Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bagi Pengawas Angkatan VII. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengatakan, digelarnya diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kepemimpinan manajerial.

“Agar memiliki kompetensi kepemimpinan manajerial, yang mampu membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi. Dan tentunya mampu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara efisien,” ungkapnya di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Jumat (1/9/2023).

Mulyadi menjelaskan, Diklatpim kali ini ditekankan untuk membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon empat yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansi masing-masing di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia berharap, aparatur yang telah dilatih mampu membuktikan dengan kinerja.

“Saya tegaskan dan ingatkan peserta pelatihan, ikuti dengan kemauan dan semangat serta tekad. Sungguh-sungguh belajar dan menggali pengetahuan agar nantinya mampu menjadi seorang pemimpin atau pejabat yang layak memegang amanah,” terang Sekda.

Tak hanya membentuk kepemimpinan, Mulyadi juga ingin agar setiap peserta diklat dapat memberikan masukan kepada internal masing-masing. Tentunya masukan yang berisi gagasan dan ide positif demi kemajuan organisasi. Menurutnya, seorang pemimpin adalah mereka yang bisa menempatkan diri sebagai agen pembaharuan di lingkungan kerja.

“Selamat bekerja, semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan. Guna menyiapkan aparatur Pemkot Pontianak yang profesional,” sebutnya. (kominfo)

Rakor Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tidak rentan terhadap bencana alam. Dari pengamatan yang dilakukan sepanjang tahun berdasarkan data, bencana alam yang terjadi lebih karena ulah manusia yang membakar lahan sehingga menyebabkan bencana asap.

"Untuk bencana alam kita sudah mitigasi, termasuk musim air pasang dan hujan yang menyebabkan terjadi genangan. Kita antisipasi terhadap dorongan air yang mempengaruhi air bah atau air pasang tinggi yang mendadak terutama untuk pinggiran Sungai Kapuas," ujarnya usai membuka Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Hotel Orchardz Gajah Mada, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya, pada 2008 memang pernah terjadi bencana hingga rumah penduduk tersapu air hampir dua meter. Kemudian bencana lain yang sering terjadi adalah kebakaran. Kebakaran yang terjadi umumnya akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Angin puting beliung juga bencana yang patut diwaspadai. 

"Terhadap puting beliung dinas terkait sudah mendata bangunan yang rentan terhadap angin puting beliung," imbuhnya.

Selanjutnya, untuk kebakaran lahan gambut, pihaknya melakukan pencegahan dengan mendirikan posko. Asap yang menyelimuti Kota Pontianak beberapa waktu lalu berasal dari asap kiriman dari berbagai daerah di Provinsi Kalbar.

"Akhirnya memperburuk kualitas udara di Kota Pontianak," tuturnya.

Edi berharap melalui rapat koordinasi ini, wilayah-wilayah yang rentan bencana bisa dipetakan secara terpadu. Melalui mitigasi bencana, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama seluruh jajaran terkait melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi dan perencanaan program yang sinergi, kolaborasi antara OPD terkait, TNI/Polri, kelembagaan dan masyarakat.

"Jadi tidak hanya BPBD Kota Pontianak, tetapi melibatkan semua pihak, sebab jika tidak ada peran masyarakat penanganan dikhawatirkan tidak bisa cepat," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mengentas wilayah kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan pengurangan kawasan kumuh kota, dari 150,16 hektar di tahun 2020, menjadi 71,57 hektar kumuh ringan di tahun 2022. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi bersama stakeholder, dan upaya membangun pontianak yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

“Sebab, sebagaimana diketahui, wilayah kumuh kota tersebar di 18 kelurahan yang berada di tepian kapuas,” ujarnya usai Lokakarya Pemangku Kepentingan, kerja sama Bappeda Kota Pontianak bersama Gemawan, Hivos, Kota Kita dan peneliti program Riset Resilient Indonesia Slums Envisioned (RISE), di Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/8/2023).

