Berita

PONTIANAK – Sebanyak 69 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Kamis (2/11/2023). Pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang PPPK, 52 perubahan nomenklatur,  4 orang pengangkatan pertama dan 2 orang perpindahan jabatan. Edi menekankan, khususnya kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dengan menerapkan konsep 5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan dan santun.

"Pelayan di front office merupakan wajah Pemkot Pontianak, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus ramah dan proaktif memberikan bantuan kepada masyarakat," katanya usai acara.

PPPK tahun pengangkatan 2023 juga dilantik. Setiap tahunnya kebutuhan ASN terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Berkurangnya ASN karena pensiun juga menjadi pertimbangan Pemkot Pontianak untuk menambah tenaga ASN. Edi menjelaskan, jumlah ASN di Kota Pontianak masih belum ideal dibanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

"Kita berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang menerima tenaga honorer sampai bulan Desember 2024, jadi kita PPPK-kan," ungkapnya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zar'in. Menurutnya penerimaan ASN dan PPPK harus memprioritaskan kompetensi dan skill individu.

"Misalnya lulusan sarjana ekonomi, dengan bekal ilmu itu cocok di mana. Jadi bukan sekadar menerima," ujarnya di kesempatan yang sama.

Kendati demikian, Firdaus ingin pengangkatan ASN dapat mengedepankan efisiensi anggaran mengingat beban keuangan. Optimalisasi kinerja menjadi satu diantara kunci solusi. Artinya, menyesuaikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Pemerintah kota harus menghitung formasi ketersediaan tenaga, apakah dengan pengangkatan PPPK menambah (beban),” paparnya.

Yuni Rosdiah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak mengimbau ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Segudang sanksi sudah disiapkan apabila ASN kedapatan menyampaikan bentuk dukungan dengan terang-terangan di hadapan publik.

“Pengawasan terhadap ASN di tahun politik juga dipantau oleh pemerintah pusat. Jangan sampai ada ASN yang terdaftar partai politik. Nanti ada hukum disiplin,” terangnya.

Aturan-aturan yang berlaku harus selalu diupdate. Yuni meminta kepada ASN yang baru dilantik mempelajari aturan-aturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi di perangkat tempat bekerja. 

“Setiap kebijakan undang-undang untuk diikuti. Tahun ini paling banyak dilantik guru dan nakes terbanyak kedua,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Penilaian Inspektorat Provinsi Kalbar

PONTIANAK – Nilai capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendapat skor 91,10 persen dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini sekaligus menjadikan Pontianak sebagai kabupaten/kota pertama di Kalbar peraih nilai di atas 90.

Penilaian itu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat tiga aspek yang dinilai dalam pencapaian kinerja di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan ini. Ketiga aspek itu adalah kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkot Pontianak. Tantangan di era pandemi sebelumnya tidak menyurutkan semangat jajarannya untuk bekerja dan melayani masyarakat.

“Ke depan perlu adanya peningkatan kualitas pengumpulan data dan analisis dari pengolahan data itu sendiri terhadap potensi dan kemampuan Pemkot Pontianak baik dari sisi anggaran dan sumber daya manusia,” ungkapnya usai ekspose nilai menjelang akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Rabu (1/11/2023).

Tidak sampai dua tahun menjabat sebagai puncak pimpinan Pemkot Pontianak, Edi dan Bahasan harus menghadapi situasi tidak gampang. Administrasi dan pelaksanaan kinerja berubah saat pandemi. Hal itu menjadi batu loncatan untuk melakukan percepatan pembangunan. Dirinya yakin, ASN di lingkungan Pemkot Pontianak kini semakin tangguh menyelesaikan tantangan.

“RPJMD yang kita tetapkan semuanya sudah tercapai, bahkan di antaranya melebihi target. Evaluasi kami selanjutnya adalah menyesuaikan penyusunan RPJMD dengan pedoman yang diberikan Peraturan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja terus menjadi sorotan pihaknya. Dengan modal itu pula, nilai kategori Sangat Baik diraih. Edi menjelaskan, kendati demikian, perbaikan harus terus dilakukan karena setiap tahun, indikator penilaian masing-masing sektor bertambah.

