Berita

Pj Wako Ani Sofian Sidak Bapok di Pasar Flamboyan Jelang Iduladha

PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Iduladha, Tim Satgas Pangan Kota Pontianak menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Flamboyan, Rabu (29/5/2024). Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus memantau harga komoditas di sejumlah pasar. 

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian memimpin langsung sidak dan mengecek harga-harga sejumlah komoditas. Ia langsung menanyakan kepada para pedagang harga bahan pokok seperti sayur-sayuran, cabai, bawang, ikan, telur, daging sapi, ayam dan lainnya. Dari hasil pantauan di Pasar Flamboyan, sejumlah komoditas pangan turun harga.

“Kalau dilihat dari stok masih tersedia, dan diperkirakan mencukupi untuk kurun waktu satu hingga dua bulan. Demikian pula harga sejumlah komoditas banyak yang turun. Mudah-mudahan harga komoditas terus turun sehingga lebih terkendali,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini harga daging masih terbilang stabil yakni Rp150 ribu per kilogram. Namun harga daging diperkirakan akan terjadi kenaikan saat menjelang Iduladha sebagaimana yang disampaikan pedagang. 

“Hanya biasanya satu atau dua hari saja harganya naik, setelah itu normal kembali,” imbuh Pj Wali Kota.

Sementara, untuk harga bahan pokok seperti sayur, cabai, bawang dan ayam harganya mulai turun. Harga cabai rawit di kisaran Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram. Bawang merah kisaran Rp34 ribu hingga Rp38 ribu. Sedangkan harga ayam di kisaran Rp30 ribu - Rp33 ribu per kilogram, ikan kembung Rp40 ribu per kilogram, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp16.500 per kilogram, beras SPHP Rp13 ribu per kilogram dan telur kisaran harga Rp1.700 hingga Rp2.000 per butir.

“Bahkan, sawi yang sebelumnya sempat menyentuh harga Rp60 ribu per kilogram, sekarang turun harga menjadi Rp20ribu per kilogram,” ungkap Ani Sofian. (prokopim)

PONTIANAK - Keberadaan Pontianak Laboratory Information System (POLIS) mempermudah para pelanggan jasa laboratorium UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak. 

Kini mereka hanya perlu mengunjungi kanal polis.pontianak.go.id untuk mendaftar, dan tinggal mengantar sampel ke kantor pelayanan. Jika pelayanan yang dibutuhkan termasuk pengambilan sampel, semua administrasi diselesaikan via aplikasi. Pelanggan pun bisa melacak proses pelayanan dari sistem tersebut.

"Dengan aplikasi POLIS waktu pelayanan dapat dikurangi menjadi lima menit. Sebelumnya perlu 15-20 menit menyelesaikan administrasi di loket," kata Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH Pontianak Dina Angelina, Selasa (28/5/2024).

Hasil uji laboratorium pun akan muncul begitu prosesnya selesai. Pelanggan hanya perlu masuk ke sistem dan mengunduh hasil pengujian. Dengan demikian, pengguna lebih mudah dan cepat tahu hasil uji, tanpa harus ke kantor atau menunggu pengiriman berkas.

"Seluruh pembayaran juga secara online. Sehingga semua transparan dan akuntabel," jelasnya.

Dina Angelina menerangkan, beberapa alasan inovasi ini muncul, antara lain untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, dan transparansi dalam penerimaan jasa retribusi. Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak pun dapat meningkat. Sebagai gambaran, setelah aturan besaran tarif keluar, di tahun 2023, UPT Laboratorium Lingkungan DLH Pontianak berhasil menyetor Rp54 juta ke kas daerah.

Aplikasi POLIS juga menjawab tuntutan digitalisasi pelayanan publik menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu juga upaya ikut serta dan berperan aktif dalam menyukseskan program Pontianak Smart City, implementasi good governance, digitalisasi data dan arsip.

"Sehingga data dan arsip ini mudah diakses di masa yang akan datang," katanya.

