Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai keberadaan perguruan tinggi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak. Pontianak terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, sekaligus pusat pendidikan di Kalimantan Barat. 

Peran sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dinilai memberi dampak nyata terhadap capaian IPM Kota Pontianak yang saat ini berada pada angka 82,80 dan masuk kategori sangat tinggi.

“Pontianak juga pusat pendidikan. Ini yang sangat memberikan dampak terhadap IPM Pontianak. Sekarang IPM kita masuk kategori sangat tinggi,” ujarnya ketika Penandatanganan Prasasti Peresmian Gedung Leopold Mandic Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (25/4/2026) pagi.

Menurut Edi, peningkatan IPM bukan pekerjaan sederhana karena mencakup banyak aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, keberadaan kampus seperti Universitas Widya Dharma dinilai turut memperkuat upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

“Kita ingin punya SDM yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Keberadaan Universitas Widya Dharma tentu turut mendongkrak IPM Pontianak,” katanya.

Ia menambahkan, perkembangan kampus juga memberi dampak terhadap kawasan sekitarnya. Dengan jumlah mahasiswa yang besar, aktivitas perguruan tinggi berkontribusi pada ekonomi masyarakat, mulai dari hunian, kuliner, transportasi, hingga sektor jasa lainnya.

“Di sekitar kampus dengan ribuan mahasiswa pasti ada kontribusi bagi ekonomi. Di Pontianak ada sekitar 43 ribu mahasiswa dari luar daerah yang turut memberi warna bagi ekonomi dan kehidupan kota,” jelasnya.

Edi menyebut, dengan jumlah penduduk hampir 700 ribu jiwa, Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan perkotaan, mulai dari sampah, air bersih, hingga lalu lintas. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi bagi pembangunan kota.

“Kami berusaha membuat Pontianak menjadi kota yang toleran, nyaman, dan berdampingan. Tentu ini membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Widya Dharma, Polycarpus Widjaja Tandra, menegaskan bahwa universitas tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi harus hadir dan bersinergi dengan pemerintah untuk menjawab kebutuhan kota.

“Universitas tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah,” tuturnya.

Polycarpus menyampaikan, Universitas Widya Dharma berkomitmen menyelaraskan pengembangan kampus dengan visi Pemerintah Kota Pontianak. Ia berharap lulusan yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu memberi solusi bagi masyarakat dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

“Kita belajar bukan hanya untuk ilmu, tetapi juga untuk hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Universitas Widya Dharma Pontianak berdiri sejak 2019 dan saat ini memiliki tiga fakultas dengan delapan program studi. Polycarpus berharap kerja sama antara kampus dan Pemerintah Kota Pontianak dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan daerah. (prokopim)

Aksi PKK Pontianak Berbagi lewat Program SEPEDA PKK

PONTIANAK – Di momen Hari Kartini tahun ini, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak memperingatinya dengan cara berbeda. Tanpa acara seremonial, para kader TP PKK Kota Pontianak turun langsung ke masyarakat dengan menggelar aksi sosial, mulai dari senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan Keluarga Berencana serta aksi berbagi bagi lansia tangguh dan mandiri di enam kecamatan se-Kota Pontianak.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menerangkan, tujuan digelarnya kegiatan ini sebagai aksi nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Setia Peduli Daerah bersama PKK (SEPEDA PKK).

“Dalam peringatan Hari Kartini tahun 2026 ini, kami meniadakan kegiatan seremonial. Sebaliknya, kami melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, di antaranya melalui bakti sosial dengan turun langsung dan melibatkan para lansia yang tangguh dan mandiri, serta memberikan bantuan sembako kepada mereka,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak 60 lansia menerima bantuan sembako untuk tahap pertama. Bantuan ini diberikan kepada para lansia untuk meringankan beban mereka. Yanieta berharap jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah.

“Kami berharap para lansia di Kota Pontianak dapat terus menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan sehat,” harapnya.

Momentum Hari Kartini, lanjut Yanieta, menjadi pengingat bahwa perempuan di Kota Pontianak harus terus menjadi perempuan yang mandiri dan menjadi penggerak.  

“Perempuan merupakan pilar keluarga dan garda terdepan. Saat ini adalah era di mana perempuan harus bergerak, inovatif, kreatif, dan penuh semangat. Tidak ada lagi anggapan bahwa perempuan hanya berperan sebagai pendamping. Semua harus aktif, berkarya, dan berkontribusi,” tuturnya.

