,
menampilkan: hasil
Logo 250 Tahun Pontianak, Representasi Keberagaman dan Harmonisasi
PONTIANAK - Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak jatuh pada tanggal 23 Oktober 2021 mendatang. Di usianya yang ke-250 tahun, berbagai persiapan dilakukan untuk menyemarakkan Hari Jadi ibu kota Provinsi Kalbar ini, diantaranya logo resmi yang digunakan untuk memperingati momentum ini. Logo resmi ini bisa diunduh di laman website resmi Pemerintah Kota Pontianak www.pontianakkota.go.id. Logo dalam bentuk angka 250 Tahun dengan perpaduan warna merah, hijau dan hitam ini merupakan representasi dari keberagaman dan harmonisasi kultur yang ada di Kota Pontianak.
Logo resmi yang bertuliskan 250 ini merupakan pilihan terbanyak dari hasil voting lewat akun Instagram dan Facebook milik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono @edikamtono. Dari tiga pilihan logo, logo pilihan 2 yang mendominasi dengan jumlah 757 komentar. Sedangkan logo pilihan 1 dan 3 masing-masing memperoleh 577 dan 555 komentar. Alhasil, logo pilihan 2 ditetapkan sebagai logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak.
Edi mengapresiasi antusias warga yang telah berpartisipasi memilih logo Hari Jadi Kota Pontianak ini. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah warga Kota Pontianak tetap semangat untuk ikut memajukan kota tercinta ini. "Dengan logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak ini kita berharap memacu semangat kita semua untuk membangun dan memajukan Kota Pontianak," ujarnya, Jumat (8/10/2021).
Selain logo angka 250 Tahun, terdapat tagline Pontianak Maju dan Tangguh, yang menggambarkan bahwa semangat kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk membangun Pontianak menjadi lebih maju meskipun masih ditengah pandemi.
"Maju dan Tangguh menjadi slogan kita di Hari Jadi ke-250 ini untuk membangkitkan semangat pantang menyerah agar terus maju bersama dalam menghadapi tantangan ke depan," ucapnya.
Meskipun pandemi Covid-19 sudah mulai mereda dan Pontianak turun menjadi PPKM level 2, ia mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Kasus Covid-19 mereda bukan berarti protokol kesehatan menjadi kendor, justru harus semakin diperketat karena virus masih ada di sekitar kita," pungkasnya. (prokopim)
10 Kali Raih WTP, Pemkot Pontianak Diganjar Penghargaan dari Menkeu
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Penyerahan penghargaan berupa tropi dan piagam diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar periode 2019 - 2021, Edih Mulyadi kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Kamis (7/10/2021).
Bahasan menyampaikan ucapan terima kasih dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan karena keberhasilan Kota Pontianak mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut. Ia berharap apa yang telah didapatkan ini tidak membuat jajaran di Pemkot Pontianak terlena dan kendor terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
"Justru sebaliknya, seluruh jajaran termotivasi untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel," ujarnya.
Tidak hanya puas menerima penghargaan ini, Bahasan meminta jajaran aparatur di Pemkot Pontianak senantiasa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai masih kurang dengan terus melakukan evaluasi-evaluasi.
"Perolehan WTP yang sepuluh kali ini harus terus ditingkatkan agar kedepan jangan sampai kualitasnya menurun," ungkapnya.
Seiring kondisi pandemi Covid-19 yang mulai mereda di Kota Pontianak, Bahasan mendorong agar ASN di lingkungan Pemkot Pontianak terus menggenjot kinerjanya sehingga prestasi yang dicapai ini ada peningkatan yang signifikan.
"Kita masih bisa membuktikan meskipun dengan adanya pandemi ini kita masih bertahan hingga mampu mempertahankan WTP kesepuluh kalinya," imbuhnya.
Edih Mulyadi, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar Periode 2019-2021 menjelaskan, kedatangan pihaknya untuk menyerahkan secara langsung dua buah penghargaan, yakni tropi dan piagam kepada Pemkot Pontianak karena keberhasilan meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Untuk tropi khusus diberikan karena sepuluh tahun berturut-turut meraih WTP, sedangkan piagam merupakan penghargaan tahunan atas keberhasilan memperoleh opini WTP," jelasnya.
Edih menilai penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak ini menandakan tata kelola keuangan Kota Pontianak sudah sangat baik, meskipun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Dirinya juga menyampaikan kepada Wakil Wali Kota bahwa ada beberapa hal temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dengan cepat dan terprogram, salah satunya adalah terkait pengelolaan aset daerah.
"Kami juga menawarkan bantuan jika diperlukan untuk membantu pengelolaan aset agar lebih baik," ucapnya.
Dalam optimalisasi tata kelola keuangan daerah, Edih menekankan hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah betul-betul ditangani secara baik. Meskipun ia tak menampik bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum bisa berjalan normal, akan tetapi hal itu tetap harus dipersiapkan. Pasalnya, pemerintah Republik Indonesia akan membentuk laporan keuangan yang sifatnya merangkum laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah pusat dalam laporan keuangan Republik Indonesia, atau dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah dengan memastikan kode akun yang berstandar serta konsolidasi pastikan dilakukan dengan mudah.
