Berita

Fasilitasi dan Berikan Kemudahan Bagi UMKM

PONTIANAK - Geliat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak mulai bangkit kembali setelah beberapa tahun terdampak pandemi Covid-19. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Pontianak mencapai 30 persen.

"Kita harus memberikan semangat kepada pelaku UMKM karena mereka adalah masyarakat yang sudah memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha," ujarnya usai membuka Festival UMKM di Gedung Serbaguna Jalan Tanjung Raya II Pontianak Timur, Kamis (24/3/2022).

Ia menambahkan, pelaku UMKM ini mengandalkan mata pencahariannya dari wirausaha yang digelutinya sehingga mereka menjadi contoh bagi yang lainnya agar mempunyai jiwa entrepreneur. Untuk memberikan semangat agar UMKM bisa tumbuh dan bangkit kembali, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hadir memberikan ruang bagi mereka, mulai dari memfasilitasi pelatihan-pelatihan, kemudahan dalam perizinan maupun kemudahan dalam mengakses perbankan melalui modal usaha dan sebagainya.

"Upaya-upaya itu kita lakukan untuk mendorong UMKM lebih maju dan bisa naik kelas," ungkap Edi.

Pandemi Covid-19 memang telah banyak memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif (ekraf). Tanpa terkecuali usaha di bidang kuliner atau makanan yang ikut terdampak, meskipun sebagian diantaranya banyak yang masih bertahan hingga saat ini. Hal ini, kata dia, karena kuliner hampir setiap hari menjadi incaran masyarakat. 

"Oleh sebab itu bagaimana kita berupaya mendorong mereka untuk bangkit kembali meningkatkan usahanya terutama pelaku UMKM," tuturnya.

Tidak sedikit usaha yang tercakup dalam UMKM, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang sayur mayur, sembako dan jasa lainnya. Demikian pula usaha kuliner yang menurutnya pelaku usaha tersebut bisa terus melakukan kreatifitas untuk memproduksi makanan atau kuliner yang diminati berbagai lapisan masyarakat.

"Menurut saya banyak kuliner-kuliner yang bisa terus berkembang dan ternyata penggemar yang membelinya tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi juga diminati warga pendatang," imbuhnya. (prokopim)

Produk UMKM Pontianak Tampil di Booth Pemkot 

JAKARTA - Produk fesyen karya UMKM lokal Kota Pontianak menjadi daya pikat pengunjung Booth Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada pagelaran bergengsi The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/3/2022).

Dari sejumlah produk yang dipamerkan, aneka produk sulam kristik kombinasi rajutan banyak diminati pengunjung. Margi, penjaga Booth Pemkot Pontianak menuturkan, sejak hari pertama dibukanya booth, pengunjung dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri berbelanja produk sulam kristik kombinasi rajutan.

“Tadi sudah ada yang beli tas, ada pengunjung dari India,kemudian dari Sidoarjo dan beberapa pengunjung dari Jakarta” ungkapnya.

Isna, salah satu pengunjung asal Sidoarjo, Jawa Timur mengatakan kualitas tas yang ada di booth Kota Pontianak sangat bagus dan kokoh serta memiliki ciri khas tersendiri. Dirinya tertarik ketika melihat tas yang merupakan produk sulam kristik kombinasi rajutan.

"Kualitasnya bagus, ada ciri khasnya, rajutannya rapi, tasnya kokoh selain itu jahitan yang ada dalamnya juga rapi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Manso, pengunjung asal India. Ketertarikannya untuk membeli tas perpaduan sulam kristik dengan rajutan disebabkan motif corak insang yang menarik, selain itu harganya juga sesuai dan terjangkau.

"Saya sangat senang dengan tas ini karena produknya bagus dan bernuansa etnik," imbuhnya.

Ika Sartika Tambunan, pengrajin aneka produk sulam kristik kombinasi rajutan, menjelaskan produk perpaduan sulam kristik dengan rajutan memang memiliki keunikan jika dibandingkan produk sejenis. Karena keunikannya sehingga banyak diminati oleh konsumen.

"Pernah saya baru posting di media sosial, langsung dibeli oleh konsumen dari Surabaya dan Ketapang" ujarnya.

