,
menampilkan: hasil
Gelontorkan Bansos Tunai, Edi Harap Bantuan Ringankan Beban Warga
Pemkot Salurkan Bansos Tunai Senilai Rp2,58 miliar untuk 4.312 KK
PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) uang tunai kepada warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan inisiasi Wali Kota Pontianak yang telah dimulai sejak tahun 2023. Tahun 2025 ini, bantuan yang digelontorkan sebesar Rp2,58 miliar untuk disalurkan kepada 4.312 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat secara bertahap. Masing-masing keluarga penerima manfaat menerima uang sejumlah Rp600 ribu per tahun.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyerahkan bantuan tunai dalam bentuk rekening tabungan Bank Kalbar secara simbolis kepada warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Pontianak Utara. Sebanyak 794 KK warga Pontianak Utara yang mendapat bansos tersebut.
"Ini adalah program stimulan dari Pemerintah Kota Pontianak untuk warga berpenghasilan rendah yang datanya sudah kami miliki," ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Selasa (11/3/2025).
Edi menambahkan, bantuan untuk masyarakat berasal dari berbagai program, baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pontianak, salah satunya bansos uang tunai ini.
"Ada namanya BPNT, ada program kesejahteraan, Program Keluarga Harapan dan program-program lainnya," jelasnya.
Edi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah Pontianak Utara.
"Program bedah rumah, bedah WC masih ada. Selain itu, operasional RT/RW juga kita tingkatkan menjadi Rp500 ribu per bulan," tambahnya.
Dia berharap peran aktif RT maupun RW dalam menyediakan data-data penduduk di wilayahnya masing-masing secara akurat. Edi bilang, salah satu tugas RT/RW adalah mendata dan memverifikasi kondisi penduduk di wilayahnya agar pemerintah mendapatkan data akurat untuk perencanaan program.
"Data-data ini kita butuhkan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bagi yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil dan lain sebagainya," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyampaikan bahwa Pemkot akan gencar melakukan program penanganan stunting serta pencegahan penyakit seperti TBC. Warga juga diingatkan untuk mengurus BPJS Kesehatan supaya tidak kesulitan jika mengalami sakit.
“Jangan sampai nanti sudah sakit baru bingung,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa program bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti PKH, BPNT, maupun bantuan beras dan lainnya.
"Ini merupakan inisiasi dari Bapak Wali Kota yang dimulai pada tahun 2023. Pada saat itu, beliau bertanya kepada kami terkait dengan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah," ungkapnya.
Trisnawati menambahkan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun yang diberikan sekaligus.
"Jadi bukan setiap bulan, tapi sekali pemberian langsung sebesar Rp600 ribu," tegasnya.
Anggaran bantuan sosial tunai ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, anggaran yang disalurkan sebesar Rp1,77 miliar, kemudian di tahun 2024 naik menjadi Rp2,01 miliar, dan di tahun 2025 ini kembali naik menjadi Rp2,58 miliar.
"Artinya Pemerintah Kota Pontianak terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pontianak," jelas Trisnawati.
Untuk tahun 2025, bantuan sebesar Rp2,58 miliar ini akan disalurkan kepada 4.312 kepala keluarga secara bertahap. Khusus untuk Kecamatan Pontianak Utara, terdapat 794 kepala keluarga penerima bantuan pada tahap pertama.
Trisnawati juga mengungkapkan bahwa pada tahap kedua, akan disalurkan bantuan sebesar Rp1,61 miliar yang direncanakan pada bulan April mendatang.
"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya," imbuhnya.
Salah satu warga Pontianak Utara yang menerima bantuan tunai, Jamal (72), mengucap syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Pontianak setelah menerima bantuan dalam rekening tabungan.
“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini,” ungkapnya.
Pria lanjut usia itu mengaku tidak lagi bekerja sejak mengalami sakit parah pada tahun 2020. Jamal yang tinggal bersama dua orang anaknya menyebut, bantuan yang diterimanya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Alhamdulillah bantuan uang tunai ini bisa meringankan beban untuk keperluan sehari-hari,” tutupnya. (prokopim)
Warga Antre Serbu Pasar Murah di Pontianak Selatan
Harga Sembako per paket Rp85 ribu
PONTIANAK - Antrean warga mengular di halaman Kantor Camat Pontianak Selatan. Sebagian dari warga ada yang sudah mengantre dari pukul 05.00 WIB untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga relatif murah dari harga di pasaran pada Operasi Pasar atau Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog, BUMD dan sejumlah distributor dan retail. Pasar Murah yang digelar secara bergilir di enam kecamatan se-Kota Pontianak ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan warga membludak untuk berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Murah.
