Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan swasta wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengharuskan pekerja penerima upah mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemberi kerja. Hal itu diungkapkannya usai membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus yayasan pendidikan dan kepala sekolah swasta se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (15/9/2025).

“Sosialisasi ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan para guru dan tenaga penerima upah, baik di yayasan pendidikan maupun perusahaan, tercakup sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu perintah undang-undang yang harus kita kawal,” ungkapnya.

Bahasan menambahkan, pembayaran iuran BPJS menjadi kewajiban pemberi kerja. Untuk guru dan karyawan sekolah swasta, beban iuran ditanggung oleh pihak yayasan atau lembaga pendidikan swasta. 

“Kalau perusahaan maka itu dari perusahaan, kalau yayasan dari yayasan. Pemerintah daerah tidak bisa melangkahi undang-undang, kecuali ada aturan baru dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemerintah kota akan terus mengawal agar tidak ada tenaga pendidik swasta yang terabaikan dari program perlindungan jaminan sosial. 

“Kita pastikan semua guru swasta terlindungi. Jangan sampai ada lagi kasus guru yang tidak bisa menerima bantuan atau perlindungan karena belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Julianto Sari Maruli Tua Marpaung, mengatakan, pihaknya terus mendorong kepesertaan di sektor pendidikan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Dari lima program itu, ada tiga yang pasti dialami semua orang, yaitu kematian, hari tua, dan pensiun. Sedangkan kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan sifatnya tidak pasti, tapi berpotensi menimbulkan beban besar jika terjadi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seorang peserta magang yang baru dua minggu terdaftar mengalami kecelakaan kerja dan dirawat intensif di ICU dengan biaya Rp127 juta. 

“Seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, bisa jadi beban besar bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Julianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Ismail, menjelaskan bahwa tenaga pendidik di sekolah swasta merupakan pekerja penerima upah yang memiliki risiko sosial maupun ekonomi, sama seperti pekerja di sektor lain. 

“Kalau ASN sudah otomatis terlindungi aturan kepegawaian, guru swasta ini tidak. Karena itu, yayasan wajib mendaftarkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” tukasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pontianak bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh yayasan pendidikan swasta segera memastikan tenaga pendidik dan kependidikan mereka terlindungi dalam program jaminan sosial. (prokopim)

PUTUSSIBAU – Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak, Amirullah, meninjau langsung kesiapan kafilah Kota Pontianak yang menjadi peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu (13/9/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Amirullah memberikan arahan kepada para ofisial, panitia, pengurus LPTQ, serta perwakilan peserta. Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal dan menjaga kekompakan tim untuk menghadapi perlombaan.

“Persiapan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pelaksanaan MTQ. Kami ingin memastikan kafilah Pontianak tampil sebagai peserta yang baik, dengan harapan hasil yang diraih juga terbaik,” ujarnya.

Selain memberikan arahan, Amirullah juga mengecek langsung kondisi kafilah yang menempati rumah-rumah warga setempat. Pengecekan meliputi akomodasi seperti tempat tidur, makanan, hingga fasilitas dasar berupa air dan listrik.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil pengecekan semuanya berjalan baik. Namun, ada beberapa saran dari tim kesehatan, salah satunya pentingnya ketersediaan air hangat. Maka kami segera menambahkan dispenser di beberapa titik untuk menunjang kebutuhan kesehatan peserta,” tambahnya.

Amirullah menegaskan bahwa pengecekan rutin akan dilakukan setiap hari untuk memastikan kesiapan kafilah tetap terjaga hingga akhir perlombaan.

“Kami berharap upaya ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kafilah Kota Pontianak bisa tampil maksimal. Target kita jelas, yakni meraih juara umum di MTQ XXXIII Kalbar ini,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Media siber menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kehadiran Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat dapat terus menjaga profesionalisme, independensi, serta menghadirkan informasi berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.

“AMSI memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dengan sajian informasi yang akurat dan berimbang, media siber bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga,” ujarnya usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III AMSI Kalbar di Qubu Resort, Rabu (3/9/2025).

Edi bilang, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek komunikasi publik. Di sinilah peran AMSI dinilai krusial dalam memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

“Dengan literasi digital yang baik, masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung kelancaran pembangunan di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Pontianak siap bersinergi dengan AMSI dalam berbagai program yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi. Ia mencontohkan, publikasi capaian pembangunan, penyampaian kebijakan publik, hingga sosialisasi layanan masyarakat akan lebih mudah tersampaikan melalui media siber yang kredibel.

“Kerja sama dengan AMSI ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Media siber menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah daerah,” katanya.

AMSI Kalbar dalam forum tersebut juga menegaskan komitmennya untuk ikut mendukung pembangunan Kota Pontianak. Melalui pemberitaan yang berimbang, AMSI berharap dapat mendorong partisipasi publik, mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media siber di daerah. (prokopim)