Berita

PONTIANAK – Kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pontianak Periode 2024-2028 resmi dikukuhkan oleh Pj Wali Kota Pontianak, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iwan Amriyadi. Pengukuhan ini dilaksanakan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Pengukuhan Pengurus FKDM Periode 2024-2028, di Hotel Ibis, Rabu (24/7/2024). 

Iwan berpesan kepada FKDM agar berperan aktif dalam mengantisipasi dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang bisa memicu terjadinya berbagai gesekan di masyarakat. Karena menurutnya, jika masyarakat bisa memahami hal tersebut, potensi konflik di masyarakat bisa diminimalkan.

“Saya harap FKDM dapat memberikan masukan dan saran apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah pemikiran yang bersifat radikal atau bertentangan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Iwan juga yakin dan percaya dengan adanya FKDM ini bisa menjadi wadah kesatuan masyarakat yang datang dari latar belakang yang beragam. Mengingat, para pengurus FKDM merupakan para tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan masing-masing. Sehingga diharapkan para pengurus FKDM bisa menjadi contoh dalam kesatuan dan kerukunan masyarakat di Kota Pontianak.

“Saudara-saudara pengurus FKDM saya yakini mampu untuk menjalankan amanah ini. Meskipun kita ketahui bahwa kondisi di Kota Pontianak terbilang kondusif, kita tetap harus waspada. Sehingga dengan adanya forum ini, pimpinan daerah memiliki informasi yang cukup di dalam mengambil keputusan maupun kebijakan, yang memang harus dilakukan demi kepentingan banyak pihak,” ungkapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ahmad Hasyim menjelaskan, FKDM merupakan bagian yang penting di masyarakat. Mengingat Kota Pontianak adalah kota yang multikultural, sehingga potensi ancaman untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai sangat mungkin terjadi. Sehingga menurutnya, diperlukan pendeteksian secara dini terkait berbagai persoalan di masyarakat agar berbagai ancaman tersebut dapat diantisipasi sebelum terjadi.

“FKDM adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Forum ini berisi beberapa tokoh masyarakat yang kompeten, peduli, mau terlibat, dan berperan aktif dalam kepengurusan ini. Forum ini bertujuan untuk mendeteksi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Artinya sebelum terjadi konflik, maka benih-benih konflik itu sudah tercium dan sudah kita ketahui bersama,” tegasnya.

Kepengurusan FKDM sendiri beranggotakan delapan orang yang berasal dari elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Dalam kepengurusan periode ini, terdapat perwakilan tokoh masyarakat dari etnis Dayak, Tionghoa, Melayu, Batak, dan lainnya. Hasyim menyebut, tahun ini FKDM akan berfokus pada menyukseskan Pilkada yang damai. Untuk itu, ia berpesan kepada FKDM agar bisa fokus terhadap potensi-potensi ancaman terkait Pilkada tahun ini.

“Kita sekarang lagi fokus ke Pilkada. Forum ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, terutama yang ada di kelurahan dan kecamatan untuk melihat tahapan-tahapan Pilkada ini. Karena di dalam Pilkada, tiap tahapan itu ada kerawanan. Misalnya tahapan pencoklitan, pendaftaran, dan lainnya. Maka dengan adanya forum ini, kita harapkan dapat mendeteksi dini kerawanan-kerawanan yang ada di tiap tahapan Pilkada nantinya,” jelas Hasyim.

FKDM nantinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi perangkat penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kodim, dan lainnya. Karena menurut Hasyim, banyak persoalan yang terjadi di kota ini berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada. Misalnya persoalan radikalisme, tawuran, kenakalan remaja dan semacamnya. FKDM diharapkan dapat mengetahui dan mendeteksi dini terkait persoalan ini.

“Harapannya FKDM ini bisa bekerja dengan optimal dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Bagaimana rekomendasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Pemkot. Artinya ini bentuk upaya untuk pendeteksian dini dan pencegahan kerawanan terkait persoalan-persoalan di Kota Pontianak. Sehingga ini dapat disampaikan ke, yang akhirnya dapat diambil keputusan berdasarkan rekomendasi yang diberikan forum ini,” pungkasnya. (kominfo)

DEPOK – Pontianak menjadi satu di antara 32 kabupaten dan kota se-Indonesia yang ikut peluncuran secara bersama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Aula dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Rabu (24/7/2024).

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol serentak dan dilanjutkan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, CSIRT sendiri adalah tim cepat tanggap yang dimiliki suatu instansi untuk mendeteksi permasalahan siber. Di Kota Pontianak, CSIRT sudah aktif dan berperan memberikan layanan keamanan siber bagi individu ASN dan juga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Pendirian CSIRT ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Kota Pontianak dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu stabilitas jaringan dan layanan publik,” katanya, usai acara.

CSIRT Pontianak tidak hanya fokus pada perlindungan infrastruktur pemerintah, tetapi juga memberikan layanan perlindungan kepada sektor swasta, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua entitas di Kota Pontianak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melindungi diri dari serangan siber yang berpotensi merusak.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh CSIRT Pontianak adalah melakukan pemetaan risiko keamanan siber di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh para penyerang.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan pemangku kebijakan, kami yakin CSIRT Pontianak akan menjadi garda terdepan dalam melindungi infrastruktur teknologi informasi di Kota Pontianak dari serangan siber yang merugikan," ungkap Pj Sekda.

Bukan hanya tentang respons terhadap insiden, CSIRT Pontianak turut memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan. Mereka secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai praktik keamanan siber yang baik serta memberikan pelatihan kepada personel IT di berbagai institusi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan tanggap terhadap ancaman siber. Zulkarnain berharap, keberadaan CSIRT ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga dan bisnis di Kota Pontianak dari ancaman siber di masa depan.