“Indikator penilaian dari pemerintah pusat semakin berat. Tetapi itu menjadi catatan kita,” pungkasnya. (kominfo)

Puncak Sepekan Seni dan Bahasa SMPN 3 Pontianak

PONTIANAK – Tim Spanta Percussion dari SMPN 3 Pontianak tampil memukau dengan mempersembahkan musik tradisional pada Puncak Sepekan Seni dan Bahasa di SMPN 3 Pontianak, Selasa (31/10/2023). Grup musik perkusi yang terdiri dari siswa-siswi SMPN 3 Pontianak ini merupakan peraih medali emas sebagai Penyaji Musik Tradisional Terbaik mewakili Provinsi Kalbar pada ajang  Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Jakarta pada Agustus lalu.

Penampilan Tim Spanta Percussion menjadi salah satu pengisi acara Sepekan Seni dan Bahasa yang digelar masih dalam rangkaian Hari Jadi ke-252 Pontianak. Berbagai hiburan dan seni ditampilkan, mulai dari tarian, vokal grup, teater sampai drum band. Hasil karya seni peserta didik juga dipamerkan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Tim Spanta Percussion SMPN 3 yang telah mengharumkan nama Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar di kancah nasional. Capaian yang membanggakan ini disebutnya sebagai bukti bahwa dengan usaha keras, ketekunan, dan semangat, setiap orang dapat meraih prestasi yang gemilang. 

"Saya berharap prestasi yang luar biasa ini akan menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan dan menggali potensinya masing-masing, tidak hanya di bidang seni tetapi bidang-bidang lainnya," ujarnya.

Edi juga menyampaikan apresiasinya kepada para guru dan orang tua yang telah membimbing dan mendorong semangat para siswa SMPN 3 sehingga bisa memberikan kebanggaan bagi sekolah, Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar. 

"Semoga mereka terus bersemangat dalam mengembangkan bakat dan minat mereka sehingga bisa terus mengukir prestasi," imbuhnya.

Menurutnya, dunia pendidikan sudah semestinya diisi dengan kreativitas dan terobosan sehingga para guru diharapkan mampu menciptakan suasana menyenangkan di ruang belajar. Apabila siswa sudah merasa senang dengan cara belajar yang diterapkan, maka mereka akan lebih mudah menyerap pelajaran tersebut.

"Peserta didik harus cinta dengan belajar. Kenalkan mereka terhadap ilmu pengetahuan dengan menarik," ungkap dia.

Kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikubristek memberikan dampak positif, tidak hanya bagi siswa dan siswi, tetapi juga bagi orang tua, karena selalu melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar. Edi mengajak orang tua agar menyediakan fasilitas belajar buat anak sebagai stimulan.

"Kurikulum ini mengajarkan anak-anak untuk berpikir secara kritis, artinya anak-anak menjadi kritis," sebutnya.

SMPN 3 Pontianak memiliki semboyan 'Sekolahnya Para Juara'. Selain menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan berintegritas, kebersihan dan kelestarian lingkungan juga mendapat perhatian. 

“Berprestasi tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga di tingkat provinsi hingga nasional,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus bersinergi bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dan aparat hukum untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Iwan Amriady berharap, penjagaan malam di pasar-pasar dapat diperketat. Ia meminta setiap camat dan lurah agar proaktif melaporkan hasil pemantauan wilayah agar setiap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat segera diselesaikan.

“Sinergitas memerlukan saling paham antar pihak. Sampai sejauh mana masing-masing diperlukan,” katanya usai membuka acara Sinergitas KPAD Kota Pontianak bersama Aparat Daerah dan Penegak Hukum di Kota Pontianak, di Aula Rohana Muthalib Bappeda, Senin (30/10/2023).

Program dan kebijakan Pemkot Pontianak telah melindungi anak-anak dari setiap jenis kekerasan. Setelah itu, kewenangan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan, ada di tangan aparat hukum. Fungsi KPAD adalah membina korban kekerasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya saling jaga anak-anak. Serta masih banyak lagi peran dan fungsi masing-masing instansi. Iwan berharap, seluruh perangkat daerah bersama camat dan lurah untuk melakukan fungsi pembinaan masyarakat.

“Kita berharap Kota Pontianak di tahun 2023 dan seterusnya, menjadi sebuah kota yang layak bagi pembangunan dan pertumbuhkembangan anak. Hal-hal yang menjadi pembelajaran kita bersama di masa lalu, jangan sampai terjadi lagi,” ungkapnya.

Dikukuhkannya pengurus KPAD Kota Pontianak beberapa waktu lalu dinilai Iwan sebagai upaya yang tepat. Mencermati persoalan di lapangan serta visi dan misi Kota Pontianak, menjadi cita-cita bersama agar Pontianak dapat menjadi Kota Layak Anak. (kominfo)