Berita

Jejak Pengabdian 34  Tahun Sidig Handanu sebagai Abdi Negara

PONTIANAK - Bagi Sidig Handanu, masa pensiun bukan akhir dari pengabdian. Ia memandangnya sebagai bagian dari siklus hidup yang wajar, sebuah fase alamiah yang harus dijalani dengan lapang hati. Setelah 34 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak itu resmi memasuki masa purna tugas per 31 Mei 2026.

“Sudah menjadi sunnahtullah bahwa manusia dibatasi oleh usia. Dalam kepegawaian negeri juga ada batas usia pensiun. Jadi ini sesuatu yang biasa dan memang harus dijalani,” ujarnya usai apel pelepasan purna tugas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (2/6/2026).

Meski demikian, Sidig menyadari bahwa masa menjelang pensiun tetap membutuhkan kesiapan. Bukan hanya kesiapan administratif, tetapi juga kesiapan batin untuk memasuki ruang pengabdian yang berbeda. Setelah puluhan tahun berada dalam ritme pemerintahan, ia berharap tetap dapat beraktivitas dan memberi manfaat di bidang lain.

“Mudah-mudahan atas doa dari kawan-kawan semua, saya bisa menjalani masa pensiun ini dengan baik dan tetap bisa beraktivitas. Kalau sebelumnya di bidang pemerintahan, mudah-mudahan ke depan masih bisa beraktivitas di sektor lain, seperti sosial maupun keagamaan,” tuturnya.

Perjalanan panjang Sidig sebagai ASN dimulai pada tahun 1992. Ia mengawali pengabdian di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang. Selama kurang lebih 20 tahun, ia bertugas di berbagai wilayah, mulai dari Nanga Serawai, Kota Baru, Nanga Mau, Nanga Sepauk, hingga Nanga Pinoh. Pengalaman bertugas di daerah terpencil menjadi salah satu fase yang paling membekas dalam ingatannya.

Di Nanga Serawai, Sidig banyak belajar tentang makna pelayanan publik secara langsung. Jauh dari pusat kota, ia berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda. Dari sana, ia memahami bahwa pelayanan bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi juga hadir, mendengar dan memahami kondisi masyarakat.

“Ketika saya pertama bertugas di daerah yang sangat terpencil di Kabupaten Sintang, yaitu di Nanga Serawai, itu menjadi pengalaman yang sangat membekas. Di sana saya banyak belajar dari masyarakat, terutama bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perdesaan,” kenangnya.

Pada tahun 2012, Sidig melanjutkan pengabdiannya di Kota Pontianak. Selama 14 tahun bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, berbagai pengalaman dan momentum penting turut mewarnai perjalanan kariernya. Namun dari sekian banyak peristiwa, masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan paling berat sekaligus paling berkesan.

Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Pandemi menjadi ujian besar bagi pemerintah dan masyarakat. Situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya menuntut kecepatan, ketepatan, koordinasi dan ketahanan seluruh jajaran pemerintahan. Sidig menyebut pandemi sebagai peristiwa langka, wabah dunia yang datang dalam skala luar biasa.

“Karena COVID-19 ini merupakan peristiwa yang sangat langka, bahkan disebut terjadi dalam kurun seratus tahun sekali dan menjadi wabah dunia. Alhamdulillah kita bisa melewati masa sulit itu bersama-sama,” ungkapnya.

Selain menghadapi masa pandemi, Sidig juga menjadi bagian dari proses penting dalam arah pembangunan Kota Pontianak ke depan. Menjabat sebagai Kepala Bappeda pada 1 Juli 2022 (kini Bapperida), ia menjadi aktor sekaligus akselerator dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2025–2045 yang berjalan paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Pontianak 2025–2029.

Bagi sebuah kota, dokumen perencanaan bukan hanya tumpukan naskah administratif. Di dalamnya tersusun arah, prioritas, visi dan peta jalan pembangunan. Tanggung jawab Sidig menjadi salah satu penanda penting di penghujung masa pengabdiannya.

Di ujung masa tugasnya, Sidig menitipkan pesan kepada ASN muda. Ada tiga petuah lama yang selalu ia pegang selama menjalani pengabdian. Pertama, ASN harus memiliki rasa ikut memiliki terhadap organisasi tempatnya bekerja. Dalam falsafah Jawa, hal itu disebut melu handarbeni.

