Berita

Di Enam Kecamatan se-Kota Pontianak

PONTIANAK – Masih dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-254 Pontianak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan berbagai pihak menggelar Operasi Pasar. Program ini menyediakan paket bahan pokok berisi beras premium 5 kilogram (kg), gula premium 1kg, dan minyak goreng premium 1 liter dengan harga Rp85 ribu.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah kota untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Operasi pasar ini kami lakukan untuk menekan laju inflasi dan memastikan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani kenaikan harga,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diikuti dengan peningkatan kebutuhan.

“Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, kegiatan ini juga menjadi wujud kebersamaan kita dalam merayakan Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak,” tambahnya.

Warga yang ingin membeli paket bahan pokok cukup menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP satu lembar. Masyarakat juga diminta membawa tas atau kantong belanja sendiri, karena panitia tidak menyediakan kantong plastik.

Pelaksanaan Operasi Pasar dijadwalkan berlangsung di enam kecamatan secara bergiliran. Di Pontianak Tenggara kegiatan dimulai pada Jumat, 24 Oktober 2025, disusul Pontianak Timur pada Senin, 27 Oktober 2025, Pontianak Barat pada Selasa, 28 Oktober 2025, Pontianak Selatan pada Rabu, 29 Oktober 2025, Pontianak Utara pada Kamis, 30 Oktober 2025, dan ditutup di Pontianak Kota pada Jumat, 31 Oktober 2025. Seluruh kegiatan dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WIB di kantor camat masing-masing.

“Selain paket bahan pokok, kegiatan ini juga menghadirkan bazar murah dan penjualan komoditas lain yang dibutuhkan masyarakat dengan harga bersahabat,” tutup Wali Kota. (kominfo)

PONTIANAK – Posyandu Ananda Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, menjadi wakil Provinsi Kalimantan Barat dalam Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 38 provinsi di seluruh Indonesia dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Camat Pontianak Timur M Akif, menyampaikan apresiasi terhadap semangat para kader yang membawa nama Pontianak di tingkat nasional.

“Kami sangat bangga dengan Posyandu Ananda yang bisa mewakili Kalimantan Barat. Ini bukan sekadar lomba, tapi bentuk nyata kerja keras dan dedikasi para kader dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya usai verifikasi dan penilaian di Ruang Rapat Camat Pontianak Timur, Kamis (16/10/2025).

Dalam kesempatan itu, kader Posyandu Ananda memaparkan inovasi serta capaian di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, yang kemudian disusul dengan sesi tanya jawab bersama tim verifikator dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta Ketua Umum Tim Pembina Posyandu.

Akif menambahkan, pihak kecamatan terus memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan posyandu.

“Kami ingin kader-kader posyandu merasa didampingi, karena mereka adalah garda terdepan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Ketua TP PKK Kecamatan Pontianak Timur Henny Irawaty, mengatakan peran aktif para kader menjadi kunci keberhasilan posyandu di wilayahnya.

“Kami selalu menekankan pentingnya semangat gotong royong dan inovasi di setiap kegiatan. Kader Posyandu Ananda sudah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih sehat,” tuturnya yang juga sekaligus selau pembina posyandu.

Posyandu Ananda menjadi salah satu dari 38 posyandu terbaik tingkat provinsi yang mengikuti penilaian nasional tahun ini. Mereka bersaing dengan posyandu unggulan dari berbagai daerah, seperti Posyandu Anggrek dari Kutai Kartanegara, Posyandu Mawar dari Kota Tangerang, dan Posyandu Cempaka Ungu dari Tanjung Jabung Barat.

Henny memberikan arahan agar seluruh kader terus berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, mulai dari edukasi, penggerak partisipasi masyarakat, hingga menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program kesehatan.

“Inilah arahan yang disampaikan Ketua TP PKK Kota Pontianak kepada kami untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak Vivi Salmiarni, menyampaikan Sipede merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan komunitas di tingkat kecamatan maupun kelurahan, seperti yang dilaksanakan bagi wilayah Kecamatan Pontianak Kota di Aula Rohana Mutholib BAPPERIDA Kota Pontianak, Kamis (16/10/2025).

