Berita

29 Anggota Panwaslu Kelurahan se-Pontianak Dilantik

PONTIANAK - Sebanyak 29 anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Pontianak dilantik oleh Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan di Hotel Orchardz Gajahmada, Sabtu (1/6/2024). Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan anggota Panwaslu Kelurahan yang akan menjalankan tugasnya pada Pilkada bulan November mendatang.

Kepada anggota Panwaslu Kelurahan yang mendapat amanah dalam mengawasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur, Ani Sofian berpesan agar mereka menjalankan tugas secara profesional dan adil, memberikan pelayanan yang baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjaga integritas.

“Oleh karena itu saya minta Panwaslu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar Pilkada mendatang berjalan lancar,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya lagi, sebagai petugas yang menjalankan amanah dan tugas pengawasan Pemilu, para anggota juga harus siap menghadapi sanksi moral, maupun sanksi secara administrasi dan bahkan sanksi pidana  sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan apabila melanggar pakta integritas yang telah disepakati.

Di samping itu juga, ia menekankan kepada seluruh anggota Panwaslu Kelurahan untuk senantiasa berkoordinasi dan berdiskusi dengan Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kota Pontianak apabila menemukan kendala di lapangan.

“Jangan mengambil keputusan sendiri sehingga apa yang diputuskan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” kata Ani Sofian.

Dirinya yakin anggota Panwaslu Kelurahan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada mendatang. Apalagi jika berkaca dari kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres yang baru berlalu di Kota Pontianak, Ani Sofian berharap pengalaman itu bisa diterapkan pada Pilkada mendatang, baik Pilgub maupun Pilwako.

“Pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 yang lalu, bisa menjadi pengalaman kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ucap Pj Wali Kota.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan menambahkan, pelantikan ke-29 anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Pontianak ini semestinya dilantik oleh Panwascam di wilayah masing-masing. Akan tetapi dikarenakan jumlah kelurahan tiap-tiap kecamatan tidak semuanya sama dan tidak terlampau banyak, sehingga pelantikan dilaksanakan secara keseluruhan.

“Panwaslu Kelurahan ini ujung tombak di kelurahan. Nanti akan ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang mana tiap-tiap TPS ada satu orang petugas PTPS,” tuturnya.

Hal penting yang ditekankan Ridwan adalah agar para anggota Panwaslu Kelurahan tetap menjaga integritas. Sebab menurut dia, integritas itu penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. 

“Kalau kita sudah tidak punya integritas, sepintar apapun kita pada akhirnya akan rusak proses penyelenggaraan Pemilu itu. Mohon integritasnya dijaga, jangan sampai menerima iming-iming atau imbalan apapun itu dari kontestan,” tegasnya.

Senada dengan Pj Wali Kota, ia juga mengingatkan kepada anggota Panwaslu untuk tidak mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Kota Pontianak. Segala sesuatu harus disampaikan kepada Panwascam terutama berkaitan dengan pidana atau pelanggaran administrasi.

“Jadi kalau terdapat pelanggaran, disampaikan dulu ke kita sehingga ada kajian hukum  yang akan dibahas Bawaslu Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum,” pesan Ridwan.

Para anggota Panwaslu Kelurahan diminta untuk mempelajari dan mendalami Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU). Sebab, kata dia, tugas pengawas ini jauh lebih urgen dan harus lebih paham dari pada penyelenggara Pemilu atau KPU.

“Kita harus mempelajari PKPU dan Perbawaslu. Tidak mungkin kita bisa melakukan pengawasan jika tidak paham peraturan PKPU dan Perbawaslu,” pungkasnya. (prokopim)

BATAM – Sebanyak 637 Jemaah Calon Haji (JCH) dari Kota Pontianak diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim Batam untuk kemudian berkumpul di Asrama Haji Batam di Jalan Engku Putri, Sabtu (1/6/2024). 

Di sana, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain beserta istri didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak Mi’rad, menyambut kedatangan JCH di Aula Arafah 1, Asrama Haji Batam, sebelum bertolak menuju Bandar Udara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah.

“Ada tiga kloter yang berangkat haji, yaitu kloter 19 ada 9 JCH, 20 ada 439 JCH, kemudian kloter 21 ada 187 JCH, jadi totalnya ada 637JCH dari Kota Pontianak, mari kita doakan supaya menjadi haji yang mabrur,” terang Zulkarnain, usai menyambut para jemaah.

Ia mengajak JCH untuk meluruskan niat sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan demikian diharapkan memperlancar segala proses peribadatan. Tidak lupa juga ia mengingatkan para jemaah agar menjaga dengan baik setiap keperluan administrasi, baik itu visa haji maupun tanda pengenal.

“Segala perlengkapan juga harus dijaga dengan baik. Mari luruskan niat agar dimudahkan setiap proses ibadah di Mekkah,” ungkap Pj Sekda.

Zulkarnain menuturkan, acara penyambutan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terhadap para jemaah. Pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp 1,5 juta kepada masing-masing jemaah.

“Nilainya tidak besar, tetapi semoga bisa bermanfaat bagi jemaah,” ujarnya.

