Berita

Kirim Bantuan ke Bengkayang, Landak dan Sanggau

PONTIANAK - Bantuan bagi korban banjir di sejumlah wilayah kabupaten di Kalbar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih berlanjut. Setelah Kabupaten Mempawah dan Sambas, Pemkot Pontianak kembali mengirim bantuan serupa ke Kabupaten Bengkayang, Landak dan Sanggau. Iring-iringan kendaraan yang bermuatan 1.500 paket bantuan dari ASN Pemkot Pontianak untuk korban banjir di wilayah tersebut diberangkatkan dari halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (17/2/2025).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, M Nasir mengatakan, inisiatif ini merupakan arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak sebagai bentuk kepedulian ASN terhadap korban banjir di kabupaten tetangga.

"Dalam satu bulan terakhir, hampir seluruh wilayah Kalbar terkena bencana hidrometrologi, baik puting beliung maupun banjir. Untuk Kota Pontianak masih bisa kita atasi, namun di kabupaten lain banjir berlangsung hingga berminggu-minggu dengan jumlah korban yang cukup besar," ujarnya.

Penggalangan donasi dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Pontianak dengan surat edaran Sekda kepada seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan. Bantuan yang terkumpul berupa sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, serta pakaian layak pakai.

"Sebelumnya kami telah menyalurkan 850 paket untuk Mempawah dan Sambas. Semua bantuan ini kami salurkan melalui BPBD di masing-masing kabupaten," tambahnya.

Meski banjir sudah mulai reda, Nasir menjelaskan bantuan masih diperlukan untuk pemulihan pasca bencana sebab dampaknya cukup besar bagi masyarakat di wilayah itu.

"Masih ada beberapa kecamatan yang belum tuntas banjirnya, sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan karena aktivitas mereka belum bisa pulih seperti sedia kala," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto membuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 tingkat Kecamatan Pontianak Timur, di Aula Kantor Camat Timur Jalan Rasuna Said, Senin (17/2/2025). Kepada peserta musrenbang, ia menyampaikan beberapa pesan mulai dari menentukan prioritas pembangunan serta pengawasan realisasi anggaran musrenbang tahun sebelumnya.

“Itu yang harus kita kawal bersama, hasil dari musrenbang apakah direalisasikan. Manfaat utamanya sesuai dengan harapan masyarakat, jangan nanti ada laporan pembangunan tidak sesuai pembahasan dan perencanaan,” tegasnya usai acara.

Keterbatasan keuangan daerah menjadi pekerjaan rumah dalam menentukan pembangunan. Ia mengimbau kepada segenap unsur baik masyarakat serta perangkat daerah untuk menjalankan efisiensi anggaran.

“Seumpama kita sebagai orang tua, kita memberikan jajan anak Rp10 ribu, maka yang kita harapkan anak kita membeli makanan, bukan dibelikan mainan. Sama juga ketika seseorang sakit kepala maka obatnya harus sesuai, jangan obatnya dengan obat sakit kaki,” ujar Edi Suryanto.

Pj Wali Kota menjelaskan, prioritas pembangunan untuk tahun 2026 adalah kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, di dalam perbaikan kualitas hidup harus dimulai dari unsur masyarakat sendiri dengan transformasi akhlak. Salah satu contoh, menurutnya dengan mendekatkan hubungan keakraban sesama tetangga, adil dalam berdagang hingga menjauhi barang-barang ilegal.

“Bagaimana akhlak kita semuanya secara umum harus lebih baik, jangan melupakan itu. Ada di sekitar kita yang membutuhkan perubahan itu. Saya mengajak tokoh masyarakat untuk memikirkannya bersama,” sebut Edi Suryanto.

Beberapa persoalan kewilayahan turut dibahas pada musrenbang, seperti penggunaan Jalan Pemda sebagai lokasi berjualan masyarakat setempat. Pj Wali Kota mengusulkan agar Jalan Pemda diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat jualan dengan beberapa syarat.

“Penggunaan untuk jualan antara hari Sabtu dan Minggu, kemudian di hari Senin sudah harus clear, yang jualan juga harus masyarakat Kota Pontianak. Bagaimana penerapan teknis kita kembalikan kepada perangkat daerah terkait dibantu saudara anggota dewan,” usulnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menerangkan, terdapat total 684 keseluruhan usulan dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Namun dari angka tersebut kemudian diprioritaskan 84 usulan.