Salah satu lansia penerima bantuan, Bahtiah (64) menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh TP PKK Kota Pontianak. Bantuan ini baginya sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

“Terima kasih, mudah-mudahan yang memberikan bantuan selalu sehat,” pungkasnya. (humas PKK 2026)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berencana merevitalisasi sejumlah pasar yang selama ini belum berfungsi optimal menjadi ruang ekonomi kreatif, termasuk sebagai tempat aktivitas anak muda. Langkah ini dilakukan agar pasar tidak hanya menjadi pusat transaksi kebutuhan harian, tetapi juga tumbuh sebagai kawasan produktif dan destinasi ekonomi baru di Kota Pontianak.

Edi mengatakan, beberapa pasar yang saat ini kurang aktif seperti Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah perlu ditata ulang dengan konsep baru. Keberadaan pasar di pusat kota memiliki potensi besar untuk dikembangkan, apalagi di tengah keterbatasan lahan Kota Pontianak.

“Pasar-pasar yang tadinya tidak aktif seperti Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah ini perlu direvitalisasi. Harapan kita ke depan pasar ini bisa hidup dengan konsep baru,” ujarnya saat meninjau Pasar Kapuas Indah dan Cempaka, Jumat (24/4/2026) sore.

Ia mencontohkan sejumlah pasar di kota besar seperti Jakarta dan Bandung yang berhasil menghidupkan lantai atas pasar sebagai ruang kreatif anak muda. Area yang sebelumnya sepi bisa diubah menjadi tempat berkumpul, berjualan, berkarya, hingga menjadi destinasi baru yang menarik pengunjung.

“Kalau saya lihat beberapa pasar di Jawa dan Jakarta, seperti Pasar Santa, lantai dua dan seterusnya bisa berfungsi menjadi pasar anak muda. Lebih kreatif, inovatif, menarik, dan akhirnya menjadi kawasan destinasi ekonomi,” katanya.

Menurut Edi, salah satu tantangan pasar tradisional adalah sepinya pengunjung di lantai dua. Karena itu, Pemkot Pontianak akan menyiapkan konsep penataan agar ruang-ruang tersebut kembali hidup dan bernilai ekonomi. Sebelum revitalisasi dilakukan, pemerintah akan mendata ulang kepemilikan dan penggunaan kios, termasuk menertibkan kios yang sudah beralih fungsi atau tidak lagi digunakan sesuai ketentuan.

“Kita akan data ulang dan lakukan penertiban terhadap pengguna kios yang sudah beralih. Ini perlu supaya pengelolaan pasar ke depan lebih tertib,” jelasnya.

Selain Pasar Cempaka dan Pasar Kapuas Indah, Pemkot Pontianak juga mulai menyiapkan rehabilitasi sejumlah pasar lain. Tahun ini, Pasar Flamboyan dan Pasar Puring termasuk pasar yang akan mendapat perhatian untuk ditata agar lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

“Beberapa pasar besar akan kita jadikan pasar yang bersih dan tertata, sehingga pedagang dan pengunjung lebih nyaman,” tambahnya.

Edi menilai pasar harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital, pedagang pasar menghadapi tantangan dari marketplace dan pola belanja daring. Karena itu, pasar fisik harus memiliki daya tarik tambahan agar tetap relevan dan dikunjungi masyarakat.

“Pasar yang bersih, aman, dan kreatif pasti akan didatangi pengunjung. Ini penting karena sekarang pedagang offline juga menghadapi tantangan dari marketplace,” katanya.

Terkait anggaran revitalisasi, Edi menyebut besarannya masih menunggu hasil kajian dan perhitungan konsultan. Pemerintah juga akan melihat kemungkinan pemberian insentif atau skema tertentu bagi pedagang, terutama setelah pasar ditata kembali. Ia berharap revitalisasi pasar tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan generasi muda, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Ibrahim mengatakan, kondisi Pasar Cempaka saat ini memerlukan sejumlah pembenahan, mulai dari atap bangunan, pengecatan, hingga penataan kembali kios-kios yang selama ini tidak berfungsi optimal. Setiap kios memiliki Surat Pemakaian Tempat Usaha (SPTU) yang memuat aturan pemanfaatan. Karena itu, pemerintah akan memeriksa kembali status kios, termasuk kios yang sudah lama kosong atau tidak lagi digunakan oleh pemegang hak pemakaian.

“Di SPTU itu ada aturan mainnya. Kalau sudah sekian lama tidak digunakan, maka bisa diambil kembali oleh pemerintah kota melalui dinas terkait,” jelasnya.

Menurutnya, lantai dua Pasar Cempaka selama ini banyak dalam kondisi kosong dan minim aktivitas. Pemerintah kota ingin menghidupkan kembali ruang tersebut dengan konsep baru, sesuai arahan Wali Kota Pontianak, yakni sebagai tempat kuliner, ruang kreatif anak muda, kafe, atau kegiatan usaha lain yang lebih menarik.

