Berita

FKUB dan DPPI Kota Pontianak Dikukuhkan, Perkuat Toleransi Lewat Dialog Lintas Iman

PONTIANAK – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030 bersama dengan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI)  Kota Pontianak 2025-2029. Pengukuhan juga dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema ‘Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama’.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terbentuknya kepengurusan FKUB serta para Duta Pancasila yang baru. Ia berharap keberadaan mereka menjadi motor penggerak dalam memperkuat persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Kota Pontianak yang majemuk.

“Pancasila bukan hanya teks yang diucapkan saat upacara, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah derasnya tantangan global dan kerentanan terhadap gesekan sosial, terutama di kota yang sangat terbuka seperti Pontianak,” ujarnya usai pengukuhan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pontianak, menurut Edi, adalah kota dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan komposisi perempuan lebih banyak 194 jiwa dibandingkan laki-laki.

“Semua suku di Indonesia bisa dikatakan ada di sini. Dari sisi agama juga lengkap, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga enam aliran kepercayaan lainnya. Alhamdulillah hingga saat ini suasana kota kita tetap kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi sosial di Pontianak relatif stabil, kewaspadaan tetap harus dijaga. Terlebih sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak sangat terbuka. 

“Pergerakan orang dari luar daerah maupun luar negeri sangat tinggi,” terangnya.

Ia mencontohkan, pada masa pandemi tahun 2022, lebih dari 78 ribu warga Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, dipulangkan melalui Pontianak. Sebagian dari mereka adalah warga Kalbar, tapi mayoritas berasal dari luar provinsi. 

“Ini menunjukkan betapa Pontianak menjadi titik penting dalam pergerakan manusia lintas batas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Edi Kamtono juga menyinggung pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif dan layak untuk semua kelompok usia serta kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, disabilitas, dan lansia. Ia menyebut bahwa berbagai regulasi pusat mendukung terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan warga kota, serta peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.

“Saya berharap FKUB dan para Duta Pancasila yang baru dilantik dapat terus mendorong semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan antarpemeluk agama serta elemen masyarakat lainnya di Kota Pontianak,” harapnya.

Ketua Panitia Pelaksan Thedy Setia Utama menjelaskan, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antarumat beragama serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. 

“FKUB menjadi wadah strategis dalam membina kerukunan antarumat beragama, sementara DPPI diharapkan menjadi agen penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” tuturnya.

Acara yang dirangkaikan dengan dialog lintas iman ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Purna Paskibraka Kota Pontianak. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam sesi dialog, antara lain Pdt Dr Syahdin Nyarong, N.Th (unsur Kristen), Prof Dr H Malik Saepudin, MKM, M.Kes (unsur Islam), Js. Tjhin Djie Sen (unsur Konghucu), Drs H Slamet Rianto, MPd (Muhammadiyah Kalbar).

“Dialog ini mengangkat pentingnya toleransi dan kerja sama lintas iman sebagai upaya mencegah potensi konflik sosial berbasis keagamaan di tengah keberagaman Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Gubernur dan Wali Kota Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat di Sungai Beliung

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai merealisasikan program Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Gubernur Kalbar Ria Norsan, bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan jajaran Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan kunjungan ke rumah calon peserta didik untuk melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dua calon siswa itu adalah Maula Raifa (SD) dan Winsen Halim (SMP). Keduanya adalah anak dari pasangan Davidi dan Julia Margareta yang beralamat di Gang Pajajaran V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Edi Kamtono melihat langsung kondisi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak-anak yang putus sekolah dari keluarga tersebut.

“Pagi ini saya meninjau langsung kondisi keluarga di sini. Anaknya akan kita bantu untuk bisa kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat yang ada di Kota Pontianak. Intinya, tidak boleh lagi ada anak putus sekolah di kota ini,” ujarnya usai bertemu orang tua dari calon siswa tersebut, Selasa (29/7/2025).

Tak hanya pendidikan, pihaknya juga akan membedah rumah keluarga tersebut yang dinilai tidak layak huni. Menurut Edi, kondisi sanitasi seperti WC dan fasilitas dasar lainnya sangat memprihatinkan.

“Rumahnya juga akan kita bedah. Harapan saya kedepan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak,” tambahnya.

Selain itu, orang tua dari anak tersebut akan mendapatkan pelatihan keterampilan agar lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Langkah ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Pontianak untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edi menyebutkan, saat ini telah terdata sebanyak 12 anak yang membutuhkan pendidikan alternatif di Sekolah Rakyat. Ia mengimbau agar warga bersama RT, RW, hingga kelurahan proaktif mendata anak-anak putus sekolah di lingkungan masing-masing.

