Berita

PONTIANAK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak mengajak masyarakat di Kota Pontianak untuk turut aktif melakukan pencegahan penyakit Tuberkulosis (TB) dan juga Demam Berdarah Dengue (DBD). Kepala Dinkes Kota Pontianak, Saptiko menyebut peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pencegahan penyakit ini.

"Mohon bantuannya untuk memonitor pasien TB agar mengonsumsi obat 6 bulan teratur hingga sembuh. Untuk DBD mohon untuk menjaga kebersihan lingkungannya," ungkapnya pasca meresmikan Launching Kelurahan Siaga TB, Kegiatan Skrinning TB "Ketuk 1000 Pintu" & Gerakan PSN Bersama di Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 di UPT Puskesmas Tanjung Hulu, Sabtu (4/10/2025).

Saptiko mengingatkan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang menderita batuk berdahak lebih dari 2 minggu, diimbau untuk segera periksakan ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Hal itu untuk memastikan apakah batuk tersebut merupakan kasus TB atau bukan. Ia memastikan, jika ada yang mengidap kasus TB akan segera diobati dan pengobatannya gratis.

"Sedangkan untuk kasus DBD, tolong menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Sehingga tidak ada wadah penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk," jelasnya.

Program skrinning TB ini diungkapkan Saptiko bertujuan untuk memastikan apakah masih ada penderita TB yang belum terdeteksi di Pontianak Timur. Di Tahun 2025, tercatat 1990 kasus pasien TB di Kota Pontianak, dengan kasus TB di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 179. Sedangkan kasus DBD di Kota Pontianak per tahun 2025 terdapat 70 kasus.

"Kasus TB semakin banyak yang ditemukan penderitanya, semakin banyak dan cepat yang diobati. Kalau DBD ini seringkali meningkat kasusnya di bulan-bulan akhir tahun, di musim penghujan atau kemarau panjang sesuai siklusnya," tuturnya.

Camat Pontianak Timur M. Akif berharap, dengan adanya program ini kasus TB dan DBD bisa ditekan angkanya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut serta melaporkan orang sekitarnya yang mengidap TB ke Fasilitas Kesehatan agar penyebaran kasus TB bisa berkurang.

"TB bisa sembuh, jangan ditakuti tapi diobati secara rutin. Dengan adanya program ini, mari kita sama-sama cegah penyakit ini. Selain itu, kita juga harus memberantas sarang nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan" tutupnya. (Kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak seluruh unsur untuk melaporkan setiap kasus dengan gejala campak ke petugas kesehatan agar mendapat penanganan cepat, sementara penderita diminta melakukan isolasi untuk mencegah penularan.

“Langkah dini sangat penting. Kita tidak boleh menunggu kasus meluas baru bertindak,” tegas Edi, Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan, peningkatan kasus campak di Kota Pontianak sepanjang 2025 tidak lepas dari rendahnya cakupan imunisasi sehingga kekebalan kelompok belum terbentuk. 

“Anak-anak yang belum lengkap imunisasinya harus segera mendapatkan perlindungan. Karena itu, kami mendorong percepatan imunisasi, baik rutin maupun imunisasi kejar,” ujarnya.

Edi juga meminta sekolah ikut ambil peran melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Menurutnya, keterlibatan lembaga pendidikan sangat penting agar siswa, khususnya di sekolah dasar dan menengah pertama, bisa segera melengkapi imunisasi.

“Sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi juga bagian dari garda depan menjaga kesehatan generasi muda,” katanya.

Wali Kota telah menginstruksikan dinas terkait meningkatkan kewaspadaan di semua lini pelayanan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Setiap temuan kasus campak harus segera dilaporkan agar bisa dilakukan investigasi epidemiologi.

“Saya minta tenaga kesehatan tidak menunda laporan. Kecepatan informasi menjadi kunci pemutusan rantai penularan,” ucap Edi.

Untuk memperluas edukasi masyarakat, ia juga meminta penyampaian informasi diperluas memanfaatkan seluruh kanal informasi pemerintah.

“Media milik pemerintah harus aktif mengingatkan warga, baik melalui media sosial, website resmi, maupun papan informasi di lapangan. Pesan kesehatan harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Edi menekankan pentingnya dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, dan kader kesehatan di lingkungan warga. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran para penggerak sosial di tengah masyarakat.

“Kekuatan kita ada pada kebersamaan. Kalau semua pihak bergerak, kasus campak bisa kita tekan,” katanya.

