Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menjadikan masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Masukan tersebut terutama berkaitan dengan ketepatan sasaran program, optimalisasi pendapatan daerah, serta kesiapan pemerintah dalam menangani dampak kabut asap dan karhutla.

“Alhamdulillah dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak, semuanya pada intinya mengapresiasi,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (9/9/2026).

Ia memastikan program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemkot juga terus berupaya melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Menurut Bahasan, hal tersebut menjadi perhatian karena dalam perubahan APBD terdapat sejumlah penyesuaian pembiayaan yang harus dijaga agar struktur anggaran tetap seimbang.

Bahasan menjelaskan, terdapat alokasi Universal Health Coverage atau UHC yang belum tersalurkan karena menyesuaikan ketentuan dari pemerintah pusat, terutama terkait kelompok desil 1 dan desil 2. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dalam pembahasan perubahan anggaran.

Menurut Bahasan, masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Catatan tersebut akan dicermati agar perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian angka, tetapi juga memperkuat efektivitas program hingga akhir tahun anggaran.

“Semua program prioritas. Tetapi yang disampaikan fraksi-fraksi, penekanannya saat sekarang ini adalah penanganan karhutla yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan di Kota Pontianak dan bagaimana mengantisipasi dampak asap,” ujarnya.

Pemkot Pontianak telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan atau indikasi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah daerah. Selain fasilitas kesehatan, Pemkot Pontianak juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Itu tanggap darurat istilahnya,” katanya.

Bahasan menegaskan, Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti catatan fraksi dalam pembahasan berikutnya. Menurutnya, masukan DPRD menjadi bagian dari kemitraan dalam memastikan Perubahan APBD 2026 lebih tepat sasaran, responsif terhadap kondisi aktual, dan bermanfaat bagi warga.

“Catatan-catatan fraksi ini tentu menjadi perhatian kita agar program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Dewi Sartika bahagia. Di tengah kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ia mendapat paket sembako dari Insan Maritim Peduli. Sejak pagi, bersama pengemudi ojek online lainnya, Dewi telah berkumpul di Taman Alun Kapuas, Pontianak, Selasa (8/9/2026).

Sedikitnya 1.000 paket sembako dan 10 ribu liter air bersih dibagikan kepada pengemudi ojek online dan warga yang hadir. Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat, terutama mereka yang tetap harus bekerja di luar ruangan saat kabut asap masih terasa.

“Dengan adanya bantuan ini kami merasa sebagai ojol terbantulah, apalagi di musim kabut asap,” kata Dewi usai menerima bantuan.

Paket sembako yang diterimanya berisi air mineral, mi instan, dan minyak goreng. Bantuan itu akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih sekali, sudah peduli sama kami, ojol,” katanya.

Ungkapan senada dilontarkan Sandora. Ia menyebut bantuan tersebut pasti bermanfaat bagi para pengemudi ojek online, terlebih di tengah kondisi kabut asap yang membuat aktivitas di luar ruangan menjadi lebih berat.

“Semoga bencana ini cepat berlalu. Dan semoga pemerintah mendapatkan solusinya untuk kami sebagai ojol,” harapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan Insan Maritim Peduli. Menurutnya, bantuan sembako dan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi masyarakat, terutama bagi pekerja informal yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik.

“Terima kasih kepada Insan Maritim Peduli yang telah ikut membantu masyarakat Kota Pontianak. Bantuan seperti ini sangat bermanfaat, apalagi bagi warga yang bekerja di lapangan seperti pengemudi ojek online,” ujarnya.

Edi mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menangani dampak kabut asap, baik dari sisi kesehatan, distribusi air bersih, maupun imbauan kepada masyarakat. Namun, ia menilai kolaborasi berbagai pihak tetap dibutuhkan agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kepedulian dari berbagai pihak akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan warga yang beraktivitas di luar rumah agar tetap menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan pernapasan. Untuk warga yang membutuhkan layanan kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Pontianak tetap disiagakan.

“Kalau ada keluhan sesak atau gangguan pernapasan, segera datang ke fasilitas kesehatan,” pesannya.

Edi berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di Kota Pontianak. Ia juga berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.

