Berita

PONTIANAK – Penyalahgunaan narkoba, dinilai Bunda Genre Kota Pontianak Anita Ani Sofian, telah menyebabkan buruknya kondisi bangsa. Pada momentum peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2024, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda, untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba.

“Mari kita bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersih  dari narkoba, karena narkoba merupakan pembunuh masa depan bagi siapa saja yang mengonsumsinya,” ujar Anita, usai membuka puncak peringatan HANI 2024 di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, Sabtu (22/6/2024) pagi.

Saat ini, seluruh negara menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba. Imbasnya melanda semua lini kehidupan manusia, mulai dari individu, keluarga, masyarakat hingga negara.

Anita menyebut, narkoba disalahgunakan oleh rata-rata penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun. Peredaran narkoba bahkan sudah merambah hingga ke desa dengan melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir maupun penyalahguna.

“Generasi muda adalah harapan bangsa, di pundak merekalah masa depan bangsa ini diletakkan. Karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kalian semua para generasi muda untuk katakan tidak pada narkoba,” tegas Anita.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak Rifka menerangkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Di antaranya melalui sosialisasi ke sekolah dan kader anti narkoba.

“Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya narkoba di posyandu, pelayanan kesehatan, institusi pendidikan sampai ke rumah-rumah, di kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak muda,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain beserta jajaran menerima kunjungan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan aksi intervensi serentak stunting, di Posyandu Anggrek, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (11/6/2024).

Zulkarnain mengatakan, kedatangan TPPS Pusat ini menjadi angin segar untuk penurunan stunting di Kota Pontianak. Mengingat angka stunting di Kota Pontianak yang turun secara signifikan dalam tiga tahun terakhir.

“Kami optimis dapat mencapai target nasional 14 persen pada akhir tahun. Sekarang angka stunting berada pada 16,7 persen, di tahun 2022 itu 19,7 persen dan pada 2021 ada pada angka 24 persen. Ini penurunan yang sangat signifikan,” jelasnya, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mencanangkan Intervensi Serentak Stunting dan Jambore Kader Posyandu sebagai bentuk komitmen bersama melaksanakan sepuluh aksi intervensi serentak stunting atas arahan TPPS Pusat. Zulkarnain menjelaskan, kedatangan TPPS Pusat untuk melihat kondisi riil di lapangan.

“Jadi dari perwakilan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) datang untuk melihat langsung, kami siapkan apa adanya, jadi perwakilan Setwapres mengetahui inilah rutinitas posyandu di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Posyandu Anggrek tergabung sebagai Integrasi Layanan Primer (ILP), yang merupakan bagian penting dalam transformasi sistem kesehatan di layanan primer. ILP berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan; perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan dan pedukuhan; serta memperkuat pemantauan wilayah setempat.

“Pelayanan termasuk posyandu remaja dan lansia, yang datang bukan hanya balita. Ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan,” papar Pj Sekda.

Asisten Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres RI Maria Selly menyampaikan, pihaknya menjadi penanggungjawab pemantau pelaksanaan intervensi serentak penurunan stunting.

Ada lima kabupaten dan kota yang dimonitoring di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Landak, Mempawah, Kubu Raya, Kota Pontianak dan Singkawang.

“Kami memantau bagaimana posyandu dari meja 1 sampai meja 5, bagaimana caranya sesuai standar yang diberikan, dari datanya kami laporkan ke pusat,” paparnya.

Secara umum, menurut Maria, pelayanan di Posyandu Anggrek sudah sangat baik dengan didukung pemerintah daerah, baik dari kota maupun provinsi. Antusias masyarakat lansia sangat tinggi.

“Mereka sangat antusias dan kader-kader dari posyandu juga mendukung hal ini. Posyandu di sini bukan hanya untuk ibu hamil dan balita, ini jadi hal yang positif,” terangnya.

Intervensi Serentak Stunting ini dilaksanakan untuk membangun komitmen setiap pihak, bukan hanya dari kader posyandu, tetapi juga para sasaran. Maria berharap, apabila ada perkembangan sasaran yang kurang baik, agar segera ditindaklanjuti.