Satu di antara warga Pontianak Selatan, Anti (54) mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar atau pasar murah yang di gelar di halaman Kantor Camat Pontianak Selatan.
"Alhamdulillah murah sekali. Ini sangat membantu bagi orang yang kurang mampu," ujarnya saat mengantre di pasar murah, Selasa (11/3/2025).
Anti yang sudah antre sejak pukul 6 pagi mengatakan bahwa dia mengetahui informasi pasar murah ini dari grup Whatsapp. Dia berencana membeli telur yang dijual dengan harga Rp10 ribu untuk 1 pak berisi 10 butir.
"Kalau paket sembako kemarin saya sudah beli di pasar murah yang ada di halaman Masjid Raya Mujahidin. Anak-anak saya suka makan telur, makanya saya beli telurnya," tambahnya
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, digelarnya operasi pasar atau pasar murah ini untuk membantu warga menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, bahkan ada yang sudah mengantre sejak pukul 5 subuh.
"Sasaran operasi pasar ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Menurut Edi, operasi pasar ini juga bertujuan untuk menjaga inflasi. Tingginya antusiasme warga membuktikan bahwa masyarakat Kota Pontianak sangat menginginkan harga bahan pokok yang terjangkau.
"Ini membuktikan bahwa masyarakat ingin harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. Untuk itu, kami menjalin kerjasama dengan Bank Kalbar, BUMD, serta BUMN yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat," tambahnya.
Pemkot Pontianak akan rutin menggelar operasi pasar menyesuaikan kondisi yang ada. Apabila terjadi lonjakan harga terutama di hari besar keagamaan, maka operasi pasar akan digelar.
“Kita bisa saja melakukannya, tergantung situasi. Terutama jika terjadi lonjakan harga pada hari-hari besar,” tutur Edi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kata dia, memang terjadi kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur dan ayam. Melihat situasi demikian, Wali Kota mengimbau warga untuk tidak panik.
“Jangan panik. Kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warga kota. Stok di pasar masih tersedia dan harganya masih terjangkau,” sebutnya.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa operasi pasar murah benar-benar dibutuhkan," sebutnya.
Ibrahim bilang, dalam operasi pasar ini, masyarakat dapat membeli paket sembako seharga Rp85 ribu yang berisi beras premium 5 kilogram (kg), gula pasir 1kg dan minyak goreng 1 liter. Kemudian untuk telur per-pak isi 10 butir seharga Rp10 ribu.
“Selain itu, tersedia pula komoditi lainnya yang dijual dengan harga bersubsidi,” sambungnya.
Untuk mekanisme pembelian, Ibrahim menerangkan bahwa warga cukup menunjukkan identitas berupa KTP sebagai bukti bahwa mereka merupakan penduduk setempat.
"Kami utamakan warga di kecamatan yang sedang menjadi lokasi operasi pasar murah. Misalnya, hari ini di Pontianak Selatan, maka warga di wilayah tersebut yang diprioritaskan. Kami membagi secara bergilir agar semua kecamatan kebagian," ungkapnya.
Adapun jadwal operasi pasar selanjutnya yaitu Rabu, 12 Maret Kantor Camat Pontianak Kota, Kamis, 13 Maret di Kantor Camat Pontianak Timur, Senin, 17 Maret Kantor Camat Pontianak Utara dan terakhir Selasa, 18 Maret di Kantor Camat Pontianak Barat. Pasar murah dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.
“Kami berharap pasar murah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan bisa meringankan beban mereka di tengah bulan Ramadan dan menghadapi lebaran,” pungkasnya. (prokopim)
Resmi Dilantik, Yanieta Siap Jalankan Program Kerja PKK dan Dekranasda
Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemkot Pontianak
PONTIANAK - Yanieta Arbiastutie Kamtono resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Erlina Ria Norsan di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (10/3/2025). Bersamaan dengan itu, Yanieta juga dilantik sebagai Ketua Dekranasda, Pembina Posyandu dan Bunda PAUD Kota Pontianak. Sementara Norhasanah Bahasan dilantik sebagai wakilnya.
