Berita

Gepeng dan Petugas Kebersihan Terima Bantuan Beras dari Pemkot Pontianak

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kembali menyerahkan bantuan cadangan pangan kepada 122 orang, terdiri dari 51 orang gelandangan dan pengemis (gepeng), 49 orang petugas kebersihan dan penjaga Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) dan 22 orang mandor penyapu jalan. Bantuan berupa beras masing-masing 20 kilogram (kg) diserahkan secara simbolis di Halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Rabu (1/9). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Sebab pengemis, gelandangan dan warga pra sejahtera memang menjadi perhatian kita baik dari segi bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, bedah rumah, bedah toilet dan sebagainya," ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

Bantuan ini setidaknya bisa memberikan semangat kepada warga dalam menjalankan kehidupannya. Hingga kini total bantuan cadangan pangan beras yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sejak Januari 2021 sebanyak 100 ton. 

Selanjutnya, pihaknya terus memantau masyarakat terutama yang kurang gizi, yang mana titik-titik lokasi berdasarkan survey kelayakan penerima bantuan. Tim Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ada pada Dinsos Kota Pontianak melakukan monitoring penduduk pra sejahtera termasuk lansia dan warga sakit yang menjadi tanggung jawab Pemkot Pontianak. Peran serta masyarakat terutama tetangga, RT, RW dan kelurahan sekitar juga harus sinergis dan peduli. 

"Saya mengajak warga Kota Pontianak peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita bisa mengetahui jika ada warga yang harus mendapatkan bantuan," kata Edi.

Petugas kebersihan dan penjaga TPS juga menerima bantuan cadangan pangan. Sebab mereka membantu membersihkan Kota Pontianak dari sampah. Bantuan ini diberikan sebagai penyemangat masyarakat di tengah pandemi.

"Ini menunjukkan pemerintah hadir memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat," imbuhnya. (prokopim)

Pembayaran Insentif Nakes Dilakukan Prosedural, Akuntabel dan Perlu Ketelitian

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kota Pontianak sudah dibayarkan 50 persen atau senilai Rp6,9 miliar pada semester pertama. Total alokasi anggaran untuk insentif nakes sebesar Rp13,8 miliar tahun anggaran 2021. 

"Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah memproses untuk tahap selanjutnya," ujarnya, Selasa (31/8/2021).

Dirinya menegaskan selama ini proses pembayaran insentif bagi nakes tidak ada masalah sehingga dianggarkan dan dibayarkan berdasarkan petunjuk teknis (juknis). Memang sempat ada keterlambatan namun itu disebabkan data SPJ dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Terlebih untuk proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena jika terjadi kesalahan bisa berdampak pada pertanggungjawabannya. Adanya perubahan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan juga menjadi salah satu yang mempengaruhi proses pembayaran insentif nakes.

"Sehingga kita harus menggunakan juknis yang disarankan, kalau kita bayarkan terburu-buru terus diperiksa BPK ada temuan maka akan jadi masalah," tuturnya.

Edi membantah tudingan menghambat insentif bagi nakes sebab anggaran tersebut sudah dialokasikan. Hanya yang menjadi persoalan adalah masalah keterlambatan administrasi di mana data dari puskesmas sedikit terlambat. Hal itu dimakluminya karena para nakes di puskesmas bekerja pagi hingga malam untuk melayani masyarakat, ditambah lagi dengan program vaksinasi sehingga mereka terlambat dalam menyampaikan administrasi untuk proses pembayaran insentif nakes.

"Jumlah nakes kita juga terbatas sehingga mungkin secara administratif mereka terlambat menyampaikan laporan," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, sejak Januari 2021 anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk insentif nakes. Anggaran tersebut juga ditambah lagi setelah adanya refocusing. Insentif tersebut diberikan terhadap nakes yang khusus menangani kasus Covid-19. Seperti di puskesmas jika ada kasus pada wilayah kerja mereka empat yang terkonfirmasi positif Covid-19 hasil tes PCR, maka satu tenaga kesehatan akan mendapatkan insentif. Lalu petugas tersebut harus turun memonitoring selama pemulihan pasien selama 14 hari. Sehingga harus ada bukti dan untuk besarannya tergantung dari kasus yang ada. Pemberian insentif tenaga kesehatan tergantung pada tagihan yang disampaikan. Untuk di rumah sakit tergantung banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat.

