,
menampilkan: hasil
Resmikan Rumah Produksi Tenun, Bahasan Harap Dongkrak Ekonomi Warga
Resmikan Rumah Produksi Tenun, Bahasan Harap Dongkrak Ekonomi Warga
Kampung Tenun Khatulistiwa Miliki Rumah Produksi
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meresmikan rumah produksi tenun di Kampung Tenun Khatulistiwa yang berlokasi di Gang Sambas Jaya Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Kehadiran rumah produksi tenun ini merupakan bagian kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan masyarakat khususnya di Pontianak Utara dalam mengembangkan kampung tenun menjadi destinasi wisata melalui produk-produk lokal unggulan. "Kami berharap adanya rumah produksi tenun Khatulistiwa ini tak hanya menjadi ikon khas Kota Pontianak tetapi juga dapat mendorong perekonomian warga setempat," ungkapnya usai meresmikan Rumah Produksi tenun, Senin (15/3/2021).
Ia menambahkan, adanya rumah produksi tenun ini diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan luar untuk berkunjung ke Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Selain itu pula dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar dengan meningkatnya pendapatan mereka. "Sebagai penopang ekonomi di tengah pandemi Covid-19," kata Bahasan.
Diresmikannya rumah produksi tenun ini juga merupakan pengembangan dan pembinaan yang dilakukan Pemkot Pontianak berkolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat. Di samping itu, kerjasama dengan melibatkan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya juga dilakukan untuk menunjang sarana prasarana di rumah produksi tenun Khatulistiwa. "Apalagi tadi kami diberitahu kalau ada beberapa perusahaan swasta yang memberikan pelatihan bagi penenun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya," terangnya.
Ketua Lembaga Pengelola Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa, Agus Sarwoko mengatakan, dengan diresmikannya rumah produksi tenun ini melengkapi infrastruktur yang dimiliki oleh kampung tenun sebagai kampung wisata sehingg semakin layak untuk dikunjungi para wisatawan, bukan hanya domestik bahkan dari mancanegara. "Sebelum pandemi, wisatawan dari negara Malaysia, Brunei Darussalam datang ke Kampung Tenun, baik untuk melihat produksi tenun hingga berbelanja," tuturnya.
Kampung tenun yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik dari pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lainnya. Sejak dibentuknya kampung tenun ini, ada peningkatan penghidupan masyarakat yang berbasis komunitas ini. "Perekonomian masyarakat mulai meningkat dengan adanya kampung tenun Khatulistiwa ini," pungkasnya. (prokopim)
Dirikan Pos Karhutla, Wali Kota Edi Kamtono Apresiasi Kepedulian Warga
Pos Karhutla RT. 003/019 Batu Layang
Warga Gang Karya Bakti III RT 003 RW 019 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara menginisiasi membangun Pos Karhutla 'Usaha Bakti' sekaligus Pos Kamling sebagai posko kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran lahan. Wali Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian warga, khususnya di Kelurahan Batu Layang dan Pontianak Utara umumnya, dengan membentuk posko-posko pencegahan karhutla seperti yang dilakukan warga RT 003 RW 019. "Harapan kita kolaborasi dan peran aktif masyarakat ini bisa mengatasi permasalahan karhutla ke depan," ucapnya usai meresmikan Pos Karhutla 'Usaha Bakti', Sabtu (13/3/2021).
Sebagaimana diketahui, saat musim kemarau ini, kebakaran lahan terutama daerah-daerah yang lahannya berstruktur gambut sangat rentan terjadi. Termasuk di Pontianak Utara, dimana sebaran lahan gambutnya termasuk luas terutama di Jalan Budi Utomo hingga batas kota. "Beberapa waktu lalu memang sempat terjadi kebakaran lahan, namun dengan kesigapan masyarakat setempat, kebakaran lahan berhasil ditangani sehingga tidak meluas," katanya.
Keberadaan posko ini sebagai tempat masyarakat untuk siaga. Tidak hanya terhadap karhutla, tetapi juga termasuk kejadian maupun bencana lainnya, seperti angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. "Ini juga sebagai sarana untuk berkoordinasi sebagai posko penanggulangan bencana," imbuh Edi.
Sementara di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara yang juga memiliki areal lahan gambut, atas inisiasi Kapolresta Pontianak Kota, kelurahan dan RT/RW bersama masyarakat melakukan gotong royong membangun parit-parit dan kanal-kanal di sekitar lokasi lahan gambut. "Kita membuat kanal-kanal untuk mengantisipasi kalau sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan di sana," sebutnya.
