Berita

TP3S Kota Pontianak Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga di bawah 10 persen pada tahun 2026. Upaya percepatan penurunan stunting akan terus diintensifkan melalui koordinasi lintas sektor, survei lapangan serta pemberian bantuan gizi kepada ibu hamil dan balita.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, tim percepatan penurunan stunting terus bergerak aktif melakukan pendataan dan intervensi langsung di lapangan. Salah satu langkah penting adalah melakukan survei guna mendapatkan data yang valid tentang ibu hamil dan balita yang bergejala stunting.

“Kita sudah turun di angka 16,4 persen pada tahun 2023. Namun secara nasional, dengan indikator baru, angkanya kembali naik menjadi 22,3 persen. Maka dari itu, kita ingin tekan lagi hingga di bawah 10 persen pada 2026,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kota Pontianak di Hotel Harris, Kamis (26/6/2025).

Menurut Edi, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Ia menekankan pentingnya kesadaran orang tua, terutama ibu hamil, dalam menjaga kesehatan dan asupan gizi selama kehamilan.

“Kalau kehamilan memang diharapkan, biasanya orang tua sangat menjaga. Tapi ada juga yang hamil tidak direncanakan atau tidak diinginkan, bahkan karena faktor kemiskinan. Ini seringkali membuat kehamilan tidak dijaga dengan baik, bahkan ada yang coba digugurkan. Ini yang berisiko tinggi dan harus kita intervensi,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa faktor penyebab stunting juga berasal dari pola makan ibu hamil yang tidak memadai. Misalnya, ibu yang mengalami mual hebat atau mengidam yang berlebihan sehingga menolak makan bergizi. Untuk itu, pemerintah kota terus berupaya menyediakan bantuan makanan bergizi bagi kelompok rentan ini.

“Bantuan makanan bergizi sudah berjalan, tinggal kita lihat datanya. Saya akan minta data berapa jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Wali Kota Edi Kamtono menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terkait stunting sebagai langkah awal untuk menekan bahkan menghapus kasus stunting di Kota Pontianak. Ia menilai, stunting kerap kali tidak disadari karena hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, seperti tinggi badan yang berada di bawah rata-rata.

“Stunting ini tidak sekadar soal tinggi badan. Ada juga yang disebabkan oleh faktor psikologis dan bawaan sejak lahir. Kita perlu data yang benar-benar valid untuk memetakan kondisi sesungguhnya,” sebutnya.

Ia menegaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi serta infeksi kronis. 

“Masa paling rawan terjadi stunting adalah selama seribu hari pertama kehidupan anak, dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun,” kata Edi.

Edi juga menekankan perlunya sinergi antar instansi dan elemen masyarakat dalam membentuk tim yang solid dan efektif. Keterlibatan masyarakat secara langsung juga sangat diperlukan, termasuk dalam mengenali potensi stunting di sekitar lingkungan tempat tinggal.

“Bisa saja tetangga kita, bahkan cucu kita sendiri, mengalami stunting tapi kita tidak sadar. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” terangnya.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP2KBP3A Kota Pontianak, Ismail, menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk menyatukan komitmen serta langkah strategis antar pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Pontianak. Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menyepakati aksi bersama yang lebih terarah.

“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjadi sinergi antar sektor, mulai dari analisis situasi, penguatan perencanaan, hingga evaluasi pelaksanaan untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Capai UHC Prioritas, BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemkot

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pontianak telah mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98,14 persen dan tingkat keaktifan 80,16 persen per Juni 2025.

Pencapaian ini diapresiasi langsung oleh Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Elsa Novelia saat  acara peluncuran UHC Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (24/6/2025).

Elsa menyampaikan apresiasinya atas komitmen tinggi Pemkot Pontianak di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Kamtono dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.

“Terima kasih Pak Wali dan seluruh jajaran. Ini capaian yang luar biasa karena tidak mudah mencapainya,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa dari total penduduk Kota Pontianak sebanyak 674.242 jiwa, hanya kurang dari 15 ribu jiwa yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian ini menjadikan Kota Pontianak berhak atas status UHC Prioritas yang memberikan keistimewaan berupa layanan jaminan kesehatan aktif seketika tanpa masa tunggu 14 hari, terutama saat warga membutuhkan layanan kesehatan secara mendadak.