"Untuk bisa nantinya pemerintah provinsi akan mengambil dari semua laporan-laporan keuangan pemda menjadi laporan konsolidasi," pungkasnya. (prokopim)
Duplikasi JK I Mulai Ada Titik Terang
Terima Kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XX
PONTIANAK - Rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I mulai ada titik terang. Kabar tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat dirinya menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XX Herlan Hutagaol di ruang kerjanya, Rabu (6/10/2021).
"Alhamdulillah pembangunan duplikasi JK I sudah semakin nampak titik terang, Kepala Balai sudah melihat kondisi JK I yang ada sekarang ini, ditambah dukungan dari Pak Syarif Abdullah yang berjuang habis-habisan demi terwujudnya pembangunan duplikasi JK I," ujarnya.
Edi menerangkan, tugasnya selaku pemerintah daerah sudah dilaksanakan dalam mendukung dan memperlancar pelaksanaan pembangunan duplikasi JK I dengan membebaskan lahan yang dibutuhkan.
"Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sudah selesai, tinggal menunggu pemerintah pusat untuk membangun jembatan tersebut," terangnya.
Ke depan, pihaknya akan membenahi jalan akses dan traffic manajemen di persimpangan menuju jembatan. Kalau duplikasi jembatan itu sudah terbangun beserta penataan manajemen arus lalu lintasnya, dirinya yakin kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat akan terurai dan tidak macet lagi.
"Semakin cepat semakin bagus, kehadiran duplikasi JK I ini sangat dinantikan masyarakat, semoga pemerintah pusat segera merealisasikan ini," ungkap Edi.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XX Herlan Hutagaol menjelaskan, pihaknya sedang mengupayakan realisasi pembangunan duplikasi JK I ini. Apabila anggaran tersedia, tahun 2022 pembangunan akan mulai dikerjakan. Sebab Pemerintah Kota Pontianak sudah melaksanakan kewajibannya, termasuk pembebasan lahan. Kalau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah ada, tinggal melaksanakan lelang dan proses selanjutnya. Detail Engineering Design (DED) juga sudah selesai dan tengah dikoreksi di tingkat pusat.
"Jadi secara administrasi sudah tidak ada lagi masalah, sudah selesai dilakukan oleh Pemkot Pontianak," ucapnya.
Anggota DPR RI yang juga selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menuturkan, pembangunan duplikasi JK I ditargetkan minimal tahun 2022 sudah dimulai pekerjaannya. Meskipun pembangunan akan dilaksanakan secara multiyears, tetapi setidaknya tahap awal bisa dimulai tahun 2022.
"Makanya saya bersyukur hari ini Kepala Balai sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, tentu dalam rangka menyukseskan pembangunan ini, tentunya kita nanti di DPR akan terus berjuang supaya itu bisa terlaksana," kata politisi asal Kalbar ini.
Pertemuan antara dirinya dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XX dengan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kewenangan lantaran duplikasi JK I ini berkaitan dengan Wali Kota dengan tanggung jawab yang diembannya serta Kepala Balai sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia berharap rencana pembangunan duplikasi JK ini berjalan lancar.
"Yang jelas doakan saja pandemi ini selesai, kita bisa normal untuk membangun dan tidak ada lagi refocusing," pungkasnya. (prokopim)
Wako Edi Kamtono Ajak Warga Jaga Toleransi
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau seluruh warga Kota Pontianak untuk tetap menjaga toleransi agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun dan damai. Apalagi Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalbar merupakan kota yang sangat terbuka.
"Kalau ini bisa kita jaga, Insya Allah Kota Pontianak akan menjadi kota yang mempunyai toleransi tinggi," ujarnya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dan rakor menyikapi berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisasi di Kalbar di Hotel Grand Mahkota, Rabu (6/10/2021).
Sejauh ini, kehidupan beragama di Kota Pontianak sudah berjalan baik. Setiap momen ibadah tiap-tiap agama juga mengedepankan toleransi dan pengertian antar pemeluk agama. Dan tak kalah pentingnya memahami lingkungan sekitar dengan kearifan lokal bahwa semua bersaudara. Dialog juga sebagai wadah dalam mempererat hubungan antar pemeluk agama maupun suku. Forum dialog tersebut bisa dilakukan organisasi masyarakat, paguyuban, suku, agama dan sebagainya.
"Melalui forum itu diharapkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan," tuturnya.
Kemudian, Edi juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan membawa isu-isu ras dan agama atau isu SARA dalam suatu pertikaian. Ia meminta semua pihak harus bisa menahan diri berkaitan dengan primordialisme agar masalah tersebut tidak dibesar-besarkan.
"Kita semua adalah saudara sehingga kita mengharapkan bagi para elit dan para kelompok dan lain sebagainya tidak membesar-besarkan masalah primordialisme dalam keseharian," ungkapnya.
Dia mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap postingan-postingan yang mengarah pada intoleran dan perpecahan. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat tidak memposting hal-hal yang membuat situasi menjadi panas sehingga dapat memicu pertikaian.
"Kadang-kadang postingan medsos ini kejadian sudah beberapa tahun yang lalu dimunculkan sekarang sehingga memicu pertikaian," pungkasnya. (prokopim)