Berita

Pontianak Tuan Rumah HUT ke-66 IAI

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan peran arsitek sangat penting dalam pembangunan perkotaan, khususnya menghadapi tantangan kondisi geografis dan lingkungan Kota Pontianak yang rawan genangan. Menurutnya, kehadiran para arsitek diharapkan mampu melahirkan desain dan perencanaan kota yang lebih adaptif, berkelanjutan serta ramah lingkungan.

“Pontianak berdiri di persimpangan Sungai Kapuas dengan topografi datar yang rentan tergenang air. Maka dari itu, arsitek memiliki peran strategis untuk merancang tata kota yang sesuai dengan karakter wilayah, sekaligus menciptakan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan,” ujarnya saat menghadiri perayaan HUT ke-66 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di halaman waterfront Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak, Rabu (17/9/2025) malam.

Edi mengaku dirinya memiliki kedekatan khusus dengan profesi arsitek karena pernah menjadi Ketua IAI Kalimantan Barat periode 1994–2000, sebelum kemudian terjun ke birokrasi.

“Saya senang bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan arsitek dari seluruh Indonesia. Semoga kebersamaan ini dapat mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, khususnya Kota Pontianak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum IAI Georgius Budi Yulianto menyoroti tantangan jumlah arsitek di Indonesia yang masih jauh dari ideal. Dari total 29 ribu anggota IAI, hanya sekitar 7 ribu yang terdaftar resmi. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, perbandingan arsitek dan populasi masih 1 berbanding 41 ribu.

“Meski begitu, IAI tetap berkomitmen mendukung pembangunan dan selalu berada di belakang pemerintah,” tegasnya.

Perayaan HUT ke-66 IAI di Pontianak berlangsung meriah dengan kehadiran delegasi dari berbagai daerah, bahkan perwakilan arsitek dari Sarawak, Malaysia. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi arsitek dengan pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan beradab. (prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 300 orang ditargetkan mendonorkan darahnya pada peringatan HUT ke-80 PMI di PMI Kota Pontianak, Rabu (17/9/2025). Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi yang membutuhkan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam mendonorkan darah. Menurutnya, kebutuhan darah di Kota Pontianak masih cukup tinggi, rata-rata mencapai 200 kantong per hari. Namun, ketersediaan darah di PMI baru sekitar 80 kantong per hari. Kekurangannya selama ini dipenuhi dari donor keluarga pasien.

“Beberapa golongan darah seperti AB, B, dan rhesus negatif cukup sulit diperoleh. Karena itu, kita berharap semakin banyak masyarakat yang peduli untuk mendonorkan darahnya,” ujarnya.

Edi bilang, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan untuk operasi atau perawatan darurat, tetapi juga sangat penting bagi penderita thalassemia yang memerlukan transfusi secara rutin.

Melalui momentum HUT PMI, ia berharap kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah semakin meningkat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kemanusiaan. Semoga semakin banyak warga Kota Pontianak yang tergerak untuk mendonorkan darahnya demi membantu sesama,” tutur Edi.

Acara HUT PMI ke-80 tahun ini juga diisi dengan kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga komunitas pendonor darah. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengembangkan kawasan Rumah Budaya yang ada di Kampung Caping Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Pengembangan Rumah Budaya Kampung Caping ini diharapkan tidak hanya memperkaya ruang interaksi sosial masyarakat, tetapi juga menjadi ikon baru wisata budaya yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bilang, selain memperkuat identitas budaya, pengembangan kawasan ini juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik pariwisata. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya disuguhi panorama Sungai Kapuas, tetapi juga dapat menikmati pengalaman budaya secara langsung. 

“Kalau ditata dengan baik, Rumah Budaya Kampung Caping bisa menjadi destinasi unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar,” katanya saat meninjau lokasi Rumah Budaya, Selasa (16/9/2025).

Ia turun meninjau langsung kondisi lahan sekitar Rumah Budaya yang akan ditata ulang sebagai kawasan budaya sekaligus ruang terbuka hijau di tepi Sungai Kapuas. Lahan kosong di sekitar rumah budaya tersebut akan dirapikan agar lebih representatif sebagai destinasi budaya dan wisata. 

“Kita akan tata ulang, diuruk, dan ditata rapi. Lokasi ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budaya masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Rumah Budaya Kampung Caping berpotensi menjadi pusat aktivitas seni dan budaya, mulai dari pertunjukan kesenian tradisional, pameran kerajinan, hingga kegiatan komunitas kreatif. Hal ini diharapkan dapat melestarikan kearifan lokal sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan seni budaya Pontianak.

Di sisi lain, dermaga yang berada di kawasan tersebut juga akan ditata agar lebih layak digunakan sebagai tempat bersandar kapal wisata. 

“Dermaganya sudah ada, tinggal dirapikan. Dengan begitu, kapal wisata bisa bersandar di sini sehingga pengunjung dapat langsung melihat rumah budaya,” pungkasnya. 

Rumah budaya dengan arsitektur khas bangunan Melayu ini berada di tepian Sungai Kapuas. Untuk menuju ke Rumah Budaya, bisa melewati Gang H Salmah di Jalan Imam Bonjol. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan swasta wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengharuskan pekerja penerima upah mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemberi kerja. Hal itu diungkapkannya usai membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus yayasan pendidikan dan kepala sekolah swasta se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (15/9/2025).

“Sosialisasi ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan para guru dan tenaga penerima upah, baik di yayasan pendidikan maupun perusahaan, tercakup sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu perintah undang-undang yang harus kita kawal,” ungkapnya.

Bahasan menambahkan, pembayaran iuran BPJS menjadi kewajiban pemberi kerja. Untuk guru dan karyawan sekolah swasta, beban iuran ditanggung oleh pihak yayasan atau lembaga pendidikan swasta. 

“Kalau perusahaan maka itu dari perusahaan, kalau yayasan dari yayasan. Pemerintah daerah tidak bisa melangkahi undang-undang, kecuali ada aturan baru dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemerintah kota akan terus mengawal agar tidak ada tenaga pendidik swasta yang terabaikan dari program perlindungan jaminan sosial. 

“Kita pastikan semua guru swasta terlindungi. Jangan sampai ada lagi kasus guru yang tidak bisa menerima bantuan atau perlindungan karena belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Julianto Sari Maruli Tua Marpaung, mengatakan, pihaknya terus mendorong kepesertaan di sektor pendidikan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Dari lima program itu, ada tiga yang pasti dialami semua orang, yaitu kematian, hari tua, dan pensiun. Sedangkan kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan sifatnya tidak pasti, tapi berpotensi menimbulkan beban besar jika terjadi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seorang peserta magang yang baru dua minggu terdaftar mengalami kecelakaan kerja dan dirawat intensif di ICU dengan biaya Rp127 juta. 

“Seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, bisa jadi beban besar bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Julianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Ismail, menjelaskan bahwa tenaga pendidik di sekolah swasta merupakan pekerja penerima upah yang memiliki risiko sosial maupun ekonomi, sama seperti pekerja di sektor lain. 

“Kalau ASN sudah otomatis terlindungi aturan kepegawaian, guru swasta ini tidak. Karena itu, yayasan wajib mendaftarkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” tukasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pontianak bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh yayasan pendidikan swasta segera memastikan tenaga pendidik dan kependidikan mereka terlindungi dalam program jaminan sosial. (prokopim)