,
menampilkan: hasil
Sekda Mulyadi: Kelurahan Ujung Tombak Pemerintahan
Pembukaan Lomba Kelurahan se-Kota Pontianak 2024
PONTIANAK – Lomba antar kelurahan se-Kota Pontianak tahun 2024 resmi dimulai. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengatakan, lomba ini digelar sebagai pemacu bagi kelurahan untuk berkembang menjadi kelurahan mandiri. Menurutnya, majunya sebuah kota harus dimulai dari tingkat paling bawah, dalam hal ini kelurahan.
“Pemerintahan yang baik harus dimulai dari desa dan kelurahan yang baik pula,” katanya, usai membuka secara resmi lomba kelurahan tingkat Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Kamis (14/3/2024).
Mulyadi menerangkan, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015, yang di antaranya mengatur indikator penilaian lomba kelurahan. Bagi pemenang nantinya akan mewakili Kota Pontianak di tingkat provinsi sampai nasional.
“Sebelumnya kita sudah pernah menang tingkat nasional dan provinsi, dampak positifnya kita akan menerima penghargaan maupun uang tunai kemudian diundang untuk ikut upacara kemerdekaan di Istana Negara,” ujar Sekda.
Permasalahan data jadi fokus pada lomba tahun ini. Mekanisme pengumpulan data menurut Mulyadi, masih perlu dievaluasi tiap lurah maupun perangkat daerah. Bertepatan dengan lomba kelurahan dimana ia yakin sebagai ujung tombak pembangunan, keserasian dan integrasi data menjadi sangat penting.
"Selain itu legalitasnya diperhatikan. Buatkan semacam surat keputusan atau yang semisal, agar mendapat perlindungan hukum sehingga jelas," imbuhnya.
Indikator penilaian pun beragam. Paling utama adalah sisi administrasi. Dia menambahkan, selain administrasi juga dinilai sisi pemberdayaan masyarakat serta penataan lingkungan hidup.
"Utamanya menilai administrasi yang didata ke sebuah sistem aplikasi. Keduanya adalah Prodeskel dan Epdeskel dari Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.
Setiap pemenang adalah mereka yang lengkap dalam mengisi keduanya selama dua tahun berturut. Jika sudah lengkap maka akan menyumbang nilai yang tinggi. Serta yang turut menyumbang nilai adalah hasil peninjauan lapangan terhadap kegiatan unggulan dan inovasi masyarakat.
"Penguatan lembaga masyarakat, kemajuan pendidikan, ekonomi, ketertiban dan keamanan. Kemudian biasa di kelurahan ada Badan Usaha Milik RW," kata Mulyadi.
Sintya Augustianti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak menerangkan, terdapat enam kelurahan perwakilan dari masing-masing kecamatan turut serta dalam pembukaan lomba. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah Batu Layang, Sungai Bangkong, Bangka Belitung Darat, Tambelan Sampit, Parit Tokaya dan Sungai Beliung. Sintya melanjutkan, pelaksanaan lomba akan dimulai dari tanggal 21-28 Maret 2024.
“Agar momentum ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan Kota Pontianak. Tema yang diusung dalam lomba ini adalah Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Belanja Desa dan Kelurahan yang Berkualitas,” tutupnya. (kominfo)
Pemkot Pontianak Berlakukan Penyesuaian Jam Kerja bagi ASN Selama Ramadan
PONTIANAK – Jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan disesuaikan selama bulan Ramadan 1445 Hijriyah berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menerangkan, bagi unit kerja yang berlaku lima hari kerja untuk jam masuk diatur pukul 07.15 sedangkan jam pulang pukul 14.15. Dan di hari Jumat masuk pukul 07.15 dan pulang pukul 14.45 dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai 12.30.
“Waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Sedangkan jam kerja pada hari Jumat mulai pukul 07.30-15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 WIB,” katanya, di Kantor Wali Kota, Kamis (7/3/2024).
Adapun bagi unit kerja yang berlaku enam hari kerja diatur masuk pada pukul 07.15 sampai 13.15 pada hari Senin-Kamis dan Sabtu. Di hari Jumat diatur masuk pada pukul 07.15 sampai 13.45 dengan waktu istirahat 11.30 sampai 12.30.
“Waktu istirahat bagi unit kerja enam hari kerja dari pukul 11.45 sampai 12.15,” kata Mulyadi.
