Berita

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan, termasuk membakar sampah. Hal tersebut mengingat cuaca panas yang mendominasi akhir-akhir ini.

“Kita juga berharap kepada pemerintah provinsi untuk mengingatkan daerah lain, yang memiliki hutan luas, agar tidak melakukan pembakaran terutama saat pembukaan lahan pertanian karena akan berdampak juga terhadap Kota Pontianak,” terangnya, Sabtu (20/7/2024).

Pihaknya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berakibat kabut asap di wilayah Kota Pontianak. Ani Sofian menerangkan, satgas secara rutin patroli di wilayah berpotensi karhutla.

“Apabila ada kebakaran dan terindikasi disengaja, kami akan lakukan penindakan,” tegasnya.

Spanduk-spanduk imbauan yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan juga dipasang di titik-titik yang mudah terlihat. Sehingga masyarakat membaca pesan yang disampaikan agar setop membakar lahan.

"Kita lebih mengutamakan pencegahan dengan membentuk tim patroli setiap hari dengan berkeliling di titik-titik rawan karhutla," ujar Ani Sofian.

Saat ini, lanjutnya, memang sudah memasuki musim kemarau sebab dalam sepekan terakhir belum terjadi hujan. Efek El Nino yang berdampak pada cuaca di Kota Pontianak berupa musim kemarau dan cuaca panas serta kekeringan. Oleh karenanya kondisi ini perlu dilakukan antisipasi terutama bahaya kebakaran lahan. 

"Oleh sebab itu kami dari Pemerintah Kota Pontianak dan unsur Forkopimda bersama seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga jangan sampai terjadinya kebakaran lahan, apalagi di wilayah tanah gambut yang berisiko mudah meluasnya kebakaran lahan," pungkas Pj Wali Kota. (kominfo)

Kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kalbar Memprihatinkan

PONTIANAK - Yusuf Panyungan, Lurah Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI atas komitmen dan jasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Penghargaan diserahkan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto pada sosialisasi narkoba dalam rangka peringatan pasca Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2024 di Rumah Budaya Kampung Caping, Jumat (19/7/2024).

Sumirat menyebut, Lurah Bansir Laut yang menerima penghargaan tersebut karena komitmennya di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurutnya, tidak banyak tokoh yang mendapatkan prestasi atau penghargaan itu di Provinsi Kalbar. Ada empat tokoh yang menerima penghargaan serupa di Provinsi Kalbar, yakni 1 orang dari Pontianak, 1 orang dari Putussibau, 1 orang dari Bengkayang dan 1 orang dari Sintang.

“Sudah ada tokoh seperti Lurah Bansir Laut yang telah berbuat untuk masyarakat Kota Pontianak khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tidak banyak yang mendapat prestasi seperti ini,” sebutnya.

Sumirat menuturkan, Kelurahan Bansir Laut telah melakukan langkah luar biasa terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga mendapat pujian dari Kepala BNN RI. Terlebih, kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kalbar cukup memprihatinkan. Dari data hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Universitas Indonesia dan universitas yang ada di masing-masing provinsi, tercatat ada 16.755 orang pecandu yang ada di Provinsi Kalbar.

“Bahkan kemarin saya sempat bertemu di salah satu pusat rehabilitasi swasta yang ada di Pontianak, pecandu termuda yang direhab berusia 10 tahun. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, benteng pertama pencegahan narkoba ada pada masyarakat. Ia tidak hentinya mengimbau warga Kota Pontianak agar segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdapat seseorang teridentifikasi pemakai zat terlarang maupun yang mengedarkan narkoba. 

“Pemberantasan narkoba ini tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif masyarakat untuk mengingatkan anggota keluarganya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Kepada para RT, RW, lurah dan camat, Ani Sofian mengingatkan untuk terus berkoordinasi dengan BNN, baik tingkat kota maupun provinsi dalam menangani permasalahan narkoba di wilayah masing-masing. Ia mengapresiasi kinerja seluruh aparat hukum yang telah berjibaku memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak dan Kalbar khususnya.

