Berita

Kunjungan Kerja Menkes RI ke Puskesmas Gang Sehat

PONTIANAK - Puskesmas Gang Sehat Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan menerima kunjungan kerja Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (28/9/2021). Kedatangan Menkes disambut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Saat meninjau pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut, rombongan Kemenkes melihat beberapa layanan yang disediakan puskesmas yang terakreditasi Paripurna sejak tiga tahun lalu. 

Menkes Budi menilai Puskesmas Gang Sehat yang dikunjunginya ini ruangannya bersih dengan inovasi yang banyak, ditambah tenaga kesehatan yang semangat dalam memberikan pelayanan serta berprestasi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Edi Kamtono yang telah menyediakan puskesmas sebaik ini. 

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi puskesmas di daerah lainnya," ujarnya.

Selama dirinya menjabat sebagai Menkes, sedikitnya 50 puskesmas di berbagai daerah sudah dikunjunginya

 Menurutnya, kehadiran puskesmas penting dalam rangka mencegah jangan sampai terjadinya penularan atau penyebaran berbagai penyakit. 

"Layanan kesehatan di puskesmas perlu ditingkatkan lagi," pesannya.

Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menambahkan, dalam kunjungan ke Puskesmas Gang Sehat, Menkes mengapresiasi keberadaan puskesmas yang dinilainya sangat baik karena memiliki lebih dari 20 inovasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Ia berharap kedatangan Menkes ini akan menyemangati jajarannya dalam memberikan pelayanan yang optimal dan prima di bidang kesehatan.

"Beliau menyampaikan ini bisa menjadi salah satu role model bagi puskesmas di daerah lainnya," ungkapnya.

Satu diantara inovasi di Puskesmas Gang Sehat ini adalah pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang diberikan beras jenis fortivikasi yang mengandung nilai gizi dan vitamin. Beras ini diyakini mampu mengatasi stunting dan hemoglobin sehingga anak-anak terlahir kuat dan sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu menyatakan, kunjungan kerja Menkes ke Puskesmas Gang Sehat dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan di masa pandemi.

"Beliau melihat semua pelayanan kita, termasuk di sini ada pelayanan Ponep untuk ibu hamil, pelayanan pasien-pasien Covid-19 yang sudah terpisah dari pelayanan-pelayanan yang biasa," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga memaparkan kepada Menkes terkait upaya-upaya yang dilakukan puskesmas bagaimana membuat suatu pelayanan yang berkualitas dengan inovasi tersebut. Satu diantaranya adalah pemberian makanan berupa beras jenis Fortivit bagi ibu hamil yang dikategorikan gizinya kurang. Beras ini sudah melalui proses fortivikasi yang mengandung vitamin, mineral dan sebagainya. Dari hasil pengamatan, setelah diberikan beras fortivikasi ini selama tiga bulan, ada dampak yang signifikan bagi ibu hamil tersebut. Tentunya dengan pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil akan membawa dampak bagi bayi yang dikandungnya. 

"Diharapkan dengan pemberian gizi melalui beras fortivikasi ini bisa meningkatkan gizi anak di dalam kandungan dan mencegah stunting pada balita," jelas Sidiq. (prokopim)

Teken Kontrak Kerja Guru PAUD dan Pendampingan Dapodik Bagi Operator PAUD PKK Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 65 orang guru PAUD PKK Kota Pontianak melakukan kontrak kerja untuk tahun ajaran 2021/2022 di aula rumah dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (21/9/2021).

Penandatanganan dilakukan secara simbolis sekaligus penyerahan kontrak kerja yang diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie.

"Kontrak kerja yang dibuat merupakan kesepakatan antara guru PAUD PKK dengan PKK Kota Pontianak yang memuat poin-poin hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, sistem perekrutan guru PAUD PKK Kota Pontianak telah berubah sejak dua tahun terakhir. TP PKK Kota Pontianak telah memberlakukan kontrak kerja setahun sekali berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru PAUD PKK.

"Jika nanti katakanlah dalam satu tahun hasil evaluasinya kurang bagus maka tidak lagi diperpanjang kontraknya, kalau bagus tetap kita perpanjang, " jelas Yanieta.

Selain itu, dia meminta agar Kelompok Kerja (Pokja) 2 Tim Penggerak PKK Pontianak rutin melakukan monitoring setiap satu bulan sekali terhadap 31 PAUD PKK se-Kota Pontianak.

