Berita

RSUD SSMA Jadi Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KJSU

PONTIANAK - Penyakit jantung menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar di Indonesia. Meski demikian, penyakit jantung dapat dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat. Menurut dr Aditya Pradhana, Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), penyakit Kardiovaskular, yakni penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, menyumbangkan kematian hingga 17 juta kematian, atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung. 

"Jadi memang penyebab kematian saat ini adalah jantung dan pembuluh darah sehingga melalui program pemerintah dibuka layanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) sebagai fokusnya," terangnya, Selasa (12/9/2023). 

Aditya bilang, RSUD SSMA saat ini sudah menjadi satu di antara jejaring kardiovaskular dengan strata Madya sehingga sudah bisa melakukan pelayanan Kardiovaskular yang komprehensif, mulai dari penegakan diagnosis sampai dengan terapi intervensi. 

"Saat ini yang sudah bisa kami lakukan adalah pemeriksaan USG Jantung atau Ekokardiografi, kita juga bisa melakukan treadmill untuk menguji apakah ada sumbatan pembuluh darah jantung atau tidak, hingga Diagnosis Aritmia," jelasnya.

Selain menjelaskan penanganan pasien penyakit jantung, Aditya juga membagikan tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Pertama dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan teratur. Kedua, berhenti merokok. Ketiga menghindari makanan yang berlemak dan memperbanyak makanan yang mengandung serat dan terakhir menjaga berat tubuh agar tidak obesitas.

"Saat ini penyebab utamanya penyakit jantung adalah pola hidup yang salah, dimana yang tadi bukan aktivitas yang banyak malah kita kurang gerak kemudian mengkonsumsi makanan bukan yang tinggi serat malah tinggi lemak atau tinggi kolesterol," imbuhnya. 

Dia mengimbau agar masyarakat mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada atau di RSUD SSMA sebagai langkah pencegahan. Dengan melakukan medical check up sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau dengan baik. 

"Sebaiknya kita memang harus mulai melakukan medical check up, kalau perempuan itu sebaiknya melakukan medical check up ketika usia sudah diatas 55 tahun ataupun ketika mulai menopause. Sedangkan laki-laki sebaiknya diatas 45 tahun untuk mengecek bagaimana kadar kolesterol sampai dengan pemeriksaan lanjutan baik ronsen maupun treadmill," ujar Aditya.

Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSUD SSMA dr Eva Nurfarihah, MKes SpTHT-KL mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh dipilihnya RSUD SSMA sebagai jejaring penatalaksanaan penyakit jantung. Sebagai bentuk dukungannya, sekarang ini dua orang perawat RSUD SSMA akan dikirim untuk mengikuti pelatihan persiapan Cath Lab, yaitu salah satu tindakan bentuk intervensi layanan kateterisasi jantung. 

"Selain itu kami juga memfasilitasi dokter-dokter kami untuk melanjutkan pendidikan, update ilmu mengenai kegawatdaruratan perawatan intensif jantung dan nanti ada salah satu dokter juga tahun depan akan menyusul untuk tindakan intervensi jantung," ungkapnya.

Eva berharap selain pengobatan, upaya pencegahan lebih dikedepankan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit jantung. Upaya pencegahan memang lebih baik dilakukan agar terhindar dari penyakit jantung.

"Pengobatan harus mengikuti saran dan petunjuk dari dokter, jangan sampai tidak berobat atau obat tidak diminum dan selain berobat juga rutin berolahraga serta menjaga pola hidup yang sehat," pungkasnya. (humas/rsud-ssma)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan paket bantuan kepada warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai upaya penekanan angka stunting di Kota Pontianak. Ia turut mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu mencapai zero stunting.

“Kami juga mengajak ibu-ibu, sampaikan kepada tetangga, langkah pertama menurunkan stunting adalah dengan membina calon pengantin yang hendak menikah. Mereka perlu dibekali dengan kesiapan mental dan fisik, supaya anak yang dikandung nanti berkualitas,” ungkapnya usai menyerahkan bantuan di Aula Kantor Lurah Saigon, Selasa (12/9/2023).

Perkembangan anak-anak sejak lahir terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk itu, Bahasan berharap para orang tua rutin melaporkan perkembangan anak-anak di puskesmas terdekat sebagai bahan evaluasi kedepan. Sebagai contoh, di awal tahun 2023, masih terdapat 210 anak yang mengalami stunting di Kota Pontianak. Namun pada Agustus mengalami penurunan sebanyak 48 anak. Angka ini akan terus berkurang seiring laporan yang rutin dari warga. Pola asuh dan asupan gizi memerlukan konsultasi dokter ataupun bidan yang bertugas di puskesmas.

“Ini adalah upaya kami (Pemkot Pontianak) berarti tidak sia-sia, dan ditentukan dukungan ibu-ibu. Tanpa semangat ibu-ibu, bayi balita akan terhambat untuk bebas stunting,” sebutnya.

Di hadapan masyarakat, Bahasan ingin orang tua tidak takut menyampaikan keluh kesah terkait penanganan stunting di tingkat keluarga. Seandainya tidak digubris pada tingkat RT, RW dan lurah, Bahasan minta mereka langsung menyampaikannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami sangat serius dalam penanganan stunting. Rata-rata yang mengalami stunting datang dari perekonomian menengah ke bawah,” ujarnya.