Kedua, ASN perlu ikut menjaga dan membela organisasi dalam hal yang benar. Prinsip ini dikenal dengan istilah melu hangrungkebi. Bagi Sidig, bekerja di Pemerintah Kota Pontianak berarti menjadi bagian dari keluarga besar yang harus dijaga bersama.

Ketiga, sebelum memberi kritik atau masukan, seseorang perlu terlebih dahulu melakukan introspeksi diri. Dalam falsafah Jawa disebut mulat sarira hangrasa wani. Pesan ini, menurutnya, penting agar setiap masukan lahir dari kesadaran, keteladanan dan tanggung jawab.

“Bahwa kita harus ikut memiliki, ikut menjaga dan membela organisasi, tentu dalam hal yang benar. Kemudian kita juga wajib memberikan masukan, tetapi sebelum itu kita perlu melihat diri sendiri terlebih dahulu—apakah kita sudah mampu menjalankan hal yang kita sampaikan tersebut atau belum,” katanya.

Bagi Sidig Handanu, 34 tahun pengabdian adalah perjalanan panjang yang dipenuhi pembelajaran. Dari wilayah terpencil di Sintang hingga ruang perencanaan strategis Kota Pontianak, dari melayani masyarakat perdesaan hingga menghadapi masa pandemi, jejak pengabdiannya menjadi bagian dari cerita birokrasi yang tumbuh bersama masyarakat.

Kini, ketika masa purna tugas tiba, Sidig melangkah ke fase baru dengan tenang. Pengabdian formal boleh selesai, tetapi semangat untuk memberi manfaat tetap berlanjut. Sebab bagi seorang aparatur yang telah lama ditempa oleh pelayanan, pensiun bukanlah titik berhenti, melainkan ruang baru untuk tetap hadir dan berkontribusi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan mereka yang purna tugas, dilepas secara resmi lewat prosesi apel. Hal ini merupakan bentuk ucapan terima kasih, kenang-kenangan dan penghormatan atas dedikasi para ASN, baik pejabat, staf maupun guru, yang telah menjalankan tugas selama bertahun-tahun.

Ia berharap para ASN yang memasuki masa pensiun senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Meski tidak lagi bertugas secara formal di lingkungan pemerintahan, mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar Kota Pontianak.

“Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta tetap peduli terhadap Kota Pontianak, karena bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari keluarga besar Kota Pontianak,” lanjutnya.

Terkait jabatan yang ditinggalkan dan saat ini masih berstatus pelaksana tugas, Wali Kota menyebut proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui job fit maupun open bidding. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) . Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Pemkot Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, predikat WTP merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-15 kali. Ini bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menyampaikan laporan keuangan yang menjadi salah satu poin penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (25/6/2026).

Edi menjelaskan, capaian WTP bukan berarti tidak ada evaluasi. Menurutnya, setiap catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menjadi bahan perbaikan agar tata kelola keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Tentu ada beberapa hal yang terus kita tingkatkan kualitasnya, supaya program-program yang kita susun bersama DPRD tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Salah satu aspek yang terus menjadi perhatian adalah pengelolaan aset daerah. Edi menyebut, persoalan aset tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena menyangkut pendataan, administrasi, sertifikasi, hingga potensi sengketa lahan.

"Jadi perlu proses untuk penertiban aset ini,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Pontianak terus melakukan pembenahan secara bertahap. Di antaranya dengan memperbanyak sertifikasi aset milik pemerintah kota, memperbaiki pengarsipan, serta mengelola aset agar dapat memberi nilai tambah bagi daerah. 

Edi menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta setiap program dan kegiatan dijalankan secara akuntabel, tidak melanggar aturan, serta terus berkoordinasi untuk mencegah munculnya permasalahan.

“Kita selalu menekankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, tidak melanggar aturan, dan terus berkoordinasi melihat kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan permasalahan,” imbuhnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Sri Haryati, menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat aspek utama.

“Keempat aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” terangnya.

Sri menjelaskan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

“Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” tuturnya.

Ia menambahkan, peran BPK tidak hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” pungkasnya. (prokopim)

Pembukaan Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan 2026

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk mencari solusi bersama atas tantangan fiskal daerah. Tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’, sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.

“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya ketika membuka raker tersebut di Hotel Novotel, Sabtu (23/5/2026) pagi.

