Berita

Pj Wako : Permudah Perizinan bagi Pelaku UMKM

PONTIANAK - Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Kalbar memfasilitasi melalui Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kerja sama menyelenggarakan program tersebut.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan dan melalui proses pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha,” ujarnya saat peluncuran Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kehadiran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Melalui program ini diharapkan mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku UMKM.

“Dengan demikian, UMKM di Kota Pontianak dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Disamping itu, lanjutnya Ani Sofian, pendampingan juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak. Manfaat pertama, dengan memperoleh izin usaha, pelaku UMKM dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan. Kedua, dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

“Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM. Kami akan terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM,” ungkap Ani Sofian.

Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi menuturkan, program ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses layanan perizinan usaha khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Pontianak sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha mikro mampu mengakses permodalan usaha.

“Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing serta lahirnya usaha mikro kreatif dan inovatif dalam rangka menjawab perubahan  perkembangan zaman,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Jadi Tujuan Penelitian Inklusivitas

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026, yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan."

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 sebelumnya, Pemkot telah menggarisbawahi pentingnya isu-isu disabilitas. Amirullah juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal.

"Pemkot telah meratifikasi hak orang dengan disabilitas melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai komitmen pemda dalam meningkatkan mutu kehidupan penyandang disalibitas ke arah yang lebih baik," ujar Sekda saat membuka FGD di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak tersebut, Kamis (5/9/2024).

FGD ini diharapkan membantu Pemkot Pontianak dalam merumuskan roadmap kebijakan pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Roadmap ini akan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan seluruh program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas berjalan efektif dan tepat sasaran.

Amirullah menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis Pemkot Pontianak adalah memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Hal ini termasuk peningkatan kualitas hidup melalui akses program kesejahteraan, jaminan sosial, serta kesempatan untuk penghidupan berkelanjutan.

Tantangan utamanya adalah pengumpulan data akurat tentang penyandang disabilitas. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah telah menyediakan layanan terapi gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pemerintah Kota Pontianak berharap upaya ini dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas," katanya. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bappeda Kota Pontianak dengan Universitas Sebelas Maret. Ketua Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Joko Yuwono menjelaskan Pontianak jadi satu dari lima wilayah di Indonesia yang didatangi Pusat Studi Disabilitas untuk merangkum masukan dan praktik baik penyelenggaraan inklusivitas di daerah. Mereka bekerja sama dengan Kemendikbud perihal riset tersebut.

"Kami hadir untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sini, praktik baik apa yang bisa digunakan di daerah lain. Kami ingin belajar dari apa yang sudah bapak ibu lakukan," katanya.

Dia menjelaskan terpilihnya Pontianak lantaran perhatian Pemkot Pontianak yang begitu tinggi terhadap isu inklusivitas. Testimoni beberapa lembaga terhadap Pontianak juga baik.

"Karena informasi yang kami terima, bahwa isu inklusivitas di Pontianak jadi bagian yang diperhatikan," katanya. (kominfo/bappeda)

PONTIANAK – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak Trisnawati memaparkan berbagai program yang digelontorkan pihaknya untuk menangani kemiskinan di Kota Pontianak. Mulai dari bantuan sosial uang tunai kepada 3.350 keluarga miskin, bantuan usaha ekonomi produktif untuk 151 keluarga kemiskinan kemudian bantuan bagi keluarga terdampak bencana berupa sandang serta makanan siap saji hingga verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

“Verifikasi data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE), data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Jalur Afirmasi,” terang Tina, sapaan karibnya, Rabu (4/9/2024).

Ia menambahkan, satu di antara upaya lainnya untuk mengentaskan kemiskinan adalah memberikan pendampingan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pontianak. Seperti yang dilaksanakan di Kantor Camat Pontianak Barat baru-baru ini.

Tina menyampaikan, perlunya KPM dan PKH untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengatur ekonomi keluarga. Dengan demikian diharapkan meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Dalam kegiatan P2K2 dilakukan penyampaian informasi dan edukasi kepada KPM PKH berupa materi tentang gizi seimbang, pola asuh anak dan manajemen keuangan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data, ada sekitar 11.314 KPM per tahap 2 tahun 2024. Setahun terakhir, pihaknya berhasil menggelar graduasi KPM yang berhasil mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak.

“Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BANSOS RUTILAHU). Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak,” ungkap Tina.

Selain itu, Dinsos Kota Pontianak juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti pada PLAT dan UPRS. (kominfo)

Inflasi Agustus 1,31 Persen, Turun dari Bulan Juli

PONTIANAK – Pengendalian inflasi di Kota Pontianak terus menunjukkan tren positif secara berturut-turut. Setahun belakangan, Kota Pontianak masuk dalam 10 besar kota dengan inflasi paling rendah di Indonesia, bahkan mendapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Terbaru, data inflasi Kota Pontianak bulan Agustus 2024 berada di angka 1,31 persen, sekaligus menjadikan Pontianak menempati urutan enam kota dengan inflasi terendah nasional. Data itu dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah melalui zoom meeting.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengingatkan kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk tidak berpuas hati. Ia selalu mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar tetap fokus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Ini menjadi satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu kita ingin dorong daya beli masyarakat,” katanya, usai menghadiri rakor inflasi secara virtual di Pontive Center, Selasa (3/9/2024).

Di bulan yang sama, pada tahun 2023 inflasi Kota Pontianak berada di angka 3,74 persen. Terjadi penurunan signifikan dalam satu tahun. Khusus di bulan Agustus 2024 terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 09/09/Th. XXVII, 2 September 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, komoditas makanan, pakaian, transportasi dan perawatan pribadi menjadi kelompok penyumbang inflasi bulan Agustus dalam setahun terakhir.

Ani Sofian menerangkan, komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada bulan Agustus antara lain kacang panjang, buncis, kopi bubuk, ketimun, ikan tongkol, cabai rawit, tukang bukan mandor dan bensin.

Sedangkan terjadi penurunan pada beberapa komoditas, mulai dari daging ayam ras, tomat, udang basah, bawang merah, tarif angkutan udara, ikan kembung, wortel dan semangka. Selanjutnya jeruk, sawi hijau, cabai merah, kangkung, telepon seluler, bawang putih, telur ayam ras, susu bubuk untuk balita, sabun cair, kol putih, ikan tenggiri hingga daun seledri.

“Pemkot Pontianak lewat dinas terkait selalu melakukan pemantauan di lapangan terkait harga pangan, kita ingin semuanya terkendali. Kita juga menggelar gerakan ASN menanam cabai di pekarangan rumah,” lanjut Pj Wali Kota.

Berbagai upaya sudah dilaksanakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak dengan menciptakan ragam inovasi, muladi dari Gerakan ASN Menanam Sayur, pengembangan sorgum sebagai pengganti nasi sampai capacity building anggota TPID.

“Tantangan global maupun domestik memerlukan strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Kita meminta perangkat daerah anggota TPID agar menajamkan program dan kegiatan mengatasi lonjakan inflasi,” pungkasnya. (kominfo)