Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melepas secara simbolis 12 siswa-siswi sekolah rakyat di halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang, Senin (29/09/2025) pagi. Pelepasan ini menandai langkah nyata pemerintah kota dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Adapun dari 12 siswa-siswi yang dilepas terdiri dari lima murid Sekolah Dasar (SD), tiga murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan empat murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka akan melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat rintisan yang ada di Kota Pontianak.

“Pelepasan siswa siswi untuk sekolah rakyat di BLKI, sekolah rakyat rintisan, untuk kota Pontianak baru melepas 12 siswa dan siswi,” ujar Bahasan.

Ia menambahkan, program sekolah rakyat ini bukan hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dapat terpenuhi. Mulai dari fasilitas belajar, seragam, hingga bantuan lain yang menunjang proses pendidikan, seluruhnya difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

“Semuanya fasilitas dalam hal sekolah dapat, bantuan untuk kebutuhan sekolah rakyat dapat semua, dari dinas beda dari kementerian ada, lengkap. Orang tua tinggal menyekolahkan anak, dan anak yang bersangkutan mau belajar dan betah di sekolah rakyat,” ungkapnya.

Wawako menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dan melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, serta beberapa kementerian terkait lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang merata, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.

“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya atau keterbatasan lainnya. Semua harus sekolah, karena siapa yang tidak berpendidikan akan tertinggal dalam kehidupan. Dengan Sekolah Rakyat, kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama hingga jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.

Di Kota Pontianak, Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di Jalan Flora. Proses pembangunan sedang berlangsung dan ditargetkan segera beroperasi dalam waktu dekat.

Konsep pendidikan yang ditawarkan menyerupai boarding school atau pondok pesantren, sehingga anak-anak dapat tinggal dan belajar dengan fasilitas yang ditanggung penuh oleh pemerintah.

“Kita tidak perlu khawatir, semua biaya ditanggung negara. Sekolah ini akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak, layaknya pesantren atau boarding school. Orang tua bisa tetap mengunjungi atau membesuk mereka. Yang terpenting, anak-anak betah dan sungguh-sungguh menempuh pendidikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Menurutnya, keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan di sekolah, tetapi juga dukungan doa dan kasih sayang orang tua.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri dalam mendidik. Harus ada kerja sama antara sekolah dan keluarga. Tanpa doa, perhatian, dan dukungan orang tua, pencapaian anak-anak akan sulit diraih. Karena itu, mari kita jadikan momentum pelepasan ini sebagai penguat komitmen bersama untuk mendukung mereka agar terus maju dan berprestasi,” katanya.

Ia juga berpesan kepada para siswa agar selalu percaya diri dalam menggapai cita-cita. 

“Selamat melangkah dengan penuh semangat. Yakinlah setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PALANGKA RAYA – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan yang menyentuh langsung keluarga dan masyarakat. 

Menurutnya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga, khususnya istri sebagai pendamping. Yanieta menyebut ada empat fokus utama yang bisa digerakkan melalui peran PKK. 

Pertama, penuntasan stunting melalui edukasi gizi seimbang, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan posyandu. Kedua, penyiapan Generasi Emas Indonesia 2045 lewat pendidikan karakter di rumah, budaya literasi, serta pembinaan remaja.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga dengan mendorong keterampilan, penguatan UMKM, dan jejaring pemasaran produk lokal. Keempat, peningkatan kesehatan keluarga melalui pola hidup bersih, kesehatan reproduksi, dan kesadaran berolahraga.

“Peran kita mungkin tidak selalu terlihat di panggung utama, tetapi sesungguhnya sangat menentukan dalam menopang keberhasilan pembangunan daerah. Dari rumah, kita bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anak sekaligus pendukung utama program-program pemerintah,” ujarnya usai mendampingi Wali Kota Pontianak pada Musyawarah Komisariat V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan di Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).

Ia juga merujuk pada hasil Rakernas X PKK yang menjadi pedoman penting bagi gerakan PKK hingga tahun 2029.

Beberapa poin strategis yang perlu ditindaklanjuti antara lain: penyusunan strategi gerakan PKK setiap tahun, integrasi program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta penguatan sinergi multipihak dengan pemerintah, swasta, lembaga donor, hingga masyarakat sipil.

Selain itu, Yanieta menekankan pentingnya pemantauan dan pembinaan kelompok PKK hingga tingkat dusun, RW, dan RT. 