Selama bulan Ramadan, apel pagi tetap dilaksanakan setiap hari Senin serta tetap melakukan perekaman absen masuk dan absen pulang di aplikasi Hadir. Dengan penyesuaian jam kerja ini, Mulyadi berharap agar ASN khususnya yang muslim dapat fokus melayani publik sembari berpuasa.
“SE ini berlaku dari hari pertama sampai akhir bulan suci Ramadan,” tutupnya. (kominfo)
2025 Bappeda Pontianak Bertransformasi Jadi Bapperida
Perkuat Ekosistem Riset
PONTIANAK - Di tahun 2025, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak akan bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah–atau yang disingkat Bapperida. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem riset sebelum melaksanakan kebijakan ataupun program.
Untuk mendukung ekosistem riset, Bappeda Kota Pontianak menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) lewat penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan.
“Transformasi ini juga menyusul amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional,” katanya, usai Penandatanganan Kerja Sama, di Aula Rohana Muthalib Bappeda, Selasa (27/2/2024).
Perjanjian kerja sama dengan Untan dinilainya penting demi menciptakan pembangunan yang berbasis riset. Setiap program dan kebijakan pemerintah harus berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini sejatinya sudah berjalan, namun perlu peningkatan di masa mendatang.
"Ini komitmen kita dalam riset dan inovasi di daerah, untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Perlu terobosan dan penyesuaian tuntutan zaman,” ujarnya.
Penandatanganan kerja sama tersebut juga dibarengi dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Pontianak Setelah Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, Tol dan Bandara Singkawang’. Pembangunan infrastruktur tersebut pasti memberi dampak bagi pembangunan di Kota Pontianak. Sebagai ibukota provinsi, Pontianak harus berperan mendorong kemajuan di Kalbar. Ani menyebut, perlu keterlibatan pakar di bidangnya untuk membantu merumuskan langkah pembangunan.
“Kita perlu sumbangan pemikiran dari para pakar untuk melihat peluang dan tantangan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” ungkap Ani.
Pembangunan infrastruktur di Kalbar kian bertumbuh. Mulai dari pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, jalan tol yang akan menghubungkan Kota Pontianak dan Kota Singkawang–sampai pembangunan bandara di Kota Singkawang–menunjukan pesatnya pertumbuhan sektor infrastruktur di Kalbar. Artinya, akan ada banyak perubahan pergerakan orang dan barang di masa depan.
"Selama ini Pontianak menjadi pintu masuk pergerakan barang dan orang di Kalbar, pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan berimbas kepada kota kita. Saya berharap sumbangan pemikiran dari para pakar untuk melihat peluang dan tantangan pembangunan Kota Pontianak ke depan," tutupnya. (kominfo)
Sinergitas Pemkot dan Pemprov Dorong Perekonomian Kalbar
Peringatan HUT ke-67 Pemprov Kalbar
PONTIANAK – Genap 67 tahun sudah usia Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sejak terhentuknya. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pontianak telah menjalankan peran sebagai pusat pembangunan perekonomian provinsi. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menuturkan, kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dengan Pemprov Kalbar sudah sangat harmonis dan sejalan.
“Kota Pontianak memberikan dorongan bagi provinsi. Pun sebaliknya, sokongan bantuan dari provinsi ikut mengembangkan perekonomian Kota Pontianak,” ungkapnya usai apel peringatan HUT ke-67 Pemprov Kalbar di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (29/01/2024).
Dalam upaya mendorong perekonomian Kota Pontianak, Ani menyebut pihaknya akan memprioritaskan tiga program utama. Ketiga prioritas tersebut mencakup mengentaskan kemiskinan ekstrim, mempercepat penurunan stunting serta menekan inflasi. Ia yakin apabila diiringi dengan pelayanan publik yang optimal, percepatan pemerataan ekonomi di Kota Pontianak dapat tercapai.
“Sumber daya manusia diharapkan terus meningkat lewat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekarang,” katanya.
Berbagai tugas bersama diemban antara Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak, seperti infrastruktur jalan, pendidikan hingga ketenagakerjaan. Saat ini, anggaran berpusat pada dinas yang menaungi pembangunan fisik guna membantu masyarakat yang belum mendapatkan hunian yang layak serta minimnya akses jalan pada beberapa lokasi di Kota Pontianak.
“Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa, kita mengutamakan pembangunan yang sifatnya swakelola,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)