Edi menerangkan, upaya-upaya besar dapat dimulai dengan proyek Kota Baru Pontianak, melalui revitalisasi dan menjadikan Sungai Kapuas sebagai halaman dan wajah kota. Menurutnya, pembangunan waterfront tidak hanya sebagai ruang publik, namun juga batas pemukiman agar tidak menjorok ke dalam sungai. Dampaknya bisa dilihat bagaimana kawasan itu menjadi pusat rekreasi dan ekonomi baru di Pontianak.

“Dan lewat program hibah air minum, sejak 2015 hingga 2022, memberikan akses air bersih kepada 19.979 sambungan rumah. Di tahun 2023 ini, akan ada hibah untuk 2.535 sambungan rumah,” paparnya.

Dalam rencana aksi iklim Kota Pontianak, Pemkot Pontianak fokus pada tiga hal, yakni banjir rob, sampah dan energi. Beberapa aksi sudah dilaksanakan, jelas Edi, mulai dari penataan drainase, ruang terbuka hijau, monitoring kualitas air dan limbah, penyediaan IPAL komunal, kampung iklim hingga merencanakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang akan melayani 35 persen populasi penduduk Kota Pontianak.

“Kota Pontianak yang berada di garis Khatulistiwa, disatukan Sungai Kapuas dan memiliki hamparan gambut, merasakan langsung dampak dari perubahan iklim,” sebut Wako.

Sebagaimana visi Kota Pontianak, dan upaya mewujudkan misi kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan, apa yang menjadi hasil lokakarya merupakan komitmen dalam menciptakan Kota Pontianak yang nyaman dan adaptif terhadap perubahan iklim. 

“Saya berharap lokakarya hari ini dapat menjadi sarana komunikasi dan bertukar informasi, serta perencanaan menghadapi tantangan iklim ke depan, yang tidak hanya bermanfaat bagi warga kota, namun juga kita sebagai komunitas global,” tutup Edi. (kominfo/prokopim)

Kerahkan Petugas Bantu Kelancaran Lalu Lintas dan Benahi Perparkiran

PONTIANAK – Yuli Trisna Ibrahim telah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak. Ia menggantikan Utin Sri Lena, kepala sebelumnya yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sebagai Kadishub yang baru, terdapat beberapa strategi yang telah disiapkan Trisna. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang titik kemacetan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat menilai Dishub bertugas menyelesaikan persoalan di lapangan sesuai fungsinya.

“Petugas lantas (kepolisian) sebenarnya sudah ada di jam padat, terutama pagi hari anak-anak sekolah. PAM juga ada. Tapi kita pengen teman-teman di Dishub tetap stay. Tidak terlalu lama, cukup satu jam dari jam 6 sampai jam 7,” terangnya usai dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (30/8/2023).

Persoalan lain yang memerlukan perhatian khusus adalah persoalan parkir di Kota Pontianak. Dalam waktu dekat, Trisna berencana untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerhati sosial, akademisi maupun pemangku kebijakan membahas persoalan pengelolaan parkir di badan jalan. Selain itu ia ingin merapikan database parkir yang selama ini tumpang tindih antara pajak dan retribusi parkir.

“Kewenangan perhubungan tentu retribusi menggunakan badan jalan, kan nomenklaturnya begitu. Tapi kalau sudah halaman kafe dan rumah makan, berapapun jumlah kendaraan yang bisa ditampung di area tersebut itu sudah masuk pajak keuangan daerah,” tuturnya.

Beberapa jenis pengelolaan parkir di daerah lain juga akan diadaptasi Dishub untuk kedepan. Banyak wilayah yang menurut Trisna berhasil mengelola parkir dengan sangat baik. Untuk itu, ia akan mengadopsi cara-cara tersebut, sembari menyesuaikan karakter masyarakat Kota Pontianak.

“Dalam waktu dekat kita mapping dulu, kita koordinasi dengan Tim Saber Pungli. Bagaimana tindak lanjutnya, supaya masyarakat juga tidak dirugikan. Artinya jika sudah berbelanja, bagian dari membeli produk sudah bagian pajak. Kewajiban membayar pajak itu bukan konsumen (masyarakat), tapi kewajiban pengusaha untuk membayar pajak,” tutupnya. (kominfo)