“Kita harapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan. Bila ada warga yang membutuhkan bantuan, tolong disampaikan kepada pemerintah agar bisa segera ditangani,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan bahwa dari hasil penjaringan tim di lapangan, dua anak dari keluarga tersebut akan masuk ke dalam program Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Keduanya adalah Maula Raifa (7), yang akan duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Winsen Halim (14), yang akan melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Anak-anak ini masuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data desil 1 dan 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tapi ada juga pertimbangan kondisi riil di lapangan. Bila ditemukan warga dengan situasi yang sangat memprihatinkan, meskipun belum terdata di desil 1 atau 2, akan dilakukan verifikasi agar bisa ikut program ini,” paparnya.

Selain persoalan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga Davidi juga menjadi perhatian. Selaku kepala keluarga, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki keterampilan dalam memperbaiki alat-alat elektronik seperti kipas angin dan kompor. Saat ini, ia tengah mengalami stroke ringan yang menyebabkan keterbatasan gerak di tangan kiri.

“Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar Pak Davidi bisa mendapat layanan rehabilitasi, seperti fisioterapi, di samping pengobatan rutin,” pungkas Trisnawati. (prokopim)

PONTIANAK - Warga Kecamatan Pontianak Timur tampak antusias menghadiri sosialisasi pembayaran pajak daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (29/7/2025).

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat. Selain layanan pembayaran PBB, Bapenda juga menghadirkan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan SIM keliling, hingga layanan balik nama kendaraan bermotor.

“Pada hari ini kami menyediakan layanan pembayaran PBB, pajak kendaraan bermotor bahkan pembuatan SIM keliling dan balik nama kendaraan,” tuturnya, usai membuka acara.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan rangkaian Layanan Pajak Daerah Go Kecamatan (Go Katan) kelima sebelum akhirnya di tutup di Kecamatan Pontianak Utara, beberapa waktu mendatang. 

Ia berharap, antusiasme warga yang hadir berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Terlebih di Kecamatan Pontianak Timur, dari data pihaknya per tanggal 12 Juli, capaian PBB-P2 masih berada di angka 11,4 persen.

“Namun saya yakin dan percaya angka ini akan terus bergerak naik, dan bahkan Pontianak Timur dapat berkontribusi dalam hal membayar pajak daerah sampai melampaui capaian pajak di tahun lalu,” ucapnya.

Ruli menambahkan, program ini melibatkan Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

“Pendapatan ini sangat menentukan keberlangsungan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan hingga penyediaan layanan publik lainnya yang seluruhnya dibiayai dari PAD,” jelasnya.

Camat Pontianak Timur, Muhammad Akif, menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai layanan jemput bola sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses.

“Kemarin petugas hadir di Kelurahan Saigon, dan hari ini kembali hadir di kantor kecamatan. Kami mengajak warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak dengan mudah dan cepat,” tuturnya.

Akif menambahkan, berdasarkan data tahun 2024, capaian PBB-P2 di Pontianak Timur berada di angka 30,49 persen. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan ketua RT/RW dapat mendorong peningkatan capaian tahun ini.

“Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang merata. Kami terus mengingatkan pentingnya membayar pajak demi kemajuan bersama,” tutupnya. (kominfo)

40 Ribu Siswa di Pontianak Sudah Nikmati Program MBG

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot)  Pontianak menggelar l inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Kota Pontianak. Inspeksi ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dari pemerintah pusat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, sidak ini melibatkan sejumlah unsur dari Pemkot Pontianak seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga lainnya.

“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Pontianak telah memenuhi standar gizi dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh BGN,” ujarnya saat diwawancarai usai sidak, Senin (28/7/2025).

Saat ini terdapat 26 dapur MBG yang disiapkan untuk pelaksanaan program. Dari jumlah tersebut, 14 dapur telah dinyatakan siap dan beroperasi. Sisanya sedang dalam proses finalisasi, termasuk pelatihan personel dan kelengkapan fasilitas.

“Setiap dapur memiliki kapasitas pelayanan hingga 3.500 siswa per hari. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 40 ribu siswa dari 139 sekolah di Pontianak sudah menikmati layanan makan bergizi gratis ini,” sebutnya.

Menurutnya, program ini sangat berdampak positif bagi anak-anak. Selain mencukupi asupan gizi, dengan adanya program ini maka jadwal makan anak-anak lebih teratur.

“Kita tahu, sebelumnya banyak siswa yang pola makannya tidak menentu,” tutur Bahasan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan memberikan rekomendasi terhadap dapur-dapur MBG yang telah memenuhi syarat. Sementara bagi yang belum sesuai, akan diberikan pembinaan dan perbaikan agar dapat segera memenuhi ketentuan.

“Dengan fasilitas dan standar yang baik, kita yakin risiko seperti keracunan atau makanan basi bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah Kota akan terus aktif mengawal program ini agar berjalan lancar dan aman,” tutupnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan panduan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (prokopim)