertemuan ini, kita merencanakan upaya masif agar cakupan imunisasi di Kota Pontianak dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. Saat ini capaian imunisasi dasar lengkap masih tergolong rendah, sekitar 35 persen,” jelasnya.

Menurut Saptiko, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat, terutama bayi, balita, dan anak sekolah, terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan imunisasi secara menyeluruh di seluruh posyandu di Kota Pontianak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali pentingnya imunisasi dalam meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian,” terang dia.

Saptiko menambahkan, kegiatan persiapan imunisasi kejar dan sosialisasi imunisasi rutin tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan persiapan bersama pihak puskesmas, dan kali ini diikuti sekitar 400 peserta, terdiri atas 311 kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, penanggung jawab program kesehatan serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, Health Security Partnership (HSP), akademisi, ahli epidemiologi Indonesia, dan narasumber dari tingkat provinsi maupun kota.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para lurah, camat, kader, serta penanggung jawab imunisasi di setiap puskesmas dapat menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan imunisasi kejar di seluruh posyandu,” harapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menuturkan, pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para kader PKK dan Posyandu, dalam menggerakkan keluarga agar memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.

“Imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, PKK berperan vital dalam mendukung keberhasilan program ini melalui 10 Program Pokok PKK, khususnya bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Kader Dasawisma dan Posyandu, kata Yanieta, telah bekerja keras melakukan pendataan, penyuluhan, dan menggerakkan masyarakat dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat.

“Saya mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anak ke posyandu atau gerai imunisasi terdekat, melengkapi status imunisasi sesuai jadwal, serta mengabaikan berita bohong atau hoaks tentang imunisasi,” imbaunya. (prokopim/kominfo)

Komisi IX DPR RI Kunker ke RSUD SSMA, Fokus Pelayanan Kesehatan Jiwa

PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas dilarang menolak pasien dalam kondisi apa pun, termasuk pasien dengan gangguan jiwa. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nihayatul, pelayanan kesehatan jiwa menjadi perhatian penting Komisi IX DPR RI, terutama setelah pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai salah satu quick win Presiden.

“Haram hukumnya bagi rumah sakit dan puskesmas menolak pasien, terutama pasien dengan gangguan jiwa. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nihayatul menyoroti masih adanya kendala klaim pelayanan kesehatan jiwa ke BPJS Kesehatan, yang membuat sejumlah fasilitas kesehatan kesulitan dalam pembiayaan layanan bagi pasien gangguan jiwa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Banyak pelayanan yang tidak bisa diklaim, padahal rumah sakit dan puskesmas sudah memberikan layanan. Ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Komisi IX meminta BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung kepada rumah sakit dan puskesmas, agar seluruh pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien jiwa, dapat diklaim sesuai ketentuan.

Selain permasalahan klaim, Nihayatul juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di rumah sakit umum maupun puskesmas. Ia menilai, setiap fasilitas kesehatan harus memiliki dokter spesialis jiwa dan ruang rawat inap khusus pasien jiwa, mengingat kebutuhan pelayanan ini semakin meningkat.

Dalam dialog bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dan Direktur RSUD SSMA, Nihayatul juga menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah, yang menunjukkan adanya lebih dari 600 siswa SMA di Pontianak mengalami depresi.

“Angka ini mengejutkan. Banyak remaja kita yang mengalami depresi karena tekanan sekolah, masalah keluarga, dan persoalan sosial. Ini sinyal bahwa kesehatan jiwa harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan sarana penunjang deteksi dini gangguan jiwa di seluruh puskesmas. Nihayatul mencontohkan Puskesmas Saigon yang telah memiliki alat pendeteksi gangguan jiwa, namun fasilitas serupa belum tersedia di seluruh puskesmas.

“Kami akan melihat anggarannya, supaya alat deteksi dini ini bisa tersedia di semua puskesmas. Dengan begitu, gangguan jiwa bisa terdeteksi lebih cepat dan penanganannya juga lebih cepat,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI yang diharapkan dapat membawa peningkatan layanan kesehatan di RSUD SSMA, terutama dalam penanganan kesehatan jiwa.

“Kami berharap agenda kunjungan ini membawa kesempatan dan peningkatan layanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, khususnya dalam penanganan kesehatan jiwa,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan dengan menghadirkan tenaga psikiater serta membuka klinik khusus kesehatan jiwa di RSUD SSMA.

“Insya Allah, ke depan rumah sakit ini akan memiliki tenaga psikiater tambahan untuk menangani pasien dengan gangguan kejiwaan seperti depresi dan masalah mental lainnya,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, upaya tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI, terutama dalam hal penambahan sumber daya manusia.

“Minimal dibutuhkan dua hingga tiga tenaga tambahan agar layanan kesehatan jiwa ini dapat ditangani secara maksimal. Apalagi, jumlah pasien dengan gangguan kejiwaan di Kota Pontianak cukup besar,” sebutnya.

Ia berharap, dengan adanya fasilitas dan tenaga kesehatan khusus, masyarakat Pontianak tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar kota seperti ke RSJ di Singkawang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Selain itu, Bahasan juga menyoroti persoalan klaim BPJS Kesehatan yang dinilainya masih rumit.

“Kadang ada kendala dalam proses klaim yang terlalu rumit. Misalnya, tindakan medis dengan biaya sekitar Rp2 juta, tetapi klaim yang disetujui BPJS hanya sekitar Rp1 juta. Harapannya, ke depan ada solusi yang lebih adil,” imbuhnya.