Selain uang tunai, Pemkot Pontianak turut mengirimkan petugas pendamping yaitu para dokter untuk ikut ke Batam dalam rangka memastikan kesehatan para jemaah menjelang keberangkatan ke tanah suci.

“Kami ingin memastikan kesiapan fisik daripada para JCH ini, para dokter telah melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kembali dengan selamat,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Tanggal 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Untuk memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar upacara di halaman Kantor Wali Kota, Sabtu (1/6/2024) pagi.

Momen lahirnya Pancasila ini, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi milenial dan Generasi Z (Gen Z). Oleh sebab itu, sejak dini anak-anak mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harus dibekali pendidikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

“Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan pondasi utama dalam membangun karakter yang kuat dan berintegritas bagi generasi muda,” ujarnya.

Ani Sofian menjelaskan bahwa generasi milenial dan Gen Z saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menggeser nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menanamkan pemahaman yang kuat tentang Pancasila sejak dini sangatlah penting guna membentengi mereka dari pengaruh negatif yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan.

"Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, generasi milenial dan gen-Z akan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mereka akan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi serta dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi dinamika sosial yang ada," tuturnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya peran orang tua, pendidik dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan generasi milenial dan gen-Z dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan serta memiliki kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sehingga bisa memperkuat karakter dan jati diri generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman modern serta memastikan kelangsungan keberlanjutan bangsa dan negara ke depan,” tutup Ani Sofian.

Sebagaimana diketahui, 1 Juni 1945 dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka.

Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk “Lahirnya Pancasila” berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun strategi Kampanye Publik untuk pelaksanaan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP). Program CISP sendiri nantinya akan fokus membangun sarana dan prasarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di dua titik di Kota Pontianak. Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu menuturkan, pihaknya melibatkan berbagai pihak lintas sektoral dalam diskusi kali ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi resiko yang muncul dalam implementasi program ini nantinya.

“Agenda ini dalam rangka untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder, maka kegiatan untuk program sanitasi ini perlu kita komunikasikan, perlu kita sosialisasikan dengan masyarakat. Pada tahap ini, baru tahap awal. Untuk mengetahui kira-kira potensi-potensi resiko apa yang akan terjadi. Kemudian dari faktor-faktor resiko tadi, akan kita buat strateginya bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk komunikasi sendiri belum dilakukan,” ucap Sidig pasca agenda FGD di Ruang Aula Rohana Muthalib, Kantor Bappeda Kota Pontianak, Jumat (31/5/2024).
  
Sidig menambahkan, FGD kali ini merupakan tahap awal dalam penyusunan strategi Kampanye Publik nantinya. Dengan mengidentifikasi potensi resiko yang terjadi, berbagai kemungkinan bisa dicari alternatif solusi untuk mengatasinya. Dengan demikian, harapannya strategi Kampanye Publik ke masyarakat nantinya dapat berhasil dan dapat meraih dukungan dari seluruh pihak demi berjalannya pelaksanaan program ini.

“Tahap ini baru mengidentifikasi resiko-resikonya. Contohnya misalnya kemungkinan jalan akan macet. Nanti bagaimana kita akan memberitahukan ke masyarakat, sektor mana yang akan terlibat. Kemudian misalnya terkait masyarakat yang terdampak, bagaimana cara mengatasinya. Ini memang belum sampai di teknis pelaksanaan di lapangan. Kita baru di tahap wawancara untuk mengetahui potensi resiko atau mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi pada tahap pra konstruksi, saat konstruksi. Ujung dari ini adalah dukungan dari masyarakat terhadap program sanitasi, jadi tidak hanya proyek, tapi program sanitasi,” jelasnya. 

Untuk mengidentifikasi potensi resiko tersebut, Bappeda Kota Pontianak mengundang berbagai pemangku kepentingan yang kiranya dapat memberikan masukan dan saran terkait hal tersebut. Sidig Handanu menerangkan, pihaknya ingin seluruh stakeholder bisa berperan dalam menyukseskan program ini.

“Stakeholders yang diundang pertama dari pihak masyarakat, termasuk Camat, Lurah, Karang Taruna, PKK, dan Puskesmas. Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program sanitasi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya. Saya menyarankan ini untuk diperluas, karena nantinya hasil ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” ujar Sidig. 

Sidig menekankan bahwa program ini sangat penting untuk disukseskan oleh semua pihak. Ia mengatakan bahwa sanitasi merupakan hal mendasar yang diperlukan masyarakat. Sehingga kualitas sanitasi harus baik untuk mendukung tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Sanitasi termasuk air bersih itu memang pelayanan dasar yang harus ada. Dan itu merupakan sektor yang mendasar. Derajat kesehatan masyarakat itu akan baik bilamana air bersihnya tersedia, sanitasinya dikelola dengan baik. Kemudian perilaku, masyarakat mau memanfaatkan itu. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui lingkungan atau faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap penyakit itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Jadi keterlibatan masyarakat terhadap program ini sangat penting, baik dari awal pra konstruksi hingga selesai dan seterusnya,” tutupnya. (prokopim/kominfo)