Berita

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar agenda penilaian terhadap delapan aksi konvergensi stunting yang telah dilaksanakan masing-masing kota dan kabupaten se-Kalbar selama tahun 2023. Kota Pontianak menjadi satu di antara yang dinilai.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain hadir bersama jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak. Ia menjelaskan, ada beberapa evaluasi dari tim penilai.

“Secara umum penanganan stunting dengan delapan aksi konvergensi stunting sudah sangat baik, dapat dilihat dari angka sunting yang turun secara signifikan dalam tiga tahun belakangan,” terangnya, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak, usai penilaian di Hotel Mercure, Senin (27/5/2024).

Pada hasil penilaian tahun lalu, Kota Pontianak keluar sebagai peringkat kedua, berada di bawah Kabupaten Sintang. Untuk tahun ini, Zulkarnain optimis nilai yang didapat akan lebih baik, jika melihat pencapaian yang telah dilakukan secara kolaboratif lintas sektor sepanjang tahun 2023.

“Tetapi yang paling penting adalah stunting dapat ditekan sampai angka nol. Itu yang jadi intinya, dan semoga di tahun 2025 nanti sudah tidak ada lagi pembahasan stunting, artinya sudah selesai, karena kita akan mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” harap Pj Sekda.

Zulkarnain memaparkan, tiga kecamatan sedang menjadi perhatian prioritas penanganan stunting. Ketiganya adalah Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut hasil evaluasi internal TPPS, penyebab tingginya persebaran stunting di tiga kecamatan itu karena layanan sensitif dan layanan spesifik yang belum optimal.

“Kepatuhan sasaran mengkonsumsi suplementasi gizi rendah, sasaran keluarga berisiko stunting kurang mengakses paket layanan dan kesadaran kelompok masyarakat masih rendah dalam upaya pencegahan stunting,” jelasnya.

Ia mengajak para orang tua dengan balita stunting untuk segera mendaftarkan keluarganya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kepada Pasangan Usia Subur (PUS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Jika kami lihat datanya, masih terdapat orang tua dengan balita stunting yang tidak mendaftarkan keluarganya pada DTKS, khususnya PUS PMKS. Penanganan stunting di negara-negara maju sudah dimulai sejak menjadi calon pengantin,” imbuh Zulkarnain.

Setiap langkah yang dilakukan oleh TPPS Kota Pontianak ini, menurut Pj Sekda, menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Seluruh rencana program dan kegiatan penurunan stunting juga telah diusulkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Untuk sekarang, ada dua hal yang mungkin bisa kami jalankan adalah dengan peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pemanfaatan pekarangan serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Kalau bisa juga kami ingin melakukan penilaian aksi konvergensi stunting sampai ke tingkat kelurahan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak. Terlebih setelah pandemi covid tiga tahun silam, cakupan imunisasi kian menurun. Sehingga, terjadi peningkatan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah PD3I.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak Rifka menerangkan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih, Kementerian Kesehatan menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

“Dimana salah satu indikator  di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon kurang dari 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensial KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90 persen di tahun 2022,” terangnya, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit tingkat kabupaten/kota, di Hotel Orchard, Senin (6/5/2024).

Rifka menambahkan, selain PD3I, terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB. Mulai dari DBD, pneumonia, TB, Mers Cov, Monkeypox sampai Japanese Encephalitis. Ketika terjadi kasus KLB, diperlukan respon dan kerjasama lintas sektor.

“Saat KLB terjadi diperlukan harus diikuti tindakan cepat dan tepat, perlu identifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB,” sebutnya.

Memasuki tahun 2023, terang Rifka, kasus campak mengalami peningkatan kasus karena menurunnya capaian imunisasi. Ia turut mengajak peran aktif masyarakat dalam menggerakan penanggulangan penyakit menular. Di setiap faskes pula terdapat Tim Gerak Cepat (TGC) untuk merespon kondisi yang berisiko KLB.

“Ada 154 peserta yang hadir untuk koordinasi lintas sektor, untuk menggalang kerjasama tim terutama dalam membina peran serta masyarakat diperlukan suatu pertemuan koordinasi antar program dan sektor yang bersangkutan untuk merumuskan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan nanti,” tutup Rifka. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah berencana untuk mendorong posyandu agar dapat naik kelas dengan melakukan pelayanan terintegrasi. Jika selama ini posyandu dikenal hanya melayani seputar kesehatan untuk balita, dengan pelayanan terintegrasi akan tersedia pelayanan tambahan serta lebih intensif. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Pontianak Saptiko menerangkan, ke depan pelayanan posyandu akan  bisa melayani berbagai siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, remaja hingga lansia.

