Berita

PONTIANAK - Rendahnya minat baca anak menjadi tantangan besar bagi banyak kota, termasuk Pontianak. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kota ini hanya mencapai 13,09 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebesar 51,82—menempatkannya di peringkat bawah nasional. Dari kondisi ini, lahirlah inovasi PerpusG2S (Perpustakaan Goes to School) yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Diluncurkan pada 6 Desember 2021, PerpusG2S merupakan transformasi dari layanan mobil perpustakaan keliling menjadi program literasi berbasis inklusi sosial dan ramah anak. 

Kepala Dinas, Rendrayani, menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar anak-anak tidak hanya membaca, tetapi juga aktif, nyaman, dan terlibat langsung.

“Dulu layanan keliling kami hanya sebatas baca di tempat. Kini, anak-anak ikut belajar secara partisipatif, mengenal budaya baca, dan dilayani sesuai pendekatan inklusif,” jelasnya, Senin (16/6/2025).

PerpusG2S sejalan dengan program nasional seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Perpustakaan Nasional dan pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Pontianak sendiri telah meraih standardisasi PISA kategori Madya pada 2023.

Dalam waktu dua tahun, program ini berhasil meningkatkan IPLM Pontianak menjadi 75,39 dan TGM menjadi 71,46, menempatkan kota ini di posisi ke-13 nasional dan tertinggi di Kalimantan Barat. Tak hanya itu, jumlah anggota anak di perpustakaan kota meningkat, permintaan kunjungan sekolah bertambah, dan jumlah perpustakaan sekolah yang memenuhi standar nasional naik dari 12 menjadi 30 sekolah.

Program ini juga mengantar Pontianak meraih penghargaan nasional: Terbaik dalam Implementasi Program Inklusi Sosial dan Promosi Perpustakaan tahun 2024, serta predikat Kota Layak Anak kategori Nindya dua tahun berturut-turut.

Dengan dukungan tim 12 orang dan kolaborasi lintas komunitas serta akademisi, PerpusG2S terus dikembangkan. Ke depan, program ini akan memperluas layanan ke lebih banyak sekolah dan mengadakan sertifikasi pustakawan ramah anak.

“Ini bukan sekadar program baca. Ini adalah ikhtiar membangun kota dari anak-anak yang sedang tumbuh,” tutup Rendrayani. (*)

Disdikbud Pontianak Ajak Siswa SD dan SMP Lestarikan Bahasa Daerah

PONTIANAK - Dalam upaya melestarikan dan merevitalisasi Bahasa Daerah Melayu Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak melalui UPT Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Bahasa menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2025.

Kegiatan tahunan ini menghadirkan berbagai perlombaan menarik yang diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Pontianak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menyampaikan bahwa FTBI 2025 merupakan wadah penting dalam upaya mempertahankan eksistensi bahasa daerah di tengah gempuran arus globalisasi.

“Kami mengajak seluruh peserta didik untuk ikut ambil bagian dalam perlombaan ini sebagai bentuk kecintaan terhadap bahasa dan budaya Melayu Pontianak,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).

Festival Tunas Bahasa Ibu bukan sekadar selebrasi budaya, namun merupakan langkah konkret dalam menjaga eksistensi bahasa daerah yang kian tergerus zaman. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang masif, peran pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan digunakan lintas generasi.

“Anak-anak kita adalah pewaris bahasa dan budaya. Jika kita tidak mulai sekarang, maka bisa jadi anak cucu kita nanti hanya mengenal Bahasa Melayu Pontianak dari buku sejarah,” tutup Sri.

Adapun cabang lomba yang diselenggarakan meliputi Lomba Berpidato Bahasa Melayu Pontianak, Lomba Mendongeng Bahasa Melayu Pontianak, Lomba Berpantun Bahasa Melayu Pontianak, Lomba Melucu Bahasa Melayu Pontianak dan Lomba Tundang (Pantun dan Bergendang).

Pendaftaran lomba dibuka tanpa dipungut biaya apapun. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui tautan atau QR code yang tersedia di halaman akhir unggahan Instagram @pusatiptekdanbahasa_pontianak atau melalui tautan di bio akun tersebut.