"Saya minta administrasi PAUD harus lengkap karena masih ada laporan ke saya, buku laporannya kosong, apapun yang kita kerjakan harus terdata dan ada buku laporannya," ungkapnya.

Menurutnya, ingatan seseorang itu terbatas sehingga diperlukan buku kegiatan yang harus diisi setiap melakukan aktivitas kegiatan.

"Kita tidak mungkin mengingat sebulan yang lalu mengerjakan apa sehingga setiap hari harus ada mengisi buku kegiatan," imbuhnya.

Selain penandatanganan kontrak kerja guru PKK juga dilaksanakan pendampingan data pokok pendidikan (Dapodik) bagi operator PAUD PKK Kota Pontianak. Sebagai penyelenggara dan pengelola PAUD PKK sudah seharusnya memiliki data yang valid. 

"Kita akan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak agar bisa menertibkan data penduduk dan tenaga kependidikan, data siswa, data sarana dan prasarana," paparnya.

Guru PAUD PKK Percontohan SD Pertiwi, Rahmania menyambut baik dilaksanakannya perjanjian kontrak kerja Guru PAUD PKK Kota Pontianak tahun 2021.

"Seharusnya memang ada perjanjian ini sehingga kedua belah pihak sama-sama memahami tugas dan jawab yang harus kita lakukan," sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk ruang publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta menerangkan, ruang publik di Kota Pontianak ditargetkan akan ditambah 10 titik hingga tahun 2025. Dari 10 titik ruang publik tersebut, ada beberapa diantaranya sudah bisa direalisasikan. 

"Saat sekarang setiap kecamatan dan kelurahan memiliki ruang terbuka publik, hanya sebagian masih belum ditata dan dimanfaatkan maksimal," ujarnya usai ekspos laporan akhir perencanaan master plan ruang publik di Ruang Pontive Center, Selasa (21/9/2021).

Berkaitan RTH, pengembangan ruang publik di Kota Pontianak tidak seluruhnya menjadi hutan kota. Taman dengan konsep tema juga menjadi bagian dari RTH. Oleh sebab itu, pembahasan master plan ruang publik menjadi acuan kedepan untuk pengembangan RTH yang sudah ditetapkan pada tata ruang. Memang dalam menyusun master plan ruang publik secara umum ada 16 lokasi. 

"Namun dari jumlah tersebut sudah kita susun skala prioritasnya, untuk jangka pendek ada kurang lebih 10 ruang terbuka publik yang bisa di kembangkan pada jangka waktu hingga 2025," sebutnya.

Firayanta memaparkan, RTH ini sejatinya sudah ditetapkan pemerintah sebagai syarat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen RTH private. Hanya, kata dia, di dalam RTRW tersebut belum ditentukan temanya. Sebab tidak semua RTH harus dijadikan hutan kota. Ada pula yang mungkin dijadikan taman-taman kota, taman yang menjadi obyek penelitian dan wisata. Untuk itu pihaknya menyusun road map ruang publik dengan tema untuk mengisi RTH yang sudah ditetapkan.

"Serta kawasan non hijau dengan posisi strategis tetapi masih belum termanfaatkan dan ditata maksimal," ungkapnya.

Banyak lokasi yang dinilai memiliki tempat strategis sehingga dibuat perencanaan agar kedepan ada gambaran penataan kawasan ruang terbuka publik di Kota Pontianak. Dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui APBN. Ruang terbuka publik ini diharapkan akan memperkaya ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat Kota Pontianak.

"Baik yang sifatnya bangunan maupun ruang terbuka yang alami seperti kawasan tepi sungai, kawasan pendukung rusun dan lainnya," sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2020-2024. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini merupakan tantangan berat dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang mana dalam RPJMD 2024 tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,60 persen.

"Untuk itu data penduduk miskin mesti diperbaharui, penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi harus dimasukkan dalam data terkini," ujarnya usai rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (21/9/2021).

Data penduduk miskin diperlukan terkait program jaring pengaman sosial yang digulirkan. Upaya Pemkot Pontianak dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan yang mencakup empat bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kita minta seluruh OPD dapat bekerjasama serta saling bahu membahu agar program tersebut berhasil dan target menurunkan angka kemiskinan tercapai," katanya.

Bahasan menambahkan, digelarnya rakor penanggulangan kemiskinan ini dalam rangka meningkatkan fokus program-program tersebut agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia berharap kelompok masyarakat yang tidak terjangkau dan tidak mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal maupun masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu.

"Sehingga kegiatan pembangunan dapat mereka rasakan manfaatnya," tuturnya. (prokopim)