Berita

PONTIANAK – Sebanyak 10 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, di Ruang VIP Wali Kota, Kamis (2/1/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

Edi Suryanto menyambut baik kunjungan para Praja IPDN sebagai bentuk komitmen generasi muda dalam memahami dan mendalami tata kelola pemerintahan daerah. 

“Pemerintahan membutuhkan kontribusi pemikiran segar dari para Praja untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Pj Wali Kota juga memaparkan berbagai program strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selaras dengan program pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo. Ia berharap para Praja dapat mengambil pelajaran dari praktik nyata di lapangan.

“Saya mendorong para Praja untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga aktif terjun ke masyarakat, mengamati dan belajar dari praktik pemerintahan yang nyata. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun daerah dan negara ini,” tambah Edi.

Atas nama Pemkot Pontianak, pihaknya siap memberikan ruang bagi generasi muda, khususnya lulusan IPDN, untuk berkontribusi dalam pembangunan Pontianak.

“Semoga kelak mereka-mereka ini menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para Praja IPDN menyampaikan beberapa pertanyaan dan gagasan, termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat lebih efektif menghadapi tantangan kedepan dan peningkatan kebutuhan layanan publik. (prokopim)

Pj Wako Serahkan DPA, Prioritaskan Kesejahteraan Warga

PONTIANAK - Serapan anggaran sepanjang tahun 2024 di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mencapai lebih dari 95 persen. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengapresiasi seluruh kinerja aparatur sepanjang satu tahun terakhir. Ia menilai seluruh OPD sudah melaksanakan tugas dengan baik.

“Baik dari kinerja secara output hasil pekerjaan, semuanya alhamdulillah sangat memuaskan. Intinya tidak ada satupun OPD di bawah capaian target,” tuturnya usai Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Pontianak 2025 di Kantor Wali Kota, Selasa (31/12/2024).

Kendati begitu, Edi punya beberapa catatan terhadap pembangunan Kota Pontianak dari sisi anggaran. Di tahun 2025, dirinya meminta para OPD ikut menyesuaikan program di daerah dengan pemerintah pusat seperti tercantum di Asta Cita Presiden Prabowo.

“Dan itu harus didukung dengan benar-benar karena untuk masyarakat di Kota Pontianak. Makanya dengan adanya DPA 2025, masing-masing OPD punya ruang sekarang, mana yang punya prioritas,” tutur Pj Wali Kota.

Ia mengimbau segenap perangkat daerah agar segera menyusun skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak lupa sekaligus melakukan efisiensi anggaran.

“Termasuk evaluasi untuk efisiensi adalah perjalanan dinas, rapat di hotel dan sebagainya,” tegasnya.

Edi kemudian menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas harus disertai dengan pelaporan yang jelas dan akuntabel.

“Setiap anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada celah untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengapresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sepanjang tahun 2024. Berbagai prestasi telah berhasil diraih berkat ketekunan ASN.

Kendati demikian, ia terus mendorong para ASN tetap fokus menghadapi tantangan tahun depan dengan persiapan yang matang. Salah satunya untuk mempersiapkan optimalisasi realisasi anggaran.

“Tingkatkan kinerja dan kerja sama yang solid dalam rangka mencapai target pembangunan kota. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan mencapai target yang telah ditetapkan," katanya, usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (30/12/2024).

Menurut Amirullah, majunya pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari kinerja ASN. Oleh karenanya, pelayanan publik menjadi sebuah prioritas dalam tata kelola pemerintahan. Prestasi yang dicapai ASN harus seimbang dengan pelayanan publik. 

“Prestasi tidak hanya tentang penghargaan, tetapi juga mengenai bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh upaya itu tidak lain bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Jika melihat dari kacamata ekonomi, Kota Pontianak memiliki potensi yang besar menjadi kota mandiri. Karenanya, Sekda berharap, para ASN dapat menjadi motor penggerak kesadaran pajak di tengah masyarakat.

“Sejalan dengan upaya Pemkot Pontianak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah. Kita sebagai abdi negara harus menjadi contoh yang baik dalam hal membayar pajak. Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah," ungkap Sekda.

Seperti diketahui, Kota Pontianak berhasil mencatatkan capaian membanggakan di penghujung tahun 2024 dengan menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan daerah. Amirullah menilai keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan daerah menunjukkan pengelolaan keuangan Kota Pontianak semakin matang dan transparan. Hal ini menjadi indikator tata kelola anggaran daerah berjalan secara efektif dan efisien.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah kota, masyarakat, hingga para pelaku usaha yang taat dan berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah. Saya sangat mengapresiasi kerja kolektif ini," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah pusat tengah fokus melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Arahan Presiden Prabowo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau daerah-daerah melakukan hal serupa. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto turut berkomitmen melaksanakan penghematan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia menegaskan apabila tidak ada relevansi kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.

“Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi,” tuturnya di Kantor Wali Kota, Selasa (24/12/2024).

Secara persentase, sudah dilakukan hampir 50 persen pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan. Edi juga menekankan proses meritokrasi di internal Pemkot Pontianak selama ini telah berjalan baik sehingga berhasil mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Selama ini mekanisme pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu lewat panitia seleksi dengan melibatkan banyak akademisi dan eksternal. Proses itu sudah berjalan sesuai aturan berlaku dan yang memilih pansel, sebagian kecil saja dari pemerintahan,” tegasnya, yang juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus berupaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 di mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Edi kemudian mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD.

“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” tuturnya.

Berbagai inovasi turut diciptakan segenap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak begitu pula dengan karyawan BUMD untuk menggali potensi pendapatan. Edi menyebut, salah satu contoh inovasi itu adalah dengan membangun hidran di pemukiman rawan kebakaran lahan.

“Pontianak ketika kemarau akan memicu kebakaran lahan, kita butuh hidran di titik rawan karhutla. Pemadam kebakaran sudah banyak tapi airnya dari mana, itu yang kita upayakan dan salah satu langkah memaksimalkan BUMD,” imbuhnya.

Edi pun mengajak segenap aparatur agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Dalam banyak kesempatan ia mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan murah. Menurutnya sudah seharusnya setiap abdi negara melaksanakan hal itu.

“Landasi pekerjaan dengan integritas, pahami aturan dan prioritaskan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)