Berita

Ajak Pemkot se-Kalimantan Hadapi Tantangan Fiskal

PONTIANAK – Sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kota se-Kalimantan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dikukuhkan menjadi Ketua Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan periode 2025–2028. Selama tiga tahun ke depan, ia akan mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI di tingkat pemerintah kota se-Kalimantan.

“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” tuturnya usai dikukuhkan dalam Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan di Kota Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).

Pada kesempatan itu, ia menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.

Edi menyebut Kota Pontianak mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, tetapi tidak menutup total kekurangan.

“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah makin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” ungkapnya.

Menurutnya, kota-kota di Kalimantan, khususnya Pontianak, sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Ia mendorong APEKSI menjadi wadah perjuangan agar pemerintah kota tetap mampu mendorong pembangunan meski tanpa sumber daya alam yang besar seperti hutan atau tambang.

Edi juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani anggaran.

Melalui forum APEKSI, ia nilai penting sebagai ajang bertukar pengalaman, mempererat silaturahmi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara.

“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” imbuhnya.

Edi berharap krisis ekonomi berakhir pada 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di atas 6 persen pada 2027.

Ia kemudian mengangkat visi besar “Kalimantan Kota Masa Depan”. Visi ini, menurutnya, menjadi arah bersama pemerintah kota se-Regional Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.

“Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” jelas Edi.

Wako menilai pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) antar daerah, demi memastikan program strategis berjalan efektif. Ia menyebut, salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita perlu menggali potensi-potensi baru sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum. Wali Kota menyebut, pembangunan tersebut menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

“Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Kemudian menurutnya, perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap program bantuan sosial. Hal ini agar penyalurannya tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tak kalah penting, lanjutnya, adalah penguatan sektor UMKM. Pemerintah Kota di bawah koordinasi Komwil V APEKSI Regional Kalimantan akan mendorong akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar digital.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai dari tanggal 1 Agustus–31 Oktober.

Menurutnya, partisipasi ASN menjadi kunci keberhasilan survei dalam menggambarkan tingkat integritas birokrasi.

Amirullah mengatakan, SPI bukan sekadar instrumen pengukuran, melainkan sarana penting untuk membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

“Kami ingin seluruh ASN terlibat aktif mengisi survei dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Data yang terkumpul akan memberi gambaran nyata tentang kondisi organisasi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ucapnya, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan ASN dalam SPI akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya pencegahan korupsi. Survei ini menjadi cermin integritas yang memotret persepsi, pengalaman, dan potensi kerawanan di setiap unit kerja.

“Semakin banyak ASN yang berpartisipasi, semakin kuat pula fondasi kita dalam membangun pemerintahan yang akuntabel,” lanjutnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kepercayaan publik. Keikutsertaan ASN diharapkan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih. 

“Integritas aparatur adalah modal utama kita dalam meraih kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh ASN segera memberikan jawaban ketika menerima pesan melalui WhatsApp mengisi SPI yang telah disediakan dan tidak menunda.

Amirullah menyampaikan, langkah kecil seperti mengisi survei dengan benar akan memberi dampak besar bagi upaya reformasi birokrasi di Kota Pontianak.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulida, menegaskan SPI menjadi instrumen strategis dalam mengidentifikasi area rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan penguatan integritas.

“SPI membantu kita melihat secara jelas titik mana yang harus diperbaiki. Dari sana, langkah pencegahan bisa dirancang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menuturkan, rekomendasi KPK dari hasil SPI tidak boleh berhenti pada laporan semata. Pemkot Pontianak berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah nyata perbaikan birokrasi.

“Kami mendorong seluruh jajaran ASN mengisi survei secara objektif. Kejujuran dalam menjawab pertanyaan akan menentukan kualitas data dan keberhasilan perbaikan tata kelola,” ujar Yaya.

Dengan SPI, kata Yaya, Pemkot Pontianak ingin memperkuat kepercayaan publik melalui birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Partisipasi ASN dalam survei ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (kominfo)

Ciptakan Suasana Kerja yang Harmonis

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga disiplin, etika kerja, serta menciptakan suasana nyaman di lingkungan kantor. Menurutnya, pegawai memiliki peran penting sebagai mesin birokrasi yang menentukan keteraturan jalannya pemerintahan.

“Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. Pegawai harus memberi teladan dengan sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik,” ujarnya, usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, ASN merupakan pribadi pilihan hasil seleksi ketat sehingga harus menunjukkan prestasi serta kinerja nyata. Kebanggaan sebagai aparatur, lanjut Amirullah, ditunjukkan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga identitas, dan mematuhi aturan, mulai dari jam kerja hingga ketentuan berpakaian.

Amirullah menambahkan, kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan TPP sudah diberikan, sehingga setiap pegawai wajib menunjukkan hasil kerja yang dapat diverifikasi.

“Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. Pegawai harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Penegakan disiplin, kata dia, telah berjalan ketat. Sepanjang setahun terakhir, sebanyak 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Selain disiplin, Sekda juga meminta pimpinan memperhatikan kondisi staf. Jika muncul perselisihan, segera diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar. Untuk itu, suasana kerja yang harmonis akan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Itulah hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi,” ucap Amirullah.

Di momen itu, Sekda menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yang dirancang tanpa defisit. Menurutnya, seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan efisiensi serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Jika dilihat dari penggunaan APBD Kota Pontianak, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program-program pemerintah sudah mulai berjalan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.

Ia menambahkan, aturan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, langkah tersebut justru memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi warga Kota Pontianak.

Amirullah menjelaskan langkah efisiensi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Salah satunya melalui Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 98 persen lebih warga Kota Pontianak. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di wilayah pinggiran kota yang jumlah penduduknya semakin meningkat.

Ia memaparkan, program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Sekda menambahkan, geliat ekonomi terlihat dari semakin aktifnya perdagangan di Kota Pontianak.

“Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak menghambat pelaksanaan program. Setiap kegiatan tetap berjalan dengan arahan Wali Kota, namun lebih diarahkan agar tepat sasaran. Program yang dinilai tidak mendesak akan disusun ulang, sedangkan kegiatan yang menyentuh masyarakat diprioritaskan.

Sekda menilai, perekonomian Kota Pontianak kini tumbuh positif. Pendapatan daerah sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan iklim usaha yang kondusif, jumlah kunjungan masyarakat ke Pontianak juga terus meningkat.

“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kian menggencarkan efisiensi anggaran. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan arti efisiensi adalah memusatkan seluruh program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga telah meminta jajarannya agar segera melaksanakan program-program yang menyasar masyarakat.

“Jadi artinya bukan anggaran berkurang, tetapi memusatkan semuanya untuk langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan yang sifatnya seremonial atau sebagai pendukung, semuanya dipangkas,” tuturnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai salah satu contoh adalah perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak, 23 Oktober mendatang. Edi ingin agar kegiatan digelar sederhana namun tidak mengurangi makna hari jadi.

“Misalnya tahun sebelumnya banyak kegiatan seremonial, seperti arakan pengantin, jepin massal, dan lainnya. Itu sementara kita tahan dulu sebagai upaya efisiensi,” paparnya.

Edi menambahkan, penghematan belanja pada kegiatan seremonial akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, dan penataan kota.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi semangat kebersamaan atau identitas budaya, melainkan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Edi menerangkan, langkah ini juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah pusat dalam menjaga fiskal tetap sehat. Ia optimis, apabila semua program pemerintah fokus mendorong kemakmuran warga, maka kemajuan akan cepat diraih.

“Percepatan program pemerintah bagi warga ini semata-mata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (kominfo/prokopim)