“Melalui Sipede, kami ingin memperluas jangkauan informasi positif pemerintah sekaligus mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi warga. Jadi bukan hanya menyampaikan, tetapi juga menerima,” ujarnya usai membuka acara, mewakili Kepala Dinas.

Vivi menjelaskan, tema yang diangkat kali ini adalah digitalisasi UMKM. Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan semangat pemerintah kota dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, di era serba cepat seperti saat ini, pemasaran produk dan layanan tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga melalui berbagai platform digital.

“Kita ingin pelaku UMKM di Pontianak bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari mengenalkan produk di media sosial, bertransaksi secara daring, sampai membangun merek agar lebih dikenal luas,” jelasnya.

Untuk memperkaya wawasan peserta, Diskominfo menghadirkan dua narasumber, yakni Surya Mahardika, spesialis digital marketing dari Maharketing Agency, dan Azmi Taufiqurrahman dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak. Kedua narasumber membagikan pengetahuan seputar strategi pemasaran digital, pengelolaan konten, serta tips meningkatkan daya saing produk lokal di pasar daring.

Vivi mengajak para peserta untuk aktif bertanya selama sesi diskusi. Ia memaparkan, kegiatan semacam ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang belajar yang bisa langsung diterapkan.

“Kesempatan ini sangat berharga. Kita bisa belajar langsung dari praktisi dan juga pihak pemerintah yang memahami kebijakan UMKM. Jadi silakan manfaatkan untuk menggali ilmu sebanyak mungkin,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan Sipede dapat menjadi pemicu tumbuhnya ekosistem UMKM berbasis digital di Kota Pontianak. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memfasilitasi pelatihan serupa agar pelaku usaha mampu bertransformasi sesuai tuntutan zaman.

“Kalau pelaku usaha kita sudah siap dengan digitalisasi, maka daya saing ekonomi kota ini juga akan semakin kuat,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pelebaran Jalan Komyos Sudarso tuntas pada tahun 2026. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyebut proyek tersebut telah dianggarkan dan masuk dalam program kerja pemerintah kota dengan alokasi dana sementara sebesar Rp18 miliar.

“Desain Jalan Komyos Sudarso sudah kita buat dengan lebar 16 meter. Sekitar 60 persen sudah sesuai standar itu, sedangkan sisanya masih antara 9 hingga 12 meter. Targetnya akan kita selesaikan di tahun 2026,” ujar Edi, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, proses pelebaran sempat tertunda sejak 2022 karena status jalan tersebut masih merupakan jalan nasional. Setelah statusnya dikembalikan menjadi jalan kota pada 2024, Pemkot kini dapat melanjutkan pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Sebagian lahan sudah bebas dan tinggal pelaksanaan fisiknya. Namun, masih ada beberapa titik yang memerlukan pendekatan dan pembebasan tambahan,” jelasnya.

Edi menegaskan, kendala utama biasanya muncul di lapangan, bukan pada ketersediaan anggaran.

“Kadang dananya ada, tapi pelaksanaannya terkendala persoalan teknis atau sosial di lokasi,” ujarnya.

Selain Jalan Komyos Sudarso, Pemkot Pontianak juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol. Menurut Edi, ruas dari arah Adisucipto ke Imam Bonjol berstatus jalan provinsi sehingga penanganannya dilakukan melalui Pemprov Kalbar.

“Pelebaran di sana masih bisa dilakukan dengan menggeser posisi parit. Kalau paritnya dibeton dengan dimensi yang baik untuk mengatasi genangan, kemudian jalannya dilebarkan, hasilnya akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari sisi teknis tidak ada tantangan berarti. Tantangan utama muncul ketika berhadapan dengan masyarakat pemilik lahan. Untuk itu, diperlukan musyawarah dan kesepakatan agar pembebasan lahan berjalan lancar.

“Kalau pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil, bisa ditempuh konsinyasi. Setelah ada penilaian dari appraisal, dananya dititipkan ke pengadilan,” pungkas Wali Kota. (kominfo)