Ke depan, UPT Laboratorium Lingkungan DLH Pontianak akan berkolaborasi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH untuk menyosialisasikan pelayanan digital online laboratorium ke pelaku usaha. Tujuannya agar dapat mengujikan limbah hasil kegiatan usaha sebagai upaya memenuhi regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Mereka juga akan mengintegrasikan aplikasi POLIS dengan aplikasi e-PONTI untuk proses pembayaran retribusi menggunakan ID Billing. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar agenda penilaian terhadap delapan aksi konvergensi stunting yang telah dilaksanakan masing-masing kota dan kabupaten se-Kalbar selama tahun 2023. Kota Pontianak menjadi satu di antara yang dinilai.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain hadir bersama jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak. Ia menjelaskan, ada beberapa evaluasi dari tim penilai.

“Secara umum penanganan stunting dengan delapan aksi konvergensi stunting sudah sangat baik, dapat dilihat dari angka sunting yang turun secara signifikan dalam tiga tahun belakangan,” terangnya, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak, usai penilaian di Hotel Mercure, Senin (27/5/2024).

Pada hasil penilaian tahun lalu, Kota Pontianak keluar sebagai peringkat kedua, berada di bawah Kabupaten Sintang. Untuk tahun ini, Zulkarnain optimis nilai yang didapat akan lebih baik, jika melihat pencapaian yang telah dilakukan secara kolaboratif lintas sektor sepanjang tahun 2023.

“Tetapi yang paling penting adalah stunting dapat ditekan sampai angka nol. Itu yang jadi intinya, dan semoga di tahun 2025 nanti sudah tidak ada lagi pembahasan stunting, artinya sudah selesai, karena kita akan mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” harap Pj Sekda.

Zulkarnain memaparkan, tiga kecamatan sedang menjadi perhatian prioritas penanganan stunting. Ketiganya adalah Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut hasil evaluasi internal TPPS, penyebab tingginya persebaran stunting di tiga kecamatan itu karena layanan sensitif dan layanan spesifik yang belum optimal.

“Kepatuhan sasaran mengkonsumsi suplementasi gizi rendah, sasaran keluarga berisiko stunting kurang mengakses paket layanan dan kesadaran kelompok masyarakat masih rendah dalam upaya pencegahan stunting,” jelasnya.

Ia mengajak para orang tua dengan balita stunting untuk segera mendaftarkan keluarganya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kepada Pasangan Usia Subur (PUS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Jika kami lihat datanya, masih terdapat orang tua dengan balita stunting yang tidak mendaftarkan keluarganya pada DTKS, khususnya PUS PMKS. Penanganan stunting di negara-negara maju sudah dimulai sejak menjadi calon pengantin,” imbuh Zulkarnain.

Setiap langkah yang dilakukan oleh TPPS Kota Pontianak ini, menurut Pj Sekda, menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Seluruh rencana program dan kegiatan penurunan stunting juga telah diusulkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Untuk sekarang, ada dua hal yang mungkin bisa kami jalankan adalah dengan peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pemanfaatan pekarangan serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Kalau bisa juga kami ingin melakukan penilaian aksi konvergensi stunting sampai ke tingkat kelurahan,” pungkasnya. (kominfo)

Ketua KPU Kota Pontianak Lantik Anggota PPS Pilkada se-Kota Pontianak

PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak David Teguh M melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Pontianak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak di Hotel Mercure Pontianak, Minggu (26/5/2024). Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan anggota PPS yang akan bertugas untuk tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kepada anggota PPS yang baru dilantik, Ani Sofian menyampaikan ucapan selamat dan berharap anggota PPS segera melaksanakan tugas sesuai tahapan Pilkada yang telah direncanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

“Saya berpesan kepada seluruh anggota PPS untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, jaga netralitas, independensi dan junjung tinggi integritas guna mewujudkan Pilkada di Kota Pontianak yang berkualitas,” pesannya.

Ia juga berharap kepada anggota PPS untuk terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta berikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Guna meningkatkan partisipasi pemilihan pada pesta demokrasi yang akan diselenggarakan bersama,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2024 menjadi puncak pesta demokrasi lima tahunan bagi rakyat Indonesia. Termasuk agenda Pilkada yang akan digelar bulan November mendatang, menjadi ajang bagi masyarakat Pontianak untuk ikut menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun mendatang. Peran anggota PPS sangat penting dalam proses pesta demokrasi tersebut. 

“Saya berharap anggota PPS menjalin sinergitas dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Pontianak berjalan dengan aman, tertib dan damai,” pungkasnya. (prokopim)