Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyerahkan bantuan berupa benih, pakan dan obat-obatan ikan kepada lima kelompok pembudidaya di Kota Pontianak. Penyerahan berlangsung di Gang H Hasan, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (18/9/2025).

Bantuan yang diberikan meliputi 10 ribu ekor benih ikan nila, 10 zak pakan ikan dan lima paket obat-obatan. Kelompok penerima berasal dari tiga kecamatan, yakni Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara.

Bahasan menuturkan, bantuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kota terhadap para pembudidaya ikan. Menurutnya, sektor perikanan budidaya perlu terus ditumbuhkan agar mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui bantuan ini, kami berharap kelompok pembudidaya bisa lebih produktif. Hasilnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ikan masyarakat, sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menerangkan bahwa program bantuan tersebut dirancang untuk menjangkau pembudidaya skala kecil agar mereka dapat berkembang.

“Dengan adanya bantuan benih, pakan, dan obat-obatan ini, para pembudidaya tidak lagi terbebani biaya awal yang besar. Kami juga akan terus melakukan pendampingan agar budidaya ikan dapat berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendorong agar kelompok penerima bisa saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kualitas produksi. 

“Harapan kami, ke depan Pontianak bisa lebih mandiri dalam penyediaan ikan konsumsi,” tutup Yamin. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai dari tanggal 1 Agustus–31 Oktober.

Menurutnya, partisipasi ASN menjadi kunci keberhasilan survei dalam menggambarkan tingkat integritas birokrasi.

Amirullah mengatakan, SPI bukan sekadar instrumen pengukuran, melainkan sarana penting untuk membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

“Kami ingin seluruh ASN terlibat aktif mengisi survei dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Data yang terkumpul akan memberi gambaran nyata tentang kondisi organisasi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ucapnya, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan ASN dalam SPI akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya pencegahan korupsi. Survei ini menjadi cermin integritas yang memotret persepsi, pengalaman, dan potensi kerawanan di setiap unit kerja.

“Semakin banyak ASN yang berpartisipasi, semakin kuat pula fondasi kita dalam membangun pemerintahan yang akuntabel,” lanjutnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kepercayaan publik. Keikutsertaan ASN diharapkan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih. 

“Integritas aparatur adalah modal utama kita dalam meraih kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh ASN segera memberikan jawaban ketika menerima pesan melalui WhatsApp mengisi SPI yang telah disediakan dan tidak menunda.

Amirullah menyampaikan, langkah kecil seperti mengisi survei dengan benar akan memberi dampak besar bagi upaya reformasi birokrasi di Kota Pontianak.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulida, menegaskan SPI menjadi instrumen strategis dalam mengidentifikasi area rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan penguatan integritas.

“SPI membantu kita melihat secara jelas titik mana yang harus diperbaiki. Dari sana, langkah pencegahan bisa dirancang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menuturkan, rekomendasi KPK dari hasil SPI tidak boleh berhenti pada laporan semata. Pemkot Pontianak berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah nyata perbaikan birokrasi.

“Kami mendorong seluruh jajaran ASN mengisi survei secara objektif. Kejujuran dalam menjawab pertanyaan akan menentukan kualitas data dan keberhasilan perbaikan tata kelola,” ujar Yaya.

Dengan SPI, kata Yaya, Pemkot Pontianak ingin memperkuat kepercayaan publik melalui birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Partisipasi ASN dalam survei ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (kominfo)

Amirullah Dorong Inovasi ASN Berkelanjutan

PONTIANAK - Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 resmi dimulai, Kamis (18/9/2025). Ajang tahunan ini merupakan ruang apresiasi terhadap inovasi ASN dan unit kerja. Selain itu, juga upaya dalam membuat iklim inovasi yang baik, dan reformasi birokrasi di Pemkot Pontianak.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya menjaga semangat inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia mengingatkan bahwa predikat Kota Sangat Inovatif yang diraih pada 2024 dari Kementerian Dalam Negeri bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah besar yang harus terus ditingkatkan.

“Inovasi yang dihasilkan ASN adalah milik bersama perangkat daerah. Karena itu, pimpinan wajib memberi dukungan penuh, baik dari sisi legalitas, penganggaran, maupun pengawalan implementasi,” kata Amirullah dalam pembukaan Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, ide-ide brilian tidak boleh berhenti di meja kerja atau hanya menjadi laporan. Inovasi harus hidup, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Amirullah juga menyinggung kewajiban ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk membuat aksi perubahan. Ia menilai jika seluruh aksi perubahan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada banyak inovasi lahir di Pemerintah Kota Pontianak.

“Namun kita harus jujur, sering kali tugas itu hanya dianggap formalitas. Mulai hari ini mari kita ubah cara pandang. Aksi perubahan tidak boleh berhenti di laporan akhir diklat, melainkan harus dilanjutkan dan dikembangkan menjadi inovasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur. Cara kerja baru dan layanan publik yang lebih baik harus diwujudkan melalui inovasi, termasuk dengan membuka ruang kolaborasi bersama akademisi, komunitas, hingga dunia usaha.

Lebih lanjut, Amirullah menyebut kompetisi inovasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak merupakan wadah apresiasi bagi karya ASN dan perangkat daerah. Karya-karya terbaik diharapkan bisa dipelajari serta direplikasi di unit kerja lain.

Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 terbuka untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Pontianak.  

Ada tiga bentuk inovasi yang dikompetisikan, yakni inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan, inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Kompetisi ini pun terbagi menjadi dua kelompok inovasi. Pertama kelompok Perangkat Daerah, Kecamatan dan BUMD. Kedua, kelompok UPT Dinas, UPT Puskesmas dan Kelurahan.

Dalam kesempatan itu, ia menitipkan dua pesan penting kepada peserta kompetisi. Pertama, fokus pada manfaat warga dengan mengukur keberhasilan inovasi dari kemudahan dan ketepatan layanan publik. Kedua, menjaga keberlanjutan inovasi meski terjadi mutasi pegawai, dengan menyiapkan tim, SOP, dan pembiayaan yang jelas.

“Mari kita jadikan Pontianak sebagai kota yang tidak hanya mempertahankan predikat Sangat Inovatif, tetapi juga semakin adaptif, kreatif, dan inovatif dalam praktiknya. Dengan kerja bersama, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari setiap langkah inovasi,” pungkas Amirullah. (Sumber : bapperida.pontianak)