“Musrenbang untuk tahun 2026 diprioritaskan 84 usulan dari bidang ekonomi, pembangunan manusia dan sosial budaya serta infrastruktur,” terangnya.

Stunting turut jadi perhatian di wilayah Pontianak Timur. Akif menambahkan, pihaknya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menekan angka stunting dengan dibantu makanan tambahan di posyandu-posyandu.

“Dengan langkah dan upaya kami mudah-mudahan stunting terus menurun, kami alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada kader posyandu yang aktif,” imbuhnya.

Akif menerangkan, kendala yang dihadapi adalah minimnya dukungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari data terakhir yang ia miliki, sepanjang tahun 2024 hanya 24,6 persen masyarakat Pontianak Timur yang berpartisipasi membayar PBB.

“Mohon dukungannya kepada masyarakat Pontianak Timur untuk pelaksanaan membayar PBB, silahkan lewat Bank Kalbar, ATM dan QRIS juga bisa ada jemput bola di kelurahan membayar pajak,” katanya.

Ajakan serupa ikut disuarakan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin. Satar, sapaan karibnya, meminta warga taat membayar pajak mengingat pembangunan daerah berkembang masih bergantung dengan partisipasi masyarakat berupa pajak.

“Ketua RT dan RW ada yang ada harapan insentifnya meningkat, tapi di satu sisi pajak masyarakat sedikit,” pesannya.

Satar mengingatkan, secara jumlah biaya PBB per orang tidak besar. Tetapi apabila dikumpulkan secara kolektif maka akan sangat mendorong percepatan pembangunan di wilayah Pontianak Timur. Sebagai permisalan adalah pembangunan Jalan Pemda yang belum optimal. Ia percaya apabila warga taat membayar pajak, maka pembangunan Jalan Pemda dapat segera diselesaikan secara penuh.

“Jalan Pemda itu belum diaspal setengah, apalagi tadi usulan dari bawah bisa sampai lebih dari 500. Angka stunting juga masih tinggi, sampai-sampai kita dapat juara tingkat provinsi penanganan stunting karena upaya yang sangat baik,” sambungnya.

Di tahun depan Satar berharap, terdapat peningkatan signifikan dari realisasi PBB. Ia mengajak para RT dan RW ikut mengingatkan warga di lingkungan rumahnya.

“Ke depan musrenbang isinya RT dan RW harus kawal, isinya juga harus masuk akal,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

JAKARTA - Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Pontianak terpilih, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan telah menjalani serangkaian tahapan persiapan menjelang pelantikan. Pada Senin pagi (17/2/2025) pagi, bersama dengan Bahasan, Edi mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pertama mengisi berkas-berkas persyaratan untuk tindak lanjut pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Setelah itu, lanjutnya lagi, ia bersama Bahasan menjalani tes kesehatan termasuk pengambilan sampel darah. Menurut Edi, hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan kondisi yang baik. 

"Tekanan darah normal, gula darah baik, kolesterol juga bagus, begitu pula dengan asam urat," jelasnya.

Terkait persiapan pelantikan, Edi menyampaikan bahwa selain kelengkapan berkas dan pemeriksaan kesehatan, ia juga akan mengikuti gladi kotor pada tanggal 18 Februari dan gladi bersih 19 Februari.

"Selain pakaian, kita harus siap secara fisik karena nanti upacara pelantikan akan dilaksanakan dengan berdiri di halaman istana," tambahnya.

Edi berharap acara pelantikan dapat berjalan dengan lancar sehingga ia bisa segera melanjutkan kegiatan pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang. (prokopim)

Masih Menunggu Petunjuk Pusat

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk sementara belum akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengatakan, pihaknya masih menganalisis kemungkinan penerapan WFA dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kualitas pelayanan publik.

"Kami masih mengkaji kemungkinan penerapan WFA. Mengingat banyaknya layanan publik yang harus diberikan, saya khawatir pelayanan akan terganggu jika kebijakan ini diterapkan," ujarnya, Sabtu (15/2/2025).

Meski demikian, Edi menyatakan Pemkot Pontianak akan mengikuti jika ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait WFA. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

"Kalau itu menjadi kebijakan pusat, kita akan ikut. Tapi penerapannya nanti lebih ke penyesuaian jam kerja, bukan dengan meliburkan dua hari," jelasnya.

Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu kerja tanpa mengurangi total jam kerja ASN. 

"Yang akan disesuaikan adalah waktu di kantor, bukan pengurangan jam kerja," pungkasnya. (prokopim)