Yanieta mengatakan, setelah resmi dilantik, dirinya akan segera fokus menjalankan program kerja sesuai arahan Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar yang mengharapkan seluruh TP-PKK di 14 kabupaten/kota se-Kalbar melaksanakan program kerja 100 hari.
"Alhamdulillah pada hari ini saya dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kota Pontianak. Setelah pelantikan ini, kami fokus kerja untuk melaksanakan program-program di mana TP-PKK Kota Pontianak bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," ujarnya usai prosesi pelantikan.
Sebagai Ketua Pembina Posyandu, Yanieta menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai ujung tombak dari enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh sebab itu,dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi terkait.
"Kami sebagai Tim PKK Kota Pontianak akan bersinergi dengan stakeholder dan instansi terkait untuk melaksanakan enam program kerja tersebut," tambahnya.
Yanieta juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk fokus menurunkan angka stunting. Hal ini sebagaimana yang menjadi fokus pemerintah pusat untuk menekan angka stunting di setiap daerah.
"Untuk stunting, Pemerintah Kota Pontianak akan fokus terus menurunkan angka stunting. Ini terus dilaksanakan sehingga betul-betul diharapkan Kota Pontianak zero stunting," ucap Yanieta.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ucapan selamat kepada Yanieta yang telah dilantik sebagai Ketua TP-PKK sekaligus merangkap Ketua Dekranasda, Bunda PAUD dan Penasihat Posyandu Kota Pontianak.
“Kita berharap adanya sinergitas dan kolaborasi, baik antara pengurus PKK, Dekranasda, posyandu dan PAUD, dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan yang selaras,” tuturnya.
Edi juga berpesan agar TP-PKK Kota Pontianak lebih berperan aktif untuk membantu Pemerintah Kota Pontianak, terutama dalam mewujudkan visi misi Kota Pontianak yang telah ditetapkan.
“Kami punya tujuh program prioritas di 100 hari kerja, semoga dukungan dari TP-PKK bisa mempercepat dalam merealisasikan ketujuh program tersebut, selain program-program yang ada dalam visi misi Kota Pontianak,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan mengingatkan agar seluruh Ketua TP-PKK yang baru dilantik dapat aktif melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menjalankan 10 program pokok PKK dan memberikan pelayanan enam bidang standar minimal SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial yang menyentuh seluruh kehidupan masyarakat.
“PKK inilah unsur dari atas sampai ke bawah. Sampai ke kecamatan, desa, dusun, RT, RW, itulah PKK," pungkasnya. (prokopim/kominfo)
Bahasan Sampaikan Jawaban Wali Kota atas Tiga Raperda
Raperda tentang KTR, Pemberdayaan Disabilitas dan Perlindungan Anak
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (10/3/2025).
Bahasan menyebutkan bahwa tiga Raperda yang dibahas meliputi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
"Jawaban ini kami sampaikan sebagai salah satu rangkaian tahapan pembahasan Raperda yang diupayakan dapat merespon pertanyaan, saran dan pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2025," ujarnya.
Terkait Raperda KTR, Wakil Wali Kota menanggapi pandangan umum Fraksi Nasional Demokrat mengenai pencantuman stasiun dan bandara dalam Pasal 16. Ia menyatakan siap menghapus bunyi pasal tersebut, mengingat Kota Pontianak saat ini belum memiliki stasiun dan bandara.
"Kami menyambut baik pendapat, saran, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD Kota Pontianak. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan apresiasi positif terhadap ketiga Raperda yang kami ajukan," tambahnya.
Bahasan menjelaskan ketiga Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Program Pembentukan Perda Kota Pontianak yang telah disusun bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak.
Apabila jawaban yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dipandang belum lengkap, belum jelas atau belum menyentuh substansi yang diinginkan, maka hal tersebut dapat dikomunikasikan melalui Tim Asistensi Pemerintah Kota Pontianak dalam pembahasan-pembahasan teknis di DPRD.
"Tiga Raperda ini penting bagi pengembangan Kota Pontianak ke depan, terutama dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan perlindungan terhadap anak," pungkasnya. (prokopim)
