Berita

Per November 2025, 32.559 Warga Nikmati Pelayanan MPP

PONTIANAK – Bayangkan mengurus izin usaha atau akta kelahiran sambil memandang Sungai Kapuas yang megah, ditemani secangkir kopi hangat. Itulah pengalaman unik yang ditawarkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak, yang berdiri tepat di tepi sungai terpanjang di Indonesia ini.

Tak seperti MPP di daerah lain, sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Pontianak hadir di tepian Sungai Kapuas. Berlokasi di Jalan Kapten Marsan Nomor 33, Pusat Perbelanjaan Kapuas Indah, gedung bertingkat tiga ini mengintegrasikan 23 loket pelayanan dari berbagai instansi: perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, hingga lembaga seperti BPJS. Total sekitar 253 jenis layanan tersedia, dengan 190 di antaranya aktif melayani permohonan masyarakat.

Sepanjang Januari–November 2025, MPP mencatat 32.559 kunjungan, rata-rata 2.959 orang per bulan. Tren kunjungan terus naik, dari 2.303 pada Januari menjadi 3.216 pada November. Layanan paling ramai adalah Disdukcapil, DPMPTSP, Imigrasi, BPD, dan Samsat.

Salah satu pengunjung, Misnawar (40), mengungkapkan kepuasannya secara langsung saat ditemui di MPP Pontianak.

“Kalau pelayanannya bagus sih, bagus sekali. Pelayanannya sangat baik,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Ia juga memuji kecepatan proses penerbitan izin. “Kalau untuk jangka waktu penerbitan izin, alhamdulillah cepat, kalau kita sesuai semua dengan prosedur yang ada,” katanya.

Misnawar menyoroti keramaian MPP setiap hari karena beragamnya layanan yang tersedia. 

“Pelayanan di sini ramai sekali. Kalau sudah antre, kasian juga yang lain,” ucapnya.

Meski begitu, ia mengeluhkan keterbatasan fasilitas fotokopi dan pencetakan dokumen. 

“Kami di sini mengeluhkan untuk fotokopi. Kalau mau nge-print itu jauh sekali dari sini,” ungkapnya.

Ia pun memberikan saran konkret, misalnya dengan menyediakan wireless printer yang bisa dimanfaatkan warga yang ingin mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengurusan surat atau izin.

“Misalnya menyediakan alat print, printer yang lumayan besar. Ada A3 dan A4,” ujarnya.

Kendati ada kekurangan itu, Misnawar belum menemukan kendala berarti pada layanan lain yang pernah diurusnya dan berharap fasilitas pendukung terus ditingkatkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan MPP dibangun untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

MPP juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong percepatan proses, mewujudkan birokrasi modern dan efisien, serta meningkatkan daya saing global dan perekonomian melalui kemudahan berusaha di Kota Pontianak.

“MPP Kota Pontianak diresmikan pada 12 Desember 2024 oleh Kementerian PAN-RB dan mulai beroperasi pertama kali pada 5 Agustus 2024. Waktu operasionalnya yaitu pada hari kerja dari Senin hingga Jumat, mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Gerai pelayanan yang ada di MPP Kota Pontianak berjumlah 23 loket dengan total pelayanan sekitar 253 item dan yang terlayani sesuai dengan permohonan masyarakat sebanyak 190 pelayanan,” ungkapnya.

Gerai pelayanan terdiri atas perangkat daerah (DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja), instansi vertikal (Samsat, Imigrasi, Kemenag, Polresta, Pertanahan, KPP Pratama, BNN, BSPJI, Kejari, BBPOM), badan usaha (Bank Kalbar, Bank Khatulistiwa, BRI, Perumdam Tirta Khatulistiwa), serta lembaga (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Halal Center UINISK).

“Meskipun fluktuatif, tren kunjungan ke MPP cenderung mengalami kenaikan. Di bulan Januari, total kunjungan berada di angka 2.303 sedangkan di bulan November angka tersebut sudah mencapai 3.216, naik 913 orang. Dari periode tersebut juga menunjukkan beberapa gerai pelayanan menjadi primadona dengan jumlah pengunjung terbanyak. Pertama ada Disdukcapil, kedua DPMPTSP, ketiga Imigrasi, keempat BPD, dan kelima yaitu Samsat,” jelas Erma.

