Berita

PONTIANAK – World Health Organization (WHO) memprediksi populasi penderita tuli akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian mengatakan, tantangan utama dalam menghadapi masalah ini di Kota Pontianak adalah melakukan pemeriksaan dan pelayanan dengan optimal.

Gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang berisiko menurunkan produktivitas. Ia menyampaikan, gangguan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari kesulitan bicara, tetapi juga melalui kondisi fisiologis.

“Faktor seperti proses penuaan, kelainan bawaan, paparan suara yang keras dalam jangka panjang, komplikasi penyakit dan penggunaan obat-obatan dapat mempengaruhi efek samping di telinga,” ucapnya, usai membuka acara Seminar Skrining Gangguan Dengar pada Bayi, Anak dan Lansia, Jumat (2/8/2024).

Anita menekankan kadernya dalam memberikan pengetahuan dan membentuk perilaku sehat di masyarakat. Ia mengingatkan kembali, target derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak dapat terwujud melalui peran aktif para Kader PKK.

“Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, penting untuk melakukan promosi kesehatan, untuk menjaga kesehatan indera pendengaran dan berperilaku sehat dalam kehidupan sehari-sehari, sehingga masalah yang berkaitan dengan pendengaran tidak terjadi,” sambungnya.

Menjaga kesehatan indera pendengaran dan berperilaku sehat merupakan kunci agar gangguan tidak terjadi. Anita juga mengharapkan hasil peningkatan kesehatan yang baik melalui promosi yang dilakukan.

“Harapan saya, hasil dari sosialisasi dan promosi oleh Kader PKK serta Kader Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,” imbuhnya.

Eni Nuraeni, Ketua Mega Bakti Kesehatan Nasional (MBKN) menambahkan, alat bantu dengar memudahkan komunikasi antara penderita tuli.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kota Pontianak karena telah membantu seminar awal, kami minta maaf jika panitia ada kesalahan namun itu semua tidak mengurangi niat menyelenggarakan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Inovasi Detektif Basmi Jentik Nyamuk Demam Berdarah (Demi Jamu Merah) membantu meningkatkan Angka Bebas Jentik di wilayah kerja Puskesmas Parit Mayor Pontianak. Jika di tahun 2021 angkanya hanya 57 persen, di tahun 2022 meningkat jadi 71 persen, dan mencapai 86 persen di tahun 2023.

Saat ini Kota Pontianak terus berjuang melawan Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang krusial. Pengendalian vektor penular menjadi cara utama untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Terobosan Demi Jamu Merah hadir dengan kebaruan melibatkan siswa dalam menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pencegahan DBD melalui pemberantasan jentik nyamuk di sekolah.

Inovator Demi Jamu Merah Puskesmas Parit Mayor, Ade Mutiara Heriaty menyampaikan bahwa sebelum adanya inovasi ini, pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh kader jumantik dewasa dan fokus pada rumah tangga.

“Dengan Demi Jamu Merah, pemantauan jentik tidak lagi dilakukan oleh orang dewasa saja, tapi juga melibatkan anak-anak usia dini sebagai jumantik cilik. Pemantauan jentik juga dilakukan di sekolah, tidak hanya di rumah tangga saja,” jelas Ade Mutiara Heriaty, Sabtu (27/7/2024).

Ade juga menambahkan bahwa hasil temuan jentik sekarang dicatat dalam kartu jentik dan jika ditemukan kasus DBD, pelaporan bisa dilakukan melalui nomor WhatsApp yang tercantum di kartu jentik atau buku saku.

Keunggulan dari inovasi Demi Jamu Merah dibandingkan dengan program jumantik cilik pada umumnya adalah sistem pencatatan pemantauan jentik berkala yang dilakukan oleh para siswa SD dalam bentuk kartu jentik di sekolah. Para siswa juga telah dilatih untuk melakukan edukasi pencegahan DBD dengan metode 3M Plus mulai dari bangku sekolah hingga di lingkungan keluarga.

“Para detektif pembasmi jentik telah mahir dan memiliki buku saku yang berisi informasi tentang DBD dan pencegahannya. Buku saku dan kartu jentik juga dilengkapi dengan nomor WA petugas puskesmas, sehingga jika ada kasus DBD dari murid SDN 09 atau dari lingkungan tempat tinggal para detektif basmi jentik segera terlapor dan dilakukan penyelidikan epidemiologi,” terang Ade Mutiara Heriaty.

