Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Penyelia Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (17/9/2026), di Aula Kantor Bank Indonesia Lama. Kegiatan ini diikuti 41 peserta dari enam kecamatan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan pelatihan tersebut mencakup dua kelompok peserta, yakni pelaku UMKM dan penyelia halal. Dari total peserta, sebanyak 33 orang difasilitasi oleh Pemkot Pontianak, sedangkan delapan lainnya mengikuti secara mandiri melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Produk halal itu adalah satu jaminan kenyamanan bagi konsumen. Jadi, bukan hanya kemasan yang bagus, rasa, dan harga, tetapi kehalalan juga penting,” ujar Ibrahim pasca membuka kegiatan.

Menurut Ibrahim, jaminan halal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Untuk itu, Pemkot Pontianak turut mengupayakan pengembangan kawasan kuliner halal di sejumlah lokasi.

“Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Kota Pontianak nantinya,” ungkapnya.

Ibrahim menambahkan, perkembangan UMKM yang terus tumbuh membuat fasilitasi sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah kota akan terus memantau perkembangan pelaku usaha dan mengadakan program serupa agar UMKM pemula juga mendapatkan kesempatan memperoleh pendampingan.

“UMKM terus bertumbuh dan berkembang. Jadi, yang baru tumbuh atau pemula juga bisa merasakan hal yang sama, yaitu dibantu pemerintah kota untuk memfasilitasi dan menjamin proses kehalalan produk mereka,” katanya.

Ibrahim mengatakan, pemerintah kota turut membantu pembiayaan proses sertifikasi halal bagi masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan dari sisi ekonomi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan pemahaman mengenai jaminan produk halal serta berbagai fasilitas yang kami berikan kepada pelaku usaha,” tutupnya. (kominfo)

Dua Lokasi Karhutla Diperiksa

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pembakaran lahan dilarang di wilayah Kota Pontianak. Larangan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Larangan Pembakaran Lahan. Kemudian kembali ditegaskan melalui Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

Edi mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dilakukan ketika api muncul. Selain pemadaman dan pencegahan, setiap kejadian perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, pemilik atau pihak yang menguasai lahan, hingga kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

“Kalau ada kesengajaan membakar lahan, tentu akan diproses sesuai ketentuan. Lahannya juga dapat kita segel. Ini harus menjadi peringatan supaya pemilik lahan ikut bertanggung jawab menjaga lahannya,” ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Menurut Edi, aturan tersebut penting agar pemilik lahan tidak membiarkan bidang tanahnya tanpa pengawasan, terutama pada musim kemarau ketika lahan gambut sangat rentan terbakar. Karena itu, ia mendukung langkah Polresta Pontianak bersama Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk menelusuri status dan kepemilikan lahan yang terbakar. Identifikasi tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, Polresta Pontianak tengah mendalami dua lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah ditangani melalui laporan polisi selama Agustus 2026. Kedua lokasi tersebut berada di Kecamatan Pontianak Utara, masing-masing di Jalan Sungai Selamat Dalam, Kelurahan Siantan Hilir, serta Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Siantan Hulu. 

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, penegakan hukum menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah hukum Polresta Pontianak. Setiap kejadian yang ditemukan akan didalami untuk mengetahui penyebab maupun kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

Berdasarkan data Polresta Pontianak, kebakaran di Jalan Sungai Selamat Dalam terjadi pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare dan hingga kini masih dalam penyelidikan. Lokasi kedua berada di Jalan Kebangkitan Nasional, kebakaran terjadi pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB dengan luas lahan yang terbakar sekitar satu hektare. Perkara tersebut juga masih dalam tahap penyelidikan. 

Selain dua laporan polisi tersebut, Polresta Pontianak juga mencatat empat laporan informasi mengenai kejadian karhutla di sejumlah wilayah lain. Lokasinya meliputi Jalan Parit Demang Dalam dengan luas terbakar sekitar dua hektare, Jalan Sepakat 2 seluas sekitar dua hektare, Jalan Perdana Ujung seluas sekitar satu hektare, serta Jalan Karya Usaha, Batu Layang, dengan luas sekitar enam hektare. Seluruhnya masih dalam penyelidikan. 