Proses pengerjaan produknya pun memerlukan keahlian dan ketelitian untuk bisa menghasilkan satu produk yang berkualitas tinggi. Dirinya membutuhkan waktu antara tiga sampai empat hari untuk menghasilkan satu produk.

"Itu pun harus ditekuni dengan serius dan telaten," jelasnya.

Namun untuk mempercepat proses pengerjaannya, Ika merekrut tenaga tambahan untuk membantu mengerjakan sulam dan rajutan. Meskipun pengerjaannya dipercayakan kepada karyawannya, tetapi eksekusi produk akhirnya langsung ditangani oleh dirinya. 

"Saya ingin kualitasnya betul-betul terjaga dan quality controlnya rapi," terangnya. (prokopim)

Kota Inklusif Salah Satu Penentunya

PONTIANAK - Kota inklusif merupakan satu diantara indikator Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mewujudkan hal itu, sebuah kota harus memenuhi kriteria sebagai kota yang ramah terhadap kelompok disabilitas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mewujudkannya salah satunya dengan menyediakan ruang publik atau ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lainnya.

"Kita berharap warga kota yang beraktivitas di Kota Pontianak merasa nyaman, aman serta bahagia," ujarnya usai menghadiri seminar bertemakan Mewujudkan Pontianak sebagai Kota HAM melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Rabu (23/3/2022).

Selain itu, lanjut Edi, pihaknya juga mengupayakan untuk mempersiapkan sekolah-sekolah inklusi secara bertahap. Bahkan hal itu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 20 Tahun 2020 tentang pendidikan inklusi di Kota Pontianak. Setidaknya sudah ada 36 sekolah inklusi yang sudah disiapkan. Pemkot Pontianak dalam hal ini menyiapkan sekolah inklusi mulai dari tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP. Memang menurutnya dalam peraturan perundang-undangan sekolah inklusi menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Prinsipnya bagaimana pemerintah pusat, provinsi dan kota berkolaborasi untuk mewujudkan kota yang inklusi, salah satunya melalui pendidikan inklusi," terangnya.

Berkaitan dengan persiapan Pemkot Pontianak untuk menuju sebagai Kota Ramah HAM, Edi menerangkan bahwa visi dan misi serta program Kota Pontianak sejatinya sudah mencakup hal-hal berkaitan dengan dukungan sebagai Kota Ramah HAM. Bahkan, sejak tahun 2015 berbagai penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, baik dari Kanwil Prpvinsi Kalbar maupun pusat, pernah diterima Pemkot Pontianak.

"Apa yang kita lakukan ini sudah sejalan. Memang tidak serta merta 100 persen tetapi secara berkelanjutan," ungkapnya.

Salah satunya yang sudah dipersiapkan adalah infrastruktur yang ramah HAM, kebijakan berkaitan dengan persoalan sosial, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan sebagainya. 

"Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemkot Pontianak merupakan pelayanan publik tanpa diskriminasi," tutur Edi.

Koordinasi Pemkot Pontianak dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak berkaitan dengan masalah keamanan terus ditingkatkan dengan berkoordinasi secara langsung. Disamping itu pemasangan jaringan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik lokasi juga menjadi faktor dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Dalam hal ini berkaitan dengan ketertiban dan keamanan sudah kita laksanakan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum," tutupnya. (prokopim)

Musrenbang RKPD Kota Pontianak

PONTIANAK - Program strategis Kota Pontianak seperti pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, pembangunan Mal Pelayanan Publik, pembangunan Rumah Sakit Kota di Kecamatan Pontianak Utara, pembangunan Rusunawa, pelebaran jalan di sepanjang Sungai Jawi, kemudian pemancangan turap serta penyempurnaan Jalan Mantap dan Jalan Lingkungan Mantap, akan dilanjutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 mendatang.

Hal itu diungkap Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, Selasa (22/3/2022), di Hotel Aston.

“Bahkan kita sudah ke arah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan melibatkan UMKM secara aktif. Setelah infrastruktur, kita akan prioritaskan sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut banyak pencapaian Pemkot Pontianak serta target yang belum selesai. Pihaknya terus berupaya untuk mencapai target sesuai visi dan misi Kota Pontianak. Satu diantara peningkatan itu adalah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari yang sebelumnya 79,35 persen di tahun 2019 menjadi 79,93 persen di tahun 2021.

