,
menampilkan: hasil
Diskumdag Tertibkan Luasan Kios dan Los Pedagang di Pasar Flamboyan
PONTIANAK – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak melakukan penertiban luasan kios dan los pedagang di Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (15/9/2026). Penertiban menyasar penggunaan badan jalan yang melebihi ketentuan, khususnya pada jalur utama blok AB, BC, dan CD.
Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan pasar sebagai akses lalu lintas bagi pedagang dan konsumen. Selama ini, sejumlah pedagang menambah luasan tempat berjualan hingga mengambil bagian jalan yang seharusnya menjadi akses umum.
“Untuk kios itu maksimal penambahannya 60 sentimeter di depannya. Kemudian untuk los, 30 sentimeter,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, penertiban dilakukan demi memberikan kenyamanan bagi konsumen dan pengunjung pasar. Ia menyebut sosialisasi mengenai ketentuan tersebut telah dilakukan sebelumnya melalui pemberitahuan, poster, banner, serta penyampaian langsung saat petugas melakukan pengecekan harga maupun penagihan sewa.
Ibrahim menambahkan, respons pedagang terhadap penertiban cukup baik. Sebagian pedagang bahkan telah lebih dahulu mengemasi barang dagangan yang menggunakan area di luar ketentuan. Selanjutnya, Diskumdag akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketertiban tetap diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.
“Kita harus melakukan pemantauan terus. Kita juga menginformasikan kepada teman-teman pelaku usaha untuk menjaga lingkungan, karena kenyamanan konsumen dan pengunjung itu juga prioritas utama,” katanya.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Flamboyan Pontianak, Suryanto, mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah dalam penertiban tersebut. Menurutnya, penggunaan jalan secara berlebihan tidak hanya menyulitkan konsumen, tetapi juga berdampak pada pedagang lain yang berjualan di bagian belakang pasar.
“Kami berkolaborasi dengan pemerintah untuk menertibkan pedagang-pedagang yang terlalu banyak mengambil tempat jalan umum, sehingga menyulitkan pembeli atau konsumen untuk lewat,” ungkap Suryanto.
Ia berharap seluruh pedagang memahami bahwa akses jalan yang tertib akan memberikan manfaat bagi semua pedagang. Dengan akses yang lebih mudah, konsumen diharapkan dapat menjangkau kios dan los yang berada di bagian belakang pasar.
“Kita maunya semuanya terjangkau oleh pembeli, sehingga semuanya bisa berjualan dengan baik. Kita minta kepada pedagang untuk menyadari bahwa kegiatan hari ini, itulah yang akan kita pakai selamanya,” ujarnya.
Suryanto menambahkan, pihaknya akan melanjutkan kolaborasi bersama Diskumdag dan Satpol PP dalam pengawasan setelah penertiban. Ia mengajak pedagang untuk menempatkan barang dagangan sesuai porsinya agar tidak mengganggu aktivitas pedagang maupun konsumen lainnya.
“Harapan kami, pembiasaan untuk tertib ini berlanjut sampai seterusnya kita berjualan,” pungkasnya. (kominfo)
RT dan RW Jadi Mitra Strategis Pemerintah
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kehidupan sosial, menyampaikan aspirasi, serta memastikan pelayanan pemerintah menjangkau seluruh warga. Pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang peduli, saling menghargai, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Di tengah masyarakat yang semakin dinamis, berbagai perbedaan perlu dikelola melalui komunikasi, musyawarah, dan semangat kebersamaan.
“RT dan RW tidak hanya menjalankan fungsi administrasi. Mereka menjadi penggerak gotong royong, menjaga kerukunan, sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya dalam peningkatan kapasitas RT/RW di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (15/9/2026).
Menurut Amirullah, RT dan RW sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Karena kedekatan tersebut, pengurus RT dan RW biasanya menjadi pihak yang paling cepat mengetahui persoalan warga, memahami kondisi lingkungan, serta mampu menggerakkan masyarakat ketika diperlukan.
