Berita

Upaya Perluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal dan UMKM

PONTIANAK - Dalam upaya memasarkan dan memperkuat jaringan pemasaran usaha lokal yang ada di Kota Pontianak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mempertemukan 50 pengusaha Pontianak sebagai sellers (penjual) dengan 150 buyers (pembeli) potensial yang berasal dari berbagai lembaga dan sektor usaha, dalam sebuah event ‘Business Matching’ di Novotel Pontianak Convention Center, Kamis (27/11/2025).

Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli itu terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pagi yang dihadiri sebagian buyer, kemudian sebagian lagi di sesi kedua pada siang hari.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan, Business Matching ini merupakan langkah strategis Pemkot Pontianak untuk memperkuat jejaring bisnis serta memperluas pasar para pelaku usaha lokal. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ajang bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga ruang mempertemukan potensi investasi, kolaborasi, hingga penguatan kapasitas usaha pelaku UMKM.

“Business Matching ini adalah wadah penting untuk mempertemukan 50 pengusaha lokal dengan 150 buyer potensial dari berbagai sektor. Kita ingin memastikan pelaku usaha Pontianak naik kelas, memiliki akses pasar yang lebih luas, serta mendapat peluang kerja sama yang nyata,” ujarnya usai membuka Business Matching Sesi Pertama.

Ia menuturkan, Pontianak memiliki posisi strategis sebagai kota perdagangan, jasa, dan logistik dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Sektor UMKM, kuliner, industri kreatif dan perdagangan menjadi motor penggerak yang terus diperkuat pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap terbangun jejaring bisnis yang solid antara pelaku usaha dan para pembeli, baik dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perbankan, maupun perusahaan besar,” katanya.

Bahasan menekankan bahwa pemerintah kota berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif. Upaya itu dilakukan dengan mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan berbasis OSS, meningkatkan infrastruktur kota, hingga menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha.

“Semuanya agar ekosistem usaha di Pontianak semakin sehat dan kompetitif,” jelasnya.

Selain membuka peluang transaksi langsung, Business Matching juga menjadi ruang promosi berbagai potensi lokal, mulai dari kuliner, produk kreatif, teknologi, hingga jasa profesional yang berkembang pesat di kota ini.

“Harapannya buyers dapat melihat langsung kualitas dan prospek produk lokal Pontianak untuk dijalin kerja sama jangka panjang,” terangnya.

Senada, Inspektur Kota Pontianak Trisnawati yang hadir di sesi kedua, mengatakan kegiatan Business Matching ini merupakan langkah nyata Pemkot Pontianak dalam memperkuat posisi pelaku usaha lokal di tengah persaingan ekonomi yang terus berkembang.

“Forum ini tidak sekadar mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi sarana penguatan jejaring bisnis, pertukaran pengetahuan, serta penciptaan peluang investasi baru di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Menurutnya, Pontianak memiliki daya tarik besar sebagai kota perdagangan, jasa, dan logistik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan dukungan sektor UMKM, industri kreatif, kuliner, dan perdagangan besar menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien.

Trisnawati berharap para buyer dapat melihat langsung potensi besar yang dimiliki pelaku usaha lokal dan menjadikannya mitra dalam kerja sama jangka panjang.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan bangun komitmen demi kemajuan bersama,” katanya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait Perlindungan WNI, penguatan Ideologi Pancasila, dan penguatan demokrasi di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, lima anggota tim KSP melakukan pendalaman sejumlah isu strategis, terutama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pekerja migran. Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan bahwa Kota Pontianak menjadi salah satu titik transit penting karena memiliki pelabuhan sungai dan pelabuhan udara. Mobilitas ini mencakup keberangkatan warga menuju negara tetangga, terutama Malaysia, maupun kepulangan kembali ke Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan kerap muncul akibat tingginya arus perpindahan tersebut, terutama yang dialami pekerja migran ilegal. 

“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” ujarnya usai menerima kunjungan di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).

Edi menyebut, status Pontianak sebagai kota transit memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap TPPO. Banyaknya pengurusan paspor di Pontianak dan mobilitas penduduk dapat membuka peluang penyalahgunaan data kependudukan. 

“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” katanya.

Sementara itu, terkait langkah konkret pencegahan TPPO terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, bekerja sama dengan BP3MI serta berbagai komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan di seluruh wilayah, termasuk terhadap aktivitas agen-agen perekrutan yang kerap memanfaatkan relasi keluarga atau tetangga untuk menarik calon pekerja ke Malaysia.

“Kita terus memperkuat koordinasi dengan provinsi dan dinas-dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan pekerja migran. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegasnya.