Untuk kenyamanan pengguna, MPP dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang tunggu luas ber-AC, WiFi gratis, musala, toilet, eskalator, lift, area bermain anak, ruang laktasi, food court, serta akses ramah disabilitas (kursi roda, jalur landai dengan pegangan, guiding block, loket khusus, area parkir, dan toilet khusus).

Letak di tepi Sungai Kapuas menambah daya tariknya. Selain pelayanan publik, MPP juga menjadi spot wisata kuliner berkat food court dengan pemandangan langsung ke sungai.

Fasilitas lain termasuk Ruang Balai Nikah, Ruang VIP, dan Klinik Investasi, sehingga semakin banyak aktivitas pelayanan publik dapat diakomodasi untuk memudahkan masyarakat Pontianak dan sekitarnya.

“Sudah banyak pasangan yang menikah maupun melakukan sesi foto pre-wedding di MPP Kota Pontianak. Karena kita memiliki Balai Nikah yang bisa dijadikan tempat pernikahan. Ke depan, kita juga akan mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi lewat pelayanan di Klinik Investasi di MPP Kota Pontianak,” tutupnya.

Dengan perpaduan pelayanan efisien dan suasana santai tepi sungai, MPP Pontianak tak hanya mempermudah birokrasi, tapi juga jadi destinasi baru yang memanjakan mata dan hati warga. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Keamanan Informasi untuk Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pranata Komputer di lingkungan Pemkot Pontianak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menekankan pentingnya adaptasi di lingkungan pemerintahan terhadap perkembangan TIK yang sangat cepat dan masif. Menurutnya, perkembangan TIK menuntut pemerintah untuk bertransformasi lebih cepat, aman, dan terukur.

"Pemkot Pontianak terus mendorong transformasi digital lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkapnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Yusnaldi mengatakan bahwa transformasi digital ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pihak pelaksana kegiatan sistem TIK berbasis komputer di instansi pemerintah, diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas Pranata Komputer se-Pemkot Pontianak yang berdampak pada percepatan layanan digital di Kota Pontianak.

"Lewat sosialisasi ini, saya berharap para Pranata Komputer dapat memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TIK Pemkot Pontianak, yaitu SPBE dan Smart City. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas," tegasnya.

Untuk itu, Yusnaldi berpesan kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tugas. Karena dewasa ini, tantangan pengelolaan TIK sangat besar dengan berbagai ancaman kejahatan siber.

"Standarisasi manajemen keamanan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Mari wujudkan tata kelola TIK yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan," tutup Yusnaldi. (Kominfo)

PONTIANAK — Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yang juga selaku Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan empat target kinerja utama yang harus dicapai jajaran Direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa yang baru dilantik kemarin. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama keluarga besar PDAM Tirta Khatulistiwa yang digelar di halaman kantor PDAM, Rabu (3/12/2025).

“Saya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengawas, bersama jajaran dewas lainnya akan mengawal kinerja perusahaan ini,” ujarnya.

Amirullah menguraikan empat fokus utama sesuai arahan Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu.

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air bersih hingga mencapai 100 persen. Saat ini cakupan layanan Tirta Khatulistiwa berada pada angka 90,6 persen. 

“Masih ada 9,4 persen warga yang harus segera terlayani. Ini pekerjaan yang harus dikejar,” ucapnya.

Kedua, penurunan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Saat ini NRW berada di angka 30,4 persen. 

“Artinya, dari 10 unit air yang diproduksi, tiga unit hilang. Targetnya harus turun hingga sekitar 26 persen. Kita masih lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi target tetap harus di bawah 30 persen,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan prima berupa air bersih yang mengalir konsisten, bertekanan baik, tetap stabil pada musim kemarau, serta tarif yang terjangkau.

Keempat, perusahaan harus mampu menghasilkan laba sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat nyata, termasuk secara finansial. 