Festival ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga kekayaan bahasa daerah serta meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya lokal.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, dianugerahkan kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono atas dedikasi dan kinerjanya dalam mendukung pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024. (prokopim)

PONTIANAK - Akses literasi yang setara kini bukan lagi sekadar wacana bagi kelompok rentan di Kota Pontianak. Sejak diluncurkan pada Maret 2021, inovasi ANAKKU DISAPA (Antar Pinjam Buku untuk Disabilitas dan Anak Panti Asuhan) telah menjadi angin segar dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

Sebelumnya, inovasi ini bernama Antar Peminjaman Buku Pilihan secara Berkala pada Yayasan Disabilitas dan Panti Asuhan (APBB-DPA).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, menyatakan bahwa program ini hadir sebagai bentuk tanggapan atas kesenjangan akses literasi yang selama ini masih membayangi kelompok disabilitas dan anak-anak panti asuhan.

“Berdasarkan data tahun 2022, hanya 0,8% dari total pengunjung perpustakaan berasal dari kelompok disabilitas dan anak panti. Angka ini menyadarkan kami bahwa ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara adil oleh layanan literasi,” ujar Rendrayani dalam wawancara khusus, Rabu (5/6/2025).

Inovasi ANAKKU DISAPA membedakan diri dari layanan perpustakaan keliling konvensional dengan pendekatan berbasis kebutuhan (need-based). Layanan ini secara berkala mengantarkan buku yang sudah terkurasi ke komunitas disabilitas dan panti asuhan, dilengkapi dengan buku braille, flip book, serta literatur bergambar untuk komunitas tuli.

Rendrayani menambahkan bahwa keterlibatan aktif dari komunitas relawan dan lembaga sosial menjadi kekuatan utama inovasi ini. Hingga awal Juni 2025, program ini telah menjangkau lima lembaga mitra, antara lain Yayasan Ar-Rahmah, Yayasan Sahabat Netra Khatulistiwa, Yayasan Maktab Tuli As-Sami’, Panti Asuhan Mukheribul Kheir, dan Panti Asuhan Ahmad Yani Putra.

“Selama empat tahun berjalan, kami telah mengantarkan lebih dari 4.160 peminjaman buku, 401 pengembalian, serta berhasil menambah 82 anggota perpustakaan dari komunitas sasaran,” ungkap Rendrayani.

Tak hanya menutup kesenjangan akses, ANAKKU DISAPA juga sejalan dengan misi Asta Cita ke-5 dan tujuan RPJMD Kota Pontianak 2020–2025, inovasi ini memperkuat komitmen kota dalam mendorong inklusivitas dan keadilan sosial dalam layanan publik.

“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi fondasi untuk hidup mandiri, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kami percaya bahwa semua warga, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar,” tegas Rendrayani.

Melalui kolaborasi lintas sektor, ANAKKU DISAPA tidak hanya menjadi praktik baik lokal, tetapi juga membuka peluang replikasi di daerah lain dengan tantangan serupa. Kota Pontianak kini melangkah lebih jauh sebagai kota yang ramah literasi dan berkeadilan sosial. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah memetakan lokasi lahan untuk pembangunan sekolah-sekolah baru. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pertambahan jumlah penduduk turut meningkatkan angka kelahiran. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi prioritasnya agar tidak ada anak yang putus sekolah.

“Kami sudah memetakan lokasi pusat permukiman yang membutuhkan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga yang perlu dilakukan regrouping. Semua sudah dipetakan,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

Edi menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi seluruh warga. Meski demikian, pembangunan sekolah di lingkungan terdekat memerlukan waktu, biaya, dan ketersediaan lahan.

“Beberapa sekolah di pusat permukiman sudah berdiri sejak lama melalui program Instruksi Presiden (Inpres). Dalam implementasinya, sistem domisili memang menimbulkan sejumlah kendala, namun juga memberikan keuntungan, terutama dari segi jarak tempuh,” jelasnya.

Menurut Edi, regulasi dari pemerintah pusat bersifat mengikat. Jika tidak dijalankan, Pemkot Pontianak berisiko mendapat evaluasi dari lembaga pengawas internal, seperti Ombudsman RI dan instansi lainnya.

“Aturan pusat, termasuk sistem penerimaan peserta didik baru dengan persentase tertentu, tidak bisa dihindari karena pengawasannya dilakukan oleh Ombudsman, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya,” terangnya.

Edi kemudian mengimbau para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak untuk berangkat ke sekolah.

“Kami telah menyediakan bus sekolah, tetapi respons masyarakat masih rendah. Kami melarang siswa SD dan SMP membawa kendaraan sendiri. Kecuali jika diantar orang tuanya,” tutupnya. (kominfo/prokopim)