“Ini jauh dari rata-rata IPM nasional yang 72,7 persen. IPM ini dipengaruhi sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat. Meski sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi, lanjut Edi, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yang sebelumnya 4,14 persen di tahun 2019 sudah menyentuh angka 4,60 persen di tahun 2021.

“Pertumbuhan ekonomi sampai 4,60 persen sudah melebihi target yang kita prediksi dalam RPJMD Kota Pontianak,” paparnya.

Bertumbuhnya ekonomi ini kemudian turut menekan angka kemiskinan. Jika di tahun 2019 berada di angka 4,88 persen, di tahun 2021 kemarin, sudah turun menjadi 4,58 persen. Adapun soal angka pengangguran yang melonjak pada tahun 2021 lalu, hal ini dicoba untuk diupayakan untuk menurun di tahun 2022.

“Di dalam program kita paling utama yaitu menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha mikro serta mempercepat perizinan bagi mereka,” terangnya.

Terkait perkembangan ekonomi mikro, Edi menerangkan angka inflasi di Kota Pontianak yang kian seimbang. Dari tahun 2019 yang menyentuh 2,64 persen sampai sekarang di angka 1,16 persen. Pihaknya bisa mengendalikan angka inflasi tersebut meskipun saat ini mengalami kendala terkait persoalan harga minyak goreng di pasaran. 

"Saya mengapresiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar yang telah bekerjasama selama ini,” ucapnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Wali Kota Pontianak sudah harus memikirkan bagaimana membuka kawasan-kawasan baru untuk permukiman baru atau sektor properti. Pasalnya, Kota Pontianak dengan luas wilayah yang terbatas, yakni 107 kilometer persegi harus ada pengembangan kawasan baru sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kota ini dengan luas yang terbatas maka setiap pembangunan yang dilaksanakan harus bisa menjawab kebutuhan 20 hingga 30 tahun ke depan," ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti infrastruktur di Kota Pontianak yang disebutnya 90 persen dalam kondisi mantap. Namun masih perlu dilakukan beberapa pelebaran jalan. Diantaranya Jalan Hasanuddin yang idealnya diperlebar lagi tiga meter. Kemudian Jalan H Rais A Rahman dan Husin Hamzah juga dimintanya segera dituntaskan.

"Jalan Husin Hamzah di sisi kiri dan kanannya mesti dilebarkan lagi dua hingga tiga meter," ucap Sutarmidji.

Sektor pariwisata juga bisa menjadi tumpuan bagi Pemkot Pontianak. Oleh sebab itu, potensi-potensi yang ada harus dikembangkan terutama berkaitan dengan sektor pariwisata. Apalagi, lanjut dia, kalau lahan di Tugu Khatulistiwa bisa diserahterimakan dari Kodam XII/Tpr kepada Pemkot Pontianak untuk pengembangan kawasan itu, maka destinasi wisata di sepanjang Sungai Kapuas tersebut akan semakin menarik.

"Tinggal bagaimana menjaga Sungai Kapuas tetap bersih dan cantik," tuturnya.

Terkait Mal Pelayanan Publik yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemkot Pontianak, Sutarmidji sependapat dengan pembangunan tersebut yang berlokasi di Kapuas Indah. Sebab hal itu dinilainya dapat membangkitkan kembali perekonomian di pasar yang merupakan cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak seperti tahun 1970-an sejak berdirinya.

"Kawasan Kapuas Indah itu akan hidup kembali seperti tahun 1970-an karena di sanalah cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak," sebutnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menuturkan sebagaimana visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pontianak harus mendukung dengan melakukan capaian-capaian yang telah dicanangkan.

"Kami lakukan pengawasan kepada para kepala OPD manakala tidak menyentuh atau menyelesaikan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota," imbuhnya.

Pihaknya akan mengawal Musrenbang RKPD ini hingga menjadi APBD dengan tetap melihat program prioritas tahun 2023. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Pekan kedua bulan Juni itu sudah masuk dan dibahas di DPRD dan kami akan kawan hingga menjadi Perda APBD 2023," pungkasnya. (prokopim/kominfo)