Berita

Kesbangpol Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 

PONTIANAK - Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting untuk membentuk masyarakat, terutama generasi muda, yang sadar dan aktif dalam proses demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap melalui sosialisasi ini, para pemilih pemula bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang berbagai isu politik dan platformnya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab saat memilih pemimpin.

"Tak kalah pentingnya, sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula juga harus memfokuskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap perbedaan pendapat, toleransi, dan menghargai hak-hak warga negara lain," ujarnya usai membuka sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema 'Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula dan Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Demokrasi' yang digelar Badan Kesbangpol Kota Pontianak di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula bagi kalangan pelajar SMA, khususnya yang sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek demokrasi. Melalui sosialisasi tersebut, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang.

"Saya berpesan kepada adik-adik pelajar yang sudah mempunyai hak pilih, jangan sampai tidak memilih dalam Pemilu mendatang, artinya gunakan hak pilih adik-adik dan silakan pilih calon-calon pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani," ungkap Bahasan.

Pada Pemilu 2024 mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, pemilihan dilaksanakan untuk memilih calon legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, dia mengajak para siswa pemilih pemula untuk ikut mensukseskan dan berkontribusi dalam Pemilu 2024.

"Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi, makanya adik-adik sebagai  pemilih pemula menjadi andalan untuk menentukan masa depan bangsa ini," tuturnya.

Bahasan bilang, dengan adanya sosialisasi pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang berperan aktif dalam proses demokrasi dan mampu membuat keputusan yang cerdas dalam Pemilu sehingga dapat membawa perubahan positif bagi negara dan masyarakat.

"Dalam proses sosialisasi, penting juga untuk mengajarkan keterampilan kritis, seperti kemampuan menganalisis informasi dari berbagai sumber sehingga mereka dapat membedakan antara fakta dan opini," pungkasnya. (prokopim)

Wujudkan Keluarga ASN Anti Korupsi di Lingkungan Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (26/7/2023). Tujuannya untuk melakukan pencegahan serta pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Peserta kegiatan berjumlah 25 pasang suami dan istri yang terdiri dari eselon dua, tiga sampai camat dan lurah di lingkungan Pemkot Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI. Ia berharap melalui agenda ini, tercipta generasi emas yang dibekali anti korupsi oleh orang tua.

"Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga. Terlebih bagi pejabat ASN karena memiliki pengaruh di lingkungan dinas masing-masing," ungkapnya usai acara.

Kendati hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak menunjukan nilai yang cukup baik, yaitu 76,52 persen. Bahasan menilai angka itu masih dapat ditingkatkan. Ia menyampaikan, terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan SPI. Mulai dari kerjasama pemulihan aset bersama Kejaksaan, penanganan sertifikat aset bersama BPN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kemudian langkah selanjutnya dengan penggunaan aplikasi mempermudah penyetoran pajak, sosialisasi anti korupsi, peningkatan peran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, penyematan PIN tanpa pungli oleh Wali Kota kepada seluruh perangkat daerah, serta pelaporan seratus persen LHKPN," terangnya.

David Sepriwasa, Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menerangkan agenda Bimtek Keluarga Berintegritas di Kota Pontianak merupakan yang pertama kali digelar di pulau Kalimantan untuk tahun 2023. Ia menuturkan, ada tiga tujuan yang diharapkan dari bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemkot Pontianak kali ini. Pertama ingin mewujudkan keluarga berintegritas di pasangan ASN, kedua peserta dapat menerapkan pola hidup sederhana dan ketiga agar keluarga bisa menerapkan prinsip keterbukaan.

"Sekarang era keterbukaan dan semua pegawai negeri dipantau oleh masyarakat, apalagi sekarang lagi trend budaya flexing dan ini menjadi penting sekali agar tidak terlalu memamerkan kekayaan, " jelasnya.

Selain penindakan, terdapat beberapa tugas utama KPK seperti pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Untuk pendidikan anti korupsi, pihaknya membentuk karakter individu yang berintegritas. Kemudian bagian pencegahan dengan memperbaiki sistem. David mengatakan, baik individu dan sistem memiliki kedudukan yang seimbang dalam memberantas korupsi. Adapun penindakan dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera.

“Apabila individunya berintegritas tapi sistemnya tidak baik, maka peluang perilaku korupsi masih bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Keseimbangan antara individu dan sistem senada dengan keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Karenanya, lanjut David, optimalisasi peran di masing-masing keluarga sangat dibutuhkan. Khususnya kaum ibu, pesannya, jangan hanya menjadi penerima uang, namun juga pengawas keuangan.