Selain persoalan pekerja migran, pertemuan juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Edi mengatakan peningkatan kemampuan, termasuk penguasaan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, akan ditindaklanjuti untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga daerah.

Pada aspek ideologi, Pemerintah Kota Pontianak juga melaporkan langkah penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Materi penghayatan dan penerapan Pancasila telah dimasukkan dalam kurikulum SD dan SMP untuk membentuk karakter siswa. 

“Kita khawatir anak-anak dapat dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan, seperti yang sempat terjadi di Jakarta. Secara psikologis, usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak sembilan sekolah menerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Pontianak 2025. Sembilan sekolah yang menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Pontianak karena dinilai berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah, adalah SMP Suster, SDN 23 Pontianak Barat, MIS Al Ikhwah, SD IT Darul Ihsan, SDN 16 Pontianak Kota, SDN 39 Pontianak Utara, SDN 13 Pontianak Utara, SDN 19 Pontianak Tenggara dan SDN 54 Pontianak Barat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan Adiwiyata bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan dorongan bagi sekolah untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, budaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan harus dimulai sejak dini, termasuk melalui aktivitas pembelajaran di sekolah.

“Adiwiyata ini bukan hanya soal lomba, tetapi bagaimana sekolah mampu membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan. Kita ingin anak-anak terbiasa menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta peduli terhadap ruang terbuka hijau,” ujarnya, usai menyerahkan piagam penghargaan di halaman SMP Suster, Kamis (27/11/2025).

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperluas program Adiwiyata agar semakin banyak sekolah yang terlibat. Ia berharap ke depan seluruh sekolah di Pontianak dapat menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari.

“Semakin banyak sekolah yang ikut, semakin besar dampaknya bagi lingkungan kita. Anak-anak ini nanti menjadi generasi yang sadar lingkungan dan mampu membawa perubahan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi peran guru, orang tua, dan komunitas sekolah yang telah bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Semoga Pontianak dapat terus menjadi kota yang maju dengan kualitas lingkungan yang terjaga,” imbuhnya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menyampaikan bahwa pencapaian sembilan sekolah tersebut menunjukkan komitmen kuat dunia pendidikan dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan. Menurutnya, program Adiwiyata bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membentuk karakter peserta didik.

“Sekolah yang meraih Adiwiyata telah melalui proses panjang, mulai dari perencanaan, pembiasaan, hingga pembentukan perilaku peduli lingkungan. Ini adalah bukti bahwa sekolah mampu mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam kurikulum maupun kegiatan harian,” tuturnya.

Sri menjelaskan bahwa Disdikbud Pontianak terus memberikan pendampingan kepada sekolah, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penguatan peran serta warga sekolah. Ia berharap ke depan jumlah sekolah Adiwiyata di Pontianak semakin bertambah.

“Kami ingin semua sekolah menjadi lingkungan belajar yang sehat dan mendidik. Melalui Adiwiyata, anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan langsung bagaimana menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperketat pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus dipastikan tepat sasaran dan tidak boleh berubah menjadi celah korupsi.

“Hibah dan bansos bukan hadiah. Ini alat kebijakan untuk menekan kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu harus akuntabel, transparan, dan bebas intervensi,” ujar Tina, sapaan karibnya, usai membuka Sosialisasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (27/11/2025).

Ia menyoroti kondisi fiskal daerah saat ini menuntut penggunaan anggaran jauh lebih efisien, terutama setelah penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional. Situasi ini membuat prioritas penyaluran hibah harus lebih selektif, berbasis kebutuhan publik.

Selain perlindungan sosial, dana hibah disebut berperan dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan modal usaha produktif, serta pembangunan sarana publik. Namun, seluruh proses wajib melalui mekanisme verifikasi yang ketat dan terdokumentasi dari tahap pengajuan hingga pelaporan.

Tina juga meminta perangkat daerah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama agar penerima tepat kategori dan sesuai kondisi faktual lapangan.

“Kesalahan verifikasi sekecil apa pun dapat berdampak besar. Kita harus mengawal ini bersama,” tegasnya.

Sosialisasi turut menghadirkan BPK Perwakilan Kalimantan Barat sebagai pembicara teknis guna memperjelas standar tata kelola, serta memberikan contoh praktik baik dan kasus yang perlu dihindari. Kegiatan tersebut menjadi salah satu pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 sekaligus penguatan komitmen Kota Pontianak dalam pencegahan korupsi.

“Melalui pertemuan ini, Pemkot berharap distribusi hibah dan bansos tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi benar-benar meninggalkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat,” tutup Tina. (kominfo)