"Kita lakukan secara prosedural, akuntabel dan perlu kehati-hatian serta tidak sembarangan sebab jika ada pemeriksaan kemudian terjadi kesalahan dalam pembayaran maka disuruh kembalikan, kasihan nakesnya," jelas Edi.

Sebelumnya, sempat diberitakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 bupati/wali kota yang belum membayarkan insentif nakes, satu diantaranya Kota Pontianak. Edi menuturkan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat secara resmi dari Kementerian Dalam Negeri. 

"Jika sudah kita terima, maka akan kami jawab dan berikan penjelasan," imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Saat ini nilai SAKIP yang diperoleh Pemkot Pontianak adalah 72,12 atau BB. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan pihaknya bersama Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap SAKIP di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Target kita harus lebih baik lagi yakni nilai A, untuk saat ini sedang kita evaluasi apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan nilai SAKIP ini," ujarnya usai Evaluasi Implementasi SAKIP Kota Pontianak dengan Kemenpar-RB secara virtual di Ruang Pontive Center, Selasa (31/8).

Edi menambahkan, ada beberapa kriteria terutama terkait pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hal itu mempengaruhi kinerja di pemerintahan. Termasuk adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga diberlakukannya kebijakan Work From Home (WFH), aktivitas pendidikan hingga perekonomian. Dampak-dampak tersebut menjadi pembahasan dalam evaluasi SAKIP untuk menentukan pemecahan masalah.

"Kita sudah ada tagline Pontianak Tangguh Terhadap Covid-19, yang mana programnya mulai dari sektor kesehatan hingga pemulihan ekonomi," tuturnya.

Ia menilai evaluasi SAKIP ini dalam rangka memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.

"Oleh sebab itu kita lakukan beberapa langkah perbaikan SAKIP untuk meningkatkan nilai hasil evaluasinya," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kondisi terkini perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak kian membaik. Hal tersebut tergambar dari beberapa indikator yang menunjukkan penurunan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, fasilitas karantina di Rusunawa Nipah Kuning sudah tidak ada lagi pasien yang diisolasi. Sementara positivity rate Covid-19 sudah berada di bawah lima persen. Demikian pula warga Kota Pontianak yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi Covid-19 di bawah tiga persen. Kondisi keterisian tempat tidur pada rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) perawatan pasien Covid-19 sudah di bawah 40 persen.

"Artinya kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Pontianak jauh berkurang," ujarnya usai meninjau pembelajaran tatap muka di SDN 03, Senin (30/8/2021).

Edi berharap kondisi tersebut terus turun dan tidak ada lagi varian baru yang dapat mengakibatkan lonjakan baru kasus Covid-19. Kendati demikian, ia berharap masyarakat tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan agar kasus Covid-19 di Kota Pontianak terkendali dan terus menurun.

"Masyarakat diimbau untuk tidak lengah meskipun kasus Covid-19 terjadi penurunan, kita harus tetap waspada dan disiplin terapkan protokol kesehatan," imbaunya.

Sementara capaian vaksinasi di Kota Pontianak terus bertambah jumlah warga yang telah divaksin. Menurutnya, jumlah capaian vaksinasi di Kota Pontianak saat ini hampir mencapai 40 persen. Sementara pihaknya menargetkan 473.070 jiwa yang divaksin, khususnya warga berusia 13 tahun ke atas. Ia berharap target pada akhir tahun ini bisa mencapai 80 hingga 90 persen.

"Mudah-mudahan pasokan vaksin dari pusat terus berjalan dan tidak putus," imbuhnya. (prokopim)