,
menampilkan: hasil
Presiden Jokowi Akan Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I
Direncanakan pada 21 Maret 2024
PONTIANAK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), salah satunya Kota Pontianak untuk meresmikan Duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I pada Kamis (21/3/2024) mendatang. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan proses peresmian serta kedatangan Jokowi dan rombongan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak maupun instansi terkait lainnya seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), untuk memastikan persiapan kedatangan Presiden, ini akan jadi kado lebaran spesial untuk warga Kota Pontianak” katanya, usai rapat koordinasi bersama Sekretariat Presiden lewat zoom meeting di Ruang Pontive Center, Sabtu (16/3/2024).
Kedatangan Jokowi, terang Ani, juga sekaligus meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak. Setelahnya Presiden direncanakan mendatangi pasar tradisional untuk menyerahkan bantuan modal pedagang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Setelah meresmikan Duplikasi JK I beliau akan meninjau RSUD Kota di Kecamatan Pontianak Barat, momentum yang pas di saat bulan Ramadan sebagai pemacu semangat pasien dan warga Kota Pontianak yang sedang sakit,” ujarnya.
Ketika peresmian nanti, JK I tetap beroperasi seperti biasa. Presiden bersama rombongan akan meresmikan duplikasi JK I sepanjang 430 meter. Ani menambahkan, pembangunan duplikasi JK I menelan biaya Rp275,7 miliar dalam dua tahun pelaksanaan.
“Jembatan yang lama tetap beroperasi, kita akan gunakan duplikasi JK I sebagai lokasi peresmian,” ungkapnya.
Melalui peresmian duplikasi JK I dan peninjauan RS Kota oleh Presiden ini, Ani berharap masyarakat Kota Pontianak merasa terdorong, utamanya perekonomian. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyambut kedatangan Presiden di sepanjang jalan yang akan dilalui. Selain ke Kota Pontianak, Jokowi juga dijadwalkan akan berkunjung Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang dari tanggal 19-21 Maret.
“Angin segar bagi kita ibukota provinsi, nanti ketika Presiden sudah pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu akan berdampak positif kepada peningkatan ekonomi Kalbar, khususnya Kota Pontianak,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)
Pemkot dan BBPOM Pastikan Takjil di Pasar Juadah Aman Dikonsumsi
Hasil Uji Sampel Takjil Nihil Bahan Berbahaya
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak melakukan uji bahan makanan takjil pada beberapa titik pasar juadah. Dari 14 sampel makanan yang diuji, tim gabungan tidak menemukan takjil yang mengandung bahan berbahaya. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menuturkan, masyarakat tidak perlu ragu untuk berburu menu berbuka puasa di pasar juadah.
“Pemeriksaan dilakukan sejak kemarin, ada tiga tempat yang kita periksa, di Jalan Surya 14 sampel, Jalan Purnama 14 sampel dan Pasar Juadah Masjid Mujahidin 9 sampel,” katanya, usai mengawasi secara langsung proses pengujian makanan, di Pasar Juadah Mujahidin, Jumat (15/3/2024).
Diketahui terdapat 99 pelaku UMKM di Pasar Juadah Mujahidin yang ikut menjual dagangan berupa makanan dan minuman untuk berbuka. Ani melihat, antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar juadah sangat tinggi. Dirinya pun tak jarang ikut mencari hidangan berbuka puasa di pasar juadah. Ia berharap agar pelaku UMKM yang ikut berjualan menyajikan kualitas terbaik, karena nantinya akan dikonsumsi bagi banyak orang.
“Jika ada yang kurang baik, kita akan lakukan pembinaan, mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan bahan berbahaya,” tuturnya.
Satu hal yang selalu melengkapi suasana bulan Ramadan di Kota Pontianak, yaitu pasar juadah. Di sana disajikan ragam makanan serta minuman sebagai takjil untuk berbuka. Di Kota Pontianak, Pasar Juadah di halaman Masjid Raya Mujahidin selalu jadi langganan masyarakat Kota Pontianak untuk memilih menu berbuka.
“Semoga menjadi pemacu kita untuk mencari rezeki, baik bagi pelaku UMKM, termasuk yang membeli,” ujar Ani.
Pemkot Pontianak bersama BBPOM juga memberikan edukasi kepada pedagang dan pembeli tentang pentingnya memilih bahan makanan yang aman dan berkualitas. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan label dan kemasan produk serta memastikan pembelian dilakukan di tempat yang terpercaya.
Ani melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat selama bulan Ramadan dengan memastikan ketersediaan bahan makanan yang aman dan berkualitas.
“Kolaborasi antara BBPOM dan Pemerintah Kota Pontianak merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan makan yang sehat bagi seluruh warga,” imbuhnya.
Fauzi Ferdiansyah, Kepala BBPOM Pontianak menerangkan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap bahan makanan. Bahan makanan yang dijual di pasar Ramadan, semua produk yang beredar ini harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Langkah pemeriksaan yang ketat ini diambil untuk memastikan makanan yang dijual pada pasar juadah ini tidak mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi.
“Yang sudah kita uji formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow, hasilnya semuanya negatif,” jelasnya.
Kendati bahan-bahan makanan sudah bebas dari bahaya, upaya untuk menjaga kesehatan juga harus dilakukan dari dalam diri individu masyarakat itu sendiri. Fauzi mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan secukupnya dan tidak berlebihan.