“Jangan jadi seperti menteri keuangan yang menerima uang, tapi juga periksa. Darimana uangnya didapat. Ibu-ibu harus bisa jadi auditor, dicek dan diklarifikasi. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga yang akan merasakan dampaknya,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Pontianak

PONTIANAK – Momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2023 diperingati Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai pemacu semangat memperbaiki kualitas anak di Kota Pontianak. Menurutnya, terdapat berbagai cara agar kualitas anak meningkat. Di antaranya wawasan serta pola asuh keluarga yang tepat terhadap anak-anaknya. 

"Pemerintah selalu berkomitmen menyediakan kota yang layak untuk anak, meski pada prosesnya selalu terjadi kendala yang datang dari berbagai sektor," terangnya usai peringatan HAN 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Jalan Abdurrahman Saleh, Selasa (25/7/2023).

Peringatan HAN 2023 mengusung tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' sejalan dengan impian Indonesia Emas pada tahun 2045, dimana generasi muda hari ini dipersiapkan untuk menyambut estafet pembangunan.

Menurut Edi, diperlukan sinergi setiap elemen untuk melindungi anak, khususnya dukungan masyarakat. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak tak jarang dipicu karena pola asuh yang kurang tepat. Misalnya kasus perundungan atau bullying. Ia memaparkan, dari hasil sensus nasional, ada sejumlah 3,73 persen balita yang mendapatkan pola asuh tidak layak.

"Jika pola asuhnya tepat, saya yakin perundungan akan hilang. Sehingga anak menjalankan harinya dengan ceria, saling menghormati serta bersaing secara sehat," imbuhnya.

Untuk menghapuskan pola asuh yang tidak layak tersebut diperlukan strategi khusus. Wali Kota Edi Kamtono menyebut di antaranya dengan penguatan layanan pusat pembelajaran keluarga dengan edukasi dan konseling pengasuhan oleh konselor. Selain itu adalah penguatan forum anak sebagai pelopor dan pelapor edukasi teman sebaya.

"Serta melalui peran masyarakat dalam rumah ibadah ramah anak, dimana tempat ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan," tutupnya.

Pelaksanaan Peringatan HAN 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota berlangsung sangat meriah. Anak-anak menjadi pemeran utama dalam mengisi rangkaian agenda Peringatan HAN tersebut. Salah satunya adalah Ketua Panitia HAN 2023, Kirana Caesa Tajulraudhah (14) menjelaskan, panitia pelaksana Peringatan HAN 2023 berjumlah 21 orang yang berasal dari Forum Anak Kota Pontianak di bawah asuhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

"Peringatan HAN telah dilakukan sejak bulan Juli dan puncaknya pada hari ini. Bermacam agenda dilaksanakan, ada juga bagi-bagi hadiah serta doorprize bagi peserta yang menjawab kuis," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menyabet penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini. Kali ini kategori yang diraih adalah Kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PP-PA) RI, Bintang Puspayoga kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Pada penganugerahan penghargaan KLA, Wakil Wali Kota Bahasan juga didampingi Kepala DP2KBP3A Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro dan Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pontianak Hidayati di Semarang, belum lama ini. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah. Dalam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7/2023).

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karenanya, ia meminta tim SLRT, Puskesos maupun TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas. Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke. Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu. 

"Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, dikala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad. Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” paparnya.

Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak. Ia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas.

“Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” ujarnya.

Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, seluruh tim supervisor, fasilitator SLRT maupun TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan masyarakat maupun temuan dari fasilitator sendiri. Penyelenggara kesejahteraan sosial akan menerima pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial lewat agenda sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya.

Pantauan pihaknya menyebut, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun APBN. Padahal jika dievaluasi kembali, masyarakat yang belum memiliki PBI tersebut masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.

“Peserta terdiri dari empat orang TKSK, 36 orang fasilitator yang berada di setiap kelurahan. Serta 20 orang Puskesos yang baru terbentuk di sepuluh kelurahan,” ungkapnya.

Tina sapaan karibnya mengajak peserta untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar PBI APBD dan APBN. Ia menerangkan, tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak. 

“Kami harapkan bapak dan ibu aktif untuk memberikan data tersebut ke Dinas Sosial, agar segera kita tindaklanjuti,” tutupnya. (kominfo/prokopim)