Peran tersebut juga penting dalam proses pembangunan. RT dan RW menjadi bagian dari penyampaian aspirasi melalui pra-Musrenbang hingga Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Melalui mekanisme itu, kebutuhan masyarakat dapat diteruskan secara berjenjang kepada pemerintah.
Selain itu, Amirullah meminta RT dan RW berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap berbagai persoalan di lingkungan. Permasalahan sosial, konflik antarwarga maupun kondisi warga yang membutuhkan bantuan diharapkan dapat diketahui sejak awal sehingga bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“RT dan RW yang paling tahu kondisi warganya. Kalau ada persoalan, bisa segera disampaikan secara berjenjang. Dengan begitu, kita bisa melokalisasi dan menyelesaikan masalah sejak awal,” katanya.
Amirullah menekankan prinsip bahwa tidak boleh ada satu pun warga yang terlewat dari perhatian pemerintah. Ia meminta RT dan RW aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan pendampingan, seperti keluarga dengan anak stunting, warga dengan masalah gizi, anak putus sekolah maupun kondisi sosial lainnya.
“Tidak boleh ada warga yang terlewat. RT dan RW harus benar-benar mengenal kondisi masyarakatnya, karena dari sanalah pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (prokopim)
Dorong Festival Tundang Pelajar Jadi Agenda Tahunan
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong penyelenggaraan Festival Tundang, Pantun dan Gendang tingkat pelajar yang digelar di MAN 1 Kota Pontianak menjadi agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda.
Bahasan mengatakan, Tundang merupakan salah satu khazanah budaya Pontianak yang harus terus dijaga agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, ia mendukung agar festival serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Tundang adalah budaya leluhur yang wajib terus kita lestarikan,” ujarnya ketika membuka Festival Tundang Pelajar (FTP) Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai, pelibatan pelajar dalam festival budaya menjadi langkah tepat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya lokal. Generasi muda, perlu diberi ruang agar tidak hanya mengenal budaya luar, tetapi juga bangga terhadap budaya daerah sendiri.
“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini. Jangan sampai generasi muda hanya mengagumi budaya luar, sementara budaya sendiri dilupakan,” katanya.
Bahasan berharap Festival Tundang tingkat pelajar dapat menjadi agenda rutin di Kota Pontianak. Bahkan, ia menyarankan agar kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pontianak.
“Kalau saya sarankan, Festival Tundang ini masuk dalam agenda Hari Jadi Kota Pontianak. Harus ada Tundangnya, karena ini bagian dari khazanah budaya Kota Pontianak,” jelasnya.
Menurutnya, festival yang digelar tahun ini dapat menjadi awal yang baik untuk membangun ekosistem pembinaan Tundang di kalangan pelajar. Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Agama, madrasah, sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku budaya perlu diperkuat agar peserta semakin banyak dan pelaksanaan semakin meriah.
“Mudah-mudahan ke depan, dengan kolaborasi antara Kemenag, madrasah, dan sekolah-sekolah yang ada, Festival Tundang ini terus dimeriahkan,” ujarnya.
Pelestarian budaya sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak yang ingin menghadirkan masyarakat yang bahagia. Kegiatan kebudayaan, menurutnya, tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang memperkuat identitas, kebersamaan, dan kebanggaan warga kota. Ia berharap Festival Tundang tingkat pelajar dapat terus berkembang dan melahirkan generasi muda yang mencintai budaya Pontianak. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, Tundang diharapkan tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat.
“Mudah-mudahan Festival Tundang tingkat pelajar ini terus menuai sukses dan membangkitkan semangat anak muda untuk menjaga budaya kita,” pungkasnya. (prokopim)
Dua Kebijakan Pemkot Tangani Dampak Kemarau Panjang
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menjalankan dua kebijakan utama dalam menangani dampak kemarau panjang dan meningkatnya kadar garam di air baku PDAM. Kebijakan tersebut meliputi penyaluran air tawar bersih ke kelurahan, kecamatan dan titik-titik publik, serta pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan setiap kelurahan dan kecamatan menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000-5.000 liter. Penampungan tersebut akan menjadi titik suplai air bersih bagi masyarakat. Air yang disalurkan merupakan air tawar bersih layak minum yang diolah Perumda Tirta Khatulistiwa. Namun untuk keamanan konsumsi, masyarakat tetap diimbau memasaknya terlebih dahulu sebelum diminum.