“Kalau berlebihan juga jadi tidak sehat, dan selalu jaga sanitasi hygiene, untuk pelaku usaha pengolahannya agar tetap baik, kalau menggunakan bahan tambahan pangan tetap harus memenuhi syarat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)
MPP Direncanakan Peresmiannya Juni 2024
Peresmian Menunggu Persetujuan Kemenpan RB
PONTIANAK - Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Pasar Kapuas Indah Jalan Kapten Marsan Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota hampir rampung. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pontianak Hidayati meninjau progres penyelesaian bagian dalam Gedung MPP.
“Kami hari ini meninjau untuk memastikan apa yang masih belum selesai untuk melengkapi fasilitas MPP ini. Kalau dilihat dari loket-loket pelayanan, saya lihat sudah siap, hanya tersisa beberapa bagian yang mesti disiapkan,” ujarnya usai melakukan peninjauan di Gedung MPP, Kamis (7/3/2024).
Menurutnya, sebanyak 24 unit layanan teknis akan membuka layanan di loket-loket yang tersedia di MPP. Setelah semuanya siap, baru kemudian akan dilakukan peresmian. Kendati demikian, untuk meresmikannya, Ani bilang, harus menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Setelah mendapat persetujuan, MPP ini baru bisa diresmikan dan mulai beroperasi.
“Kalau dari sisi kontrak kerja, memang ada perpanjangan selama satu bulan untuk merampungkan MPP ini,” ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menyebut, sesuai dokumen yang disepakati dengan pelaksana, tersisa penyelesaian akhir bangunan gedung MPP. Ia berharap dengan adanya perpanjangan waktu ini, pelaksana bisa menyelesaikan semua komponen yang belum selesai. Untuk loket-loket yang akan melayani berbagai urusan administrasi sudah siap sebanyak 24 loket layanan.
“Hanya tersisa beberapa item yang harus disempurnakan, seperti speaker dan beberapa item yang harus dirapikan,” tuturnya.
Untuk fasilitas ruangan di MPP, lanjut dia, selain loket layanan, juga disediakan ruang tunggu, ruang pusat informasi, ruang menyusui dan ruang bermain anak serta ruang-ruang administrasi perkantoran PTSP. Tak hanya itu, gedung MPP juga memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, misalnya toilet, jalan untuk kursi roda dan sebagainya.
“Kita juga akan siapkan tenaga khusus bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara,” imbuh Firayanta.
Terkait penambahan waktu, dia mengungkapkan bahwa dalam pekerjaan pembangunan tersebut, terjadi kehilangan waktu karena harus memindahkan pedagang-pedagang yang ada di lokasi tersebut sebelumnya. Sehingga waktu yang digunakan untuk itu sekitar tiga sampai enam bulan untuk memulai pekerjaan.
“Kompensasi waktu itulah yang menjadi pertimbangan untuk perpanjangan. Kita melihat pelaksana masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya,” terangnya.
Firayanta menambahkan, sesuai dengan kesepakatan, dalam jangka waktu perpanjangan kedua ini bisa diselesaikan. Sedangkan untuk launching atau peresmiannya direncanakan bulan Juni 2024 mendatang.
“Sebelumnya memang sudah dilakukan soft launching untuk simbolis penandatanganan kesepakatan unit-unit layanan yang akan mengisi loket-loket yang ada,” pungkasnya. (prokopim)
RKPD Pontianak 2025 Fokus Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan
Bappeda Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak
PONTIANAK – Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025 akan fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan kota dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
“Maka sasaran prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan stunting,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Hotel Aston, Rabu (6/3/2024).
Dia menjabarkan, Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam menyusun RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari warga masyarakat, dewan perwakilan rakyat, organisasi masyarakat, hingga para pakar. Proses perencanaan dari bawah ini telah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Pontianak.
“Tema RKPD Tahun 2025 adalah ‘Pemantapan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan’, maka saya harapkan tetap memperhatikan target kinerja di RPD, juga memprioritaskan hal-hal terkait pemerataan pembangunan, pengentasan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja,” mintanya.
Saat ini realisasi indikator makro ekonomi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan tahun 2025 sudah dalam jalurnya. Beberapa target juga telah disesuaikan, lantaran pencapaian di tahun 2023 sangat memuaskan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia yang berhasil mencapai 81,63 (kategori sangat tinggi). Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 target 2025 ditetapkan sebesar 81,60, sehingga disesuaikan menjadi 82,33 lantaran telah terlampaui di tahun 2023.
“Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya,” katanya.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pontianak tahun 2023 adalah 4,76 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang ada di angka 4,46 persen. Target di RKPD tahun 2025, berkisaran 4,6 – 5,2 persen.
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir. Kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Barat dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.
“Target angka kemiskinan tahun 2025 antara 4,28 – 4,30 persen. Untuk itu perlu perencanaan program dan kegiatan yang tepat dengan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” sebutnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada di angka 8,92 persen. Targetnya turun menjadi 7,80-9,45 persen di tahun 2025. Demikian halnya inflasi yang kini berada di 2,09 persen, diharap berada di range 2-4 persen.
“Saya harapkan forum ini mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik, dan berdampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak,”
Ani Sofian pun menekankan perangkat daerah agar mengakomodir hasil Musrenbang. Pagu indikatif OPD disusun dengan asumsi mampu menampung aspirasi masyarakat (asmas), sesuai dengan rancangan rencana kerja.
“Bappeda kawal proses perencanaan yang mengakomodir asmas. BKAD juga harus mengawalnya dalam penganggaran, sedangkan Inspektorat saya minta untuk mengevaluasi seberapa besar aspirasi masyarakat diakomodir dan dilaksanakan oleh perangkat daerah,” tegasnya. (prokopim)