Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Program ini terdiri dari CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan CKG Ulang Tahun telah dimulai sejak Februari 2025 untuk anak usia enam tahun ke bawah, kelompok usia dewasa, dan lanjut usia. Sementara CKG Sekolah dimulai pada tahun ajaran baru, Agustus 2025, dengan sasaran pelajar di seluruh jenjang pendidikan.

“CKG Sekolah menjadi langkah strategis untuk memeriksa kesehatan pelajar secara menyeluruh, mulai dari fisik, mental, hingga faktor risiko penyakit. Dengan deteksi dini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujar Edi di Kantor Wali Kota, Rabu (13/8/2025).

Pemeriksaan meliputi kesehatan telinga, mata, gigi, status gizi, tekanan darah, kebugaran jasmani, skrining kesehatan jiwa, serta deteksi faktor risiko TBC, diabetes, hepatitis, talasemia, kebiasaan merokok, kesehatan reproduksi, kelengkapan imunisasi, dan kadar hemoglobin. Edi menambahkan, keberhasilan program ini memerlukan dukungan semua pihak.

“Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua akan memastikan pelaksanaan berjalan optimal demi masa depan anak-anak kita. Jika ditemukan masalah, hasilnya disampaikan kepada guru atau orang tua/wali untuk dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya,” ungkap Wali Kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyampaikan mekanisme pelaksanaan dimulai dari persiapan di puskesmas berupa pendataan sasaran sekolah dan siswa, koordinasi jadwal, pendaftaran sekolah di situs ASIK, penyiapan tenaga kesehatan, pemetaan alat kesehatan, serta penyediaan bahan medis habis pakai.

“Di sekolah, guru membantu mendata siswa, menginformasikan program kepada orang tua, dan menyiapkan dua ruang pemeriksaan serta lapangan untuk tes kebugaran,” jelasnya.

Pendaftaran siswa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp Chatbot Kementerian Kesehatan. Bagi yang tidak memiliki perangkat, pendaftaran dilakukan oleh sekolah melalui situs ASIK. H-7 sebelum pemeriksaan, puskesmas dan sekolah melakukan koordinasi serta membagikan tautan kuisioner. H-2, puskesmas memastikan kelengkapan data dan peralatan.

“Pada hari pelaksanaan, pemeriksaan dibagi di dua ruang. Ruang pertama digunakan untuk pemeriksaan status gizi, tekanan darah, dan gigi oleh guru UKS bersama tenaga puskesmas. Ruang kedua untuk pemeriksaan telinga dan mata oleh tenaga puskesmas. Tes kebugaran jasmani dilaksanakan di lapangan olahraga oleh guru PJOK,” papar Saptiko.

Tahun ini, sasaran program mencakup 224 SD/MI, 133 SMP/MTs, dan 122 SMA/MAN dengan total 142.901 siswa. Saptiko menegaskan tujuan utama CKG adalah mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, mendeteksi kondisi pra-penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit, serta mencegah komplikasi dan kematian.

“Kesehatan pelajar adalah fondasi penting untuk mencetak generasi unggul,” pungkasnya. (kominfo)

Warga Kelurahan Bangka Belitung Laut Terima Bantuan Barang

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan barang-barang perlengkapan untuk mendukung kegiatan posyandu maupun pemberdayaan masyarakat. Bantuan barang antara lain sound system, alat tensi digital, alat autocheck dan strip, lemari, kipas angin, peralatan hadrah dan perlengkapan lainnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyerahkan secara simbolis berbagai barang bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 kepada masyarakat di Halaman Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut, Sabtu (9/8/2025) malam. 

“Bantuan ini menjadi bagian dari program Pemkot Pontianak dalam memperkuat layanan posyandu sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Pontianak,” ujarnya usai menyerahkan bantuan barang kepada warga di kelurahan tersebut.

Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya diberikan di Kelurahan Bangka Belitung Laut, tetapi juga akan didistribusikan ke seluruh 29 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak. Bahasan menjelaskan, pengadaan peralatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih rajin datang ke Posyandu. Menurutnya, peran posyandu kini semakin luas, tidak hanya fokus pada balita, tetapi juga memberikan layanan bagi lansia, ibu hamil, dan remaja putri.

“Kami ingin memberikan semangat dan edukasi agar masyarakat rajin memanfaatkan layanan posyandu. Dengan adanya peralatan pemeriksaan kesehatan yang memadai, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pengecekan kesehatan secara rutin,” ungkapnya.

Ia menegaskan, salah satu tujuan utama penguatan posyandu ini adalah mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Bahasan menilai, upaya menekan angka stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan keluarga hingga tumbuh kembang anak.

“Pencegahan harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari calon pengantin, masa kehamilan, hingga anak berusia dua tahun. Kita pastikan tidak ada bayi lahir dalam kondisi stunting. Bagi yang sudah teridentifikasi stunting, harus kita tangani dan carikan solusi agar bisa tumbuh lebih sehat,” ucapnya.

Sebagai ibu kota provinsi dengan luas wilayah hanya 118 kilometer persegi, Bahasan mengingatkan pentingnya menjaga kualitas sumber daya manusia di Pontianak. Menurutnya, generasi emas Indonesia 2045 hanya bisa terwujud jika seluruh anak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal sejak dini.

