Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Keterbukaan Informasi Publik hingga ke tingkat masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).

Bahasan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas dan tanpa tebang pilih.

"Kita berkomitmen bahwa kita fokus untuk itu. Bukan hanya sekadar ada, tetapi tetap fokus keterbukaan informasi ini sampai ke akar rumput, ke masyarakat semua," ujarnya.

Menurutnya, komitmen tersebut juga diperkuat dengan ketersediaan regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwa), Keputusan Wali Kota, hingga Keputusan Sekretaris Daerah.

Di sisi lain, Bahasan menambahkan bahwa Pemkot Pontianak terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan. Beberapa di antaranya melalui SIPEDE, SIKAP, WhatsApp Pengaduan, serta kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

"Inovasi yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Ini menjadi tren bagi masyarakat, terutama kaum muda, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kemudahan akses informasi," jelas Bahasan.

Ia menambahkan, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan SIKAP di ruang publik seperti Car Free Day (CFD) dan media sosial pimpinan daerah, turut memperluas jangkauan informasi pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan.

Ke depan, Bahasan berharap seluruh upaya yang telah dilakukan Perangkat Daerah dapat semakin mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan anggaran, regulasi, serta kolaborasi dengan pegiat media sosial, konten kreator, dan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi.

"Harapan kami dengan kita berkomitmen seperti ini, Pemerintah Daerah bisa terus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (Kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Komisi II DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak untuk meninjau pengelolaan CCTV, aplikasi, serta sejumlah fasilitas pendukung Pontianak Smart City, Rabu (19/8/2026). Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pontive Center tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang dikelola Diskominfo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Juwita Dewi, mengatakan pihaknya meninjau secara langsung pengelolaan CCTV yang tersebar di Kota Pontianak serta berbagai perangkat dan fasilitas yang dimiliki Diskominfo.

"Sejauh ini kami dari Komisi II sangat puas. Kami juga berterima kasih kepada Diskominfo karena ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk layanan CCTV dan aplikasinya," ujarnya.

Menurut Juwita, keberadaan aplikasi dan layanan yang dikelola Diskominfo memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia menilai pengelolaan teknologi tersebut perlu terus didukung agar dapat berjalan lebih maksimal.

Juwita menyampaikan, dukungan Komisi II ke depan salah satunya dapat dilakukan melalui dukungan dari sisi penganggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan serta optimalisasi layanan yang telah berjalan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kota Pontianak. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo, khususnya dalam pengelolaan CCTV dan fasilitas Pontianak Smart City.

"Tujuan utama mereka ingin mengevaluasi pengelolaan CCTV yang ada di Dinas Kominfo dan melihat beberapa fasilitas yang kita miliki dalam rangka mengelola Pontianak Smart City," katanya.

Syamsul menilai evaluasi dan perhatian dari DPRD menjadi motivasi bagi Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ia juga berharap dukungan Komisi II dapat memperkuat pengembangan Pontianak Smart City, terutama dalam hal investasi dan pendanaan.

"Kalau dianggap layanan kita sudah cukup baik, tentunya itu juga menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran diperlukan untuk menunjang pengembangan berbagai layanan dan fasilitas teknologi yang dikelola Diskominfo. Dengan dukungan tersebut, pengelolaan Pontianak Smart City diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (kominfo)

PONTIANAK – Perpustakaan Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas membaca, tetapi juga pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Sri Sujiarti, saat Kunjungan Pers ke Perpustakaan Kota Pontianak, Selasa (18/8/2026).

Sri menjelaskan, perpustakaan menerapkan konsep inklusi sosial. Artinya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan maupun kesejahteraan.

"Jadi, perpustakaan ini bukan hanya sekadar tempat membaca, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan pustakawan maupun narasumber dari luar," katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini, rata-rata kunjungan ke Perpustakaan Kota Pontianak mencapai sekitar 200 orang per hari. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, guru, hingga masyarakat umum. Menurutnya, peningkatan jumlah pengunjung diharapkan turut berdampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Pontianak. Saat ini, nilai IPLM Kota Pontianak berada di angka 34,85 dan menempati peringkat kedua di Kalimantan Barat.

"Semakin banyak pengunjung perpustakaan, kita berharap nilai literasi masyarakat semakin meningkat. Kalau literasinya semakin baik, maka kota itu akan semakin maju," ujarnya.

Selain layanan tatap muka, Sri mengatakan bahwa masyarakat dapat mengakses koleksi secara daring melalui aplikasi PerpusKite, termasuk koleksi buku elektronik. Masyarakat juga dapat melakukan pemesanan buku secara daring sebelum datang untuk mengambil atau meminjam koleksi.

Sri menambahkan, selain gedung perpustakaan, Disperpusip Kota Pontianak juga memiliki lima rumah baca yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni Taman Catur, Taman Akcaya, Taman Digulis, Taman Alun dan di Kecamatan Pontianak Timur.

"Intinya, semakin banyak pengunjung akan semakin baik. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan," tuturnya.

Selain itu, Perpustakaan Kota Pontianak juga menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas, termasuk koleksi buku Braille dan fasilitas pendampingan. Layanan Pojok Braille ini juga tersedia di Rumah Baca Taman Akcaya untuk memberikan akses bahan bacaan bagi masyarakat dengan hambatan penglihatan.

“Dengan beragam layanan tersebut, Disperpusip Kota Pontianak berharap perpustakaan dapat menjadi ruang belajar bersama yang mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta budaya literasi masyarakat,” tutupnya. (kominfo)

Wali Kota Minta Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah posisi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II menempati jabatan baru. Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas PUPR, Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

Selain itu, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur. Sejumlah lurah juga menempati jabatan baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.

Edi mengatakan, rotasi dan pengisian jabatan tersebut telah melalui proses panjang sejak tiga hingga empat bulan sebelumnya. Proses itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, evaluasi jabatan, serta sebagai bagian dari penataan organisasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian para pejabat di jabatan sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar pejabat telah menunjukkan kinerja baik dan sesuai ekspektasi. Namun, di tempat tugas baru, kinerja tersebut harus terus ditingkatkan.

“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.

Edi menyoroti berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian pejabat, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sosial, ekonomi, perhubungan, hingga persoalan teknis di lapangan. Ia menilai kepedulian terhadap permasalahan riil masyarakat masih perlu diperkuat.

“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.

Menurutnya, banyak persoalan muncul karena masalah lama yang belum selesai, persoalan yang sedang berjalan, maupun potensi masalah di masa mendatang. Karena itu, pejabat diminta bekerja cerdas, memahami aturan, serta mampu membaca kondisi lapangan.

Edi juga menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap program pembangunan. Program tahunan harus mampu menjawab persoalan yang mendesak, sekaligus disusun bertahap dan berkelanjutan agar memberi dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” ujarnya.

Khusus perangkat daerah teknis, Edi meminta agar penanganan persoalan infrastruktur semakin responsif. Sementara perangkat daerah lain, seperti perhubungan, diminta memahami aturan dalam menjawab persoalan parkir dan transportasi.

“Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Ia turut mengingatkan pejabat administrator dan pengawas agar terus mengembangkan kemampuan. Jika menghadapi persoalan, pejabat diminta segera berkomunikasi dan tidak menyimpan masalah sendiri.

“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya. (prokopim)