Edi menambahkan, apabila sudah ada prakiraan akan terjadinya musim kemarau, maka posko siaga karhutla akan segera dibentuk. Dengan adanya posko tersebut diyakininya akan lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan. Sebab mencegah jauh lebih mudah daripada memadamkan kebakaran lahan. "Bila perlu menggunakan drone untuk memantau lahan yang terbakar atau ada yang membakar lahan sehingga bisa segera dicegah," pungkasnya. (prokopim)
Jalin Kerjasama PT JN, Pemkot Maksimalkan Pelayanan Ferry
Sediakan Kapal Kapasitas Lebih Luas
PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk penyediaan jasa penyeberangan ferry Bardan Nadi - Siantan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerjasama dengan PT Jembatan Nusantara (JN). Kerjasama dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Direksi PT Jembatan Nusantara, Yulman Jamal di Ruang Pontive Center, Jumat (12/3/2021).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi menjelaskan, sebelumnya kerjasama penyediaan jasa penyeberangan dikelola oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry. Namun dikarenakan pihak ASDP tidak bisa memenuhi permintaan Pemkot Pontianak untuk menyediakan kapal ferry berkapasitas sekitar 460 Gross Tonnage (GT), satuan untuk total volume kapal, sehingga pihaknya beralih menjalin kerjasama dengan PT JN. "Tujuannya untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan ferry penyeberangan agar lebih maksimal," ungkapnya
Utin menambahkan, kontrak kerjasama yang baru saja diteken kedua belah pihak berlaku selama 12 bulan. Dengan catatan setiap tahunnya akan dilakukan peninjauan atau kajian ulang. Sepanjang penyedia jasa ferry penyeberangan memenuhi aturan yang sudah ditetapkan, maka kerjasama ini akan tetap berlanjut. "Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mematuhi aturan yang ada maka Pemkot Pontianak akan memutus kontrak kerjasama yang sudah terjalin," ucap dia.
Kapal ferry milik PT JN ini dilengkapi dengan tanduk dan dampra, karet yang terdapat pada kapal, untuk mencegah kerusakan dermaga saat kapal bersandar. Adapun spesifikasi kapal besi ini diantaranya mampu memuat 12 unit truk standar, 9 kendaraan roda empat dan 30 kendaraan roda dua. "Kapalnya sudah tiba di Pontianak dan saat ini bersandar di samping dermaga Bardan Nadi," terangnya.
Rencananya, pasca ditekennya MoU antara Pemkot Pontianak dan PT JN, pihaknya bersama jajaran Komisi II DPRD Kota Pontianak akan meninjau uji coba pengoperasian kapal ferry tersebut. "Sebagaimana arahan Bapak Wali Kota yang menekankan untuk memprioritaskan keselamatan penumpang ferry," sebut Utin.
Perjalanan kerjasama penyediaan jasa ferry penyeberangan Bardan Nadi - Siantan memiliki catatan panjang. Sebelum tahun 1995, kerjasama vendor ferry dikelola PT JN. Kemudian tahun 1995, kerjasama diambil alih oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Di tahun 2021, PT JN kembali mengelola jasa penyeberangan melalui MoU yang diteken oleh kedua belah pihak. (prokopim)
Pontianak Ditunjuk Kota Bebas dari Pungli
PONTIANAK - Pontianak ditunjuk sebagai satu diantara kota yang bebas dari pungutan liar (pungli) oleh Tim Saber Pungli Pusat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dipilihnya Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. Hal ini selaras dengan komitmen jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mewujudkan kota yang bebas pungli. "Kita berharap masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik-praktik pungli di setiap layanan di Kota Pontianak," ujarnya pada acara sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (10/3/2021).
Bagi pelaku pungli, dirinya tak segan untuk menindak tegas bila ada aparatur di jajarannya melakukan praktik pungli. Ia juga meminta masyarakat tidak memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. Hal ini dinilainya sebagai upaya untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. "Saya minta jajaran OPD yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan sesuai SOP," tuturnya.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang memberikan pelayanan publik untuk mencegah dan menghindari pungli di lingkungannya. Jika ditemukan oknum yang melakukan pungli, dengan tegas ia memastikan untuk ditindak. Dirinya tidak mentolerir siapapun yang melakukan tindakan pungli. "Perbaikan penghasilan sudah diterapkan, tunjangan juga dapat, kalau masih juga melakukan itu, untuk apa ada perbaikan penghasilan dan tunjangan yang didapatnya," tegasnya.
Di Kota Pontianak, lanjutnya, pelayanan perizinan tidak bertemu langsung antara pemohon dan pemberi layanan tetapi dilakukan secara online. Bahkan untuk pencetakan izin dilakukan secara mandiri lengkap dengan barcodenya. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya pungli. Transaksi yang dilakukan juga secara non tunai melalui perbankan. Seperti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar hampir semuanya sudah menerapkan transaksi non tunai. Hanya terkadang instansi-instansi luar masih menggunakan transaksi tunai. "Kadang pembicara atau narasumber kegiatan masih menerima honornya secara cash," ucapnya. (prokopim)