,
menampilkan: hasil
Wujudkan Keterpaduan Arsip, Pemkot Pontianak Optimalkan Aplikasi Srikandi
Launching Aplikasi Srikandi
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan Dinamis.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap penerapan aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran dalam tertib arsip di era digitalisasi dengan bertransformasi dari arsip konvensional menjadi arsip elektronik. Melalui kearsipan berbasis digital dapat terekam dengan baik semua peristiwa sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Pemkot Pontianak secara berkesinambungan, setiap tahunnya melaksanakan pelatihan mulai dari pejabat eselon IV sampai petugas pengelola kearsipan," kata Wali Kota Edi ketika membuka Pencanangan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) dan launching aplikasi Srikandi di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (13/6/2023).
Edi menekankan, tenaga yang telah terlatih perlu mendapatkan perhatian cukup dari kepala unit kerjanya agar dapat bekerja maksimal di bidang kearsipan. Dengan keseriusan semua jajaran, maka penyelenggaraan kearsipan di Pemkot Pontianak akan lebih baik.
"Saya minta peserta workshop bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga memiliki kemampuan mengelola arsip pada setiap unit kerja atau satuan kerja dengan baik dan benar," ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pontianak, Ririn Rendrayani menjelaskan, agenda ini menjadi momentum peningkatan kesadaran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, sarana dan prasarana, pengelolaan arsip dan pendanaan kearsipan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya akan terwujud. Termasuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di bidang kearsipan dalam mengelola arsip dinamis terutama dalam rangka implementasi aplikasi Srikandi.
"Ini juga wujud SPBE dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang kearsipan," ungkap Rendrayani.
Dia menjelaskan, saat ini Pemkot Pontianak sedang memproses kebijakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan dan aplikasi Srikandi. Kebijakan itu antara lain Perwa Tata Naskah Dinas, Perwa Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Perwa Pengelolaan Arsip Dinamis, Perwa Pengelolaan Arsip Statis, Perwa Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Perwa Arsip Terjaga.
"Saat ini Disperpusip Kota Pontianak selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kota Pontianak saat ini juga sedang melaksanakan pengawasan kearsipan internal yang dimulai dari self assesment dari perangkat daerah," imbuhnya.
Pentingnya arsip daerah dijelaskan oleh Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia, Rudi Anton. Singkatnya menurut Rudi, arsip tak ubahnya seperti barang bukti. Terdapat tiga isu besar yang menjadi perhatian pihaknya terhadap Pemkot Pontianak. Yang pertama adalah bagaimana indeks penyelenggaraan kearsipan atau hasil audit kearsipan bisa membaik. Kedua, beban arsip kertas yang harus disusut menjadi berbasis elektronik. Ketiga, penyelenggaraan SPBE aplikasi Srikandi.
“Aplikasi ini akan mengubah budaya kerja baru, dari yang awalnya menggunakan kertas kemudian menjadi digital. OPD yang hadir ini mudah-mudahan bisa menularkan ide-ide kearsipan berbasis digital yang disampaikan,” terangnya yang membawahi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lainnya di luar Jawa dan Sumatera.
Menurut Rudi, pekerjaan tersebut semestinya mudah untuk dilaksanakan, karena pada dasarnya proses pengarsipan masih sama, hanya saja wadahnya yang berbeda. Beberapa persoalan kearsipan oleh Pemkot Pontianak juga dinilainya masih perlu perbaikan. Mulai dari aspek kebijakan. Dari aspek itu, sambungnya, ada delapan instrumen wajib yang harus masuk dalam aspek kebijakan. Pengamatannya menyebut, dengan optimalisasi hal itu, indeks kearsipan Pemkot Pontianak akan meningkat. Kemudian adalah pengelolaan fisik arsip dan infrastruktur tempat penyimpanan arsip statis.
