Berita

Wali Kota Pontianak Serahkan Bantuan RTLH 77 Unit

PONTIANAK - Ambar, seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Laut sama sekali tak menyangka akan mendapat bantuan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Rumah yang ditempatinya sekeluarga merupakan satu di antara 77 unit rumah yang mendapat bantuan serupa dengan besaran masing-masing Rp20 juta. Bantuan ini merupakan pertama kalinya ia terima. Rumahnya diusulkan oleh pihak kelurahan karena dinilai layak untuk mendapat bantuan bedah rumah.

"Kami senang dan merasa terbantu dengan adanya bantuan bedah rumah ini sehingga lebih ringan untuk merehab rumah saya yang masih terbuat dari papan semua," ungkapnya usai menerima secara simbolis bantuan RTLH di Aula Gedung Terpadu Sutoyo, Selasa (5/9/2023).

Ia menambahkan, dengan adanya bantuan ini setidaknya bisa menambah kekurangan dana yang mereka miliki untuk merehab rumah agar lebih layak ditempati dirinya sekeluarga. Ia pun berharap program ini bisa lebih ditingkatkan lagi terutama dari sisi kucuran dana yang diberikan sebab harga-harga material melonjak tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan Pemkot Pontianak, bantuan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kami sekeluarga," tutur Ambar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, bantuan stimulan bedah rumah tak layak huni ini diserahkan secara simbolis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan serupa sejatinya sudah kesekian kalinya digelontorkan Pemkot Pontianak lewat program bantuan stimulan RTLH. 

"Tujuannya untuk mengentaskan kawasan kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak," terangnya.

Edi bilang, bantuan ini bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2023. Program ini akan terus berlanjut karena masih banyak rumah tak layak huni belum tersentuh bantuan program ini. 

"Sudah banyak rumah masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah ini, saat ini diperkirakan rumah tak layak huni hanya tersisa sekitar 1.000-an unit rumah," katanya.

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Derry Gunawan menuturkan, penyerahan bantuan stimulan RTLH yang diserahkan tahun ini sebanyak 77 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak. Warga penerima manfaat RTLH didominasi wilayah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

"Bantuan ini sifatnya stimulan, artinya bukan membangun rumah dari nol tetapi memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni," paparnya.

Rumah yang menjadi prioritas penerima bantuan di antaranya rumah-rumah warga yang masuk kriteria tidak sehat. Ia menguraikan mekanisme untuk mendapat bantuan RTLH. Warga bisa mengusulkannya lewat RT, LPM maupun kelurahan dengan memasukkan proposal dilengkapi pengantar dari lurah setempat dan didukung surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Pontianak.

"Selain itu, data pendukung lainnya berupa foto tampak rumah dan bukti kepemilikan tanah,   baik dalam bentuk sertifikat tanah maupun surat keterangan tanah (SKT)," jelas Derry.

Setelah berkas masuk, lanjutnya lagi, jika dipandang rumah pemohon sepintas terlihat layak menerima bantuan, maka pihaknya akan menerjunkan tim untuk meninjau langsung ke lapangan. Di lapangan, dilihat dulu apakah rumah tersebut layak menerima bantuan atau tidak. 

"Dilihat dari kondisi struktur, pondasinya rusak atau sudah layak diperbaiki. Dinding rumahnya kokoh atau tidak, atap jangan sampai ada kebocoran dan sanitasi termasuk pembuangan limbah," pungkasnya. (prokopim)

Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni 77 Rumah

PONTIANAK – Sebanyak 106 warga menerima bantuan rehab toilet atau water closet (WC) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan bantuan berupa buku rekening tabungan Bank Kalbar diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada warga penerima manfaat.

Selanjutnya, lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak akan melakukan bedah rumah untuk total 77 rumah warga. Bantuan tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Penerima bantuan didominasi warga di Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat dan Pontianak Utara.

Edi berharap, kualitas tempat tinggal masyarakat, terutama yang kategori miskin atau berpenghasilan rendah bisa meningkat serta memenuhi standar rumah sehat. 

“Sebagian (penerima) ada di tepi sungai. Semoga bantuan ini bisa menjadi dorongan untuk masyarakat semakin produktif dan kehidupannya lebih baik lagi," ungkapnya usai Sosialisasi Penerima Bantuan WC di Kantor Terpadu Lantai 2 Jalan Letjen Sutoyo, Rabu (30/8/2023).

Edi menilai, masih banyak WC warga dalam kondisi belum layak. Meski mungkin sebagian rumah terlihat dari muka depan masih layak, namun belum tentu kualitas WC-nya layak. Lalu, ada pula WC yang terlihat bagus tetapi pembuangannya tidak memenuhi standar sehingga mencemari air tanah. Oleh sebab itu, pihaknya menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD 2023 sejumlah Rp10 juta untuk masing-masing WC. Tak hanya memberikan bantuan, ia juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan tanah dan parit. Kedepan program serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.

“Ada 106 WC yang kita bedah dan ada 77 rumah, semua itu di luar bantuan Kementerian PUPR," tukasnya.

Besaran biaya untuk membuat sebuah WC adalah Rp10 juta. Dananya ditransfer ke warga penerima manfaat, dengan catatan tim pendamping dari DPRKP mendampingi dan mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut.

"Tahun depan kita upayakan harus ada program seperti ini karena salah satu program intervensi pengentasan kemiskinan, selain drainase, air bersih, rumah dan WC,” paparnya.

