Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Batulayang, Pontianak Utara. TPST akan mengolah sampah kota yang produksinya mencapai 350-400 ton per hari, dengan menghasilkan produk sampingan berupa minyak bakar dan gas metan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, dan pupuk organik yang bisa mendukung pertanian dan perkebunan.

Sekretaris Bappeda Pontianak, Syamsul Akbar menerangkan Kota Pontianak jadi satu dari enam daerah di Indonesia yang mendapat proyek LSDP (Local Service Delivery Improvement Project) atau Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Lokal dari Pemerintah Pusat. Kegiatan ini didukung Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan layanan pengelolaan sampah.

"Selain Pontianak, ada Kota Malang, Kota Palembang, Kota Kendari, Kabupaten Toba dan Kabupaten Lebak," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Project LSDP di Balai Kota Malang, Jumat (6/9/2024).

Dalam rapat tersebut, tim Pemkot Pontianak diwakili Pj Wali Kota Pontianak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Sekretaris Bappeda. Sementara perwakilan pemerintah pusat yang hadir di antaranya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Untuk pembangunan TPST Batulayang, Pemkot Pontianak telah menyusun Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

"Project LSDP direncanakan akan berlangsung 2025-2029," jelasnya.

Untuk diketahui, program LSDP sendiri mengintervensi lima aspek pengelolaan sampah. Pertama, adalah aspek kelembagaan yang berfokus pada regulator dan operator pengelolaan sampah. Aspek kedua, berupa pembiayaan dalam hal pengelolaan sampah. Ketiga adalah aspek regulasi yang memayungi aturan pengelolaan sampah. Lalu keempat keterlibatan dan partisipasi di tingkat masyarakat.

Terakhir, aspek tata kelola teknis operasional dalam pengelolaan sampah, dengan output berupa pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pengelolaan sampah di tingkat daerah dan masyarakat. (Sumber : bappeda_pontianak )

PONTIANAK – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Titin Subekti memaparkan, pihaknya akan menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024-2029 pada tanggal 17 September mendatang. Seperti diketahui, masa jabatan Anggota DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024 akan segera berakhir.

“Rencananya pelantikan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024. Sekarang tengah melakukan persiapan acara seremonial dan menunggu SK dari Pj Gubernur Kalbar dan Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar,” ungkapnya, Jumat (6/9/2024).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024-2029 rencananya dilaksanakan di Gedung Pontianak Convention center (PCC), Pontianak, dan dimulai pukul 10.00 WIB.

“Mengingat keterbatasan Ruang Paripurna, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024-2029 akan dilaksanakan di gedung PCC,” imbuh Titin.

Adapun 45 Anggota DPRD Kota Pontianak yang akan dilantik adalah Dytha Dhamayanti Pratiwi (Partai NasDem), Bebby Nailufa (Partai Golongan Karya), Nella Lenny Heryani (PDIP), Husin (Partai Keadilan Sejahtera), Akbar Riyanto (Partai Gerakan Indonesia Raya), Erwin Sugiarto (Partai Persatuan Pembangunan), Edy Zaidar (Partai Amanat Nasional), Barlian (Partai Kebangkitan Bangsa), Irwan (Partai Golongan Karya), Andi Dhirgam Charnova (PDIP), Naufal Ba'bud (Partai Gerakan Indonesia Raya), Damri (Partai Hati Nurani Rakyat), Darwin (Partai Keadilan Sejahtera), Mesbahudin (Partai Demokrat), Sahdan M Nur (Partai Persatuan Pembangunan), Berdi (Partai NasDem), Rino Pandriya (Partai Kebangkitan Bangsa), Anggi Febri Ardika (Partai Amanat Nasional), Syahrul Efendi (Partai NasDem), Suhardi (Partai Gerakan Indonesia Raya).

Kemudian Samsuddin (Partai Golongan Karya), Siti Rukasіh (Partai Keadilan Sejahtera), Matruji (Partai Persatuan Pembangunan), Anwar Musaddad (Partai Kebangkitan Bangsa), Emiliana (PDIP), Yoggy Perdana Putra (Partai Gerakan Indonesia Raya), Muhammad Haikal Fadhillah (PDIP), Munaji (Partai Demokrat), Muhammad Iqbal Muthahar (Partai Gerakan Indonesia Raya).

Selanjutnya Satarudin (PDIP), Juwita Dewi (Partai Gerakan Indonesia Raya), Agus Sugianto (Partai NasDem), Sukarman (Partai Golongan Karya), Kurniawati (Partai Demokrat), Muhammad Arif (Partai Keadilan Sejahtera), Mansyur Ar (Partai Golongan Karya), Yandi (Partai Hati Nurani Rakyat), Ferry Hairadi (Partai Demokrat), Candra Jaya Pardiansyah (PDIP), Leni Diantami (Partai Golongan Karya), Muhammad Noor (Partai NasDem), Fakhroni Faturrakhman (Partai Keadilan Sejahtera), Huddin (Partai Kebangkitan Bangsa), Hui Kiang (PDIP), Ahmad Sarbaini (Partai Gerakan Indonesia Raya). (kominfo)

Dhea Anisa Nabila Sumbang Medali Perunggu PON XXI di Aceh

PONTIANAK - Dhea Anisa Nabila, atlet angkat besi asal Kota Pontianak berhasil mempersembahkan medali pertama berupa perunggu bagi Kontingen Kalimantan Barat (Kalbar) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh. Dhea mampu menorehkan prestasi dari cabang angkat besi kelas 49 kilogram.

Kabar gembira itu mendapat apresiasi dari Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diukir oleh Dhea sebagai penyumbang medali pertama untuk Kalbar.

"Selamat kepada Dhea atas prestasi yang diraihnya. Alhamdulillah atlet kita dari Kota Pontianak berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Kontingen Kalbar. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar di kancah olahraga nasional,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).

Capaian medali perunggu yang disumbang oleh Dhea menjadi bukti nyata dari kerja keras, dedikasi dan semangat juang para atlet yang berlaga di PON XXI. Ani Sofian menekankan bahwa prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet lain dari Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya untuk terus berjuang meraih prestasi terbaik di PON XXI.

"Semoga keberhasilan Dhea ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh atlet kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kalbar," tambahnya.

Ani Sofian juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan terus mendukung pengembangan olahraga di Kota Pontianak dengan meningkatkan fasilitas dan program pembinaan atlet.

“Sehingga dapat melahirkan lebih banyak lagi atlet berprestasi seperti Dhea,” ungkapnya.

Pj Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang sedang berjuang di PON XXI.

"Mari kita doakan dan dukung atlet-atlet kita agar dapat meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kota Pontianak serta Kalimantan Barat di kancah nasional," pungkasnya. (prokopim)

Pj Wali Kota Pontianak Hadiri Rakornas Stunting

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen dalam mempercepat penurunan stunting. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/9/2024). 

Rakornas Stunting sendiri merupakan pertemuan koordinasi tahunan untuk membahas program percepatan penurunan stunting pada tingkat nasional yang melibatkan peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ani Sofian mengatakan, sebagaimana disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rakornas, mengupas berbagai kemajuan yang telah ditunjukkan dalam upaya penurunan stunting di tanah air. Wapres bilang, selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting lima tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan. Di Kota Pontianak, penurunan stunting menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 angka stunting berhasil ditekan menjadi 16,7 persen.

“Mudah-mudahan target 14 persen di akhir 2024 bisa terealisasi, apalagi Kota Pontianak sempat mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Lebih lanjut Ani Sofian menjelaskan, TPPS dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (prokopim/kominfo)