“Kalau kita semuanya kompak, saya kira pemberantasan narkoba ini bisa kita atasi. Antara pemerintah kolaborasi dengan BNN,” kata Ani Sofian.

Selain upaya penindakan, upaya pencegahan juga tidak kalah penting. Pola hidup sehat harus menjadi gaya hidup bagi warga Kota Pontianak, sehingga hanya terfokus pada hal-hal positif saja.

“Dengan demikian kita tidak sempat memikirkan hal negatif, dilawan dengan kegiatan positif agar menjadi budaya dan pola hidup kita,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak terpilih sebagai best practice pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kalimantan Barat tahun 2024. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat membuka Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Hotel Ibis, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, skor SPIP di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengalami peningkatan pada Maturitas SPIP, Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

“Saya minta kepada semua ASN Pemkot Pontianak yang saya banggakan, yang terlibat dalam penilaian SPIP ini dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Fungsi pengawasan pun harus lebih ditekan pula. Ani Sofian bilang, ada tiga lapisan dunia pengawasan. Pertama ada pada kepala perangkat daerah yang dibebankan tanggung jawab. Kedua perencanaan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak dan lapis ketiga adalah Inspektorat Kota Pontianak.

“Semoga mendapatkan hasil kinerja terbaik, pekerjaan selesai tepat waktu dan berdampak bagi pembangunan Kota Pontianak,” harapnya.

Pj Wali Kota Ani Sofian menekankan pentingnya perangkat daerah untuk benar-benar memanfaatkan SPIP sebagai alat pengendalian agar perencanaan yang disusun lebih berkualitas, terarah dan tujuan sesuai harapan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. 

“Oleh karena itu ketika perencanaan disusun, kita sudah harus mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan manajemen sebuah organisasi dibutuhkan sebuah pengendalian. Apalagi mengatur organisasi di lingkup pemerintah daerah, seperti halnya Pemkot Pontianak. Untuk itu, Ani Sofian berbagi tips dalam mengelola organisasi dengan baik. 

“Rencanakan, kerjakan dan lihat hasilnya. Apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka rencanakan ulang kerjakan lagi dan lihat bagaimana hasilnya, begitulah dimaksud pengendalian,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Gerakan Pangan Murah (GPM) terus rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak yang dilaksanakan di UPT Agribisnis, Jalan Budi Utomo, Kamis (18/7/2024).

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian membuka secara simbolis kegiatan GPM. Ia menyebut, GPM ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan dalam upaya pengendalian inflasi daerah,” katanya usai membuka GPM.

Di GPM ini, masyarakat dapat berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah harga pasar. Ani Sofian menilai, agenda serupa efektif untuk menekan laju inflasi.

“Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Pontianak dalam pengendalian inflasi selama ini telah berjalan dengan baik, di mana saat ini Pontianak berada di urutan ke-9 kota dengan inflasi terendah seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyebut, komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi di wilayah tertentu dan bersifat musiman. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Kondisi tersebut, lanjutnya, seringkali menimbulkan fluktuasi pasokan dan berakibat ketidakpastian harga pangan.

“Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan,” imbuh Pj Wali Kota.

Muchammad Yamin, Plt Kepala DPPP Kota Pontianak menjelaskan, selain menekan laju inflasi, kegiatan GPM dilaksanakan sebagai momentum ulang tahun ke-3 Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan melibatkan PT Bulog, BUMN Pangan serta instansi swasta.

“GPM ini agenda nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita selalu menciptakan inovasi upaya menekan inflasi,” terangnya.

Adapun komoditas yang dijual adalah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, ikan, ayam dan komoditas dari UMKM. Kegiatan GPM ini digelar dalam kurun waktu satu hari ini saja.

“Mudah-mudahan dengan begini juga mengangkat UMKM supaya bisa naik kelas dan semakin dikenal masyarakat sekitar dan mendapat pasar lebih baik,” pungkas Yamin. (kominfo/prokopim)