Berita

PONTIANAK – Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Satpol PP serta CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kota Pontianak telah berakhir.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya pengembangan SDM dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang berkelanjutan. Menurutnya, visi Kota Pontianak adalah menjadi kota yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis. Untuk merealisasikan visi tersebut, salah satu misi strategis yang diusung adalah pengembangan sumber daya manusia.

“Kita ingin Pontianak tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Maka dari itu, peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan penguatan karakter menjadi fokus utama kita,” ujarnya usai menutup kegiatan pembekalan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (16/5/2025).

Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan mengapresiasi semangat para peserta dalam mengikuti pelatihan. Menurutnya, peran Satpol PP dan Dinas Perhubungan sangat vital dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di Kota Pontianak.

“Peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para Satpol PP dan anggota Dishub sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bahasan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan semata, namun juga dapat menciptakan proses pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif antara peserta dengan narasumber, serta antar sesama peserta.

“Melalui dialog dan diskusi yang harmonis, hasil peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat diterapkan langsung di tempat tugas masing-masing,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para panitia atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, dan berharap semua pihak dapat bersinergi demi suksesnya program ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik dengan baik. (prokopim)

Tujuh Rumah Ludes Terbakar di Tanjung Baladewa 

PONTIANAK - Musibah kebakaran di permukiman padat penduduk di Tanjung Baladewa Kampung Beting Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur menyisakan puing-puing bangunan. Sekira lewat pukul 12.00 WIB, kejadian bermula dari sebuah rumah milik warga tepatnya dari lantai atas, kemudian api merembet hingga ke rumah-rumah sekitar. Sebanyak tujuh rumah hangus dilahap si jago merah. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, turun langsung menuju ke lokasi sekira pukul 15.15 WIB menumpang speed menyeberangi sungai. Di lokasi kebakaran, Edi meninjau kondisi korban dan memberikan instruksi penanganan cepat kepada perangkat daerah terkait.

“Ini korbannya ada tujuh rumah yang habis terbakar, dan lebih dari tujuh kepala keluarga terdampak. Satu rumah bisa dihuni tiga sampai empat kepala keluarga. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (16/5/2025).

Berbagai instansi terkait dikerahkan untuk menyiapkan bantuan darurat. Dinas Sosial menyediakan bahan makanan pokok, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menurunkan bantuan berupa selimut, kompor, dan peralatan dapur. Palang Merah Indonesia (PMI) juga turut menyalurkan bantuan pakaian dan perlengkapan harian.

Saat ini para korban sementara menumpang di rumah keluarga dan tetangga terdekat. Pemerintah Kota Pontianak sedang melakukan pendataan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk bantuan perbaikan rumah.

“Kita akan lihat dulu tingkat kerusakan rumahnya. Kalau memang perlu, nanti kita bantu untuk bantuan bedah rumah,” katanya.

Wali Kota Edi Kamtono juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas ekstrem yang melanda Kota Pontianak.

“Cuaca sekarang memang semakin panas. Saya imbau masyarakat untuk rutin mengecek instalasi listrik dan tidak membakar sembarangan, karena bisa memicu kebakaran,” terangnya.

Pemerintah Kota Pontianak juga mengajak masyarakat dan organisasi sosial untuk turut bergotong royong membantu meringankan beban para korban, baik melalui donasi maupun dukungan moril.

Salah satu korban, Syarifah Fardiana yang tinggal bersama anak, cucu, dan keluarganya, menceritakan detik-detik kebakaran yang meluluhlantakkan rumah dan harta bendanya. Saat kejadian, ia sedang menimang cucunya di dalam rumah.

“Api datang dari atas, dari rumah tetangga. Saya tengah menggendong cucu, anak saya masih tidur di atas. Saya langsung panik, cuma bisa selamatkan anak dan cucu. Barang tak bisa diselamatkan, api sudah besar sekali,” tuturnya dengan suara bergetar.

