Berita

PONTIANAK – Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar meningkatkan kedisiplinan, ketelitian administrasi, serta percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada apel rutin di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (11/5/2026) pagi.

Arahan tersebut disampaikan usai Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan exit meeting pemeriksaan laporan keuangan daerah. Tina meminta seluruh perangkat daerah memastikan dokumen, data, dan administrasi pendukung tersusun dengan baik serta aktif berkoordinasi dengan Inspektorat apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, ketertiban administrasi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, ia turut menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelepasan 1.508 jemaah haji asal Kota Pontianak. Jumlah tersebut menjadikan Pontianak daerah dengan jumlah jemaah haji terbesar di Kalimantan Barat.

“Kita doakan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran selama menjalankan ibadah, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji maupun hajah yang mabrur,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Tina juga menyampaikan bahwa Kota Pontianak akan menerima kunjungan dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia. Agenda tersebut di antaranya berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui bantuan dan pelatihan guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, Kota Pontianak juga akan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) V APEKSI pada 22 hingga 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut akan dihadiri sembilan wali kota se-Kalimantan sebagai bagian dari penguatan sinergi antardaerah.

Menurutnya, sejumlah agenda besar yang berlangsung sepanjang Mei menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah. Karena itu, seluruh ASN diminta ikut mendukung promosi kota serta menjaga kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Pontianak memiliki potensi besar sebagai kota tujuan wisata dan kuliner, termasuk budaya warung kopi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar daerah,” imbuhnya.

Di tengah tantangan kondisi keuangan daerah, ia mengajak seluruh ASN tetap fokus menjalankan program pembangunan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah mendekati akhir semester pertama. Seluruh program dan kegiatan diharapkan dapat dieksekusi sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (kominfo)

Sekda: Momen Bersejarah bagi Kota

PONTIANAK – Kota Pontianak resmi bergabung dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Pemerintah Kota Pontianak menyambut keanggotaan tersebut sebagai momentum bersejarah untuk memperluas jejaring kerja sama antarkota di kawasan Asia Pasifik.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyampaikan apresiasi kepada UCLG ASPAC yang telah menerima Kota Pontianak sebagai bagian dari organisasi tersebut. 

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UCLG ASPAC yang telah secara resmi menyambut Kota Pontianak dalam organisasi ini,” ujarnya dalam agenda perdana UCLG ASPAC Executive Bureau and The Asia Pacific Forum 2026 di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/5/2026) malam.

Amirullah menilai bergabungnya Pontianak ke UCLG ASPAC bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga tanggung jawab baru untuk memperkuat kontribusi kota dalam kerja sama regional.

“Ini adalah momen bersejarah bagi Kota Pontianak yang kami terima dengan rasa bangga dan tanggung jawab yang besar,” katanya.

Melalui keanggotaan tersebut, Pemkot Pontianak berharap dapat memperdalam kerja sama yang telah dibangun, sekaligus membuka peluang kemitraan baru, pertukaran pembelajaran, dan kolaborasi pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Amirullah menegaskan, tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan urbanisasi yang cepat tidak dapat diselesaikan sendiri oleh satu kota atau satu negara. Menurutnya, solusi atas tantangan tersebut harus dibangun dari bawah, melalui kerja sama antarkota dan antarkomunitas.

“Kami percaya, solusi atas tantangan global terbesar seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan urbanisasi dibangun dari bawah, kota demi kota, komunitas demi komunitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pontianak siap berjalan bersama kota-kota lain di kawasan Asia Pasifik untuk bertukar pengalaman, memperkuat kapasitas, serta mendorong pembangunan kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

“Pontianak siap berjalan dan bergerak bersama UCLG ASPAC serta seluruh anggotanya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, perjalanan global Kota Pontianak dalam jaringan internasional bermula ketika kota ini terpilih sebagai salah satu dari empat kota percontohan (pilot project) di Indonesia untuk program Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) akhir 2021. Saat itu, Pontianak dinilai dunia internasional sebagai satu-satunya perwakilan dari Pulau Kalimantan yang berkomitmen penuh dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Keterpilihan dalam GCoM ini menjadi pintu gerbang utama bagi Pontianak untuk mempererat keterlibatannya di dalam UCLG ASPAC (United Cities and Local Governments Asia Pacific). Melalui dukungan UCLG ASPAC yang bertindak sebagai sekretariat regional, Pontianak telah bertransformasi menjadi kota yang sangat aktif dan progresif. Status keanggotaan kini memastikan bahwa suara Pontianak terdengar di level Asia Pasifik, terutama dalam menyuarakan tantangan kota sungai yang menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan kualitas lingkungan.

