Berita

Dari Predikat Pratama Menjadi Madya

PONTIANAK - Kota Pontianak meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Penyerahan penghargaan predikat Madya ini digelar secara virtual di Pontive Center, Rabu (13/10/2021). Anugerah yang diterima ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengucap syukur atas dianugerahkannya penghargaan ini sebagai motivasi dan penyemangat agar optimis dalam kesetaraan gender. Di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, pengarusutamaan gender telah sejak lama diimplementasikan dengan memberikan proporsi bagi kaum perempuan dalam jabatan birokrasi.

"Kesetaraan gender penting karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini pembangunan bisa lebih maju," ujarnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan gender terus diberdayakan, mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi pengawasan hingga indikator keberhasilan. Penganugerahan APE ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pihaknya untuk terus berkolaborasi dan memberdayakan potensi pengarusutamaan gender di Kota Pontianak. 

"Melalui kolaborasi ini diharapkan persoalan pengarusutamaan gender di Kota Pontianak bisa tertangani dengan baik," tutur Bahasan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro menerangkan, penghargaan APE yang disematkan kepada Kota Pontianak ini sebagai bentuk implementasi Pemkot Pontianak yang fokus dalam menentukan strategi pembangunan ke arah kesetaraan gender.

"Kita berharap tidak akan ada lagi persoalan kesenjangan gender dalam semua lini pembangunan," sebutnya.

Dalam pengarusutamaan gender, Pemkot Pontianak melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring secara kontinyu. Semua itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Penghargaan APE yang diraih saat ini melalui proses panjang. Sebelumnya, Kota Pontianak mendapat predikat Pratama. Tahun ini meningkat menjadi Madya. Multi berharap predikat tersebut beranjak ke tingkat Utama hingga Mentor.

"Tidak menutup kemungkinan kita menjadi mentor karena kita inginnya membina kabupaten/kota yang sekarang ini belum mendapatkan penghargaan APE," ungkapnya.

Di Provinsi Kalbar, baru dua daerah yang mendapat penghargaan APE dari Kementerian PP-PA yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya. Pihaknya menargetkan dengan berupaya maksimal hingga mendapat predikat Mentor.  

Menurut Multi, ke depan pembangunan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tetapi semua sudah setara dan pengarusutamaan gender. Hal ini tergambar dari data yang terpilah. Misalnya dari komposisi ASN, jumlahnya cenderung lebih banyak kaum perempuan. Demikian pula pejabat struktural, camat, lurah cukup banyak perempuan. Bahkan OPD-OPD yang mempunyai beban cukup berat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan diisi oleh pejabat perempuan.

"Masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin pada profesi-profesi yang ada," pungkasnya. (prokopim)

Kunker Komisi X DPR RI ke Pontianak

PONTIANAK - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pontianak. Rombongan yang diketuai Hetifah Sjaifudian diterima Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (8/10/2021). Dalam kunker reses Komisi X DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ini membahas beberapa hal terkait pendidikan, olahraga, kepemudaan, perpustakaan dan kepariwisataan di Kota Pontianak.

Edi berharap kunjungan dari Komisi X ini bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan terutama bidang pendidikan. Diantaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. 

"Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta di Kecamatan Pontianak Utara," ujarnya.

Selain hal tersebut, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas. Dirinya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.

"Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak," paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan terkait kunjungan dirinya beserta anggota Komisi X DPR RI ke Kota Pontianak, adalah bagian dari tugas DPR RI untuk memahami realita di daerah terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan. 

"Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun," ungkapnya.

Menurutnya, banyak masukan-masukan yang diterima pihaknya terkait kebutuhan di daerah. Untuk itu, pertemuan yang digelar ini akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi. 

"Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa terutama di Provinsi Kalbar secara umum," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak jatuh pada tanggal 23 Oktober 2021 mendatang. Di usianya yang ke-250 tahun, berbagai persiapan dilakukan untuk menyemarakkan Hari Jadi ibu kota Provinsi Kalbar ini, diantaranya logo resmi yang digunakan untuk memperingati momentum ini. Logo resmi ini bisa diunduh di laman website resmi Pemerintah Kota Pontianak www.pontianakkota.go.id. Logo dalam bentuk angka 250 Tahun dengan perpaduan warna merah, hijau dan hitam ini merupakan representasi dari keberagaman dan harmonisasi kultur yang ada di Kota Pontianak. 

