Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD agar manfaat program pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat. Ia mendorong percepatan realisasi anggaran harus disertai strategi yang matang, inovasi, serta kreativitas dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

“Perlu pendekatan baru dalam cara kita menyelesaikan pekerjaan. Jangan terpaku pada rutinitas. Lakukan strategi yang adaptif dan inovatif agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat," katanya, di sela-sela coffee morning bersama seluruh kepala perangkat daerah, di Aula Muis Amin Badan Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Senin (14/7/2025).

Edi meminta Inspektorat Kota Pontianak untuk lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, jika ditemukan titik-titik rawan atau potensi kendala, pendampingan harus langsung dilakukan.

“Kami juga memberi arahan kepada Inspektorat ikut mendampingi perangkat daerah dari awal. Kalau ada potensi masalah, segera atasi,” pesannya, didampingi Wakil Wali Kota, Bahasan dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah.

Ia berharap agar setiap unit kerja cepat merespons. Edi menambahkan, suksesnya pembangunan bukan diukur dari besar kecilnya anggaran yang tersedia, tetapi dari dampaknya bagi warga.

“Kalau sudah ada instruksi, ya langsung ditindak. Jangan tunggu diingatkan berkali-kali. Kita harus punya kepekaan terhadap dinamika dan harapan dari pimpinan,” katanya.

Wali Kota menyoroti beberapa kekeliruan yang kerap terjadi di lingkungan kantor, misalnya masih adanya kebiasaan membiarkan peralatan listrik menyala saat ruangan kosong. Menurutnya, ini bukan sekadar soal biaya, tetapi soal kedisiplinan.

“Hal kecil seperti itu bisa jadi cerminan. Hemat energi itu juga bagian dari integritas,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 338 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang terbagi dalam empat gelombang. Pelatihan dibuka secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (7/7/2025).

Edi menyampaikan, Latsar CPNS golongan II dan III tahun pengangkatan 2025 bertujuan meningkatkan kapasitas peserta agar memahami tugas, fungsi, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja.

“Harapannya mereka bisa bekerja secara profesional. Yang paling penting, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar para peserta mengikuti seluruh tahapan Latsar dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK merupakan penggerak roda pemerintahan, dan pelayanan kepada warga harus menjadi prioritas utama.

“Dalam pelatihan ini peserta digembleng soal sistem kerja dan cara berkomunikasi dalam tim. Setelah menjadi ASN, tugas utama adalah membangun dan menyejahterakan masyarakat Kota Pontianak,” tegas Edi.

Ia juga mengingatkan, status CPNS masih bersifat sementara. Jika tidak memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan, pengangkatan bisa dibatalkan. Oleh karena itu, kesempatan Latsar harus dimanfaatkan secara maksimal.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kota Pontianak, Margaretha, menyampaikan pelaksanaan Latsar merupakan bagian dari arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tujuannya agar CPNS dapat menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK,” jelasnya.

Latsar dilaksanakan selama 64 hari atau 647 jam pelajaran, dengan metode blended learning. Rinciannya terdiri atas 9 hari pembelajaran mandiri, 21 hari pembelajaran daring, 30 hari aktualisasi, 1 hari pembelajaran daring tahap kedua, dan 3 hari pelatihan klasikal secara tatap muka di asrama.

“Kami berharap semua peserta mengikuti proses pelatihan dengan disiplin dan tanpa tertinggal,” tutup Margaretha. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Proses ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan internal, penyampaian pandangan fraksi, hingga persetujuan akhir.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, khususnya badan anggaran, atas kerja samanya dalam menyelesaikan laporan ini,” ujar Edi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Jumat (4/7/2025).

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk terus memperbaiki kinerja birokrasi dan memperkuat program pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selama tahun 2024, Pemkot Pontianak mencatat realisasi belanja daerah mencapai 93,7 persen dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan capaian Rp367 miliar atau 104 persen dari target awal.

“Beberapa sektor prioritas yang menyerap anggaran terbesar mencakup infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan, serta pendidikan dasar. Program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi juga menjadi fokus selama tahun anggaran tersebut,” paparnya.

Edi mengajak dukungan warga dan perangkat daerah maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terhadap langkah Pemkot dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil evaluasi LPj akan digunakan sebagai dasar perencanaan program di tahun berikutnya.

“Pengawasan tetap akan diperkuat, terutama pada sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Kami berharap perencanaan dan eksekusi APBD ke depan makin responsif dan tepat sasaran,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menerima kunjungan 108 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat (Kalbar) di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (24/6/2025).

Amirullah menekankan pentingnya kedisiplinan, integritas dan performa akademik sebagai dasar pembentukan calon pemimpin masa depan. Menurutnya, salah satu indikator utama keberhasilan pendidikan adalah nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

"IPK masih menjadi alat ukur utama dalam dunia pendidikan kita saat ini. Kalau tidak memenuhi standar atau passing grade, bisa berdampak pada kelanjutan studi, bahkan sampai dikeluarkan dari pendidikan," ujarnya di hadapan para praja.

Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap, menghormati pengasuh dan dosen, serta menjunjung etika dalam proses belajar. 

"Tidak ada satu pun dosen atau pengasuh yang ingin menyesatkan. Mereka ingin membentuk adik-adik menjadi calon pemimpin yang baik dan berkarakter," tuturnya.

Amirullah pun membagikan kebiasaannya dalam dunia kerja, yaitu mencatat setiap agenda, rapat, atau tugas. Menurutnya, mengandalkan ingatan saja tidak cukup.

"Saya selalu membawa catatan. Ini sangat membantu saya dalam mengingat dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu," ungkapnya.

Amirullah mengajak seluruh praja IPDN Kalbar untuk menjadi murid yang baik dan bertanggung jawab, serta menjaga semangat dan disiplin dalam setiap proses pembelajaran. 

"Percayalah, disiplin adalah kunci keberhasilan. Jangan tunda pekerjaan, lakukan sekarang juga," tegasnya.

Direktur IPDN Kalbar Azharisman Rozie, mengatakan bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi, IPDN menekankan pada pembelajaran berbasis praktik. Oleh karena itu, sebagian besar dosen IPDN merupakan mantan praktisi pemerintahan yang memiliki pengalaman lapangan.

"Sebanyak 60 persen dosen kami berasal dari kalangan praktisi yang pernah menjabat di jabatan struktural pemerintahan. Ini penting agar Praja dibekali dengan pengetahuan sekaligus pengalaman nyata di lapangan," sebutnya.

Kegiatan praktikum tahun ini difokuskan pada pengenalan dan pemahaman manajemen pemerintahan daerah. Para Praja akan diterjunkan ke berbagai OPD untuk mempelajari langsung proses administrasi dan tata kelola pemerintahan.

"Para Praja akan belajar langsung di Badan Kepegawaian Daerah terkait manajemen aparatur sipil negara, di BPKAD tentang manajemen keuangan dan aset daerah, serta di DPMPTSP mengenai pelayanan publik," jelas Azharisman.

Ia menambahkan, praktikum ini juga menjadi bagian dari evaluasi akademik Praja. Tidak ada lagi ujian akhir semester dalam bentuk teori, karena penilaian akan dilakukan berdasarkan laporan hasil praktik lapangan.

"Praja akan diuji berdasarkan kemampuan mereka mengidentifikasi, memahami, dan melaporkan kondisi serta sistem manajemen yang diterapkan di OPD tempat mereka praktik," pungkasnya. (prokopim)