Berita

Capai Angka 99,36 persen

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati peringkat pertama dalam 10 Instansi Tertinggi Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN Tahun 2025 di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kota Pontianak meraih capaian tertinggi dengan persentase 99,36 persen.

Capaian tersebut menempatkan Kota Pontianak di atas sejumlah instansi lainnya, seperti Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Kapuas Hulu, hingga Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan jumlah pegawai yang telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi E-Kinerja dengan jumlah keseluruhan pegawai.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai konsisten dan disiplin dalam menerapkan sistem kinerja berbasis digital.

“Capaian ini menunjukkan komitmen ASN Kota Pontianak dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Edi menyebut, aplikasi E-Kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas ASN. 

“Dengan sistem ini, kinerja pegawai dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Titin Subakti menjelaskan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan E-Kinerja tidak terlepas dari komitmen pimpinan serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh ASN.

“BKPSDM secara rutin melakukan pendampingan, sosialisasi, dan monitoring agar setiap ASN memahami pentingnya penyusunan SKP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” jelas Titin.

Ia menambahkan, penerapan E-Kinerja juga menjadi dasar dalam penilaian prestasi kerja, pengembangan karier, serta pemberian penghargaan kepada ASN. “Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi budaya kerja ASN Kota Pontianak ke depan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya menjaga prioritas belanja modal atau investasi pembangunan fisik di tengah efisiensi anggaran daerah pada 2026. Ia menyebut belanja modal menjadi pilihan paling adil karena manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

“Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujarnya, usai memimpin apel rutin aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, pada 2026 Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Kondisi tersebut berdampak pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang turun, dari awalnya diproyeksikan Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi berkisar Rp2,096 triliun pada 2026.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap,” kata Amirullah.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak terelakkan, termasuk pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Meski demikian, belanja modal tetap perlu dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Itu investasi pemerintah yang dampaknya luas dan meningkatkan pertumbuhan,” tegasnya.

Selain soal anggaran, Amirullah juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai semakin membaik. Ia menyebut ukuran keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup hanya klaim, tetapi harus dibuktikan melalui angka.

“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” terangnya.

Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi ekonomi makro, sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif.

“Angka kemiskinan kita di kisaran sekitar 4 persen, pengangguran sekitar 7,7 persen. Itu angka yang sudah berhasil kita tekan,” ungkap Amirullah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator yang terus dijaga. Ia menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator-indikator tersebut agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami,” jelasnya.

Amirullah juga mengingatkan seluruh ASN untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia meminta aparatur tidak bersikap latah, terutama di media sosial.

Ia mencontohkan sejumlah program nasional dan provinsi yang perlu disukseskan bersama, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta kewajiban mendukung pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.

“Kalau mau lebih baik, pendapatan harus ditingkatkan. Pajak daerah kita dukung. Ajak warga sekitar bayar PBB, pajak kendaraan dilunasi,” tuturnya.

Menurutnya, soliditas antar tingkatan pemerintahan penting dijaga agar pelaksanaan program berjalan optimal dan berdampak pada masyarakat. Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh.

“Banyak privilege yang kita punya sebagai ibu kota provinsi. Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya,” imbuhnya.

Amirullah mendorong ASN untuk terus berprestasi, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja optimal. Ia menekankan prestasi pemerintah kota berawal dari prestasi individu.

“Prestasi itu dimulai dari individu, baru kelompok, OPD, sampai pemerintah kota. Mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, ayo berprestasi di tempat masing-masing,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Tirta Arifin menjadi satu di antara 32 pejabat administrator setingkat eselon tiga yang dilantik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Ia diberikan amanah untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) di Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Sebelumnya, Tirta menduduki jabatan Lurah Sungai Bangkong. 

Mendapat amanah jabatan yang baru, Tirta menyatakan kesiapan dirinya untuk mengemban amanah tersebut. Ia berkomitmen memperkuat fungsi keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

“Supaya informasi kebijakan dan program Pemerintah Kota Pontianak tersampaikan secara jelas, akurat, dan berimbang kepada masyarakat,” ujarnya usai dilantik di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (31/12/2025).

Menurut Tirta, di era keterbukaan informasi saat ini, peran Prokopim menjadi semakin strategis dalam menjembatani komunikasi antara pimpinan daerah dan publik. Oleh karena itu, ia akan mendorong peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah serta insan pers guna memastikan setiap informasi yang disampaikan bersifat faktual dan mudah dipahami.

“Ke depan kami akan berupaya menghadirkan komunikasi pimpinan yang lebih responsif, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diketahui masyarakat secara luas dan tepat sasaran,” terangnya.

Ia juga menegaskan siap mendukung arahan Wali Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyampaian informasi yang cepat dan akurat, sekaligus menjaga citra positif Pemerintah Kota Pontianak di mata masyarakat.

“Komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci dalam merespons setiap persoalan secara cepat dan tepat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutupnya. (prokopim)

Ketua Komwil V APEKSI se-Kalimantan Sampaikan Pidato Akhir Tahun di Apeksi Outlook

BANDAR LAMPUNG – Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu tersebut mengemuka dalam forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menilai kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung penuh pada dana pusat.

Menurut Edi, dalam forum tersebut para wali kota tidak hanya mengevaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga memetakan tantangan perkotaan yang kian kompleks, mulai dari persoalan lingkungan hingga keberlanjutan infrastruktur.

“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk dukungan daerah terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya usai menyampaikan pidato di Forum APEKSI Outlook, Sabtu (20/12/2025).

Ia mengakui, kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Namun kondisi tersebut, menurutnya, justru harus dijawab dengan strategi baru dalam pengelolaan anggaran.

“Kita harus lebih kreatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” tegas Ketua APEKSI Komwil V itu.

Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan kemandirian fiskal.

“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus kita benahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Edi memastikan, seluruh masukan dan aspirasi para wali kota dalam forum tersebut akan dirumuskan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi. 

“Selanjutnya, hasil pembahasan itu akan disampaikan dan dibahas di tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional,” tutupnya. (prokopim)