Logo resmi yang bertuliskan 250 ini merupakan pilihan terbanyak dari hasil voting lewat akun Instagram dan Facebook milik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono @edikamtono. Dari tiga pilihan logo, logo pilihan 2 yang mendominasi dengan jumlah 757 komentar. Sedangkan logo pilihan 1 dan 3 masing-masing memperoleh 577 dan 555 komentar. Alhasil, logo pilihan 2 ditetapkan sebagai logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak.

Edi mengapresiasi antusias warga yang telah berpartisipasi memilih logo Hari Jadi Kota Pontianak ini. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah warga Kota Pontianak tetap semangat untuk ikut memajukan kota tercinta ini. "Dengan logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak ini kita berharap memacu semangat kita semua untuk membangun dan memajukan Kota Pontianak," ujarnya, Jumat (8/10/2021).

Selain logo angka 250 Tahun, terdapat tagline Pontianak Maju dan Tangguh, yang menggambarkan bahwa semangat kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk membangun Pontianak menjadi lebih maju meskipun masih ditengah pandemi. 

"Maju dan Tangguh menjadi slogan kita di Hari Jadi ke-250 ini untuk membangkitkan semangat pantang menyerah agar terus maju bersama dalam menghadapi tantangan ke depan," ucapnya.

Meskipun pandemi Covid-19 sudah mulai mereda dan Pontianak turun menjadi PPKM level 2, ia mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Kasus Covid-19 mereda bukan berarti protokol kesehatan menjadi kendor, justru harus semakin diperketat karena virus masih ada di sekitar kita," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Penyerahan penghargaan berupa tropi dan piagam diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara  Provinsi Kalbar periode 2019 - 2021, Edih Mulyadi kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Kamis (7/10/2021).

Bahasan menyampaikan ucapan terima kasih dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan karena keberhasilan Kota Pontianak mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut. Ia berharap apa yang telah didapatkan ini tidak membuat jajaran di Pemkot Pontianak terlena dan kendor terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. 

"Justru sebaliknya, seluruh jajaran termotivasi untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel," ujarnya.

Tidak hanya puas menerima penghargaan ini, Bahasan meminta jajaran aparatur di Pemkot Pontianak senantiasa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai masih kurang dengan terus melakukan evaluasi-evaluasi.

"Perolehan WTP yang sepuluh kali ini harus terus ditingkatkan agar kedepan jangan sampai kualitasnya menurun," ungkapnya.

Seiring kondisi pandemi Covid-19 yang mulai mereda di Kota Pontianak, Bahasan mendorong agar ASN di lingkungan Pemkot Pontianak terus menggenjot kinerjanya sehingga prestasi yang dicapai ini ada peningkatan yang signifikan.

"Kita masih bisa membuktikan meskipun dengan adanya pandemi ini kita masih bertahan hingga mampu mempertahankan WTP kesepuluh kalinya," imbuhnya.

Edih Mulyadi, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar Periode 2019-2021 menjelaskan, kedatangan pihaknya untuk menyerahkan secara langsung dua buah penghargaan, yakni tropi dan piagam kepada Pemkot Pontianak karena keberhasilan meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk tropi khusus diberikan karena sepuluh tahun berturut-turut meraih WTP, sedangkan piagam merupakan penghargaan tahunan atas keberhasilan memperoleh opini WTP," jelasnya.

Edih menilai penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak ini menandakan tata kelola keuangan Kota Pontianak sudah sangat baik, meskipun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Dirinya juga menyampaikan kepada Wakil Wali Kota bahwa ada beberapa hal temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dengan cepat dan terprogram, salah satunya adalah terkait pengelolaan aset daerah.

"Kami juga menawarkan bantuan jika diperlukan untuk membantu pengelolaan aset agar lebih baik," ucapnya.

Dalam optimalisasi tata kelola keuangan daerah, Edih menekankan hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah betul-betul ditangani secara baik. Meskipun ia tak menampik bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum bisa berjalan normal, akan tetapi hal itu tetap harus dipersiapkan. Pasalnya, pemerintah Republik Indonesia akan membentuk laporan keuangan yang sifatnya merangkum laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah pusat dalam laporan keuangan Republik Indonesia, atau dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah dengan memastikan kode akun yang berstandar serta konsolidasi pastikan dilakukan dengan mudah.

"Untuk bisa nantinya pemerintah provinsi akan mengambil dari semua laporan-laporan keuangan pemda menjadi laporan konsolidasi," pungkasnya. (prokopim)