Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sukses mengendalikan angka inflasi di tahun 2024 dengan angka year-on-year (tahun ke tahun) sebesar 1,58 persen. Angka ini turun 0,51 persen dari tahun sebelumnya, di mana angka inflasi year-on-year Kota Pontianak pada tahun 2023 mencapai 2,09 persen. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi menjaga angka inflasi tetap terkendali di Kota Pontianak.

“Kita menggelar evaluasi terkait dengan inflasi Tahun 2024, apa yang sudah kita lakukan bersama terkait pengendalian inflasi di 2024. Dan alhamdulillah dari semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, kami alhamdulillah berhasil dan sukses mengendalikan inflasi di Kota Pontianak,” ucapnya usai memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota, Kamis (9/1/2025).

Kendati demikian, Edi berujar bahwa pihak tetap berupaya fokus menjaga angka inflasi di tahun 2025. Mengingat dalam beberapa bulan ke depan, ada berbagai momentum Hari Raya dan libur panjang. Hari Raya yang dimaksud yaitu Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, Bulan Ramadan, Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Iduladha, serta libur panjang.

“Ini semua berturut-turut. Dimana jarak antar event ini kurang lebih sebulanan saja. Sehingga harus benar-benar disiapkan oleh kita semua,” jelas Edi.

Edi menambahkan, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak menjadi perhatian dan catatan tersendiri. Catatan tersebut memuat beberapa harga komoditas barang kebutuhan yang cenderung naik seperti cabai rawit merah, daging ayam, dan telur ayam. Hal ini menurutnya terjadi karena Kota Pontianak bukan kota produsen barang-barang tersebut. Sehingga perlu adanya peningkatan dan pengawasan kerja sama dan distribusi komoditas tersebut. Agar meminimalisir kelangkaan stok di lapangan.

“Sudah ada evaluasi kerja sama antar daerah. Karena kita sadari Kota Pontianak bukan produsen seperti daging dan telur ayam, jadi yang pertama kita meningkatkan kerja sama antar daerah. Kedua adalah menjamin suplai termasuk distribusi. Kita meminta bantuan TNI dan Polri untuk memberikan keamanan dan kelancaran distribusi. Kita mencoba agar distribusi barang kebutuhan bisa disalurkan dengan baik, sehingga harga barang-barang di Kota Pontianak bisa terkendali. Ketiga adalah tetap melakukan pemantauan, jangan sampai kita lengah dengan adanya kelangkaan komoditas tertentu,” tegasnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Edi mengaku pihaknya akan melakukan berbagai upaya lewat dinas terkait, seperti percepatan belanja pemerintah serta memastikan tidak ada penambahan Angka Pengangguran Terbuka. Untuk itu, di tahun ini banyak program pelatihan, peningkatan kompetensi, dan sejenisnya yang akan dilaksanakan. Sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, pihaknya berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengadakan program Bantuan Pangan, Operasi Pasar Murah, dan sebagainya sehingga kemiskinan dapat berkurang.

“Kita mengupayakan di satu sisi penghasilan masyarakat dapat bertambah, dan di sisi lainnya harga barang-barang kita coba jaga,” tutupnya. ( kominfo/prokopim )

Pemeriksaan Mandiri Kendaraan Operasional di Sekretariat Daerah Kota Pontianak

PONTIANAK – Dalam rangka menjamin keselamatan berkendara, Sekretariat Daerah Kota Pontianak menggelar pemeriksaan kendaraan operasional di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/1/2025). Pemeriksaan kelayakan kendaraan operasional ini menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2024 tentang keselamatan berkendara.

Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kendaraan, kelayakan fisik kendaraan, dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pengendara. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah yang hadir langsung saat pemeriksaan kendaraan operasional, menyampaikan pentingnya pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertib.

"Keselamatan berkendara adalah prioritas utama. Dengan memastikan kendaraan operasional dalam kondisi layak dan pengemudi memiliki dokumen lengkap, kita berharap dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi kerja," ujarnya.

Amirullah juga menegaskan bahwa kendaraan operasional yang tidak memenuhi persyaratan akan segera ditindaklanjuti, baik itu terkait kendaraan yang sudah tidak layak untuk beroperasi atau kelengkapan surat kendaraan.

"Jika ditemukan kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap atau kondisinya tidak layak, kita akan meminta unit terkait untuk segera memperbaiki atau memperbarui dokumen yang diperlukan," tambahnya.