“Mudah-mudahan bantuan ini memberi manfaat dan menjadi bagian dari semangat kita untuk saling membantu. Kita berharap kabut asap segera berkurang dan kondisi Kota Pontianak semakin membaik,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membuka ruang kolaborasi bersama mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan merumuskan berbagai inovasi program yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Pontianak, di Ruang Pontive Center, Senin (7/9/2026).

Sejumlah isu perkotaan menjadi bahan diskusi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi air bersih, pengelolaan limbah, hingga persoalan kabel jaringan internet yang masih semrawut.

Mahasiswa juga menyampaikan gagasan terkait penyediaan perpustakaan di warung kopi, menyesuaikan dengan karakter Pontianak yang dikenal sebagai Kota Seribu Warung Kopi dan kafe.

Edi menilai masukan, kritik, dan gagasan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam upaya mendorong kemajuan Kota Pontianak. Menurutnya, mahasiswa memiliki perspektif yang dapat memperkaya proses pemerintah dalam melihat persoalan sekaligus mencari solusi.

“Berbagai masukan, saran, dan kritikan dari teman-teman mahasiswa ini saya anggap sebagai hal yang sangat positif dan baik. Sebab, semua ini bertujuan untuk mendorong kemajuan Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Edi, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai agenda pembangunan, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pemkot Pontianak juga membuka peluang agar mahasiswa dapat terlibat dalam pengembangan gagasan dan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menjadi energi positif bagi pemerintah untuk bergerak lebih baik dan lebih cepat.

“Ke depannya, saya harapkan kita bisa terus berkolaborasi bersama, baik itu untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” katanya.

Edi berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada audiensi, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama dan keterlibatan dalam berbagai isu pembangunan.

Dengan begitu, gagasan yang muncul dari mahasiswa dapat menjadi masukan dalam penyusunan maupun pengembangan program pemerintah kota.

“Peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk perbaikan ini merupakan hal yang positif, yang saya anggap dapat memotivasi kita semua untuk bergerak menjadi lebih baik dan lebih cepat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk penyesuaian pendapatan serta penyelesaian program prioritas seperti kesehatan dan pendidikan yang sudah berjalan pada anggaran murni. Penyesuaian dilakukan untuk menyempurnakan alokasi anggaran, menjaga efektivitas program, serta menyesuaikan target pendapatan daerah.

“Perubahan APBD ini dimungkinkan sesuai aturan. Jadi disebabkan karena ada penyesuaian, penyempurnaan, dan efektivitas, termasuk target-target pendapatan yang kita rencanakan,” ujarnya usai Rapat Paripurna Pidato Wali Kota terhadap Penyampaian Raperda Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Pontianak, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa jenis pendapatan yang tidak sesuai target. Karena itu, Pemkot Pontianak perlu melakukan penyesuaian agar struktur anggaran tetap seimbang hingga akhir tahun. Selain itu, hingga Desember 2026, fokus Pemkot Pontianak adalah menyelesaikan program-program yang telah disusun dalam anggaran murni. Program tersebut terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan belanja modal.

Selain infrastruktur, perubahan anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Di antaranya pemenuhan target Universal Health Coverage atau UHC melalui BPJS Kesehatan. Termasuk penyelesaian perbaikan fasilitas kesehatan. Edi mencontohkan perbaikan rumah sakit dan puskesmas yang tetap menjadi prioritas dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Ada penyelesaian perbaikan rumah sakit, termasuk puskesmas. Jadi sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas,” katanya.

Terkait pembangunan waterfront, Edi menjelaskan bahwa pekerjaan yang berjalan saat ini menggunakan anggaran murni, bukan perubahan anggaran. Proses lelang baru selesai sekitar Juni hingga Juli, sehingga pekerjaan baru mulai dilaksanakan.

Ia menambahkan, kelanjutan pembangunan waterfront akan kembali direncanakan pada tahun anggaran 2027. Sementara pekerjaan yang saat ini telah dimulai ditargetkan rampung paling lambat akhir tahun.

“Selanjutnya nanti kita lanjutkan di 2027. Yang sekarang sudah dibongkar, penyelesaiannya paling lama Desember,” pungkasnya. (prokopim)