"Jika sebelumnya posyandu dikenal dengan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Ke depan pelayanan posyandu akan lebih terintegrasi dan bisa melayani berbagai siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, remaja juga lansia,” terangnya, usai membuka  Sosialisasi Pokjanal Posyandu Lintas Sektoral, di Hotel Harris, Senin (29/4/2024).

Saptiko menuturkan, kurangnya minat masyarakat perkotaan terhadap pelayanan posyandu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pihaknya. Ia menilai, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk ke posyandu, di antaranya kesibukan.

"Biasanya waktu pelaksanaan pelayanan yang kurang sesuai dengan aktivitas masyarakat.  Jadi ini tantangan untuk kita,” imbuhnya.

Oleh karena itu, melalui Sosialisasi Pokjanal Posyandu Lintas Sektor ini, Saptiko ingin peserta dapat memperoleh informasi atau masukan yang jelas dari para kader posyandu yang selama ini turun langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap para peserta tidak sungkan menyampai kendala yang dilalui di lapangan.

“Silakan peserta berdiskusi secara aktif, menyampaikan kondisi di masing-masing posyandu sehingga dapat menjadi masukan, informasi bagi Pokjanal Posyandu. Ada tiga narasumber yang dihadirkan, jadi diharapkan para peserta dapat memanfaatkannya untuk memperoleh sebanyak banyaknya informasi dan juga berdiskusi untuk pengembangan pelayanan posyandu. Kita ingin di Kota Pontianak Posyandu yang ada menjadi lebih aktif dan meningkat pelayanannya," ungkapnya.

Saptiko menjelaskan, Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan maupun pengelolaan posyandu, yang berkedudukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. 

"Tugas Pokjanal Posyandu ini di antaranya memfasilitasi penggerakan dan pengembangan posyandu, untuk peningkatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan," tambah Saptiko.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan dan peningkatan pengetahuan bagi kader posyandu se-Kota Pontianak, dan juga sebagai media koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Pontianak. Saptiko mengajak peran aktif masyarakat untuk dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di posyandu.

“Sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Pontianak dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Angka stunting di Kota Pontianak berhasil turun pada awal tahun 2024 menjadi 16,7 persen dari yang awalnya 19,7 persen pada akhir tahun 2023. Tren positif tersebut tidak terlepas dari upaya dan kerja keras bersama yang telah dilakukan berbagai pihak, mulai dari masyarakat itu sendiri, kader posyandu, TP PKK, sampai bantuan pangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk target selanjutnya, kata Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, harus berada di bawah target nasional yaitu 14 persen. Dirinya optimis angka itu bisa tercapai sebelum akhir tahun.

“Data stunting dari tahun ke tahun menunjukkan Kota Pontianak selalu dalam tren yang baik, selalu menurun. Pada akhir tahun 2021 itu 24,4 persen, kemudian di akhir 2022 turun menjadi 19,7, dan di akhir 2023 kemarin 16,7,” ungkapnya, Sabtu (27/4/2024).

Padahal, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kota Pontianak, berisiko terhadap penambahan jumlah balita stunting. Sebagai ibukota provinsi, tidak sedikit masyarakat di daerah lainnya di Kalimantan Barat yang berminat untuk mencari kerja, bahkan menetap di Kota Pontianak. Tetapi yang justru terjadi adalah sebaliknya. Di tengah padatnya penduduk Kota Pontianak, angka stunting berhasil ditekan. 

“Atas kesuksesan kita bersama dalam menangani stunting, Pemkot Pontianak pernah dianugerahi penghargaan oleh BKKBN beberapa waktu lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu,” ujar Ani.

Sejak awal dirinya menjabat, percepatan penurunan stunting memang jadi prioritas dan selalu digencarkan. Ani menyebut, pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045, sehingga harus segera dimulai sedini mungkin.

“Di masa mendatang, kita ingin anak-anak kita bekerja di posisi top management,” tuturnya.

Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Ani mengatakan, sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Kemudian, lanjut Ani, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Ani menambahkan, selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (kominfo)