Edi yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menyebut ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Daerah harus mampu membangun ketangguhan fiskal agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan pembangunan. Upaya tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kota Pontianak, Edi memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pendapatan daerah terintegrasi atau e-PONTI. Menurutnya, inovasi tersebut berhasil mendorong kenaikan transaksi perpajakan setiap tahun sebesar 11,37 persen. Kedua, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan intensifikasi sumber pendapatan melalui inovasi Online Tax Monitoring (OTM). Melalui sistem tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.

“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Selain itu, Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan alternatif melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor dan ekstensifikasi berbasis spasial. Langkah ini dilakukan agar potensi pendapatan daerah dapat dipetakan dan dikelola lebih tepat. Dari sisi aset, Pemkot Pontianak telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) untuk mengelola aset daerah. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka memastikan kepastian dan pengamanan aset milik daerah.

Edi menegaskan, forum APEKSI menjadi penting karena memberikan ruang bagi kota-kota untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi. Menurutnya, tantangan fiskal bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan persoalan bersama kota-kota di Indonesia.

“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam memuji Komwil V APEKSI Regional Kalimantan sebagai salah satu komwil yang paling aktif dan produktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis daerah. Komwil V memiliki peran penting karena mampu menghimpun persoalan-persoalan daerah secara lebih detail, terutama yang berkaitan dengan dinamika pembangunan di Kalimantan.

“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.

Alwis menjelaskan, berbagai masukan dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator, hingga surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Keuangan. Masukan tersebut disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga saat mulai berjalan.

Menurutnya, peran komwil sangat strategis karena menjadi ujung tombak dalam melihat persoalan secara detail dan regional. Melalui forum komwil, kekhasan, kesenjangan, dan tantangan tiap daerah dapat tersampaikan dengan lebih baik.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik, disparitas, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, rapat kerja komwil menjadi ruang penting agar aspirasi kota-kota dapat dihimpun secara lebih utuh sebelum dibawa ke forum nasional. Dari enam komwil se Indonesia, rekomendasi yang dibawa ke Rapat Kerja Nasional bahkan bisa mencapai puluhan poin.

“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.

Ia juga menilai Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi forum pembelajaran antardaerah atau horizontal learning. Tidak hanya dalam sesi formal, pertukaran pengalaman juga terjadi dalam suasana informal antara wali kota, sekretaris daerah, asisten, hingga perangkat daerah.

“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Tanam Pohon dan Tabur Bibit Ikan Simbol Kepedulian Lingkungan

PONTIANAK - Sembilan pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan mengitari Kota Pontianak mengendarai sepeda, Sabtu (23/5/2026) pagi. Sembilan kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda dan Singkawang, berkumpul dalam rangka Rapat Kerja (Raker) Komwil V Regional Kalimantan.

Rute dimulai dari Hotel Novotel, para wali kota dan perwakilan dari pemerintah kota se-Kalimantan gowes bersama menuju Jalan Ahmad Yani, Teuku Umar, Diponegoro, Tanjungpura dan berakhir di waterfront Bank BNI untuk melakukan penanaman pohon dan penaburan ikan di Sungai Kapuas.

Usai rangkaian tersebut, para tamu menikmati sarapan berbagai hidangan kuliner, mulai dari bubur kampung, lontong sayur, roti cane, sate, kue lupis, chai kue, pisang goreng, dan lainnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan.

Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.

“Para peserta melihat langsung bagaimana Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata. Ini menjadi kesan positif bagi tamu yang datang ke Pontianak,” ujarnya.

Selain bersepeda, para peserta juga mengikuti kegiatan penebaran benih ikan di kawasan waterfront. Jenis ikan yang ditebar di antaranya ikan jelawat dan ikan patin serta udang galah. Edi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem perairan.

“Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestarian sungai dan ekosistemnya,” kata dia.

Dalam rangkaian penyambutan, Pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Pontianak kepada para peserta Raker Komwil V APEKSI. Hidangan yang disuguhkan antara lain sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur hingga aneka kue tradisional khas Pontianak.

Edi menambahkan, pertemuan para kepala daerah se-Kalimantan tersebut juga membahas berbagai isu strategis daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota di wilayah Kalimantan diharapkan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai inovasi dan kolaborasi antardaerah.

“Melalui forum ini, kita saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama agar pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di kota-kota Kalimantan tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)