“Pendirian CSIRT Pontianak ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” sambungnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi talenta tim tanggap siber. Hal tersebut menyusul data dari Astra Security 2024, di mana terdapat 2.200 serangan siber global per hari. Indonesia, lanjutnya, menjadi peringkat ke-10 target serangan siber global.

“Tingginya ancaman siber, implementasi CSIRT dapat memberikan berbagai manfaat antisipatif, seperti memberikan perlindungan dari ancaman pencurian data,” paparnya, usai menjadi keynote speaker.

Ia berharap lewat peluncuran CSIRT atau TTIS ini kemudian terjadi percepatan untuk mencetak tim tanggap insiden siber. Diawali dengan kesadaran internal membentuk CSIRT.

“Kunci CSIRT ada lima, identifikasi, proteksi, deteksi, respon dan pemulihan. Kita perlu cermati dalam implementasi teknis selalu jadi tantangan, ada keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia,” katanya.

Hinsa Siburian, Kepala BSSN RI menyampaikan, perlindungan siber meliputi tiga lapis ruang. Ketiganya adalah infrastruktur, ruang logika dan ruang sosial. Ketika serangan siber terjadi, outputnya adalah rekayasa informasi dan propaganda kepada masyarakat.

“Nanti dicari Indonesia kekuatannya, kelemahannya, disusupi dengan serangan siber, mereka mencari celah melalui referensi data yang dicuri,” ucapnya.

Sebagai contoh kejahatan siber yang baru-baru ini terjadi, papar Hinsa, memiliki motif menyandera data untuk kemudian meminta imbalan.

“Semakin maju teknologi semakin membuat malware ikut maju mengikuti perkembangan bahkan ia bisa di depan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Inovasi Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pengendalian Kegiatan melalui Dashboard Monev (Meriam Karbit) memudahkan analisa dan pengambilan keputusan terkait serapan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kota Pontianak. Sejak inovasi ini dibangun tahun 2022, data-data yang dibutuhkan tersedia secara real time, dan dapat langsung dianalisa.

Meriam Karbit merupakan terobosan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Elsa Risfadona. Sebelumnya, pihaknya rutin memonitoring dan mengevaluasi pembangunan dengan datang langsung ke unit kerja. Hal ini makan waktu dan kurang efisien. Akibatnya, ketika data diperlukan, tak bisa langsung tersedia.

"Meriam Karbit mengintegrasikan data keuangan dan pengadaan, sehingga data langsung tersistem, tanpa perlu menambah beban kerja operator di perangkat daerah," terang inovator Meriam Karbit Elsa Risfadona.

Inovasi ini membuat analisa data menjadi lebih cepat dan mudah karena data diubah menjadi grafis menggunakan sistem informasi. Monev kegiatan juga tak tidak perlu dilakukan secara satu per satu ke setiap perangkat daerah, cukup melalui rakor dengan seluruh perangkat daerah setiap triwulan, semester, tahunan. Hal ini menghemat biaya dan jauh lebih efisien.

Kini, data-data penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan dapat diketahui secara cepat. Kepala perangkat daerah pun dapat memonitor kemajuan kegiatan dan realisasi anggaran menggunakan Dashboard Monev Meriam Karbit.

Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pontianak tahun 2023, Meriam Karbit juga menjadi inovasi terbaik II kategori perangkat daerah. 

"Dengan inovasi ini, data penyerapan anggaran kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang tersebar pada pada Perangkat Daerah dalam satu dashboard, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien," tutupnya. (Sumber : bappeda_pontianak)

PONTIANAK - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat studi banding perencanaan pembangunan ke Pemerintah Kota Pontianak. Mereka menilai Pontianak terdepan dalam hal tersebut. Apalagi secara statistik, Pontianak unggul dalam Indeks Pembangunan Manusia dan sejumlah indikator lainnya.

Analis Kebijakan Utama Setda Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan kedatangan mereka untuk saling tukar pikiran dan belajar pengalaman Pemkot Pontianak dalam perencanaan pembangunan. Apalagi Pontianak menjadi kota terbaik pembangunan daerah di Kalbar. Termasuk dalam penurunan stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

"Kota Pontianak merupakan daerah dengan program pembangunan terbaik di Kalbar. Kedua dalam penanganan stunting. Kalau Bogor (stunting) urutan 15 di Jawa Barat. Karena di sini yang terbaik, kami ingin mendapatkan informasi dalam dua hal itu," katanya dalam pertemuan yang digelar di Aula A Muis Amin, Bappeda Pontianak, Rabu (24/7/2024).

Mereka juga tertarik dengan peningkatan IPM Pontianak yang selalu positif tiap tahunnya. Hingga kini berada di angka 81,63.

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu Widoyono menerangkan pada dasarnya perencanaan pembangunan memiliki jadwal sama. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dan upaya peningkatan kualitas. Misalnya untuk mempermudah usulan, Bappeda Pontianak sudah menginput kamus aspirasi masyarakat, agar usulan masyarakat tidak lepas dari program perangkat daerah dan tidak mengulang apa yang sudah dilakukan dinas.

"Kami memperhatikan pembangunan prioritas dari perangkat daerah, musrenbang dan kebijakan dari kepala daerah," kata Sidig Handanu. 

Dia menjelaskan, proses perencanaan di Pemkot Pontianak tidak ada kendala dari aspek waktu dan tahapan. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. 

"Alhamdulillah di Pontianak angka stunting selalu turun 2-3 persen setiap tahun. Jadi on the track dengan target 14 persen di 2024," tutupnya. ( Sumber : bappeda_pontianak)