Kepala DPRKP Kota Pontianak Derry Gunawan menjelaskan, untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dinasnya menyiapkan biaya sebesar Rp20 juta per satu rumah warga. Proses pengajuannya dimulai dari warga yang mengusulkan bantuan bedah rumah dengan disertai administrasi berupa bukti Masyarakat Berpenghasilan Rendah maupun keterangan dari Lurah dan Dinas Sosial, kemudian dilakukan pengecekan oleh DPRKP. Sedangkan untuk status bangunan, harus milik warga yang mengajukan dengan ditandai surat keterangan kepemilikan.

“Mereka dapat transferan dan mengerjakan dengan supervisi petugas DPRKP yang mengawasi agar pengerjaan sesuai dengan rencana yang diajukan,” ungkapnya.

Rumah merupakan kebutuhan pokok, sehingga menjadi kewajiban pemerintah membuat rumah dalam keadaan layak. Derry menilai, rumah yang tidak layak huni akan mempengaruhi banyak hal. Mulai dari kesehatan, mental anak sampai ekonomi masyarakat. 

“Setiap tahun akan selalu ada programnya (bedah rumah) karena masih banyak rumah yang kondisinya belum layak huni, terutama yang ada di kawasan kumuh. Itu (membangun rumah layak) yang dibantu oleh kita, agar setelah dibantu, perekonomian membaik,” tuturnya.

Irlis Sukarja (50), salah seorang warga tepian sungai Kelurahan Tambelan Sampit, merupakan penerima bantuan WC dari Pemkot Pontianak. Ia menceritakan kondisi WC di rumahnya yang tidak layak saat ini. Ukuran yang tidak sesuai standar serta hanya berdindingkan semen, sehingga tidak layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berjumlah tujuh orang itu. Pembuangan merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.

“Kami sebagai keluarga dengan adanya bantuan, agak enaklah (pembuangan). Ukuran WC kami 1,5meter x 1meter. Septiktank pun kecil saja,” terangnya yang juga sebagai Ketua RT 002/RW 002 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur. (kominfo/prokopim)

15 Anak Dapat Layanan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit Gratis

PONTIANAK - Sebanyak 15 anak dari kalangan keluarga kurang mampu mendapatkan pelayanan operasi bibir sumbing dan celah langit di UPT RSUD Pontianak Utara, Sabtu (19/8/2023). Pelayanan operasi gratis ini digelar Smile Train Indonesia dan Yayasan Parama Abhipraya bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi pihak penyelenggara yang telah menggelar program bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan celah langit bagi masyarakat. Kegiatan ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak yang terlahir dengan kelainan ini. Inisiatif ini bukan hanya sekadar tindakan medis, tetapi juga memberi harapan baru dan senyuman yang tak ternilai bagi anak-anak.

"Ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana tindakan kecil dapat menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan manusia," ujarnya.

Menurutnya, program ini tak hanya mengubah senyuman fisik anak-anak, tetapi juga senyuman masa depan mereka. Dengan memberikan akses operasi bibir sumbing gratis, program ini menginspirasi generasi yang lebih kuat, mandiri, dan penuh semangat. 

"Mereka dipersiapkan untuk menghadapi dunia dengan percaya diri dan tekad, menjadikan mereka pilar masa depan bangsa yang lebih baik," kata Edi.

Layanan medis yang bersifat sosial ini telah menginspirasi banyak orang dengan semangat kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi dari berbagai pihak. Kehadiran program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kolaborasi dengan lembaga medis dan organisasi amal menunjukkan semangat kerjasama dalam mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan program ini sebagian besar berkat dukungan aktif dan kepedulian berbagai pihak.

"Kita berharap dengan kerjasama yang lebih luas lagi, program sosial seperti ini dapat menjangkau lebih banyak lagi anak yang membutuhkan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Masjid Nurul Islam yang berlokasi di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur mulai direnovasi. Peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menandai dimulainya pembangunan, Senin (7/8/2023).

Edi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Islam serta semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris yang mewakafkan tanahnya. Menurutnya, masjid merupakan rumah ibadah yang sangat penting sebagai wujud hubungan umat kepada Allah, SWT, dan hubungan sesama jamaah kala melaksanakan salat berjamaah.

"Setelah peletakan batu pertama, saya akan memantau terus perkembangan pembangunan masjid ini, dari Pemerintah Kota Pontianak juga akan memberikan bantuan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan masjid tersebut, ia menyampaikan beberapa hal kepada panitia pembangunan. Antara lain gambar rencana masjid, konstruksi serta persyaratan teknis lainnya.

"Tak kalah pentingnya adalah penentuan arah kiblat, koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pontianak karena untuk menentukan arah kiblat sekarang sudah menggunakan alat teknologi sehingga bisa memastikan arah kiblat yang benar," pesannya.

Dia juga mengingatkan supaya tinggi lantai masjid berpatokan dengan jalan. Namun dilihat dari ketinggian jalan dan tinggi lantai bangunan, Edi menilai masih terlihat aman jika terjadi genangan. Pencahayaan dan penerangan masjid juga menjadi bagian yang sangat penting. Termasuk suara atau sound system untuk kelancaran pelaksanaan ibadah.

"Saya yakin masjid ini menjadi salah satu masjid di Pontianak Timur yang bisa menjadi sarana ibadah bagi umat Islam yang berada di sekitarnya," ungkapnya.

Ketua Masjid Nurul Islam H Thamrin menyatakan, latar belakang merenovasi masjid ini karena kondisinya memerlukan pembangunan menyeluruh. Masjid Nurul Islam juga telah mengantongi sertifikat wakaf, artinya keabsahan status masjid sudah dibuktikan dengan sertifikat wakaf.

"Kami mendapat amanah untuk melanjutkan pengembangan masjid ini ke depan," pungkasnya. (prokopim)