Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah. Dalam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7/2023).

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karenanya, ia meminta tim SLRT, Puskesos maupun TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas. Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke. Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu. 

"Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, dikala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad. Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” paparnya.

Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak. Ia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas.

“Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” ujarnya.

Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, seluruh tim supervisor, fasilitator SLRT maupun TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan masyarakat maupun temuan dari fasilitator sendiri. Penyelenggara kesejahteraan sosial akan menerima pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial lewat agenda sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya.

Pantauan pihaknya menyebut, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun APBN. Padahal jika dievaluasi kembali, masyarakat yang belum memiliki PBI tersebut masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.

“Peserta terdiri dari empat orang TKSK, 36 orang fasilitator yang berada di setiap kelurahan. Serta 20 orang Puskesos yang baru terbentuk di sepuluh kelurahan,” ungkapnya.

Tina sapaan karibnya mengajak peserta untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar PBI APBD dan APBN. Ia menerangkan, tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak. 

“Kami harapkan bapak dan ibu aktif untuk memberikan data tersebut ke Dinas Sosial, agar segera kita tindaklanjuti,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Sungai Beliung Terpilih Launching Perdana Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan

PONTIANAK - Keberadaan Gereja HKBP Jeruju berdampingan dengan Masjid Nur Baitullah di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menjadi simbol kerukunan umat beragama di Kota Pontianak. Hal itu pula yang menjadikan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak memilih lokasi tersebut untuk launching Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan. Pembacaan Ikrar Kerukunan oleh enam pemuka agama mengawali launching tersebut. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, dipilihnya lokasi ini sudah tepat karena melihat kondisi masyarakat yang senantiasa menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat beragama. Ia berharap kehidupan yang harmonis ini senantiasa terjaga dan dirawat dengan baik. Diluncurkannya Kampung Moderasi Beragama ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi tersebut dengan menolak paham-paham radikalisme yang cenderung memaksakan kehendak. 

"Mudah-mudahan ini bisa memberikan literasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya supaya Pontianak dikenal sebagai kota toleran segera terwujud," ujarnya usai launching di halaman Gereja HKBP Jeruju, Senin (24/7/2023).

Secara umum, lanjut dia, hampir setiap konflik atau perselisihan yang terjadi bisa terselesaikan lewat jalur komunikasi dan musyawarah. Boleh dikatakan, perselisihan yang berkaitan tentang agama sangat minim di Kota Pontianak.

"Ini menunjukkan kedewasaan warga Kota Pontianak dalam menjalankan agama dan ibadahnya masing-masing cukup tinggi," tuturnya.

Namun Edi mengingatkan bahwa Pontianak rentan terhadap konflik yang melibatkan perselisihan antar suku. Tak jarang konflik yang terjadi dipicu oleh hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar. Oleh sebab itu, saling berkoordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat penting untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. 

"Responsif dan cepat dalam menangani permasalahan-permasalahan kecil ini terbukti mampu meredam hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Dirinya berharap dengan dilaunchingnya moderasi beragama ini dapat memberikan literasi bagi masyarakat Pontianak, pentingnya membangun mental dan spiritual. Sehingga cita-cita hidup di negeri ini dengan damai dan rukun bisa terwujud. 

"Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat," imbuhnya.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis antar warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyediakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau dengan taman-taman yang ada di Kota Pontianak. Keberadaan taman-taman tersebut, Edi bilang, menjadi wadah bagi warga saling berinteraksi tanpa memandang latar belakang suku dan agama.

"Sehingga tercipta keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat," ucapnya.

Melalui program dari Kemenag ini patut mendapat dukungan semua pihak. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Kemenag Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan Moderasi Beragama ini mendapat tempat di masyarakat. 

"Indikator yang berkaitan dengan program ini adalah komitmen kebangsaan di mana kita sudah menerima prinsip-prinsip kebangsaan," tukasnya.

Kepala Kemenag Kota Pontianak Mi'rad menerangkan, moderasi beragama merupakan program Kemenag yang tujuannya menjaga, memelihara dan merawat kerukunan di antara sesama pemeluk agama. 

"Launching Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan di Kota Pontianak ini merupakan pertama kalinya digelar," terangnya.

Sebelum terpilihnya Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat ini menjadi lokasi launching tersebut, pihaknya melakukan survey ke beberapa lokasi terlebih dahulu. Setelah melewati perundingan dan musyawarah serta bermufakat, maka tahun ini diputuskan Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menjadi tempat launching perdana Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan. 

"Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang akan menularkan pada kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Pontianak," sebutnya.

Bicara moderasi terkadang terjadi mispersepsi, sebagian ada yang berpendapat moderasi beragama seperti memoderenkan ajaran agama. Padahal moderasi agama itu adalah cara pandang dalam beragama supaya tidak bersifat ekstrem. 

"Tujuannya mencegah paham-paham yang tidak kita inginkan yang timbul di masyarakat dan dapat merusak persatuan dan kesatuan antara sesama," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pentingnya menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas sosial tanpa memandang latar belakang agama, suku, etnis, ras dan golongan, perlu adanya penguatan toleransi dan moderasi beragama. Terlebih menyongsong Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Untuk itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak menggelar dialog interaktif dengan mengangkat tema 'Memperkuat Toleransi dan Moderasi Beragama, Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Beradab dan Bermartabat' di Hotel Orchardz Perdana, Selasa (18/7/2023).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah terkait dengan FKUB adalah membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman gangguan keamanan berkaitan dengan persoalan agama, suku, ras antar golongan.

"Melalui dialog interaktif ini diharapkan dapat semakin menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas sosial tanpa melihat latar belakang agama, etnis, ras dan golongan, menyuburkan proses kerukunan umat beragama dan memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa," ujarnya.

Bahasan juga berharap melalui dialog interaktif ini dapat menumbuhkembangkan keharmonisan, toleransi, saling pengertian, saling menghargai, menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai agama, etnis, suku dan ras. 

"Sehingga terwujud kehidupan sosial yang solid dan mengakar," tuturnya.

Kaitan dengan menyongsong Pemilu Serentak 2024 mendatang, ia berkata bahwa untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang bermartabat, beradab dan berbudaya, perlu adanya sinergi antar pemilih, peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu.

"Agenda Pemilu ini harus sesuai dengan tujuan demokrasi untuk memanusiakan manusia dan Pemilu merupakan sarana demokrasi," tutur Bahasan.

Dia menilai pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama. Dengan sikap toleransi yang tinggi, maka akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama dan kehidupan umat beragama pun terjalin tentram dan damai.

"Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius sehingga terjadi keharmonisan sosial dan keseimbangan kehidupan sosial," terangnya.

Bahasan memaparkan, terdapat empat indikator utama keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Keempat indikator itu adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi.

"Penguatan moderasi beragama diharapkan umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius," pungkasnya. (prokopim)

Rapat Persiapan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan

PONTIANAK - Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan adalah sebuah langkah penting dan progresif dalam mempromosikan persatuan, keberagaman dan keharmonisan di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, forum semacam ini berfungsi sebagai wadah untuk mendorong dialog terbuka, pemahaman bersama dan kerja sama lintas budaya untuk membangun negara yang lebih inklusif.

"Salah satu keunggulan utama Forum Pembauran Kebangsaan adalah memberikan ruang bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya, agama dan etnis yang berbeda untuk bertemu, berinteraksi dan berbagi pengalaman serta membahas isu-isu kebangsaan," ujarnya pada rapat Persiapan Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, melalui Forum Pembauran Kebangsaan ini pula, kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang budaya dan agama tertentu dapat diatasi. Diskusi terbuka memungkinkan orang-orang untuk berbagi pemikiran, keyakinan, dan nilai-nilai mereka, sehingga memperkaya perspektif masing-masing. 

"Dalam proses ini, forum juga membantu mengatasi stereotip dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan yang ada," kata Bahasan.

Selain itu, lanjutnya lagi, forum semacam ini juga menjadi platform yang penting untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, pertukaran budaya dan migrasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. 

"Forum Pembauran Kebangsaan membantu mengelola perubahan ini dengan baik dan membangun hubungan yang lebih erat di antara masyarakat yang berbeda," jelasnya.

Bahasan berkata, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan dirancang dengan baik dan memiliki kerangka kerja yang jelas. Partisipasi yang luas dan representatif dari masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perlu dijamin. 

"Diperlukan dukungan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung dan mempromosikan inisiatif ini," terang dia.

Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dapat menjadi salah satu langkah yang signifikan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. 

"Melalui dialog dan kerja sama lintas budaya, dapat memperkuat hubungan antar kelompok dan membangun pondasi yang kokoh bagi persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat yang kian majemuk," pungkasnya. (prokopim)