,
menampilkan: hasil
Posyandu Pontianak Bertransformasi Dukung 6 Standar Pelayanan Minimal
JAKARTA - Jika sebelumnya posyandu hanya melayani bidang kesehatan, posyandu di Kota Pontianak kini mulai bertransformasi untuk mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menerangkan, dari enam posyandu yang menjadi pilot project di Kota Pontianak, lima di antaranya dinilai telah memenuhi standar sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Senin (22/9/2025).
Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, melalui Rakornas Posyandu 2025 yang digelar TP Posyandu pusat ini menjadi tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
“Aturan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan agenda nasional, termasuk Posyandu,” terangnya.
Yanieta menjelaskan, saat ini posyandu semakin kuat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena telah bertransformasi melayani enam bidang SPM tersebut. Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, diantaranya masih adanya kebutuhan esensial khususnya PAUD yang belum terpenuhi. Kesehatan yang mencakup pelayanan bagi masyarakat kelurahan yang belum optimal terutama penanganan TBC, stunting, serta kesehatan ibu hamil dan balita. Pekerjaan umum yang berkaitan dengan masih kurangnya sarana air bersih, sanitasi, serta fasilitas MCK dan pengelolaan sampah. Perumahan rakyat yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan belum optimalnya program rehabilitasi RTLH. Ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan peningkatan pencegahan melalui deteksi dan cegah dini, serta bidang sosial yang masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Sebagaimana Permendagri yang terbit pada tahun 2024, Posyandu adalah lembaga resmi yang diakui negara sebagai salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa. Karena itu pemerintah daerah wajib memasukkan program Posyandu ke dalam dokumen RPJMD,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua TP Posyandu Pusat, TP Posyandu di daerah setelah Rakornas ini juga harus melakukan penguatan kelembagaan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah.
“Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak sudah melaksanakannya, sehingga mendapat apresiasi dari Kemendagri melalui pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Yanieta mengakui, dalam melaksanakan enam SPM dibutuhkan dukungan semua pihak agar kualitas layanan Posyandu semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Untuk memudahkan evaluasi program posyandu berbasis enam SPM, saat ini Kota Pontianak telah memiliki inovasi berbasis teknologi informasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SiPADU), yang sudah terkoneksi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Pontianak,” pungkasnya. (Sumber : humas-pkkpontianak)
Wali Kota Lepas Karnaval Peringatan HUT ke-80 PMI
PONTIANAK – Pelepasan rombongan pawai karnaval oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memulai puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Pontianak. Kegiatan berlangsung semarak dengan berbagai acara seperti donor darah, hingga aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat.
Peserta karnaval tampil dengan busana unik dan properti menarik, menyedot perhatian warga yang memadati lokasi acara saat Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Minggu (21/9/2025).
Wali Kota Edi menyampaikan apresiasi atas semangat para peserta dan masyarakat yang turut menyemarakkan HUT ke-80 PMI. Ia menekankan peran penting PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang terus hadir memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan.
“PMI tidak hanya mengurus donor darah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membantu korban bencana dan mereka yang membutuhkan pertolongan,” ucapnya, usai melepas karnaval.
Menurutnya, usia 80 tahun menjadi momentum bagi PMI untuk memperkuat kiprah dalam melayani masyarakat.
“Ini saatnya kita bersama-sama memperkokoh solidaritas. Semangat kemanusiaan yang ditunjukkan PMI harus menjadi teladan bagi kita semua,” katanya yang juga selaku Ketua PMI Kota Pontianak.
Edi juga menyoroti tingginya partisipasi warga Pontianak dalam kegiatan donor darah massal yang digelar bersamaan dengan perayaan. Ia menilai kesukarelaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian sosial masyarakat.
“Setiap tetes darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Saya berharap budaya berbagi ini terus kita pupuk,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung kegiatan PMI. Sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan PMI.
“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin PMI Pontianak akan semakin tangguh dalam melaksanakan misi kemanusiaan,” tutur Edi.
Ia juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan PMI. Menurutnya, semangat kerelawanan yang diwariskan sejak 80 tahun lalu harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh anak-anak muda.
“PMI akan selalu relevan sepanjang kita memiliki semangat untuk peduli dan menolong sesama,” pungkasnya. (kominfo)
Gerakan Bersama PSN, Upaya Pontianak Tekan Lonjakan DBD
PONTIANAK – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak menggelar gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus yang dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan, Jumat (19/9/2025). Upaya ini menjadi langkah antisipasi menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang biasanya terjadi pada September hingga November.
Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko, menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat lebih peduli menjaga kebersihan lingkungan.
“Biasanya pada periode ini kasus DBD mulai meningkat. Karena itu, kami menggencarkan gerakan bersama agar masyarakat terbiasa melakukan PSN di lingkungannya masing-masing,” ujarnya saat membuka kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Jalan Tabrani Ahmad.
Sejak Januari hingga September 2025 tercatat 65 kasus DBD di Pontianak, dengan rata-rata tujuh kasus per bulan. Meski jumlahnya tergolong rendah, pemerintah tetap melakukan pencegahan karena tren tahunan menunjukkan peningkatan kasus menjelang akhir tahun.
Saptiko menegaskan gerakan PSN tidak boleh berhenti pada acara seremonial. Ia menekankan perlunya peran aktif puskesmas, kelurahan, kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga masyarakat. Sekolah pun didorong untuk ikut berpartisipasi melalui inspeksi kebersihan lingkungan, khususnya saat kegiatan olahraga.
“Lingkungan rumah dan sekolah harus sama-sama aman. Karena itu, PSN perlu dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam pencegahan, masyarakat diminta menerapkan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah air, serta memanfaatkan kembali barang bekas. Jika tidak memungkinkan, langkah tambahan seperti menaburkan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, atau menggunakan kutu air juga disarankan.
Saptiko mengingatkan masyarakat waspada terhadap gejala DBD, antara lain demam tinggi 2–5 hari disertai bercak merah pada kulit. Warga diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit bila mengalami gejala tersebut.
“Fogging bukan solusi utama, karena hanya membunuh nyamuk dewasa sementara jentik tetap hidup. Pencegahan terbaik adalah menjaga lingkungan agar bebas sarang nyamuk,” tegasnya.
Seluruh biaya perawatan pasien DBD di Kota Pontianak ditanggung BPJS Kesehatan selama tidak berstatus kejadian luar biasa (KLB).
Camat Pontianak Barat, Titin Widiyanti, mengapresiasi penetapan wilayahnya sebagai lokasi pemusatan kegiatan PSN. Ia menilai kolaborasi ini mendorong kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
“Kerja sama ini sangat berarti. Harapannya, masyarakat semakin sadar pentingnya lingkungan yang bersih dan bebas sarang nyamuk,” katanya.
Titin menambahkan, sejak awal tahun Pemkot Pontianak melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota menginisiasi kerja bakti serentak di enam kecamatan. Setiap kecamatan rutin membersihkan drainase dan lingkungan, bahkan RT dan RW tetap menggerakkan warga untuk gotong royong di luar momen peringatan tertentu.
“Kalau ada satu warga yang terkena, maka yang lain juga harus peduli. Kami berharap masyarakat semakin giat menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sehat, dan aman,” tutupnya. (Kominfo)
Wali Kota Serahkan Paket Budikdamber untuk Cegah Stunting dan Kendalikan Inflasi
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyerahkan paket bantuan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) di Posyandu Bunga Rampai Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (10/9/2025). Bantuan ini merupakan bagian dari program Perikanan Terintegrasi untuk Stunting dan Inflasi (PITSA) yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
Edi menjelaskan, Budikdamber menjadi salah satu inovasi dalam mendorong ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan lahan terbatas. Selain menghasilkan ikan lele yang kaya protein, masyarakat juga dapat menanam kangkung di wadah ember yang sama.
“Program ini tidak hanya membantu penyediaan pangan bergizi bagi keluarga, tetapi juga sekaligus menekan angka stunting dan menjaga stabilitas inflasi pangan,” ujarnya.
Dalam satu paket Budikdamber, masyarakat menerima sarana budidaya ikan berupa ember, serok, selang, hingga probiotik EM4. Selain itu juga disediakan perlengkapan budidaya tanaman kangkung, pakan ikan, serta 180 ekor benih lele. Tahun ini, Pemkot Pontianak menyalurkan 30 paket Budikdamber untuk warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat binaan.
Edi menuturkan, program PITSA dirancang secara holistik agar semua aspek perikanan terintegrasi dengan baik, mulai dari produksi, konsumsi hingga pemberdayaan masyarakat.
“Dengan langkah ini, kita ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha perikanan sederhana,” katanya.
Ia berharap penerima bantuan dapat memanfaatkan paket Budikdamber secara maksimal, sehingga hasilnya tidak hanya menambah asupan gizi keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.
“Sehatkan generasi, stabilkan ekonomi. Itulah semangat yang kita dorong melalui perikanan maju berbasis masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)