“Direksi dituntut mencapai target kinerja. Wali Kota bahkan menegaskan bahwa evaluasi dan pergantian dapat dilakukan sewaktu-waktu bila target tidak terpenuhi, tidak harus menunggu lima tahun,” kata Amirullah.

Ia mengajak seluruh pegawai Perumda Tirta Khatulistiwa untuk solid mendukung pencapaian target itu karena menjadi tugas bersama jajaran PDAM.

“Empat hal ini, cakupan layanan 100 persen, kebocoran di bawah 30 persen, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian laba, harus kita wujudkan bersama,” tutupnya. (prokopim)

PDAM Targetkan Cakupan Layanan 97 Persen pada 2030

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik jajaran direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa setelah melalui proses seleksi yang berlangsung hampir empat bulan. Pelantikan dilakukan usai seluruh tahapan pansel rampung dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direksi yang dilantik meliputi Direktur Utama Abdullah,  Direktur Pelayanan Muhammad Zulhiyardi serta Direktur Administrasi dan Keuangan Agus Darius. Sementara calon direktur teknik belum disetujui karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Kita ingin direksi bekerja secara profesional. Yang terpenting masyarakat puas dengan layanan air bersih PDAM, alirannya lancar, bersih, jernih dan tekanannya baik,” ujarnya usai melantik jajaran direksi PDAM di Aula PDAM Tirta Khatulistiwa, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak kini telah mencapai 91,7 persen, dengan target tembus 100 persen dalam beberapa tahun mendatang. Namun pencapaian itu membutuhkan investasi besar mengingat masih tingginya angka kebocoran air yang mencapai 30,4 persen serta banyaknya jaringan pipa lama yang harus diganti.

“Secara hasil uji lab, air PDAM sudah layak minum. Tapi ketika mengalir ke rumah warga, ada yang masih terkontaminasi bakteri E. Coli atau kurang jernih. Permasalahan utama ada pada pipa distribusi,” ungkapnya.

Pihaknya telah mengganti pipa pada beberapa titik dalam dua tahun terakhir, termasuk di kawasan Sungai Jawi dan Perdana. Namun perbaikan berikutnya harus dilakukan bertahap karena kebutuhan investasi mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Seluruh target tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Karena itu, saya meminta seluruh direksi bekerja keras dan fokus meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Pontianak,” pesannya.

Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menegaskan pihaknya langsung tancap gas menindaklanjuti arahan Wali Kota. Ia menyampaikan bahwa hingga tahun 2030, PDAM menargetkan cakupan layanan dapat mencapai sekitar 97 persen, dengan penambahan sekitar 19.800 sambungan rumah.

“Dengan bertambahnya pelanggan, otomatis pola konsumsi meningkat, kubikasi air bertambah, sehingga kami juga harus menambah kapasitas instalasi. Instalasi di Nipah Kuning dan Sungai Jawi Luar dalam waktu dekat dapat segera beroperasi. Selain itu, kami menambah kapasitas di Parit Mayor, Selat Panjang dan Sungai Jawi Luar,” jelasnya.

Menurut Abdullah, tantangan terbesar PDAM bersumber dari kondisi alam. Struktur tanah gambut di Pontianak membuat air Sungai Kapuas berubah warna pada musim hujan. Sementara pada musim kemarau panjang, intrusi air laut juga mempengaruhi kualitas air baku karena letak instalasi yang berada di kawasan muara.

“Namun kami tidak tinggal diam. Kami turun ke masyarakat untuk terus melakukan optimalisasi,” ungkapnya.

Terkait pencurian air, Abdullah mengakui kasus tersebut masih ditemukan. Dalam sebulan biasanya ada beberapa laporan. Pihaknya melakukan penanganan secara persuasif, disertai pendampingan dari kepolisian dan TNI. 

“Target kami, tingkat kebocoran terus bisa ditekan,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, target 100 persen akses air bersih tetap menjadi komitmen PDAM. Namun sekitar 3 persen wilayah yang tidak dapat dijangkau jaringan pipa akan dilayani melalui hidran umum atau armada tangki air.

“Intinya, berdasarkan visi-misi pemerintah kota, pelayanan air bersih adalah kewajiban yang harus kami penuhi,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)