,
menampilkan: hasil
Konsultasi Publik Rencana Aksi Perubahan Iklim, Wali Kota: Kontribusi Pontianak untuk Dunia
PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak berupaya berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dunia. Salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia Pacific, dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB).
Kota Pontianak jadi satu di antara empat kota percontohan di Indonesia bersama Tangerang, Medan dan Minahasa Utara. Di Pontianak, Bidang Litbang Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi leading sektor program tersebut.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan Pontianak merasakan langsung dampak perubahan iklim. Selain ketidakpastian musim yang sering kali memicu kebakaran lahan dan angin puting beliung, banjir rob dari pasang air laut menyebabkan genangan meluas. Pertumbuhan penduduk pun berpengaruh terhadap ketersediaan lahan dan produksi karbon.
"Dalam rancangan rencana aksi perubahan iklim Kota Pontianak, kami fokus pada tiga hal, yakni banjir rob, sampah dan energi," jelasnya dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Pontianak di Hotel Mercure, Senin (13/2/2023).
Edi Kamtono menjabarkan, lantaran berada di kawasan delta, Pontianak merasakan langsung dampak kenaikan permukaan air laut. Ketika sungai Kapuas pasang, dan hujan turun dalam hitungan jam, sejumlah daerah tergenang.
Permasalahan sampah akibat pertumbuhan penduduk juga jadi prioritas. Dalam sehari, sekitar 400 ton sampah dihasilkan penduduk kota. Program pengurangan sampah dari rumah, bank sampah, hingga pengelolaan berbasis wilayah sudah dijalankan, namun masih perlu dukungan banyak pihak.
Urusan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan juga menjadi salah satu gol Pemkot Pontianak. Dimulai dengan hal sederhana seperti mengganti lampu hemat energi untuk penerangan jalan umum dan perkantoran, hingga mencari sumber energi baru yang ramah lingkungan.
"Pemetaan kerentanan menjadi dasar kami dalam menentukan prioritas pembangunan dari tingkat kelurahan. Apa yang kami dapat dari GCoM dan CCROM, kami coba maksimalkan untuk Kota Pontianak," jelasnya.
Edi Kamtono menjelaskan upaya ini selaras dengan visi menjadikan Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Selain itu juga mewujudkan misi kelima yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak tidak bisa bergerak sendirian. Edi menjabarkan, saat ini Pemkot sudah melangkah bersama komunitas, organisasi kemasyarakatan, swasta, akademisi dan media massa.
"Tangan kami terbuka untuk bantuan apapun. Dari siapapun," katanya.
Dalam kesempatan itu, Edi Kamtono berterima kasih atas dipilihnya, dan pendampingan program kota percontohan dari GCoM Asia Project 2021-2023 di Indonesia. Dia berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut. Misalnya, dalam membantu mewujudkan rancangan rencana aksi tersebut karena APBD Kota Pontianak yang terbatas.
First Counsellor Environment, Climate Action, ICT Delegation of The European Union to Indonesia Henriette Faergemann berpendapat bahwa perubahan iklim telah dan akan berlanjut hingga berdampak pada seluruh lapisan masyarakat serta seluruh sektor ekonomi.
"Oleh sebab itu aksi mitigasi dan adaptasi harus secara sistematis dan mencakup seluruh sektor dan pelaksananya," paparnya.
Menurutnya, dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang menjadi pilot project GCoM, Kota Pontianak adalah satu-satunya kota yang memiliki kelompok kerja (pokja) perubahan iklim yang terbentuk sebelum Tim GCoM Asia Project berkunjung ke Pontianak.
"Pokja ini terdiri dari tidak hanya unsur pemerintahan, tetapi juga kalangan universitas, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan media sebagaimana penerapan dalam Pentahelix," ucapnya.
Hal terpenting, lanjut Henriette, adalah Wali Kota Pontianak mewakili kota-kota di Indonesia yang menjadi pilot project untuk berbagi pengalaman dalam membangun Rencana Aksi Perubahan Iklim pada InfoPoint Conference yang digelar oleh Komisi Eropa pada November 2022 lalu.
"Hal ini menekankan bahwa Pontianak berkomitmen terhadap aksi perubahan iklim," pungkasnya. (prokopim)
Wako Edi Minta OPD Percepat Pelayanan
Kepala OPD Teken Perjanjian Kinerja 2023
PONTIANAK – Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, perjanjian kinerja ini menjadi tolok ukur OPD dalam melakukan kegiatan berdasarkan APBD yang telah disepakati.
"Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur," ujarnya usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh kepala OPD di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (13/2/2023).
Satu di antara poin penting yang sudah tercantum di dalam perjanjian kinerja adalah meningkatkan pelayanan. Edi meminta kepala OPD untuk berinovasi menciptakan sistem pelayanan jemput bola. Ia tidak ingin ada masyarakat yang masih mengadu soal lambatnya pelayanan.
“Kalau saling menunggu akhirnya pelayanan publik terbengkalai, secara tidak langsung akan menghambat pembangunan,” sebutnya.
Edi menambahkan, perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
"Perjanjian kinerja ini juga bisa sebagai dasar untuk kita mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan," paparnya.
Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani ini, kata Edi, menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap kepala perangkat daerah yang dijabarkan secara berjenjang.
"Saya berharap agar apa yang telah saudara tandatangani dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama," imbuhnya. (prokopim/kominfo)
Program Tahunan, 25 Orang Terpilih Ikuti Pelatihan Satpam
Wako Edi Harap Pelatihan Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga
PONTIANAK – Pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi salah satu program tahunan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak. Tahun ini, sebanyak 25 orang terpilih untuk mengikuti pelatihan tersebut dari hasil seleksi tahun 2022 kemarin.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik program ini. Ia berpesan agar peserta pelatihan dapat menjaga kebugaran fisik serta kedisiplinan. Selain itu dirinya juga mengingatkan untuk mempelajari aturan perundang-undangan.
"Mereka akan diberikan sertifikat, selain menambah wawasan, tentu akan meningkatkan pendapatan. Dan yang paling penting keamanan juga meningkat," ungkapnya usai membuka secara resmi Pelatihan Satpam di Kantor Dinsos Pontianak, Senin (13/2/2023).
Edi menyebut, pertumbuhan penduduk Kota Pontianak setiap tahunnya mencapai angka 1,7 persen. Oleh karenanya, imbuh Edi, keamanan sipil harus diperkuat.
"Bertambahnya kebutuhan Satpam yang bersertifikat pada instansi-instansi juga menjadi peluang 25 orang," ungkapnya.
Kepala Dinsos Ponianak Trisnawati menjelaskan, peserta yang mendaftar adalah mereka yang masuk daftar kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Dari 50 peserta yang mengikuti seleksi, 25 di antaranya lolos seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan selama dua pekan itu.
"Yang melatih adalah Brigade 86," ujarnya.
Pihaknya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sebagai tindak lanjut pelatihan. Tina, sapaan akrabnya menyampaikan, Dinsos juga akan terus menginformasikan daftar peserta Satpam ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pontianak.
"Kita terus komunikasikan tentang ketersediaan tenaga Satpam ke perusahaan dan outsourcing serta ke Disnaker," tuturnya.
Selain pelatihan Satpam, Dinsos Kota Pontianak juga akan melaksanakan pelatihan kerajinan tenun bersama Dekranasda Kota Pontianak. Jika sebelumnya sudah digelar kursus menjahit, Tina ingin masyarakat Pontianak belajar tenun karena terdapat ciri khas sosial budaya.
"Tahun lalu kita berikan alat jahit. Tahun ini kita kerjasama dengan Dekranasda untuk bertenun," pungkasnya. (kominfo/prokopim)
Akurasi Data Kunci Program dan Kebijakan Tepat Sasaran
FGD Evaluasi Publikasi PDA 2023
PONTIANAK – Pengujian akurasi data sebelum merilis Pontianak dalam Angka (PDA) 2023 terus berlanjut. Produsen maupun pengolah data dan pihak terkait, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melaksanakan Evaluasi Data Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2023 di Hotel Golden Tulip, Jumat (10/2/2023).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta, akurasi data serta validasinya harus terus mengalami perbaikan. Dia menilai, ketepatan hasil analisis data tergantung dari kualitas data itu sendiri.
“Selain harus diperbaharui, data juga harus tepat. Artinya pas dengan fakta yang sebenarnya, sehingga analisis menghasilkan program dan kebijakan tepat sasaran,” ucapnya.
Kinerja BPS sebagai Pembina Data bersama Wali Data dan Produsen Data Kota Pontianak sudah sangat baik. Edi mengapresiasi langkah-langkah teknis yang telah berjalan selama ini. Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi untuk mengumpulkan dan menyajikan data-data yang berkualitas, khususnya data dinamis.
“BPS sebagai instansi vertikal bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ini sudah diakui keakuratan datanya, tinggal bagaimana kita di daerah berkoordinasi serta memanfaatkan data dengan optimal,” tuturnya.
Edi menerangkan, memahami jenis-jenis data memerlukan kecermatan. Ada data statis, seperti luas wilayah. Namun untuk data yang dinamis seperti harga barang, itu harus terus di-update atau diperbaharui.
“Ada jumlah penduduk, pengguna kendaraan, pemilik UMKM dan lain-lain. Banyak permasalahan mereka yang perlu diatasi, dan untuk mengatasinya kita harus tau data terbarunya,” terangnya.
Suswandi, Kepala BPS Kota Pontianak menyebut, forum data publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia setiap awal tahun, mulai dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Dia menjelaskan, hal itu agar publikasi DDA di masing-masing daerah bermanfaat sesuai keperluan masyarakat.
“Sebagai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pemanfaatannya ditujukan lebih luas lintas sektoral,” ujarnya.
DDA 2023 mengandung informasi data statistik dasar dan statistik sektoral. Suswandi menerangkan, contoh data statistik dasar adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, data inflasi dan kemiskinan. Sedangkan statistik sektoral adalah data yang dikumpulkan lembaga-lembaga atau instansi yang ada di Kota Pontianak.
“Selama ini data sektoral setiap tahun dikumpulkan untuk dimuat dalam publikasi DDA 2023. Buku ini paling dicari oleh pengguna data, mulai dari mahasiswa, peneliti dan lainnya,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