“Sebenarnya tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah stunting baru, kalau semua perhatian terhadap sasaran, maka upaya yang harus dilakukan adalah pencegahannya,” pungkasnya.

Selain ke Posyandu Anggrek, TPPS Pusat juga akan melaksanakan monitoring ke Posyandu Surya Sehat di Jalan Parit Haji Husin I. Lokasi itu sebelumnya juga telah didatangi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Ia menilai Posyandu Surya Sehat perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. (kominfo)

Pemkot Canangkan Intervensi Serentak Stunting dan Jambore Kader Posyandu

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen melakukan aksi sepuluh langkah sebagai upaya menekan angka stunting. Dari sepuluh langkah arahan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat tersebut, tersisa satu yang belum digalakkan, yaitu menggerakan seluruh sasaran mulai dari bayi, balita hingga calon pengantin (catin) untuk datang ke posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Saptiko meminta seluruh camat dan lurah untuk ikut menggerakkan semua sasaran ke posyandu. Melalui Intervensi Serentak Stunting dan Jambore Kader Posyandu, pihaknya ingin melengkapi semua upaya inisiasi TPPS Pusat itu.

“Ada sepuluh yang diminta TPPS Pusat, dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, kami sudah lakukan sembilan dan tersisa satu, yaitu menggerakan seluruh sasaran ke posyandu,” ungkapnya saat Pencanangan Intervensi Serentak Stunting dan Jambore Kader Posyandu Tingkat Kota Pontianak Tahun 2024 di Halaman Dinkes Kota Pontianak, Sabtu (8/6/2024).

Saptiko menambahkan, angka kunjungan ke posyandu masih belum sesuai target. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menangani stunting, TPPS Pusat akan memonitoring langsung aksi intervensi serentak pada tanggal 11 dan 12 Juni mendatang.

“Kami siapkan di satu Posyandu Anggrek Jalan Madyosari I dan Posyandu Surya Sehat Jalan Paris I, untuk dimonitoring, diharapkan semua sasaran hadir di posyandu,” sebutnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian berencana untuk segera melakukan pertemuan bersama camat dan lurah terkait satu aksi intervensi tersebut. Tanpa menunggu lama, ia akan membuat Surat Edaran (SE) untuk mengajak sasaran segera ke posyandu.

“Bisa dua pola yang diterapkan untuk aksi intervensi ini, bisa dengan mendatangi sasaran yaitu jemput bola atau dikunjungi. Nanti langsung saja kami akan buat SE agar masyarakat bisa segera mendatangi posyandu,” paparnya.

Ani Sofian mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Dinkes Kota Pontianak. Ia menyampaikan, Kota Pontianak menjadi daerah dengan penurunan stunting terbanyak tingkat Kalimantan Barat (Kalbar). 

“Di samping itu juga, kami meraih peringkat pertama pelaksanaan delapan aksi intervensi stunting se-Kalbar, ini berkat jasa kader posyandu, untuk di tingkat nasional saya harap bisa mengharumkan nama baik Kota Pontianak,” imbuhnya.

Pj Wali Kota mendukung Jambore Kader Posyandu yang rutin digelar Dinkes Kota Pontianak setiap tahunnya. Dengan jumlah 323 posyandu se-Kota Pontianak, ia berharap kehadiran posyandu merata dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga menekankan perlunya peningkatan peran dan kualitas kader posyandu melalui pelatihan serta pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan efektif.

“Dengan sinergi antara Pemkot, kader Posyandu dan masyarakat, diharapkan angka stunting di Kota Pontianak dapat terus menurun sehingga generasi masa depan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal,” ujarnya.

Untuk itu, melalui Jambore Kader Posyandu ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat jaringan kader posyandu, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Kota Pontianak yang lebih sehat dan sejahtera. Kader posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan penyakit dan sosialisasi pola hidup sehat.

“Oleh karena itu, saya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Jambore Kader Posyandu Tingkat Kota Pontianak Tahun 2024,” ucap Ani Sofian.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan bagi kader posyandu agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan Jambore Kader Posyandu ini, kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak diharapkan dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Suka duka menjadi kader posyandu turut dirasakan Nurul Azizah (37). Seorang kader Posyandu Aster Siantan Hilir ini menuturkan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu tidak membuatnya berhenti melayani.

