,
menampilkan: hasil
Muhammadiyah Bangun Rumah Sakit, Edi Harap Tingkatkan Indeks Kesehatan Masyarakat
Peletakan Batu Pertama RS PKU Muhammadiyah Pontianak di Ampera
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit (RS) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Pontianak di Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, Sabtu (4/2/2023). Edi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammadiyah atas kepeduliannya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan RS PKU Muhammadiyah Pontianak.
"Mudah-mudahan keberadaan rumah sakit ini bisa meningkatkan Indeks Kesehatan Masyarakat di Kota Pontianak khususnya dan Provinsi Kalbar umumnya," ujarnya.
Menurutnya, lokasi pembangunan rumah sakit ini sangat tepat karena letaknya menjangkau masyarakat, baik yang berada di Kota Pontianak maupun yang berada di Kabupaten Kubu Raya.
"Pemerintah Kota Pontianak mendukung pembangunan rumah sakit ini dalam upaya memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat," ungkapnya.
Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalbar Haryanto menjelaskan, pembangunan rumah sakit ini merupakan program Muhammadiyah di bidang kesehatan.
"Ini salah satu wujud dari kami dalam kontribusi di bidang kesehatan melalui pembangunan RS PKU Muhammadiyah Pontianak," terangnya.
Tingginya angka prevalensi kejadian penyakit diabetes di Kalbar menjadi salah satu yang melatarbelakangi pembangunan RS PKU Muhammadiyah Pontianak ini. Dengan transformasi Kementerian Kesehatan yang mencakup lima prioritas penyakit, salah satunya adalah penanganan penyakit diabetes melitus, selain penyakit-penyakit dalam lainnya, sejalan dengan program Muhammadiyah di bidang kesehatan.
"Rumah sakit ini memiliki kekhususan, salah satunya adalah kami akan mengembangkan poli-poli penyakit dalam dan juga poli terapan pencegahan penyakit atau risiko luka kaki dan perawatan luka pada pasien diabetes melitus," jelas Haryanto.
Tahap pertama, pembangunan gedung rumah sakit Tipe D ini menggunakan lahan seluas 13.418 meter persegi. Pembangunannya ditargetkan dalam tempo delapan bulan ke depan.
"Kami meminta dukungan dari semua pihak untuk pembangunan rumah sakit ini," tutupnya. (prokopim)
Pontianak Berhasil Turunkan Angka Stunting
Dari 24,4 di Tahun 2021, Turun 19,7 Tahun 2022
PONTIANAK - Kota Pontianak berhasil menurunkan angka stunting. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kota Pontianak tahun 2022 tercatat 19,7. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, penurunan angka stunting ini merupakan kerja keras semua pihak yang telah berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Ia menilai persoalan stunting pada balita mengindikasikan bahwa terjadinya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, di mana pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik.
"Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak, hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," paparnya.
Selain intervensi spesifik, lanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Intervensi sensitif yang dilakukan antara lain penanganan daerah rawan pangan, berupa pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi. Perbaikan sarana sanitasi dan rumah tak layak huni juga menjadi bagian penting dalam intervensi sensitif menurunkan angka stunting. Termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.
"Keberhasilan pencegahan stunting hanya dapat dilakukan dengan kerja keras, inovasi dan dukungan dari semua pihak," ungkap Edi.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak Bahasan menerangkan, dengan turunnya angka stunting di Kota Pontianak, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemkot Pontianak di tahun 2023/2024 ini dinilainya tidak akan terlalu berat dalam menurunkan angka stunting hingga 12 persen, bahkan bila perlu di bawah 10 persen.
"Kita semua berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak," katanya.
Bahasan meminta peran aktif para Tim Pendamping Keluarga percepatan penurunan stunting, terutama kaum ibu, untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga, ibu-ibu hamil maupun yang melahirkan, terutama terhadap anak-anak balita yang terindikasi stunting.
"Sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting, para Tim Pendamping Keluarga ini bisa memberikan penyuluhan serta melakukan langkah-langkah surveilan kepada keluarga berisiko stunting," terang Wakil Wali Kota Pontianak ini. (prokopim)
Bahasan Harap Tim Pendamping Keluarga Aktif Turunkan Stunting
PONTIANAK - Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam hal ini, selain Dinas Kesehatan Kota Pontianak, keterlibatan seluruh perangkat daerah termasuk kader-kader PKK dan stakeholder mempunyai peran penting dalam menangani kasus stunting di Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta peran aktif para Tim Pendamping Keluarga percepatan penurunan stunting, terutama kaum ibu, untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga, ibu-ibu hamil maupun yang melahirkan, terutama terhadap anak-anak balita yang terindikasi stunting.
"Sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting, para Tim Pendamping Keluarga ini bisa memberikan penyuluhan serta melakukan langkah-langkah surveilan kepada keluarga berisiko stunting," ujarnya saat membuka Rembuk Stunting di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (24/1/2023).
Bahasan menyatakan, Pemkot Pontianak sangat serius untuk penanganan kasus stunting di Kota Pontianak. Di mana posisi kasus stunting berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan Kota Pontianak berada di angka 15,8 persen. Survei ini dilakukan dalam skala intern atau lokal sambil menunggu hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
"Mudah-mudahan hasil survei yang dilakukan pusat tidak terpaut jauh dengan hasil survei yang kita lakukan," ungkapnya.
Ia berharap dengan turunnya angka stunting di Kota Pontianak, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemkot Pontianak di tahun 2023/2024 ini tidak akan terlalu berat dalam menurunkan angka stunting hingga 12 persen, bahkan bila perlu di bawah 10 persen.
"Kita semua berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak," katanya.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak, ia meminta TPPS yang sudah dibentuk ini agar membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari Tim Pendamping Keluarga.
"Sehingga dengan demikian percepatan penurunan stunting bisa berjalan efektif dan terpadu," pungkasnya. (prokopim)
Cegah Stunting, PKK Pontianak Monitoring Balita Door to Door
PONTIANAK - Masih terdapatnya kasus stunting di Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti. Seperti yang dilakukannya saat bersama Ketua PKK Kecamatan Pontianak Selatan, Kepala Puskesmas Gang Sehat, Kepala Puskesmas Purnama dan Camat Pontianak Selatan turun langsung ke lima lokasi di Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Senin (9/1/2023).
Kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Pontianak melalui TP PKK untuk mendata, mengidentifikasi dan memonitoring seluruh balita di Kota Pontianak untuk memastikan agar balita dapat terskrining sejak awal jika terjadi masalah.
"Berdasarkan data dari pusat masih ada 23 persen anak-anak yang menderita stunting di Kota Pontianak untuk itulah kami langsung turun ke lapangan dengan mendata dulu di setiap kecamatan dan ternyata memang ada beberapa anak yang mengalami stunting,” terang Yanieta.
Menurutnya, kasus stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan atau gizi kronik sehingga pencegahannya harus melalui pendekatan spesifik dan sensitif. Kasus stunting di masyarakat harus menjadi perhatian bersama, sehingga tercipta sinergitas antar instansi, baik TP PKK, pemda, puskesmas, camat, lurah dan masyarakat. Saling berupaya, agar jumlah penderita stunting bisa ditekan sejak dini.
"Stunting ini dampaknya tidak hanya terhambat pada pertumbuhan dan perkembangan fisiknya saja tetapi dampaknya juga pada otak, anak yang menderita stunting akan mengalami penurunan fungsi otak jika dibandingkan anak normal seusianya, ini bisa kita cegah sejak dini," imbuhnya.
Dia berharap, puskesmas terdekat dapat memberikan pelayanan jemput bola ke masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak dengan riwayat stunting sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau, dievaluasi dan dibimbing oleh petugas puskesmas.
Selain itu untuk menghindari terjadinya stunting, kualitas hidup yang baik pada usia anak akan tercapai apabila mereka mendapat asupan gizi yang baik. Langkah yang dilakukan antara lain membiasakan diri dengan pola asuh yang baik dari orang tua untuk mencegah stunting sejak dini
"Dengan memberikan nutrisi kepada anak yang menderita stunting, kami berharap orang tua dapat merubah pola pikir dan pola asuh terhadap anak yang menderita stunting sehingga dapat memberikan makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang baik dan gizinya pun terpenuhi," tuturnya.
Pihaknya akan secara aktif terus melakukan pemantauan terhadap kasus stunting melalui kader PKK dan Kader Posyandu yang tersebar di kecamatan dan kelurahan dengan mendatangi dan monitoring ke lapangan.
"Kita datangi dan monitoring lagi, jemput bola ke rumah pasien, khususnya anak-anak yang mengalami stunting, sehingga progresnya benar-benar meningkat," pungkasnya. (prokopim)