Berita

Optimalisasi Pendapatan Daerah Lewat Program Insentif Pajak

PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar memanfaatkan program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar).

Program ini berlaku khusus untuk kendaraan bermotor kedua atau kendaraan bekas dan berlangsung hingga 20 Desember 2025. Edi menekankan, kebijakan tersebut merupakan peluang yang baik bagi masyarakat, terutama ASN yang berdomisili di wilayah Kota Pontianak, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotornya agar tercatat secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Ini merupakan langkah konkret untuk mendukung upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor,” ujarnya, Rabu (30/7.2025).

Selain itu, Wali Kota juga meminta seluruh ASN agar turut berperan aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait berbagai program keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor. Beberapa program tersebut antara lain penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembebasan pajak progresif untuk kendaraan bermotor tertentu, pengurangan pokok pajak sebesar 5 persen bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo, diskon 50 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk satu masa pajak kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 25 persen untuk kendaraan yang menunggak pajak selama 4 tahun, diskon 40 persen untuk kendaraan yang menunggak pajak selama 5 tahun.

“Dan yang tak kalah menariknya, insentif berupa 0 persen Bea Balik Nama untuk kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas,” ungkapnya.

Wali Kota menekankan bahwa keterlibatan ASN sebagai aparatur pemerintah sangat penting dalam mendukung program ini melalui kepatuhan pribadi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas.

“Dengan pelaksanaan yang baik dan penuh tanggung jawab, kita harapkan program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taat pajak, sekaligus menjadi pendorong bagi peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah kota. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat asap kiriman dari wilayah kabupaten sekitar yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan.

“Kalau asap di Pontianak ini umumnya kiriman. Di musim kemarau, seperti menjelang Agustus dan September, curah hujan sangat rendah. Ini membuat suhu cenderung panas dan memicu pembakaran lahan, baik akibat pembersihan maupun pembukaan lahan,” ungkapnya, Rabu (30/7/2025).

Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, telah meningkatkan pengawasan dan pemantauan di lapangan berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dinas terkait, RT, RW, hingga kelurahan. 

“Terutama di daerah rawan seperti Pontianak Selatan, Tenggara, dan Utara, yang memiliki lahan gambut,” ujar Edi.

Selain itu, dia mengingatkan warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Sebab saat malam hari kabut asap semakin tebal dan membahayakan kesehatan.

“Asap pada malam hari cenderung lebih pekat karena berat jenisnya turun ke bawah. Ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan,” katanya.

Berdasarkan pantauan kualitas udara, lanjutnya lagi, kondisi saat ini sudah masuk kategori tidak sehat, terutama pada malam dan pagi hari. Meski begitu, ia berharap kondisi ini tidak berlangsung lama karena ada potensi curah hujan dalam beberapa hari ke depan.

Edi juga menyebutkan sudah ada laporan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di sejumlah fasilitas kesehatan. 

“Gejala ISPA sudah mulai dilaporkan, terutama menyerang kelompok rentan seperti balita dan penderita asma. Warga diimbau untuk memakai masker dan membatasi aktivitas luar ruangan,” tandasnya.

Pemerintah Kota Pontianak terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan langkah pencegahan dan penanganan berjalan optimal. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut langsung 20 finalis Bujang Dare Kota Pontianak 2025 di Ruang Pontive Center, Rabu (30/7/2025). Kepada para finalis, ia menekankan pentingnya memahami secara menyeluruh karakteristik dan dinamika Kota Pontianak. Mulai dari kondisi geografis, demografis, sejarah berdirinya Pontianak hingga situasi terkini persoalan kota.

"Sebagai duta daerah, minimal harus mengetahui seluk-beluk Pontianak. Saya berharap para finalis menjadi wajah representatif yang mampu mengenalkan Pontianak secara utuh kepada publik,” tuturnya usai pertemuan.

Wali Kota Edi kemudian mengenalkan geografis dan demografis kota, termasuk jumlah penduduk yang terus meningkat serta fakta bahwa 25 persen lahan kota masih kosong. Hal ini, menurutnya, menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mengajak para finalis memahami jalannya roda pemerintahan, termasuk peran eksekutif yang bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mewujudkan tata kelola kota yang baik.

“Pontianak saat ini terus berbenah. Kita punya ruang terbuka hijau yang terus dikembangkan, wisata kuliner yang semakin hidup, serta masyarakat yang gemar berolahraga. Ini potensi besar yang harus disampaikan ke publik,” tambahnya.

Ia menyebutkan, sebagai contoh adalah penyelenggaraan Car Free Day (CFD) yang bukan hanya sebagai ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga.

“Isu pengelolaan sampah dan lingkungan hidup menjadi perhatian penting yang juga harus diketahui dan dipahami para finalis,” pesannya.

Edi turut membagikan pengalamannya sebagai pejabat publik. Sebagaimana seorang duta daerah harus mampu bersikap tanggap, ramah, dan memiliki etika dalam menyambut tamu, karena posisi mereka kelak bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah kota dalam berbagai agenda.

Salah satu finalis, Achmad Athsir Al Qadri (19), menyampaikan kesan positifnya terhadap pertemuan tersebut.

“Saya sangat terinspirasi. Kami tidak hanya dituntut untuk tampil percaya diri, tapi juga harus cerdas memahami kota ini, mulai dari sejarah, kondisi saat ini, hingga tantangan masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut membuka wawasannya terhadap berbagai aspek Pontianak yang sebelumnya tidak ia ketahui.

“Kami merasa lebih siap menjadi duta yang bukan hanya tampil di panggung, tetapi juga bisa menjadi juru bicara yang membawa semangat positif tentang Pontianak,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menjadi penanda diresmikannya pembentukan laman website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga daerah Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH). Laman website kuponwah.pontianak.go.id tersebut berisikan informasi terkini harga pangan di tiga wilayah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kolaborasi antardaerah dalam upaya menekan inflasi. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi kerap melibatkan lintas wilayah.

“Terutama terkait distribusi pangan. Untuk masuk ke Kota Pontianak, pasokan tidak selalu melalui jalur udara. Jalur darat juga berperan penting, misalnya dari Kubu Raya atau Mempawah. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipastikan memadai,” katanya seusai acara di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Rabu (30/7/2025).

Edi berharap TPID KUPONWAH mampu merancang rencana aksi bersama yang dapat diimplementasikan untuk memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah.

“Saling membantu dalam mengatasi gejolak harga pangan di daerah masing-masing akan memperkuat stabilitas,” tambahnya.

Melalui sinergi antardaerah, Edi optimistis efisiensi di berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya dan infrastruktur dapat meningkat, terutama dengan dukungan teknologi digital.

“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Per Juni 2025, inflasi di Kota Pontianak tercatat stabil pada level 0,92 persen. Angka tersebut menempatkan Pontianak di peringkat ke-8 dari 44 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selama dua tahun terakhir, inflasi di Pontianak relatif terkendali. Tidak terjadi lonjakan signifikan. Ini perlu kita jaga,” ungkap Edi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi inisiatif pembentukan TPID KUPONWAH. Ia menilai kolaborasi ini sebagai inovasi satu-satunya di Indonesia dan mengajak daerah lain di Kalbar mengikuti langkah serupa.

“Misalnya membentuk TPID Singbebas, gabungan dari Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Bisa juga untuk wilayah Sanggau, Landak, Sintang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Norsan, iklim investasi akan tumbuh jika inflasi terkendali.

“Saya mengingatkan kepala daerah di kabupaten dan kota agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)