Berita

Wawako Bahasan : Bahasa Daerah Aset Bangsa

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, dianugerahkan kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono atas dedikasi dan kinerjanya dalam mendukung pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024. 

Kota Pontianak dinilai berhasil menjalankan program revitalisasi bahasa daerah secara efektif, inovatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mewakili Wali Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut. 

Bahasan mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Kota Pontianak dalam menjaga kekayaan budaya lokal, khususnya bahasa ibu yang merupakan jati diri masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai aset bangsa. Di tengah gempuran modernisasi, Pontianak membuktikan bahwa pelestarian budaya lokal bisa berjalan seiring dengan kemajuan zaman

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, para guru, komunitas budaya, hingga masyarakat yang terlibat aktif dalam program pelestarian bahasa daerah. Penghargaan ini bukan akhir, tapi justru menjadi motivasi untuk terus menguatkan identitas lokal di tengah arus globalisasi,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan yang dirangkaikan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Depok, Senin (26/5/2025).

Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah menginisiasi berbagai program pelestarian bahasa daerah. Di antaranya adalah pelatihan guru muatan lokal, pengembangan kurikulum bahasa daerah di tingkat sekolah dasar, hingga penyelenggaraan lomba berbahasa daerah untuk pelajar dan komunitas.

Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi bahasa daerah, tetapi juga untuk membangun rasa bangga generasi muda terhadap identitas budayanya. 

“Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai, sejarah, dan filosofi hidup masyarakat kita,” tambah Bahasan.

Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program pelestarian bahasa daerah. 

“Kita berharap pelestarian budaya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan berbasis data serta riset,” pungkas Bahasan. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, dalam kegiatan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pontive Center, Senin (26/5/2025).

Amirullah menambahkan, KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menyebut, KLA dibangun dengan mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak anak yang dikelompokkan dalam lima klaster utama. 

“Pemkot Pontianak berupaya memastikan seluruh anak, khususnya yang membutuhkan perlindungan, mendapatkan akses terhadap layanan yang komprehensif seperti pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial,” ungkapnya.

Terkait capaian, Amirullah menjelaskan bahwa Kota Pontianak telah menerima sejumlah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kota ini pernah meraih penghargaan Kategori Pratama pada tahun 2011 dan 2014, serta Kategori Madya pada 2014, 2015, dan 2016. Namun, sempat turun ke Pratama pada tahun 2018 dan 2020, kemudian naik kembali ke Madya pada 2022, dan Nindya pada 2023.

“Harapannya pada tahun 2024 kita dapat mencapai kategori Utama,” ujarnya optimistis.

Meski penilaian naik turun, Pemkot Pontianak tetap berupaya meningkatkan kelembagaan dan pemenuhan hak anak. Amirullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran serta dunia usaha, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung terwujudnya KLA.

“Semoga anak-anak kita di Kota Pontianak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak, sehingga menjadi generasi berkualitas untuk masa depan kota tercinta,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029 telah resmi disahkan untuk diusulkan menjadi Perda.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya percepatan implementasi RPJMD sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan kota.

“Mulai saat ini sudah disahkan. Selanjutnya kita kirim ke provinsi untuk disetujui dan menjadi dasar bagi program-program Kota Pontianak hingga tahun 2030,” ujarnya usai rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Senin (26/5/2025).

Menurut Edi, RPJMD ini memuat kesinambungan program dari RPJMD sebelumnya, termasuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum rampung serta menginisiasi sejumlah proyek strategis baru. Beberapa program prioritas yang akan dilanjutkan dan dituntaskan antara lain pembangunan Jembatan Garuda, Outer Ring Road, serta penataan sistem drainase kota.

“Tantangan utama kita masih pada penanganan genangan. Kami akan terus perkuat sistem drainase, normalisasi parit dan penggunaan pompa air agar air cepat surut saat hujan deras,” terangnya.

Selain infrastruktur, Edi juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem penanggulangan kebakaran di kawasan padat penduduk. Menanggapi kejadian kebakaran baru-baru ini, ia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan sumber air, melainkan keterbatasan aksesibilitas kendaraan pemadam.

“Pontianak punya banyak sungai dan parit, airnya selalu ada. Masalahnya itu pada mobilisasi kendaraan yang sulit masuk ke lokasi. Jadi ke depan, kita butuh sistem pemadam yang lebih adaptif, seperti pompa terapung yang bisa dijangkau melalui perahu di sungai,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Edi mendukung penuh rencana pemerintah provinsi terkait pengerukan muara sungai untuk memperlancar aliran air dari hulu ke hilir, yang dinilainya dapat mengurangi endapan dan mencegah banjir.

“Delta Kapuas itu terbentuk dari endapan selama ratusan tahun. Kalau dikeruk, insya Allah aliran airnya lancar,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk segera merealisasikan anggaran, khususnya belanja modal. Menurutnya, belanja modal merupakan penggerak investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sekarang sudah hampir berakhir triwulan kedua tahun 2025, sedangkan realisasi anggaran idealnya minimal 41 persen. Saya ingatkan khususnya kepada kepala perangkat daerah agar segera merealisasikan anggaran,” pesannya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Wali Kota, Senin (26/5/2025).

Momen apel pagi setiap hari Senin dimanfaatkan Amirullah untuk menyampaikan arahan terkait kebijakan terkini pemerintah pusat serta pelaksanaan program Pemkot Pontianak. Salah satu arahannya adalah mendorong integritas aparatur sipil negara (ASN).

Ia juga meminta ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan menerapkan nilai-nilai kedisiplinan secara konsisten. Ia menilai, kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan roda organisasi di lingkungan pemerintahan.

“Seorang pemimpin juga harus melekat pada tugas-tugas bawahan, artinya mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan bawahannya di bawah tanggung jawab pimpinan,” ujarnya.

Amirullah menambahkan, setiap ASN dipastikan menerima haknya dengan baik. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Setiap ASN di Pemkot Pontianak pasti menerima gaji dan juga tambahan penghasilan pegawai (TPP), tidak mungkin tidak menerima. Oleh karena itu, tanggung jawab ASN sangat ditekankan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memiliki skala prioritas dalam menentukan program. Artinya, ketika hendak melaksanakan kegiatan, yang diprioritaskan adalah program yang bersifat mendesak.

“Misalnya ada 10 program, tetapi anggaran tidak mencukupi, maka kita harus memiliki skala prioritas sesuai kebutuhan organisasi maupun kebutuhan eksternal, apakah itu masyarakat atau pihak lainnya,” pungkasnya. (kominfo)