Pemeriksaan ini akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menerapkan budaya keselamatan berkendara di lingkungan kerja. 

"Kita ingin memastikan semua kendaraan operasional yang digunakan benar-benar mendukung keselamatan dan kenyamanan pengendara, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku," tutup Amirullah.

Melalui langkah ini, diharapkan seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Kota Pontianak dapat lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan aman. (prokopim)

PONTIANAK - Guna memastikan pelayanan masyarakat dari sektor keamanan dan ketertiban tetap terpenuhi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melaksanakan pengecekan mandiri kendaraan dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang keselamatan berkendara.

“Jadi Pemkot Pontianak harus memberi contoh dalam keselamatan berkendara, ditunjukkan dari kendaraannya dan pengendaranya, apakah kendaraan sudah lengkap surat-menyurat, kondisi fisik kendaran apakah layak digunakan dan apakah pengendara memiliki izin,” tuturnya usai memimpin pengecekan di Jalan Rahadi Usman, Selasa (7/1/2025).

Selain administrasi, Pemkot Pontianak juga akan melakukan uji kesehatan jasmani dan rohani kepada para driver kendaraan dinas. Amirullah memaparkan, setiap barang dinas wajib mencantumkan penanggungjawab, tidak terkecuali barang dinas berupa kendaraan.

“Selain dianggarkan (fasilitas), kemudian harus ada orang yang bertanggung jawab. SE Wali Kota untuk mengedepankan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan berlaku,” terangnya.

Amirullah menekankan kepada para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, khususnya penanggung jawab kendaraan dinas, agar menggunakan fasilitas dengan fokus dan seksama. Jadikan keselamatan sebagai prioritas setiap aktivitas.

“Tadi kami ingatkan juga untuk pengguna kendaraan agar menggunakan dengan fokus, tenang dan hati-hati,” sebut Sekda.

Dari hasil pantauannya, beberapa kendaraan perlu rehab secara optimal. Artinya, Amirullah menilai, faktor kelayakan menentukan performa pelayanan publik.

“Setelah kita perhatikan dari beberapa kendaraan tersebut, ada kendaraan yang sudah tua namun masih dioperasikan. Itu jadi pertimbangan untuk pembaharuan kendaraan operasional di kemudian hari, tentu saja dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

Kasatpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiyantoro menambahkan, pihaknya melakukan pengecekan mandiri terhadap 19 kendaraan milik Satpol PP termasuk 4 mobil pemadam kebakaran (damkar).

“Satu mobil damkar perlu perbaikan, sisanya mobil patroli. Dari mobil patroli sebagian perlu rehab karena turun mesin. Yang masih layak kita fokuskan untuk wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur, sementara yang perlu perawatan intensif kita fokuskan di wilayah Pontianak Kota,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih menunggu arahan terperinci dari pemerintah pusat. Sementara waktu, Pemkot Pontianak telah menyiapkan anggaran pelaksanaan MBG.

“Tapi nanti kita lihat lagi, apabila dana dari pusat sudah cukup maka anggaran Kota Pontianak kita alihkan. Apabila perlu ditambah maka akan kita tambah,” jelasnya, Selasa (7/1/2025).

MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Edi berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut. Ia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

“Terakhir progres di Kota Pontianak sudah ada jadwal-jadwal pelaksanaannya namun dikoreksi oleh Badan Gizi Nasional, jadi kita mengikuti sembari simultan kita siapkan lokasi,” tuturnya.

Untuk menyuplai kebutuhan program MBG, Pemkot Pontianak lewat dinas terkait juga sudah menghubungi kelompok tani sebagai penunjang bahan makanan. Edi menyebut, pelaksanaan program MBG akan secara serentak se-Kota Pontianak.

“Mungkin di awal akan kita uji coba dulu. Tetapi tetap menunggu arahan teknis yang detail dari (pemerintah) pusat, kita inginnya serentak seluruh sekolah,” ucapnya.

Pemkot Pontianak optimis program MBG mampu mendorong peningkatan sumber daya manusia. Langkah itu juga sebagai upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Edi menyampaikan, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program MBG. Tidak hanya mempersiapkan jadwal dan suplai, segenap hal pendukung seperti operasional sekolah hingga tenaga pelaksana turut menjadi perhatian.

“Kita ingin makanan ini sampai ke tangan anak-anak dalam kondisi terbaik, baik dari segi gizi maupun kebersihan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)