"Kendalanya terkait penetapan siapa pemilik lahan tersebut. Jadi kami lagi mencari dan ini terus koordinasikan dengan BPN dan ini masih dalam rangka penyelidikan," katanya.

Dalam penanganan karhutla, Polresta juga melakukan patroli, sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait, pembagian air bersih, patroli depot air isi ulang hingga pembagian masker. Selain itu, enam titik sumur bor telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air dalam penanganan kebakaran lahan. Titik tersebut tersebar di Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Utara. 

"Warga dapat melaporkan apabila melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti petugas," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Puji Lestari, mengatakan pihaknya telah menerima data awal lahan terbakar dari kepolisian dalam beberapa pekan terakhir untuk membantu mempercepat identifikasi subjek dan objek lahan yang terbakar. Data tersebut kemudian ditumpangsusunkan dengan peta pendaftaran yang dimiliki Kantor Pertanahan. Dari proses itu, petugas dapat menelusuri status bidang tanah sekaligus mengidentifikasi pemegang haknya.

“Dari situ bisa kita telusuri data subjek maupun objek dari lahan tersebut,” jelasnya.

Data-data dari polisi sudah diteliti secara administratif dan sebagian memerlukan pemeriksaan langsung di lapangan.

“Hari ini petugas kami sudah ke lapangan bersama pihak Polres untuk memeriksa lahan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan koordinasi awal, sejumlah lokasi berada di kawasan Siantan dan berupa tanah kosong. Pada beberapa bidang, tidak ditemukan orang yang tinggal maupun menjaga lahan tersebut, sehingga identifikasi pemilik memerlukan pencocokan dengan data pertanahan.

“Kami menjadi salah satu anggota dalam Satgas. Kami membantu percepatan tumpang susun data awal dan identifikasi subjek maupun objeknya,” katanya.

Ke depan, pihaknya juga akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah. Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak hanya memberikan hak, tetapi juga diikuti kewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan. Mereka yang tidak menjaga atau terindikasi lahannya ditelantarkan, bahkan bisa disanksi. Penanganannya harus melihat jenis hak dan kondisi masing-masing bidang tanah. Karena itu, hasil pemeriksaan lapangan dan verifikasi status pertanahan menjadi bagian penting sebelum langkah lebih lanjut dilakukan.

“Semua harus dilihat berdasarkan jenis haknya dan hasil pemeriksaannya. Karena itu identifikasi subjek dan objek ini yang sekarang kita percepat,” pungkasnya. (prokopim)

Pemkot Dorong Inovasi Berdampak

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memulai rangkaian Kompetisi Inovasi Pontianak (KOPi) Tahun 2026 melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyusunan Proposal, di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal untuk mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya unggul dalam kompetisi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pemerintah daerah saat ini dituntut tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi mampu bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan adaptif terhadap persoalan masyarakat. Untuk sementara kompetisi tersebut dikhususkan untuk ASN di Kota Pontianak.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan,” ujarnya ketika membuka kegiatan bimtek dan sosialisasi. 

Menurut Amirullah, inovasi tidak selalu harus berbentuk program besar atau membutuhkan anggaran tinggi. Inovasi dapat dimulai dari cara sederhana dalam memperbaiki pelayanan maupun menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Inovasi bisa dimulai dari bagaimana kita menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat maupun meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan,” katanya.

Pada pelaksanaan KOPi 2026, terdapat perubahan dalam pengelolaannya. Jika sebelumnya kompetisi berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak, tahun ini pelaksanaannya berada di Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kota Pontianak.

Amirullah menilai perubahan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah. Dengan demikian, KOPi tidak hanya berhenti pada kompetisi dan pemberian penghargaan.

Ia berharap peserta Bimtek dapat memahami penyusunan proposal secara lebih baik dan tidak sekadar mengejar pemenuhan persyaratan administrasi kompetisi. Inovasi yang baik harus mampu terus dikembangkan dan, jika memungkinkan, direplikasi oleh perangkat daerah atau wilayah lainnya.

“Jangan sampai setelah kompetisi selesai, inovasinya kemudian berhenti,” katanya.

Amirullah juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan KOPi 2026 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan.

“Bukan sekadar berlomba untuk menjadi juara, tetapi berlomba untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap rangkaian KOPi tahun ini menghasilkan proposal inovasi yang tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan dan persoalan yang nyata.

