Berita

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan 2027

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dan partisipatif untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, Musrenbang memiliki manfaat penting dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung, meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat kecamatan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2027, lanjut Bahasan, mengusung tema ‘Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan’. Tema tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka-angka ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus antara lain peningkatan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan drainase dan jalan lingkungan, penataan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta mewujudkan ketertiban dan keasrian kota.

“Kita ingin Pontianak menjadi kota yang bersih, hijau, tertib, dan aman bagi seluruh warganya,” ujar Bahasan.

Terkait wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Bahasan menyampaikan bahwa kawasan tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi, perdagangan, serta kawasan permukiman.

“Dengan potensi yang dimiliki, Pontianak Selatan diharapkan dapat berkembang sebagai pusat ekonomi jasa dan perdagangan yang dinamis, sekaligus kawasan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bahasan juga memaparkan capaian pembangunan Kota Pontianak tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80 atau kategori sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4 persen, sementara inflasi berada pada angka 1,5 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Pontianak berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Bahasan berharap peserta Musrenbang dapat aktif menyampaikan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan untuk dirumuskan bersama.

“Saya berharap Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Suasana haru mengiringi pelepasan purna tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak, Zulkarnain. Aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengabdi selama 39 tahun 11 bulan ini pernah menduduki berbagai jabatan setingkat eselon II, mulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika hingga Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 1988 ini pernah bertugas di beberapa tempat hingga akhirnya pada tahun 1996 dimutasi ke Pemerintah Kota Pontianak. Ia menyebut banyak kesan dan pelajaran selama berkarier di birokrasi, salah satunya pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Semua tugas adalah amanah. Kalau dijalankan dengan ikhlas, tidak menjadi beban. Kita jalani sebagai ibadah. Selama mengabdi, banyak hal yang berkesan dan menjadi motivasi bagi saya dalam menjalankan tugas,” ujarnya usai pelepasan di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (9/2/2026).

Zulkarnain mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak yang menggelar kegiatan pelepasan purna tugas bagi 13 pegawai pada periode Januari–Februari 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pegawai sebagai manusia yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pegawai adalah pengelola pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat. Kegiatan pelepasan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah memanusiakan pegawai dan menghargai pengabdian mereka,” ungkapnya. 

Ia menilai penghargaan tersebut memberi motivasi bagi pegawai, khususnya staf, karena merasa dihormati saat mengakhiri masa tugas.

Selama menjabat, berbagai upaya peningkatan kinerja dilakukan, antara lain mendorong peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan disiplin pegawai untuk mendukung implementasi nilai ASN BerAKHLAK.

Ia juga memiliki pengalaman panjang sebagai Camat Pontianak Barat selama sekitar enam tahun. Menurutnya, tugas di kecamatan memberi pengalaman langsung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi program pemerintah dan kegiatan gotong royong rutin.

“Kami rutin sosialisasi program kepada masyarakat setiap malam minggu, lalu dilanjutkan kerja bakti. Dengan kebersamaan itu, keamanan dan ketertiban juga terjaga,” katanya.

Setelah pensiun, Zulkarnain mengaku ingin beristirahat terlebih dahulu. Namun, ia tetap berencana berkontribusi bagi pembangunan Kota Pontianak melalui sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah.

“Untuk sekarang, saya ingin menikmati waktu dan tetap memberi kontribusi melalui pemikiran dan masukan,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas. Ia menegaskan bahwa pengabdian puluhan tahun para ASN merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan Kota Pontianak.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga seluruh dedikasi tersebut menjadi amal jariah dan Bapak Ibu tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan Kota Pontianak,” ujar Edi.

Menurutnya, perjalanan pengabdian ASN diwarnai berbagai pengalaman dan tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah menilai penting memberikan penghormatan kepada ASN yang telah menuntaskan masa bakti.

Pada kesempatan tersebut, Edi juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia menyampaikan bahwa apel harus dimaknai sebagai momentum evaluasi kinerja dan penguatan komitmen ASN dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

“ASN Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran strategis sebagai penggerak pelayanan publik. Karena itu, kualitas pelayanan prima, disiplin kerja, serta pemanfaatan waktu harus terus dijaga dan ditingkatkan,” pesannya.

Edi menyoroti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan responsif seiring perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi. Ia mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam penyelesaian persoalan administrasi maupun teknis di lapangan.

“Di era digital ini, tanpa inovasi dan kreativitas, tumpukan pekerjaan justru akan menjadi beban. Kolaborasi dan efisiensi kerja menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” terangnya.

Selain itu, Edi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Ia mengingatkan bahwa ASN pada hakikatnya adalah pelayan dan pengayom masyarakat.

“Kita sudah memilih jalan pengabdian ini sejak ditetapkan melalui surat keputusan sebagai ASN maupun PPPK. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, terpilih sebagai salah satu dari 30 aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Singapore Cooperation Programme (SCP).

Program pengembangan kapasitas kepemimpinan tersebut digelar di Singapura pada 2 hingga 6 Februari 2026. Kursus ini merupakan program dari Kementerian Luar Negeri Singapura. 

Sekda Kota Pontianak Amirullah mengatakan, terpilihnya dirinya dalam program internasional tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

“Keikutsertaan dalam kursus ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk memperdalam pemahaman mengenai kepemimpinan strategis dan tata kelola pemerintahan yang efektif serta berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi melalui Whatsapp, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, program tersebut juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun pemateri internasional.

“Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh nantinya akan kami jadikan referensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai program pengembangan kompetensi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan SCP ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan strategis, perumusan kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efektivitas dan akuntabilitas. (prokopim)

Arahan Presiden untuk Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia

BOGOR – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, penanganan sampah, serta penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman.

Menurut Edi, Presiden secara tegas menekankan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan keluarga.

“Arahan Presiden sangat jelas. Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat menjadi fondasi pembangunan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan warga, terutama anak usia sekolah, mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujarnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan serta Forkopimda, di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/2026).

Selain pangan dan gizi, Edi menyebut Presiden juga memberi perhatian serius pada persoalan lingkungan perkotaan. Presiden menyoroti penanganan sampah serta banyaknya iklan dan spanduk yang dinilai sudah berlebihan dan mengganggu ketertiban ruang publik.

“Presiden meminta pemerintah daerah menertibkan iklan dan spanduk agar kota lebih tertata, bersih, dan nyaman. Arahan ini memperkuat langkah kami dalam menata reklame sesuai aturan, demi keselamatan, keindahan kota, dan kepentingan masyarakat,” kata Edi.

Ia menambahkan, penataan ruang kota, termasuk reklame, merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan mengedepankan pendekatan yang tertib, terukur, dan berlandaskan regulasi daerah.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut Edi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program strategis nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia turut menyinggung arahan Presiden terkait pengelolaan kekayaan bangsa dan daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun manfaatnya harus dikelola dengan baik agar benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Pesan itu menjadi pengingat bagi kami di daerah untuk mengelola potensi dan aset secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diikuti ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

“Intinya, arahan Presiden mengajak kita tetap fokus pada hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari pangan dan gizi anak, kebersihan lingkungan, hingga penataan kota. Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti arahan tersebut secara bertahap dan konsisten, dengan melibatkan semua pihak,” pungkas Edi. (komimfo/prokopim)