“Pemberdayaan kepengurusan di tingkat akar rumput, asistensi, serta peningkatan kapasitas berbasis potensi lokal adalah kunci agar gerakan PKK tetap relevan dan berdampak nyata,” tambahnya.

Yanieta berharap, dengan strategi yang jelas dan sinergi lintas sektor, PKK di daerah bisa menjadi penggerak utama dalam membangun keluarga sejahtera, masyarakat berdaya, dan generasi yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

“Harapan saya, PKK di seluruh daerah bisa menjadi penggerak utama dalam membangun keluarga sejahtera, masyarakat berdaya, dan generasi yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Ajak Pemkot se-Kalimantan Hadapi Tantangan Fiskal

PONTIANAK – Sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kota se-Kalimantan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dikukuhkan menjadi Ketua Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan periode 2025–2028. Selama tiga tahun ke depan, ia akan mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI di tingkat pemerintah kota se-Kalimantan.

“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” tuturnya usai dikukuhkan dalam Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan di Kota Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).

Pada kesempatan itu, ia menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.

Edi menyebut Kota Pontianak mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, tetapi tidak menutup total kekurangan.

“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah makin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” ungkapnya.

Menurutnya, kota-kota di Kalimantan, khususnya Pontianak, sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Ia mendorong APEKSI menjadi wadah perjuangan agar pemerintah kota tetap mampu mendorong pembangunan meski tanpa sumber daya alam yang besar seperti hutan atau tambang.

Edi juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani anggaran.

Melalui forum APEKSI, ia nilai penting sebagai ajang bertukar pengalaman, mempererat silaturahmi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara.

“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” imbuhnya.

Edi berharap krisis ekonomi berakhir pada 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di atas 6 persen pada 2027.

Ia kemudian mengangkat visi besar “Kalimantan Kota Masa Depan”. Visi ini, menurutnya, menjadi arah bersama pemerintah kota se-Regional Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.

“Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” jelas Edi.

Wako menilai pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) antar daerah, demi memastikan program strategis berjalan efektif. Ia menyebut, salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita perlu menggali potensi-potensi baru sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum. Wali Kota menyebut, pembangunan tersebut menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

“Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Kemudian menurutnya, perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap program bantuan sosial. Hal ini agar penyalurannya tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tak kalah penting, lanjutnya, adalah penguatan sektor UMKM. Pemerintah Kota di bawah koordinasi Komwil V APEKSI Regional Kalimantan akan mendorong akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar digital.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PALANGKA RAYA – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama istri tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (26/9/2025) pukul 15.00 WIB. Kedatangannya untuk menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan.

“Pertemuan ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi ruang silaturahmi antarwali kota. Kita bisa saling bertukar gagasan bagaimana mengelola kota dengan lebih baik,” ungkap Edi setibanya di Palangka Raya.

Wali Kota Edi bakal mengikuti rangkaian utama Muskomwil V APEKSI. Selain musyawarah utama, terdapat pula Side Event Seminar bertema “Potensi Pembiayaan Alternatif dari Ekonomi Karbon”. Seminar ini menghadirkan narasumber dari kementerian, akademisi, hingga praktisi internasional.

“Melalui Muskomwil, kita dapat menyatukan suara kota-kota di Kalimantan. Isu-isu seperti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan harus diperjuangkan bersama,” jelas Edi.

Acara direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan jajaran pengurus APEKSI. Dalam forum musyawarah ini, seluruh wali kota se-Kalimantan membahas isu strategis pemerintahan daerah.

“Isu lingkungan menjadi tantangan global. Pontianak sebagai kota hijau punya kepentingan untuk mendorong model pembiayaan alternatif. Dengan begitu, pembangunan kota bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” kata Edi.

Edi juga dijadwalkan mengikuti olahraga sore dan penanaman pohon di Halaman Balai Kota Palangka Raya. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan semangat menjaga lingkungan. 

“Penanaman pohon sederhana, tapi dampaknya jangka panjang. Kita ingin meninggalkan warisan kota yang lebih sehat untuk generasi mendatang,” tuturnya.

Wali Kota berharap hasil Muskomwil ini bisa ditindaklanjuti dalam kerja nyata.

“Kota Pontianak siap berkontribusi aktif dalam jaringan kota se-Kalimantan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)