Syarifah Fardiana yang keseharian berjualan jajanan sosis, mengaku tidak sempat mengambil barang berharga, termasuk uang simpanan dan perlengkapan dagangannya. Ia hanya berhasil menyelamatkan diri dan keluarga. Ia kehilangan seluruh perlengkapan usaha dagangnya seperti gerobak, pembakar, dan bahan makanan. Bahkan, uang hasil pinjaman dari lembaga keuangan untuk modal usaha yang baru ia terima, ludes tak bersisa.

“Duit saya tinggal 500 rupiah  di tangan ini. Jualan habis, baju anak-anak habis, tempat tidur, semuanya habis. Saya baru dapat pinjaman untuk modal usaha hampir 5 juta, itu pun ikut terbakar,” ucapnya lirih.

Suami Syarifah Fardiana, Sayuti Arani, dan keluarga besar yang terdiri dari delapan orang termasuk anak dan menantu, juga turut kehilangan tempat tinggal. Rumah yang selama ini mereka tempati kini hanya menyisakan puing-puing hangus.

“Untung anak saya yang sedang tidur bisa diselamatkan. Kalau terlambat sedikit saja, bisa lain ceritanya,” ungkapnya.

Kini, para korban termasuk keluarga Syarifah Fardiana terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah dan dermawan untuk bisa memulai kembali kehidupan yang baru. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Ahmad Sudiantoro, kembali mengingatkan masyarakat agar tidak bermain layangan karena membahayakan bagi pengguna jalan akibat terkena benang layangan.

Bagi warga yang tertangkap bermain layangan, akan dikenai denda sebesar Rp500 ribu. Jika tidak membayar denda, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pelanggar terancam diblokir.

“Denda Rp500 ribu. Konsekuensinya, kami sudah bekerja sama (MoU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KTP-nya bisa kami blokir. Jika sudah diblokir, maka untuk urusan dengan bank dan asuransi tidak akan bisa dilakukan,” tegas Ahmad Sudiantoro, yang akrab disapa Toro, Jumat (16/5/2025).

Toro juga mengimbau ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat agar aktif mengingatkan warganya untuk tidak bermain layangan di lingkungan masing-masing, karena dapat membahayakan pengguna jalan.

“Mohon partisipasi Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan warga di sekitar. Satpol PP tetap akan menindaklanjuti laporan dari RT. Dalam sehari, kadang ada lima hingga sepuluh laporan. Kami prioritaskan wilayah barat dan pusat kota karena layangan yang putus biasanya terbawa angin ke selatan, timur, dan utara,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain layangan sembarangan.

“Saya mengimbau para orang tua agar menjaga anak-anaknya dan tidak melepas mereka bermain layangan,” tambahnya.

Satpol PP Kota Pontianak rutin melakukan penertiban terhadap pemain layangan dan gulungan layangan di sejumlah titik. Toro menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“Satpol PP Kota Pontianak secara rutin melakukan penertiban dan pemantauan. Kami akan terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengimbau seluruh sekolah di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menyelenggarakan acara perpisahan secara sederhana. Imbauan ini bertujuan menghindari beban finansial berlebih bagi orang tua siswa.

"Perpisahan sekolah sebaiknya dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan kegiatan simbolis, seperti upacara. Tidak perlu diadakan di hotel atau tempat mewah yang memerlukan biaya besar, karena tidak semua orang tua mampu," ujar Edi, Jumat (16/5/2025).

Ia menambahkan, meskipun imbauan ini bersifat sukarela, jika terdapat laporan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi.

"Jika ada laporan atau aduan terkait pelanggaran imbauan ini, kami akan memberikan sanksi sesuai ketentuan," tegasnya.

Imbauan ini sejalan dengan komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 misalnya, Edi menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang harus dipenuhi.

“Pemkot Pontianak tengah membenahi infrastruktur pendidikan, termasuk penambahan unit sekolah dan ruang kelas baru, serta mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Dengan mengimbau penyelenggaraan perpisahan sekolah secara sederhana, Pemkot Pontianak berharap dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan kepada siswa, serta meringankan beban orang tua. Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter generasi muda.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” pungkasnya. (kominfo)