“Jadi kader posyandu harus lebih banyak ikhlasnya, kalau segi apresiasi tidak, sukanya kita senang melihat masyarakat mengubah perilaku di sektor kesehatan, misalkan dari awalnya tidak mau datang ke posyandu kemudian menjadi mau,” tuturnya, usai menerima penghargaan sebagai Kader Posyandu Terbaik Kota Pontianak Tahun 2024.

Tidak jarang, Nurul Azizah bersama kader lainnya mengalami penolakan di lapangan. Meski sudah diedukasi secara bertahap, ada yang belum tergerak untuk mengunjungi posyandu.

“Tapi kita tetap semangat untuk mengajak masyarakat mengunjungi posyandu untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita,” sambungnya.

Di level kader, ia membantu Puskesmas Siantan Hilir. Berbagai pelayanan kesehatan siklus hidup diberikan kepada masyarakat sekitar. Nurul Azizah menjelaskan, pihaknya senantiasa memberikan edukasi berupa konseling, setelah itu imunisasi serta seluruh pelayanan bersifat menurunkan stunting.

“Kita mendukung program Dinkes, terutama membantu puskesmas. Hal yang kita lakukan membuka pelayanan primer untuk melayani seluruh siklus hidup termasuk catin, balita dan ibu hamil,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar agenda penilaian terhadap delapan aksi konvergensi stunting yang telah dilaksanakan masing-masing kota dan kabupaten se-Kalbar selama tahun 2023. Kota Pontianak menjadi satu di antara yang dinilai.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain hadir bersama jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak. Ia menjelaskan, ada beberapa evaluasi dari tim penilai.

“Secara umum penanganan stunting dengan delapan aksi konvergensi stunting sudah sangat baik, dapat dilihat dari angka sunting yang turun secara signifikan dalam tiga tahun belakangan,” terangnya, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak, usai penilaian di Hotel Mercure, Senin (27/5/2024).

Pada hasil penilaian tahun lalu, Kota Pontianak keluar sebagai peringkat kedua, berada di bawah Kabupaten Sintang. Untuk tahun ini, Zulkarnain optimis nilai yang didapat akan lebih baik, jika melihat pencapaian yang telah dilakukan secara kolaboratif lintas sektor sepanjang tahun 2023.

“Tetapi yang paling penting adalah stunting dapat ditekan sampai angka nol. Itu yang jadi intinya, dan semoga di tahun 2025 nanti sudah tidak ada lagi pembahasan stunting, artinya sudah selesai, karena kita akan mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” harap Pj Sekda.

Zulkarnain memaparkan, tiga kecamatan sedang menjadi perhatian prioritas penanganan stunting. Ketiganya adalah Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut hasil evaluasi internal TPPS, penyebab tingginya persebaran stunting di tiga kecamatan itu karena layanan sensitif dan layanan spesifik yang belum optimal.

“Kepatuhan sasaran mengkonsumsi suplementasi gizi rendah, sasaran keluarga berisiko stunting kurang mengakses paket layanan dan kesadaran kelompok masyarakat masih rendah dalam upaya pencegahan stunting,” jelasnya.

Ia mengajak para orang tua dengan balita stunting untuk segera mendaftarkan keluarganya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kepada Pasangan Usia Subur (PUS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Jika kami lihat datanya, masih terdapat orang tua dengan balita stunting yang tidak mendaftarkan keluarganya pada DTKS, khususnya PUS PMKS. Penanganan stunting di negara-negara maju sudah dimulai sejak menjadi calon pengantin,” imbuh Zulkarnain.

Setiap langkah yang dilakukan oleh TPPS Kota Pontianak ini, menurut Pj Sekda, menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Seluruh rencana program dan kegiatan penurunan stunting juga telah diusulkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Untuk sekarang, ada dua hal yang mungkin bisa kami jalankan adalah dengan peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pemanfaatan pekarangan serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Kalau bisa juga kami ingin melakukan penilaian aksi konvergensi stunting sampai ke tingkat kelurahan,” pungkasnya. (kominfo)