Ia mengingatkan para orang tua agar disiplin membawa anak-anak ke Posyandu maupun fasilitas kesehatan.

“Bagi anak usia 0–5 tahun, jangan tunda imunisasi. Sedangkan untuk anak usia sekolah, manfaatkan program BIAS. Ini semua demi kesehatan generasi kita ke depan,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA - Jika sebelumnya posyandu hanya melayani bidang kesehatan, posyandu di Kota Pontianak kini mulai bertransformasi untuk mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menerangkan, dari enam posyandu yang menjadi pilot project di Kota Pontianak, lima di antaranya dinilai telah memenuhi standar sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Senin (22/9/2025).

Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, melalui Rakornas Posyandu 2025 yang digelar TP Posyandu pusat ini menjadi tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. 

“Aturan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan agenda nasional, termasuk Posyandu,” terangnya.

Yanieta menjelaskan, saat ini posyandu semakin kuat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena telah bertransformasi melayani enam bidang SPM tersebut. Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, diantaranya masih adanya kebutuhan esensial khususnya PAUD yang belum terpenuhi. Kesehatan yang mencakup pelayanan bagi masyarakat kelurahan yang belum optimal terutama penanganan TBC, stunting, serta kesehatan ibu hamil dan balita. Pekerjaan umum yang berkaitan dengan masih kurangnya sarana air bersih, sanitasi, serta fasilitas MCK dan pengelolaan sampah. Perumahan rakyat yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan belum optimalnya program rehabilitasi RTLH. Ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan peningkatan pencegahan melalui deteksi dan cegah dini, serta bidang sosial yang masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Sebagaimana Permendagri yang terbit pada tahun 2024, Posyandu adalah lembaga resmi yang diakui negara sebagai salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa. Karena itu pemerintah daerah wajib memasukkan program Posyandu ke dalam dokumen RPJMD,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua TP Posyandu Pusat, TP Posyandu di daerah setelah Rakornas ini juga harus melakukan penguatan kelembagaan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah.

“Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak sudah melaksanakannya, sehingga mendapat apresiasi dari Kemendagri melalui pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Yanieta mengakui, dalam melaksanakan enam SPM dibutuhkan dukungan semua pihak agar kualitas layanan Posyandu semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Untuk memudahkan evaluasi program posyandu berbasis enam SPM, saat ini Kota Pontianak telah memiliki inovasi berbasis teknologi informasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SiPADU), yang sudah terkoneksi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Pontianak,” pungkasnya. (Sumber : humas-pkkpontianak)

PONTIANAK – Pelepasan rombongan pawai karnaval oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memulai puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Pontianak. Kegiatan berlangsung semarak dengan berbagai acara seperti donor darah, hingga aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat.

Peserta karnaval tampil dengan busana unik dan properti menarik, menyedot perhatian warga yang memadati lokasi acara saat Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Minggu (21/9/2025).

Wali Kota Edi menyampaikan apresiasi atas semangat para peserta dan masyarakat yang turut menyemarakkan HUT ke-80 PMI. Ia menekankan peran penting PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang terus hadir memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan.

“PMI tidak hanya mengurus donor darah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membantu korban bencana dan mereka yang membutuhkan pertolongan,” ucapnya, usai melepas karnaval.

Menurutnya, usia 80 tahun menjadi momentum bagi PMI untuk memperkuat kiprah dalam melayani masyarakat.

“Ini saatnya kita bersama-sama memperkokoh solidaritas. Semangat kemanusiaan yang ditunjukkan PMI harus menjadi teladan bagi kita semua,” katanya yang juga selaku Ketua PMI Kota Pontianak.

Edi juga menyoroti tingginya partisipasi warga Pontianak dalam kegiatan donor darah massal yang digelar bersamaan dengan perayaan. Ia menilai kesukarelaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian sosial masyarakat.

“Setiap tetes darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Saya berharap budaya berbagi ini terus kita pupuk,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung kegiatan PMI. Sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan PMI.

“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin PMI Pontianak akan semakin tangguh dalam melaksanakan misi kemanusiaan,” tutur Edi.

Ia juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan PMI. Menurutnya, semangat kerelawanan yang diwariskan sejak 80 tahun lalu harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh anak-anak muda.

“PMI akan selalu relevan sepanjang kita memiliki semangat untuk peduli dan menolong sesama,” pungkasnya. (kominfo)