Berita

Pj Wako Minta ASN Berikan Solusi Atasi Permasalahan Warga

PONTIANAK – Sebanyak 54 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diambil sumpahnya oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa sumpah yang diucapkan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban masing-masing aparatur.

“Janji ini adalah wujud dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana Pasal 4 Huruf a berbunyi setiap PNS wajib mengucapkan sumpah,” terangnya usai acara di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (11/11/2024).

Pengambilan sumpah sendiri, dinilai Edi Suryanto sebagai salah satu upaya pembentukan PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawab sebagai ASN, abdi negara dan abdi masyarakat. Sumpah ini juga merupakan kesanggupan untuk mentaati segala kewajiban dan memperhatikan agar tidak melakukan larangan yang ditentukan.

“Paling berat adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kepada atasan hanya bertemu sampai dengan pensiun maksimal,” ucapnya.

ASN harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Pj Wali Kota mengimbau para pegawai untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan tepat sasaran.

"Saat ini kita berada di era digital. ASN harus sigap dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," tambahnya.

Edi Suryanto mengajak seluruh ASN untuk aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Ia berharap ASN dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendengar, memahami, dan menyelesaikan kebutuhan warga dengan sigap dan tepat.

Selain itu, Pj Wako juga menyinggung pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia meminta ASN di lingkungan Pemkot Pontianak tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi. ASN juga harus berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah meminta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mempercepat penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Ia mengingatkan, keterlambatan serupa tidak boleh terjadi lagi di tahun 2025.

“Saya ingatkan pentingnya efisiensi waktu dan percepatan realisasi anggaran karena tahun 2024 semakin singkat. Namun agar selalu berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban, pahami betul regulasi aturan terkait,” pesannya, usai membuka kegiatan FGD Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Pemkot Pontianak, di Hotel Golden Tulip, Kamis (7/11/2024).

Amirullah menjelaskan, hingga hari Senin (4/11) kemarin, penyerapan anggaran Pemkot Pontianak masih di bawah target triwulan ketiga pemerintah pusat yaitu 75 persen. Keterlambatan penyerapan juga terjadi pada triwulan pertama dan kedua.

“Keterlambatan penyerapan anggaran ini alasannya penetapan pengelola keuangan yang lambat. Setiap tahun terjadi kebimbangan pada dinas-dinas,” imbuh Sekda Amirullah.

Untuk itu, melalui FGD ini, diharapkan mempermudah pihak terkait dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing. Amirullah mengajak para peserta agar aktif diskusi sehingga tidak ada lagi keraguan menghadapi persoalan di lingkungan kerja.

“Silahkan tanya isu pengelolaan, hal-hal yang masih buat ragu juga ditanyakan, di sini sudah hadir narasumber yang siap menjawabnya,” tegasnya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Elsa Risfadona menambahkan, agenda FGD dihadiri 350 peserta yang terdiri Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mewakili masing-masing perangkat daerah.

Ia memaparkan, narasumber berjumlah empat orang ASN yang berasal dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara online dan offline.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan FGD ini dapat terlaksana,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Penutupan PKP Angkatan XI Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menekankan, pelatihan bukan semata-mata untuk syarat naik pangkat melainkan sarana meningkatkan kompetensi diri seorang pemimpin. Hal itu ia sampaikan usai menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Kantor Wali Kota, Rabu (6/11/2024).

Inti setiap jenjang pelatihan kepemimpinan itu menurutnya sama. Edi Suryanto mengingatkan, sebuah pekerjaan harus menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

“Itu aja pelatihan kepemimpinan. Kita dilatih untuk menghadapi perubahan. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri,” katanya.

Di pemerintahan, substansi dan formalitas harus seimbang. Tugas pimpinan, terang Pj Wali Kota, adalah menyeimbangkan supaya formalitas tidak menghambat substansi. Pemimpin harus punya dua hal, pertama karakter dan kedua siap menghadapi situasi.

“Pertama karakter, pemimpin benar-benar mengambil keputusan terbaik dan tidak gampang dipengaruhi dalam konteks selama sesuai aturan dan kedua siap tidak kagetan, tiba-tiba perubahan mendadak,” tegasnya.

PKP ini diharapkan menghasilkan aparatur Pemkot Pontianak yang mampu membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan atau kemampuan menjabarkan program instansi ke dalam kegiatan instansi. Kemudian kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan.

“Dan pemangku kepentingan strategisnya guna melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan serta memimpin keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada instansi masing-masing secara efektif dan efisien,” tutur Edi Suryanto.

Ke depan, pemimpin harus punya kesiapan. Artinya, pemimpin bukan sosok yang mudah bingung, kaget dan gaptek terhadap sebuah perubahan.

“Pola pikirnya adalah, tanpa melanggar peraturan yang berlaku dan tetap berada dalam koridor yang baik, usahakan pekerjaan selalu menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dan tentunya lebih murah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Tekankan Netralitas ASN Jelang Pilkada

PONTIANAK – Hari kedua menjalankan tugas selaku kepala daerah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto langsung menyampaikan arahan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia fokus menyampaikan beberapa hal, mulai dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mendorong integritas ASN hingga menekankan netralitas menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Tepat sepekan yang lalu saya dipanggil Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentunya melalui arahan Presiden Prabowo, kami menerima arahan untuk menyelaraskan serta sinergitas program pemerintah pusat dan daerah,” katanya, usai memimpin apel di Kantor Wali Kota, Selasa (5/11/2024).

Edi Suryanto menerangkan, ia menjadi satu di antara tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditugaskan untuk memantau secara langsung permasalahan di lapangan. Sedangkan dua pejabat lainnya adalah Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluyo menjabat Pj Bupati Ciamis serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Herda Helmijaya, yang menjabat Pj Bupati Nagekeo.

“Biar bisa melihat di suatu daerah persoalannya seperti apa, ada kota, kabupaten menengah dan kabupaten terpencil, bagaimana kesulitan dalam pembangunan. Kita ingin rencana program pemerintah pusat yang akan dikirim ke daerah tepat sasaran,” jelasnya.

Khusus menjelang Pilkada 2024, masyarakat Kota Pontianak akan memilih wali kota-wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Edi Suryanto menegaskan pentingnya ASN bersikap netral. Segala hal yang berkaitan dengan kampanye pasangan calon segera dihindari.

“Dalam tiga pekan ini kita akan menghadapi Pilkada, saya minta ASN bersikap netral. Sebagai contoh, menekan tombol likes di postingan salah satu paslon, itu dilarang. Mohon berhati-hati,” tegasnya.

Adapun delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo yang diterangkan Edi Suryanto, di antaranya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kemudian, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari sama-sama kerjakan tugas dengan bahagia dan niat ikhlas, tidak ada yang sulit kalau kita kerjasama,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)