Program BPJS Kesehatan secara gratis juga tengah berjalan lewat APBD. Kesempatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dijelaskan Bahasan, masih ada warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal hal itu dinilainya amat penting, terlebih menjelang kelahiran sang anak. Ia berharap, khususnya bagi warga yang tidak mampu, untuk mendaftarkan segera kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.

“Pemkot melalui APBD menganggarkan untuk kepentingan BPJS gratis, artinya mohon ibu-ibu untuk mendaftarkan diri ke kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak periode 2023-2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Hendry Pangestu Lim terpilih sebagai Ketua FPK. Forum ini nantinya akan fokus berbagi semangat fundamental bernegara, yaitu kecintaan terhadap tanah air dan menyampingkan perbedaan yang ada. Seperti diketahui, warga Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya datang berbagai suku bangsa dan agama.

“Sehingga kalau berbicara pembauran kebangsaan, sekarang ini kita sudah tidak lagi membahas masalah fundamental, karena pada dasarnya kita sudah sepakat sejak Indonesia merdeka, UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang sudah menjadi landasan hukum yang kita pedomani,” ucapnya usai pengukuhan FPK Kota Pontianak di Bright Ballroom Hotel Harris Jalan Gajahmada, Selasa (12/9/2023).

Toleransi atau tenggang rasa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari terutama dalam bertetangga di Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat selama ini yang berjalan harmonis. Kendati begitu, menurut Edi, gesekan-gesekan dari oknum tertentu tetap perlu diwaspadai, dengan cara mempertebal rasa cinta tanah air.

“Kita melihat tetangga kita susah, atau ada masalah, kita harus mengambil langkah untuk membantu. Kesenjangan harus diperkecil antara yang kaya dan miskin, kebersamaan dan keadilan harus ditingkatkan,” jelasnya.

Ketua FPK terpilih, Hendry Pangestu Lim menjelaskan, pembentukan FPK didasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006. Melalui forum tersebut, dirinya ingin menjaga sinergi antara etnis, ormas dan agama serta lembaga terkait. Usai agenda pengukuhan pun dilanjutkan dengan rapat lanjutan maupun koordinasi bersama umat beragama.

“Seluruh ormas yang ada di Pontianak, kita tahu dalam waktu tidak lama lagi akan ada pesta demokrasi. Yaitu pemilihan umum serentak, mudah-mudahan FPK membawa kedamaian, kesejukan dan kondusivitas,” ujarnya.

Pontianak selalu menjadi pilihan lokasi digelarnya agenda-agenda nasional, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah. Ini yang kata Hendry sebagai bukti Kota Pontianak sangat aman. 

“Sekarang banyak event nasional yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita bisa menilai, Pontianak itu aman dan kondusif,” ungkapnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I ditargetkan rampung pada bulan Maret tahun 2024. Kendati demikian, dirinya berharap jika proses pembangunan dapat dipercepat menjadi bulan Desember tahun ini.

“Duplikasi Jembatan Kapuas I sangat dinantikan masyarakat. Jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Progres setiap hari dipantau, saya monitor dari laporan dan di lapangan, kondisi dan permasalahan secara langsung,” terangnya, Senin (11/9/2023).

Progres pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I menurutnya sudah mencapai 75 persen. Pekerjaan pun, tinggal memasang rangka baja serta pengecoran. Ia menyebut, jika material dan kondisi cuaca lancar, maka bulan Desember duplikasi Jembatan Kapuas I bisa berfungsi.

“Sekarang 75 persen jadi. Mudah-mudahan material dan cuaca menunjang. Pekerjaan sisa pemasangan rangka baja dan pengecoran,” lanjut Edi.

Selain jembatan, traffic management juga menjadi perhatian pihaknya. Kemacetan memang akan terurai apabila duplikasi Jembatan Kapuas I nanti sudah rampung, walau akan lebih optimal dengan pelebaran Jalan Sultan Hamid II. Edi menerangkan, sistem lalu lintas di persimpangan tengah ditata guna memaksimalkan fungsi traffic management.

Tak hanya Jembatan Kapuas I, Jembatan Kapuas II dan III pun tak luput dari perhatiannya. Jika kedua jembatan tersebut ikut diduplikasi, kemacetan di Pontianak turut berkurang. Rencana ini, kata Edi, tengah digodok pada level Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Misalnya dengan pengaturan traffic jumlah kendaraan dari Tanjung Raya II, lampu hijaunya diperlambat. Kalau sore sebaliknya. Sistem pengaturan bisa diprogram melihat situasi di lapangan,” jelasnya.

54,2 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Tidak ada aturan pembatasan kendaraan membuat beban jalan meningkat. Produsen kendaraan begitu banyak dengan berbagai merek. Harganya pun terjangkau, satu orang bisa membeli lebih dari satu. Masalah kemacetan juga menjadi persoalan bagi kota lain di Indonesia.

“Menurut saya, jika tidak diimbangi dengan perkembangan wilayah, konsep tata ruang, tidak selesai (masalah kemacetan),” ucapnya.

Di tengah persoalan tersebut, Pemkot Pontianak juga sedang mencari solusi, salah satunya pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan yang rencananya akan membentang dari Jalan Bardan Hadi ke Siantan. Kurangnya pendanaan menghambat proses pembangunan untuk mengurai macet. Menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan alternatif pengadaan proyek infrastruktur yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Investor perlu uang dikembalikan. Caranya dengan sistem tarif tol. Undang-Undang menyebut tol dikelola pemerintah pusat. Sekarang masih mencari solusi bersama. Yang paling penting aktivitas masyarakat lancar, pertumbuhan ekonomi baik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)