“Ini privilege luar biasa. Jika belum UHC Prioritas, warga harus menunggu 14 hari setelah mendaftar. Sekarang, warga Pontianak bisa langsung aktif,” jelas Elsa.

Ia menekankan, UHC Prioritas bukan sekadar soal angka cakupan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, akses yang merata, serta perlindungan terhadap biaya tambahan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh penyedia layanan kesehatan, baik primer maupun rujukan, untuk memahami dengan baik prosedur dan alur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“BPJS Kesehatan siap mengawal dan mendampingi proses ini bersama Pemkot Pontianak. Kami telah menyediakan kanal pengaduan dan informasi, serta akan terus menyosialisasikan ke masyarakat,” ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menilai hasil tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat sudah berjalan baik. 

“UHC Prioritas ini juga menjadi salah satu syarat penting dari pemerintah pusat yang berhasil kita penuhi,” tuturnya.

 Dengan UHC Prioritas, masyarakat Kota Pontianak kini bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Peserta baru yang sebelumnya harus menunggu masa aktif selama 14 hari, kini bisa langsung aktif dan mendapatkan layanan kesehatan jika mendesak.

“Kalau dulu harus tunggu 14 hari setelah pendaftaran, sekarang bisa langsung aktif. Jadi, kalau sakit, bisa langsung dilayani,” imbuh Wali Kota.

Pemkot Pontianak juga telah mendaftarkan lebih dari 22 ribu warga yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Pemkot dalam menjamin hak kesehatan bagi seluruh warganya, terutama yang masuk kategori tidak mampu.

“Artinya, warga yang belum terdaftar JKN tapi mengalami kondisi sakit mendadak bisa langsung mengaktifkan kepesertaan tanpa harus menunggu,” sebutnya.

Meski begitu, tingkat keaktifan peserta yang baru mencapai 80 persen masih menjadi perhatian. Ia mengimbau kepada peserta JKN mandiri agar rutin membayar iuran demi menjaga status aktif dan kelancaran layanan kesehatan.

“Kami berharap mereka yang mampu bisa membayar sendiri iurannya. Tapi untuk warga tidak mampu, pemerintah akan terus hadir membantu,” tutupnya. (prokopim)

IBI Kota Pontianak Gelar Muscab IX dan Peringatan HUT ke-74

PONTIANAK - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pontianak menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IX sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 IBI di Hotel Orchardz Perdana, Minggu (15/6/2025). Acara yang dihadiri oleh ratusan bidan dari berbagai wilayah di Kota Pontianak ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Edi menekankan pentingnya peran bidan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Pontianak. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para bidan, baik senior maupun junior, yang telah berkontribusi besar dalam layanan kesehatan masyarakat.

“Peran bidan sangat penting, terutama dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Ketergantungan masyarakat terhadap bidan masih sangat tinggi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa angka kelahiran di Pontianak cukup tinggi, dengan sekitar tujuh ribu kelahiran tercatat sepanjang tahun 2024. Dengan angka tersebut, isu stunting menjadi perhatian serius. Edi menyebutkan bahwa pada 2023 angka stunting sempat turun menjadi 16,4 persen, namun kembali naik menjadi 22 persen berdasarkan survei BKKBN.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap IBI Kota Pontianak dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting. Kolaborasi adalah kunci,” ucapnya.

Wali Kota  juga menyinggung pentingnya pendataan ulang dan evaluasi indikator penilaian stunting yang digunakan pemerintah pusat. Ia menilai, peningkatan angka stunting tak hanya terjadi di Pontianak, melainkan juga di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu,  Edi mendorong agar Muscab IX IBI ini melahirkan program-program yang dapat mendukung penguatan peran bidan dalam pendampingan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak. Ia berharap sinergi antara IBI, Dinas Kesehatan, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit dapat semakin ditingkatkan.

“Saya berharap program-program IBI bisa menjadi bagian dari solusi bersama, mulai dari kehamilan hingga pertumbuhan anak. Kita ingin anak-anak Pontianak lahir sehat dan tumbuh kuat,” pungkasnya. (prokopim)