“Saya berharap lahir proposal-proposal inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Kota Pontianak,” ujarnya.

Kepada seluruh peserta, Amirullah meminta agar kegiatan Bimtek dan Sosialisasi dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, dan menggali sebanyak mungkin pengetahuan dari para narasumber.

“Semoga melalui KOPi Tahun 2026 kita semakin banyak menemukan inovasi unggulan yang membawa perubahan nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong penanganan air baku Kota Pontianak menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, persoalan air baku tawar membutuhkan langkah jangka panjang, mulai dari optimalisasi Waduk Penepat, perpanjangan jaringan pipa hingga perlindungan kualitas Sungai Kapuas.

Terlebih, pengelolaan air baku pada wilayah Sungai Kapuas memiliki keterkaitan kuat dengan kewenangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pemerintah pusat bertugas mengelola sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional serta menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk kebutuhan pokok masyarakat pada wilayah tersebut. Wilayah Sungai Kapuas sendiri dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemkot Pontianak berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin diperkuat, terutama untuk menjamin ketersediaan air baku saat musim kemarau panjang dan intrusi air laut terjadi.

“Kita berharap ke depan ada koordinasi untuk membicarakan masalah air baku, khususnya air baku tawar. Misalnya optimalisasi Penepat, termasuk bersama BWSK memperpanjang pipa sampai ke Biung,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, sumber air di Biung berjarak sekitar tujuh kilometer dari Waduk Penepat dan masih memiliki kadar garam yang relatif rendah. Lokasi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu alternatif sumber air baku ketika intrusi air laut masuk semakin jauh ke Sungai Kapuas.

Edi juga mendorong agar solusi jangka panjang seperti pembangunan bendung karet di sekitar Sungai Penepat dapat dikaji. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu menghambat masuknya air laut saat kemarau.

“Ke depan perlu dipikirkan bendung karet di sungai-sungai Penepat. Jadi ketika musim seperti sekarang, air laut tidak mudah masuk ke sana,” jelasnya.

Karena itu, Edi berharap dukungan APBN dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sumber air baku di Penepat dan kawasan sekitarnya. Menurutnya, kemampuan fiskal pemerintah kota terbatas untuk membiayai sendiri investasi berskala besar tersebut. Terlebih saat ini pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk program prioritas nasional.

“Kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu kita berharap provinsi dan terutama pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran APBN untuk pembenahan di Penepat,” ujarnya.

Selain persoalan kuantitas, Edi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas Sungai Kapuas. Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat menangani sendiri kondisi daerah aliran sungai karena wilayahnya melintasi sejumlah kabupaten.

“Ini tidak mungkin kota menangani sendiri persoalan di hulunya, karena Sungai Kapuas melintasi banyak daerah. Harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menambahkan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama ini juga membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemungutan pajak tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai yang dibayarkan rata-rata mencapai sekitar Rp2,5 miliar per tahun. Karena itu, ia berharap perhatian terhadap kualitas sumber air permukaan juga menjadi bagian dari pengelolaan bersama.

“Kita tidak menggunakan air permukaan secara gratis. Setiap tahun rata-rata sekitar Rp2,5 miliar kita bayarkan. Karena itu kualitas sumber air juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Edi menilai persoalan Sungai Kapuas tidak hanya muncul ketika kadar garam meningkat. Kondisi daerah aliran sungai, sedimentasi, aktivitas perkebunan hingga potensi pencemaran juga perlu mendapat perhatian untuk menjaga Sungai Kapuas sebagai sumber air baku dalam jangka panjang.

“Sungai Kapuas ini panjangnya lebih dari seribu kilometer. Kalau daerah aliran sungainya tidak dijaga, kita tidak tahu bagaimana dampak ekologinya ke depan,” ujarnya.

Ia menyebut, kebutuhan penguatan sumber air baku Pontianak telah berulang kali disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan. Namun menurutnya, persoalan tersebut perlu ditempatkan sebagai kebutuhan strategis jangka panjang, tidak hanya dibicarakan ketika kemarau terjadi.

“Selalu kita sampaikan dalam Musrenbang. Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat untuk hari ini. Tapi sebagai birokrat, perencanaan jangka panjang, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (prokopim)