Ia menyambut baik arahan Komisi IX DPR RI agar BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung dan Dewan Pengawas BPJS Pusat turut memantau pelaksanaan pelayanan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar membantu masyarakat serta rumah sakit daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Eva Nurfarihah, menjelaskan bahwa kendala utama pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit yang dipimpinnya adalah keterbatasan ruang dan sarana khusus untuk pasien jiwa.

“Kami belum memiliki ruangan khusus untuk perawatan pasien jiwa. IGD kami masih bersifat umum, begitu pula polikliniknya. Namun, sejak Februari kami sudah memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan membuka poliklinik jiwa,” jelasnya.

Eva menambahkan, meski pelayanan sudah berjalan, sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Ia berharap Komisi IX DPR RI dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

“Kami sampaikan kepada Komisi IX bahwa kami membutuhkan dukungan untuk memperkuat fasilitas. Komisi IX juga menegaskan agar rumah sakit tidak menolak pasien gangguan jiwa, dan BPJS diminta mendampingi agar klaim pelayanan bisa dibayarkan,” ucapnya.

Sejak Februari hingga kini, RSUD SSMA mencatat sekitar 600 pasien gangguan jiwa telah berkunjung, dengan rata-rata 124 pasien per bulan. Gangguan terbanyak adalah kecemasan dan depresi, yang sejalan dengan temuan hasil skrining di puskesmas.

“Dulu, ketika belum ada psikiater, jumlah pasien gangguan jiwa hanya sekitar 32 orang per tahun. Sekarang meningkat pesat, artinya kesadaran masyarakat untuk mencari pertolongan semakin baik,” terang Eva.

Menurutnya, peningkatan kasus depresi di kalangan remaja salah satunya disebabkan oleh tekanan sosial di era digital.

“Anak-anak sekarang mudah merasa tidak percaya diri ketika unggahannya di media sosial tidak mendapat banyak respons. Faktor psikologis seperti ini turut berpengaruh,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, Saptiko, mengajak masyarakat aktif untuk mencegah penyakit Tuberkulosis (TB) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan penemuan kasus TB di Kota Pontianak semakin meningkat, dengan strategi proaktif pemerintah yang turun langsung memonitoring kesehatan masyarakat di lapangan.

“Sekarang strateginya sudah aktif mencari terduga TB, jadi semakin banyak kasus yang ditemukan. Sampai hari ini kita sudah menemukan 2.245 kasus di Kota Pontianak per tahun ini dan semuanya sudah kita obati,” ungkapnya pasca Launching Kelurahan Siaga TB RW 010, Gerakan Skrinning TB, dan Skrinning PTM di Kelurahan Mariana, Kamis (30/10/2025). 

Menurutnya, strategi yang telah dilakukan pemerintah juga harus didukung dengan komitmen masyarakat yang aktif membantu pencegahan kasus tersebut. Untuk itu, Launching Kelurahan Siaga TB di RW 010 Kelurahan Mariana ini dapat menjadi contoh baik bagaimana masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit di Kota Pontianak. 

“Ini yang keempat di Kota Pontianak. Sebelumnya kita sudah launching di Kelurahan Sungai Bangkong, Tanjung Hulu, Siantan Hilir, dan sekarang Mariana,” terang Saptiko. 

Saptiko juga terus mengingatkan masyarakat jika ada orang di sekitar yang mengalami batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, untuk segera memeriksakan dirinya ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan terdekat. Sehingga apabila terindikasi mengidap TB, orang tersebut dapat segera ditangani dan diobati agar tidak menularkan ke orang lain.

Terkait kasus PTM, Saptiko menyebut ada dua penyakit yang mendominasi di Kota Pontianak yaitu Hipertensi dan Diabetes. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar terbebas dari PTM.

“Ayo terapkan pola hidup sehat. Pola makan harus sehat, harus rendah garam dan gula. Selain itu harus rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, serta istirahat yang cukup,” ajaknya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti, turut mendukung program Kelurahan Siaga TB di Kota Pontianak. Dirinya juga mengajak seluruh Kader PKK di Kota Pontianak untuk turun langsung ke lapangan memonitoring kesehatan masyarakat, guna mendeteksi dan mengedukasi masyarakat perihal penyakit TB dan PTM. Ia yakin dan percaya dengan sinergi bersama, penyebaran kasus ini dapat ditekan seminimal mungkin. 

“TB termasuk penyakit menular dan bisa disembuhkan asal pasiennya patuh dan tuntas minum obat. Sehingga ini harus dideteksi sedini mungkin. Kita harus aktif mengajak masyarakat terutama yang terindikasi, untuk segera melakukan skrinning TB agar lekas diobati hingga tuntas,” katanya.

Camat Pontianak Kota, Anisah Nurbayani, mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kasus penyebaran penyakit di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota. Ia mengajak masyarakat untuk tetap peduli kepada orang-orang di sekitar agar bisa bersama-sama mengeliminasi kasus TB dan PTM.

“Ini merupakan langkah nyata komitmen Pemkot Pontianak dalam percepatan eliminasi kasus TB di Kota Pontianak. Saya mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung penanganan kasus TB di Kota Pontianak, khususnya di Kelurahan Mariana,” tutupnya. (kominfo)