Dengan inovasi ini, diharapkan masyarakat Kota Pontianak semakin sadar bahwa tugas untuk mencegah penyakit bukan hanya tugas pemerintah, tetapi peran serta masyarakat memiliki pengaruh besar dalam penurunan tingkat kesakitan, khususnya yang disebabkan oleh vektor penyakit. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD. (*)

Siapkan 854 Pos PIN, Pontianak Targetkan 88.366 Cakupan Imunisasi Polio

PONTIANAK - Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024 di Provinsi Kalbar mulai dicanangkan. Pencanangan PIN Polio diresmikan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (23/7/2024).

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap mensukseskan pelaksanaan PIN Polio di Kota Pontianak. Sebagaimana diketahui, cakupan imunisasi Polio di Kota Pontianak ditargetkan 88.366 anak. Untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio ini, pihaknya sudah menyiapkan 854 pos pelayanan imunisasi Polio. 854 pos pelayanan imunisasi itu terdiri dari 23 puskesmas, 340 posyandu, 267 TK/PAUD, 221 SD/MI dan 3 pos lainnya yang mencakup 2 rumah sakit dan 1 klinik.

“Semua itu sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak,” terangnya.

Menurutnya, PIN Polio merupakan langkah penting dalam upaya membebaskan Indonesia dari ancaman virus polio. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak, khususnya para orang tua, untuk berpartisipasi aktif dalam program ini dengan membawa anak-anak mereka ke pos-pos pelayanan imunisasi terdekat. Imunisasi polio telah terbukti aman dan sangat efektif dalam mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak.

“Harapannya supaya  anak-anak di Kota Pontianak sehat, cerdas dan menjadi generasi Indonesia Emas 2045,” cetusnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, capaian imunisasi Polio di Provinsi Kalbar saat ini masih 60 persen dari target 95 persen. Ia menekankan supaya anak-anak harus mendapatkan imunisasi polio dalam rangka melindungi mereka tidak tertular polio yang bisa menyebabkan mereka menjadi lumpuh. 

“Penting kita lakukan karena sanitasi kurang begitu baik. Polio ini ditularkan melalui mulut dan kotoran manusia. Yang mana sanitasi yang tidak layak menjadi penyebab mudahnya tertular penyakit polio,” katanya.

Misalnya, lanjut dia, sanitasi kantin sekolah, juga harus dijaga karena penularan polio berasal dari makanan, virus atau kuman keluar dari air liur dari pembawa penyakit polio.

Pihaknya menargetkan 95 persen pelaksanaan imunisasi polio di Kalbar. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ia meminta seluruh stakeholder dikerahkan.

“Saya harapkan semua balita dan anak-anak kita dapat dibawa ke tempat-tempat pelayanan imunisasi polio,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, sampai hari ini tidak ditemukan kasus polio di Kota Pontianak. Kendati demikian, pihaknya tetap menyarankan masyarakat yang memiliki anak dari usia 0 hingga 7 tahun untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menerima imunisasi polio.

“Sekarang angka polio di Kota Pontianak tidak ada, walau memang terdapat kasus di Kalimantan Barat secara umum. Kemudian di Indonesia kasusnya melonjak, sehingga dicanangkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” terangnya, usai Sosialisasi PIN Polio Kota Pontianak, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (15/7/2024).

Sama halnya dengan TBC, Polio merupakan penyakit menular. Sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak dalam menumpas kedua penyakit tersebut. Ani Sofian meminta setiap lurah dan camat di wilayah masing-masing supaya tindakan penyakit TBC dan Polio bisa tuntas di akhir tahun 2024.

“Penanganan TBC kita sudah 60 persen, angka ini menengah, mudah-mudahan sisa waktu enam bulan ini kita berhasil memberikan obat kepada penderita TBC,” paparnya.

Pengentasan penyakit TBC dan Polio ikut melibatkan unsur TNI dan Polri. Gabungan setiap unsur ini ikut mempercepat penekanan angka terjangkit.

“Ini perlu kerja keras kita untuk menggerakkan orang tua, masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya Polio dan TBC di Kota Pontianak ini. Kesuksesan harus membutuhkan dukungan masyarakat,” ungkap Pj Wali Kota.

Ani Sofian menyebut, penanganan TBC di Kota Pontianak sudah 60 persen. Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, terdapat 2.250 kasus TBC dan 1.843 diantaranya telah diobati. Sisanya masih dalam tahap proses pengobatan di puskesmas dan rumah sakit.

“Mudah-mudahan tahun ini semua urusan TBC dan Polio sudah selesai,” pungkas Ani Sofian. (kominfo)