“Kita akan coba perbaiki dan baguskan. Pesan Pak Wali tadi, tempat ini bisa untuk kuliner, kreativitas pemuda, coffee shop dan sebagainya,” terangnya.

Ibrahim menilai, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak harus mampu memanfaatkan aset pasar yang belum optimal. Lantai dua pasar yang selama ini kosong perlu didorong agar memiliki fungsi ekonomi baru dan dapat menarik minat masyarakat. Setelah penataan dilakukan, pemerintah akan membuka peluang bagi pelaku usaha yang berminat mengisi kios atau ruang usaha di kawasan tersebut. Namun sebelum itu, Disperindagkop akan menyelesaikan pendataan, penertiban, serta perbaikan fisik bangunan.

“Kalau sudah bagus nanti kita umumkan. Siapa yang ingin berusaha, silakan. Kita harapkan tempat ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan,” ungkapnya.

Ibrahim menambahkan, saat ini terdapat 18 pasar yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak. Perbaikan pasar akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, baik pada bangunan maupun fasilitas pendukung.

Khusus Pasar Cempaka, pihaknya menargetkan penataan dapat mulai dilakukan tahun ini. Selain itu, kawasan tersebut juga direncanakan terintegrasi dengan pengembangan aktivitas perdagangan lain, termasuk sentra kuliner malam dan pasar malam di sekitar kawasan pasar.

“Mudah-mudahan ini bisa disambut baik oleh pelaku usaha, sehingga ruang-ruang pasar yang selama ini kosong bisa kembali hidup dan memberi dampak bagi ekonomi Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Lakukan Sidak Virtual

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memastikan kebijakan Work From Home (WFH) berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melakukan sidak virtual lewat panggilan video ke sejumlah ASN. 

“Tujuannya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja. Kami bersama Kepala BKPSDM melakukan pengecekan secara sampling. Tadi kita lakukan video call dan ternyata memang sedang bekerja,” ujarnya Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH diterapkan khususnya bagi pegawai yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Meski bekerja dari rumah, Pemkot memastikan aktivitas administrasi tetap berjalan normal.

“Kami menilai pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan administrasi, tetap berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Semuanya tetap berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut Edi, pelaksanaan WFH juga tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat. Pemkot Pontianak diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala melalui pemerintah provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut. Terkait efektivitas anggaran, ia menyebut WFH berpotensi memberikan efisiensi, khususnya pada penggunaan listrik. Namun, hal tersebut masih akan dievaluasi lebih lanjut.

“Nanti akan kita hitung dan bandingkan penggunaan listrik dari bulan ke bulan, apakah ada pengurangan, tetap, atau bahkan bertambah. Itu akan menjadi bahan evaluasi kita,” katanya.

Wali Kota berpesan kepada seluruh ASN agar tetap menjaga kinerja dan integritas meski bekerja dari rumah. Selain itu, mereka diminta tetap berkoordinasi dengan organisasi maupun pimpinannya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah turut melakukan inspeksi mendadak di kantor-kantor lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam sidak tersebut, Sekda memantau kehadiran pegawai yang mendapat jadwal bekerja dari kantor atau work from office (WFO), serta memastikan perangkat daerah tetap memiliki petugas layanan. Ia juga meminta pimpinan OPD mengawasi langsung pegawai yang menjalankan WFH agar kinerja tetap terukur.

“Yang WFO harus benar-benar hadir dan melayani. Yang WFH juga harus bisa dihubungi, menyelesaikan pekerjaan, dan melaporkan hasil kerjanya,” katanya.

Amirullah menekankan bahwa pelayanan dasar dan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh terhenti. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta mengatur jadwal pegawai secara proporsional agar pelayanan tetap berjalan efektif.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan. Jika ditemukan ASN tidak menjalankan tugas, sulit dihubungi, atau tidak memberikan hasil kerja yang jelas, maka akan ada evaluasi dari pimpinan.

“Kita ingin memastikan sistem ini berjalan tertib. Jangan sampai WFH dimaknai sebagai kesempatan untuk tidak bekerja,” tegasnya.

Menurut Amirullah, sidak ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia berharap seluruh pegawai memahami bahwa fleksibilitas kerja harus tetap diimbangi dengan produktivitas, tanggung jawab, dan komitmen pelayanan publik.

“Intinya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Di mana pun ASN bekerja, kinerja dan tanggung jawabnya harus tetap terjaga,” pungkasnya. (prokopim)