“Layak diminum, tapi sebaiknya dimasak dulu,” jelasnya, Senin (14/9/2026).
Edi menyebut, suplai air tawar saat ini cukup memadai seiring lancarnya pasokan dan operasional IPA 3 di booster Imam Bonjol. Setiap hari, sekitar 1.000 ton air tawar akan diproduksi dan disuplai untuk membantu kebutuhan warga. Penyaluran air tersebut dilakukan di 29 kelurahan dan kecamatan, serta sejumlah lokasi publik. Masjid-masjid yang memiliki bak penampungan air juga akan dilibatkan sebagai titik distribusi.
Edi memastikan titik-titik penyaluran air bersih akan terus diperbarui sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan menginformasikan lokasi distribusi agar warga mengetahui tempat pengambilan air terdekat.
“Ini akan terus kita update selalu,” ujarnya.
Kebijakan kedua, Pemkot Pontianak memberikan diskon 30 persen bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama dua bulan. Diskon tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak krisis air bersih.
Ia menjelaskan, teknis pemberian diskon akan dihitung berdasarkan pemakaian pelanggan rumah tangga. Perhitungan dilakukan pada akhir bulan berjalan sebelum direalisasikan pada tagihan berikutnya. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu warga yang terdampak penurunan kualitas air baku selama musim kemarau.
“Nanti akan kita hitung di akhir bulan. Untuk bulan September, dihitung pada Oktober. Oktober di November,” jelasnya.
Selain dua kebijakan tersebut, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah pendukung untuk memperkuat pasokan air baku tawar. Salah satunya dengan mendatangkan air dari Terentang, Kubu Raya dengan tiga buah tongkang yang tidak terdampak intrusi air laut. Dengan tambahan sumber air baku, distribusi air tawar di wilayah terdampak diharapkan dapat lebih stabil.
“Di sana ada sumber air tawar yang akan kita bawa terutama ke IPA Nipah Kuning, IPA Parit Mayor dan Selat Panjang. Nantinya akan didistribusikan di wilayah tersebut,” jelasnya.
Untuk jangka menengah, Edi telah memerintahkan jajaran Pemkot Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas. Koordinasi dilakukan untuk penanganan pipa distribusi dari Penepat ke Pontianak dan perbaikan instalasi pendukung.
“Saya sudah memerintahkan Dinas PU dan PDAM terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas yang bertanggung jawab terhadap air baku,” katanya.
Ia menambahkan, perbaikan rumah pompa dan pintu air juga menjadi perhatian. Beberapa pekerjaan telah dianggarkan dan sedang berjalan, namun tetap perlu dipercepat agar fungsi air baku bisa lebih optimal.
Sementara untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak mendorong penambahan jaringan pipa hingga ke kawasan Biyung, Kubu Raya serta pembangunan bendung karet di kawasan Penepat. Langkah ini dinilai penting agar Pontianak memiliki sistem ketahanan air baku yang lebih kuat saat menghadapi kemarau panjang.
“Jangka panjangnya kita minta dikaji bendung karet di Selat Parit Penepat. Kalau terjadi kemarau sangat panjang, bisa ditutup atau dibendung, tetapi tetap memperhatikan lalu lintas angkutan sungai,” jelasnya.
Edi berharap dua kebijakan utama berupa penyaluran air bersih dan diskon pelanggan rumah tangga dapat menjadi langkah cepat untuk membantu masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan solusi menengah dan jangka panjang agar krisis air bersih tidak terus berulang.
“Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)