Pontianak telah berhasil meraih GCoM Compliance Badge (Lencana Kepatuhan) pada Mei 2025. Penghargaan ini membuktikan bahwa Pontianak telah memenuhi standar global dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan Iklim (Climate Action Plans), menjadikannya ‘wajah’ keberhasilan pendampingan UCLG ASPAC di Indonesia. Selain itu, lewat platform UCLG ASPAC, keberhasilan Pontianak dalam mengelola sampah terintegrasi dan mitigasi banjir kini dijadikan referensi atau best practice bagi kota-kota menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai anggota aktif, Pontianak memiliki jalur langsung menuju akses pendanaan hijau dan bantuan teknis internasional. Keanggotaan ini memungkinkan Pemkot Pontianak terus berkolaborasi dengan para ahli dunia untuk memodernisasi infrastruktur kota agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Dengan landasan kuat dari program GCoM dan dukungan penuh UCLG ASPAC, Pontianak saat ini bukan lagi sekadar kota di garis khatulistiwa, melainkan kota percontohan yang diakui secara global dalam membangun masa depan perkotaan yang berkelanjutan dan rendah emisi. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Senin (4/5/2026).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara bertanggung jawab guna mendukung cita-cita nasional.

Menurutnya, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Berbagai tugas dan program kita telah berjalan. Tinggal kita evaluasi apa yang sudah dilakukan,” ujarnya usai upacara.

Edi menilai kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Ia menyebut delapan kluster prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Saat ini, sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Edi mengungkapkan Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menjaga kinerja daerah di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyebut dana transfer ke Kota Pontianak pada tahun 2026 berkurang sebesar Rp233 miliar sehingga pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan penyesuaian prioritas program sesuai RPJMD dan visi misi daerah.

“Program prioritas tetap kita fokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Kota Pontianak juga terus mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Indonesia Asri. Di tingkat daerah, gerakan Pontianak Asri juga terus diperkuat.

Edi turut menyoroti keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Saat ini rasio ASN Kota Pontianak baru mencapai 0,94 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 2,4 persen.

“Kita kekurangan sekitar 2.068 ASN. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, kita harus terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi secara maksimal,” ungkapnya.

Menurutnya, kepedulian terhadap persoalan masyarakat menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari persoalan lingkungan, sampah, genangan, infrastruktur hingga kebutuhan warga sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Pontianak juga melepas ASN yang memasuki masa purna tugas. Edi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para ASN selama bertugas di lingkungan pemerintah daerah.

Ia juga mendoakan para jemaah haji asal Pontianak yang berangkat pada hari yang sama, termasuk 73 ASN Pemerintah Kota Pontianak, agar diberikan kelancaran dan menjadi haji mabrur.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus membangun Kota Pontianak dengan semangat, inovasi, dan kepedulian yang tinggi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Komitmen Bersama SPMB 2026/2027 di Kantor Wali Kota, Kamis (30/4/2026).

"Pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan beberapa jalur penerimaan yang tetap diberlakukan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi," tuturnya usai acara.

Ia mengungkapkan, persoalan penerimaan murid baru setiap tahun tidak lepas dari penerapan sistem zonasi yang sebelumnya diberlakukan secara nasional. Menurutnya, pola pembangunan sekolah di Kota Pontianak sejak dahulu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan, bukan semata-mata mempertimbangkan wilayah zonasi.

“Dulu sekolah dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan penduduk. Bahkan banyak masyarakat yang mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah,” ujarnya.

Edi mencontohkan kondisi di Kecamatan Pontianak Tenggara yang dahulu dinilai tertinggal karena belum memiliki SMA negeri, meskipun di wilayah sekitarnya terdapat sejumlah sekolah negeri maupun swasta. Ketika sistem zonasi diterapkan, muncul persoalan baru karena masyarakat masih beranggapan ada sekolah favorit.