“Pontianak ini wilayahnya kecil, tapi harus menjadi contoh dalam kualitas kesehatan dan pendidikan warganya. Karena itu, kami terus mengajak masyarakat bergandengan tangan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menghapus stunting,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Jadi Sorotan HUT ke-57 BPJS Kesehatan

PONTIANAK – Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan karena capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh 98 persen dan masuk kategori Wajib Prioritas. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Indra Yana, menyebut Pontianak berhasil mengaktifkan 80 persen peserta lebih cepat dari target nasional Desember 2025.

“Ini bentuk apresiasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang mampu bergerak lebih cepat,” ujarnya setelah membuka kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (23/7/2025).

Format peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan di Pontianak melibatkan berbagai komunitas lokal, mulai dari komunitas balap, K-Pop, hingga komunitas lansia, sebagai simpul informasi mengenai penggunaan kartu, keluhan, dan pembaruan data administrasi.

Indra menjelaskan, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara pembayaran jaminan, bukan penyedia layanan medis langsung. Layanan diberikan oleh 3.165 rumah sakit mitra, lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta jejaring lainnya di seluruh Indonesia.

“Kami membayar klaim rumah sakit melalui paket INA-CBGs,” katanya.

Ia menegaskan peserta aktif tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Jika terbukti ada pungutan untuk layanan yang seharusnya dijamin, dana wajib dikembalikan. Kanal digital disiapkan untuk pendaftaran, perubahan data, dan pengaduan daring yang ditindaklanjuti oleh tim BPJS.

Dalam kondisi gawat darurat, pasien tetap ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan. Pembiayaan menyesuaikan status kepesertaan seperti peserta aktif dijamin, sedangkan nonpeserta tidak dapat ditagihkan ke BPJS karena sistem ini berbasis asuransi sosial dengan mekanisme audit ketat.

“Tidak boleh ada pungutan apa pun kepada peserta aktif yang iurannya lancar,” paparnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyatakan dukungan penuh terhadap sosialisasi BPJS Kesehatan. Ia menilai edukasi melalui komunitas sangat efektif agar masyarakat memahami layanan dari tingkat primer hingga rujukan.

“Sosialisasi ini penting supaya masyarakat lebih mengenal program JKN,” ucapnya.

Bahasan meminta adanya kebijakan khusus atau diskresi agar fasilitas kesehatan tidak ragu melayani peserta JKN. Menurutnya, layanan BPJS berperan besar dalam mencegah kemiskinan ekstrem akibat mahalnya biaya pengobatan. Ia juga mengingatkan masyarakat rutin memeriksakan kesehatan dan tidak menunggu penyakit parah.

“Yang terpenting, kita semua harus sehat dengan jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah Kota Pontianak berharap layanan BPJS bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus mencegah kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali 79 ribu peserta yang datanya dianulir Kementerian Sosial. Bagi peserta yang menunggak, solusi akan diberikan sesuai kemampuan. Program jemput bola disiapkan untuk menjaring peserta baru, sedangkan tunggakan dapat dicicil melalui Program REHAB.

“Ada sekitar 79 ribu peserta yang datanya dianulir oleh Kementerian Sosial. Ini menjadi beban kami, dan sedang diupayakan aktivasi kembali. Untuk peserta yang menunggak, jika mereka benar-benar tidak mampu, akan ada solusi. Tapi kalau mampu, jangan berpura-pura tidak mampu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menorehkan prestasi membanggakan sebagai daerah terbaik pertama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Barat tahun 2024. Penilaian ini diumumkan dalam forum resmi yang digelar oleh Bappeda Provinsi Kalbar pada 18–19 Juni 2025 di Pontianak.

Pontianak meraih skor tertinggi, yakni 116 poin, mengungguli 13 kabupaten/kota lainnya di Kalbar. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah kota dalam memperkuat kerja sama lintas sektor, memperluas jangkauan layanan gizi, serta membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting sejak dini. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Ini adalah hasil kerja kolektif. Kami berkomitmen menghadirkan generasi Pontianak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kunci keberhasilan ada pada sinergi, intervensi dini, dan pendekatan berbasis keluarga,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan program pemberian makanan tambahan.

Pemkot Pontianak, menurutnya, memandang stunting sebagai isu multisektor yang menyangkut lingkungan, sanitasi, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Kita tidak bisa hanya melihat angka, tapi harus memahami konteks sosial di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kami holistik dan partisipatif,” tambah Edi.

Selain itu dengan mengandalkan sistem pemantauan gizi berbasis digital melalui e-PPGBM dan memperkuat peran kader posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat. Edi menjelaskan, kecepatan respons dalam mendeteksi potensi stunting dan ketepatan intervensi menjadi prioritas utama.

“Kami menyiapkan infrastruktur data yang akurat dan cepat. Dengan data yang valid, kami bisa melakukan tindakan terarah. Kami juga menggandeng dunia pendidikan dan sektor swasta dalam gerakan bersama cegah stunting,” jelasnya.

Edi juga menyoroti pentingnya edukasi kepada calon orang tua. Ia menilai, perubahan pola pikir dan perilaku dalam hal perawatan anak sangat menentukan.

“Masa depan anak-anak kita ditentukan sejak dalam kandungan. Edukasi kepada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi pilar penting,” tutur Edi.

Sebagai informasi, peringkat dua diraih Kabupaten Sanggau dan Landak, sementara Kabupaten Sintang dan Ketapang berada di posisi ketiga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat untuk memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. (kominfo/prokopim)