“Mulai dari kebijakan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, pedoman pengelolaan arsip dinamis dan statis, pedoman penyusunan arsip. Kesemuanya ini harus dijelmakan menjadi peraturan walikota,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
Smart City Pontianak Wujudkan Visi Kota Cerdas
SURABAYA - Pemerintah Kota Pontianak mengikuti evaluasi tahap satu program Smart City dalam Forum Smart City Nasional 2023 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Surabaya, 12-14 Juni 2023. Hal tersebut merupakan wujud kontribusi Pemkot Pontianak dalam menyukseskan program Indonesia Cerdas 2023. Dalam forum nasional ini, delegasi Pemkot Pontianak diwakili Kadis Kominfo Kota Pontianak, Zulkarnain dan Kabid Litbang Bappeda, Eko Prihandono.
"Ini juga merupakan salah satu bentuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang cerdas dan bermartabat, sebagaimana visi Wali Kota Edi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan," terang Kadiskominfo Pontianak, Zulkarnain.
Zulkarnain menjelaskan sampai saat ini, Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan smart city di Kota Pontianak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Smart City. Di mana pendukung pembangunan infrastruktur smart city Kota Pontianak meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur TIK dan infrastruktur sosial. Sedangkan dimensi pelaksanaan smart city meliputi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
"Setiap tahun kami selalu ada evaluasi, baik internal maupun eksternal seperti dari Kominfo ini. Tujuannya sebagai modal perbaikan dan peningkatan ke depan," terangnya.
Program smart city yang ada di Pontianak, tidak melulu soal digitalisasi. Beberapa bersifat inklusif yang tidak hanya bertujuan menjadikan kota cerdas, namun juga warganya. Gol besarnya menjawab berbagai tantangan perkotaan. Contohnya penghijauan lewat inovasi Komanda di TPA Batulayang sebagai smart environment, atau smart branding dalam kawasan wisata Bansir Laut.
"Di smart government ada inovasi Pionirs dari Dukcapil, pelayanan kependudukan dari rumah. Ada pula inovasi PSC 119 dari Dinkes untuk layanan cepat ambulans yang melibatkan swasta dan komunitas sebagai wujud smart society. Jadi tidak sekadar fokus digitalisasi, namun bagaimana menjadi solusi permasalahan di lapangan," terangnya.
Sedang dalam tata kelola pemerintahan, Pontianak sudah memiliki Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2029 yang tertuang dalam Perwa Pontianak Nomor 20 Tahun 2020. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Bagaimana Pontianak menjadi kota yang cerdas, inklusif dan berkelanjutan.
"Dalam forum ini kami juga saling tukar informasi dan praktik baik penyelenggaraan smart city di berbagai daerah. Sehingga ke depan bisa saling adopsi dan kolaborasi untuk kota cerdas, mempercepat pelayanan dan tranformasi digital," katanya.
APEKSI Wadah Kolaborasi Pemkot se-Indonesia Majukan Kota
Malam Syukuran HUT ke-23 APEKSI di Palembang
PONTIANAK - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah berusia 23 tahun. Organisasi yang mewadahi dan mewakili kepentingan pemerintah kota di seluruh Indonesia ini menggelar syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 di Palembang Sport and Convention Center, Rabu (7/6/2023) malam.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, satu di antara 64 kepala daerah yang menghadiri rangkaian HUT ke-23 APEKSI yang digelar mulai tanggal 6 hingga 9 Juni 2023.
Edi menilai, sepanjang perjalanan APEKSI memegang peran penting dalam memajukan tata kelola pemerintahan kota sekaligus memperkuat hubungan antar pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. APEKSI juga membantu memperjuangkan kepentingan pemerintah kota di berbagai forum dan lembaga nasional, sehingga suara dan aspirasi pemerintah kota dapat didengar dan diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.
"APEKSI memainkan peran penting dalam memperjuangkan kebijakan dan anggaran yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kota," ujarnya usai menghadiri malam Syukuran HUT ke-23 APEKSI.
Seiring bertambahnya usia APEKSI, dia berharap organisasi ini menjadi wadah untuk berkolaborasi dan bertukar informasi antar pemerintah kota dalam mengembangkan dan memajukan kota. Kolaborasi bersama anggota APEKSI bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Melalui kolaborasi ini, APEKSI mendorong terciptanya inovasi dalam pengembangan kinerja pemerintah kota di Indonesia," kata Edi.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya menjelaskan, dahulu sepanjang berdirinya APEKSI, hampir tidak pernah merayakan ulang tahun. APEKSI hanya menggelar rapat kerja nasional (rakernas) atau rapat koordinasi komisariat wilayah (rakorkomwil). Namun seiring berjalannya waktu, perayaan HUT APEKSI untuk pertama kalinya digelar mulai tahun 2021 di Jakarta. Kemudian tahun 2022 di Bandar Lampung dan tahun 2023 ini Palembang mendapat giliran menjadi tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-23 APEKSI.
"Hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, HUT APEKSI tahun ini diisi dengan seminar dan diskusi, mulai dari soal pengelolaan sampah, pertemuan kepala Bappeda kota se-Indonesia dan seminar tentang pertumbuhan ekonomi," ungkap Wali Kota Bogor ini.
Bima menambahkan, menjelang berakhirnya masa jabatan wali kota, satu hal yang ingin diperjuangkan seluruh wali kota adalah legasi. Menurutnya, begitu banyak legasi yang diukir oleh wali kota dan legasi itu akan ditinggalkan di kota masing-masing.
"Apa yang telah diukir masing-masing dengan segala legasinya, akan dikenang hingga kepemimpinan ke depan," ucapnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa meskipun masa jabatan para wali kota akan berakhir, namun tali silaturahmi dan persahabatan terus terjalin.
"Jadi wali kota ada ujungnya, jadi gubernur ada expirednya, jadi ketua DPRD juga ada akhirnya, tetapi tali persahabatan sampai akhir hayat," tegas Bima.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan rasa kebahagiaan atas dipilihnya kota berjuluk Bumi Sriwijaya ini selaku tuan rumah HUT ke-23 APEKSI.
"Dipilihnya Palembang sebagai tuan rumah tentu akan membangkitkan geliat ekonomi di kota ini," terangnya.
Dari 64 pemerintah kota anggota APEKSI yang hadir pada HUT ke-23 APEKSI, jumlah keseluruhan rombongan yang ikut serta sekitar 3.000 orang.
"Jumlah ini bukan angka yang sedikit bagi kami, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir," sebutnya.
Selain acara puncak malam syukuran, berbagai agenda kegiatan mewarnai perayaan HUT ke-23 APEKSI di Palembang. Di antaranya seminar nasional, dialog kebijakan nasional, ladies program, talkshow, job fair, olahraga dan penanaman pohon.
APEKSI merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan 98 pemerintah kota seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam enam Komisariat Wilayah berdasarkan wilayah. (prokopim)
Lantik 412 Pejabat Fungsional, Bahasan: ASN Harus Mampu Beradaptasi
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan melantik sebanyak 412 pejabat fungsional. Dari jumlah tersebut, terdiri dari PNS melalui pengangkatan pertama 21 orang jabatan fungsional tenaga kesehatan, 5 orang jabatan fungsional lainnya dan 326 orang jabatan fungsional guru. Kemudian untuk pejabat fungsional melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 60 orang. Pengucapan sumpah dan janji ASN digelar di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/5/2023).
Bahasan berharap para ASN yang telah dilantik di masing-masing jabatan fungsional bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.
"Tentunya aktif meningkatkan kompetensi akuntabel, adaptif, loyal dan kolaboratif, ciptakan harmonisasi dengan rekan kerja dan atasan, berinovasi dan berkoordinasi dengan tim dalam bekerja serta ikuti perubahan agar terus beradaptasi dengan keadaan," ujarnya.
Dari 412 pejabat fungsional yang dilantik, sebagian besar adalah guru. Oleh sebab itu, Bahasan berharap agar para guru yang telah dilantik ini bisa menjadi guru yang profesional dan berkualitas. Apalagi mengemban profesi guru tidak mudah karena tanggung jawab seorang guru sangat besar.
"Guru adalah sosok yang berpengaruh dominan dalam menentukan mutu pendidikan," ungkapnya.
Terlebih adanya transformasi Program Merdeka Belajar yang dicanangkan tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang mana program ini merupakan program pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai kebahagiaan sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat.
"Saya harapkan para guru dapat memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja, mau mencoba hal-hal baru, mampu bertransformasi dan dapat menginspirasi atau inovator bagi guru-guru di lingkungan sekolah serta menjadi guru penggerak," imbuhnya. (prokopim)