“Kondisi ini menyebabkan setiap tahun selalu terjadi persoalan dalam penerimaan murid baru. Ada yang mencoba berbagai cara agar bisa masuk sekolah tertentu,” katanya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar tidak ada lagi stigma sekolah unggulan maupun nonunggulan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemerataan guru-guru berkualitas ke berbagai wilayah di Kota Pontianak.

“Kami akan melakukan rolling guru-guru berkualitas ke wilayah utara, timur dan wilayah lainnya supaya mutu sekolah semakin merata,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan ruang kelas di beberapa kawasan, khususnya wilayah timur Kota Pontianak seperti Kelurahan Parit Mayor, Dalam Bugis dan Panjang Hilir, yang akses menuju SMA masih relatif jauh. Pemkot Pontianak, lanjutnya, tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penambahan kapasitas SMA, mengingat kewenangan SMA berada di tingkat provinsi.

Sementara untuk jenjang SMP, Pemkot Pontianak sedang menyiapkan penambahan ruang kelas baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Edi juga meminta seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait sistem penghitungan jarak pada jalur domisili. Ia menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan berdasarkan garis lurus koordinat, bukan jarak tempuh jalan raya.

“Kalau secara koordinat lebih dekat, maka itu yang dihitung sistem, meskipun secara jalan harus memutar,” terangnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak tetap membatasi penerimaan peserta didik dari luar daerah pada sekolah negeri maksimal 5 persen dengan prioritas utama bagi warga Kota Pontianak. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kuota pendidikan bagi masyarakat setempat.

“Kalau sekolah swasta di perbatasan boleh menerima siswa luar daerah lebih banyak, tetapi untuk sekolah negeri kami prioritaskan warga Kota Pontianak,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menambahkan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD maupun SMP negeri seluruhnya dilakukan secara daring melalui laman resmi spmb.pontianak.go.id. 

“Mulai dari pembuatan akun, pengajuan pendaftaran, verifikasi hingga validasi berkas dilakukan secara daring. Untuk jenjang SMP, calon murid dapat memilih paling banyak lima sekolah tujuan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kuota penerimaan jenjang SD terdiri dari jalur domisili sebesar 70 persen, afirmasi 25 persen dan mutasi 5 persen. Sementara untuk jenjang SMP terdiri dari jalur domisili 40 persen, afirmasi 20 hingga 30 persen, mutasi 5 persen dan prestasi 25 hingga 35 persen. Khusus SMPN 1, SMPN 3, SMPN 10 dan SMPN 11, kuota afirmasi sebesar 20 persen dan jalur prestasi 35 persen. 

Menurut Sri Sujiarti, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sedangkan jalur prestasi diperuntukkan bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik, termasuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), prestasi perlombaan dan pengalaman organisasi siswa. 

“Untuk jalur prestasi SMP, bobot penilaian terdiri dari nilai TKA sebesar 70 persen dan poin prestasi akademik maupun nonakademik sebesar 30 persen. Seluruh dokumen prestasi wajib melalui proses validasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak,” ungkapnya. 

Ia juga menerangkan bahwa sistem seleksi jalur domisili maupun afirmasi menggunakan penghitungan jarak garis lurus dari tempat tinggal ke sekolah tujuan. Jika jarak calon murid sama, maka prioritas diberikan kepada calon murid yang lebih tua dan yang lebih dahulu mendaftar. 

Untuk jadwal pelaksanaan, Sri Sujiarti menyebut pendaftaran jalur prestasi SMP dimulai dari pembuatan akun pada 1 hingga 19 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran pada 20 sampai 24 Juni 2026, pengumuman hasil seleksi 27 Juni 2026 dan daftar ulang pada 6 hingga 7 Juli 2026. Sedangkan jalur domisili, afirmasi dan mutasi dibuka pada 27 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 4 Juli 2026. 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kanal informasi resmi yang telah disediakan pemerintah, baik melalui laman spmb.pontianak.go.id, pontianak.spmb.id maupun disdikbud.pontianak.go.id. Selain itu, panitia SPMB juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dalam proses penerimaan murid baru. (kominfo/prokopim)