Berita

Pelantikan Pengurus PKK, Posyandu, PAUD dan Dekranasda Kota Pontianak

PONTIANAK - Seiring dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono - Bahasan, kepengurusan Tim Penggerak (TP) PKK, Dekranasda, Posyandu dan Pembina PAUD Kota Pontianak juga turut dilantik. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) sekaligus pengukuhan kepengurusan yang baru, digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (24/3/2025).

Kepada seluruh pengurus yang telah dilantik, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk memajukan Kota Pontianak melalui berbagai program strategis. Ia berharap seluruh pengurus yang telah dilantik ini dapat menjalankan peran mereka dengan semangat membangun kota.

“Mudah-mudahan setelah dikukuhkan ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan semangat untuk membangun Kota Pontianak sesuai dengan perannya masing-masing," ujarnya usai memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik.

Edi juga memuji peran PKK dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Ia menilai, PKK memiliki kontribusi besar dalam menunjang kegiatan dinas terkait. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi menjadikan Kota Pontianak unggul dan berprestasi. 

"Harapan kita untuk menjadikan Kota Pontianak ini salah satu yang unggul dan juara bisa terwujud," ucapnya.

Khusus kepada pengurus Dekranasda, Edi juga menekankan pentingnya inovasi dalam mendukung UMKM lokal. Ia mengungkapkan rencana untuk mendirikan rumah kemasan yang akan membantu pelaku UMKM dalam mengemas produk mereka secara profesional. 

"Rumah kemasan ini kita menyiapkan peralatan, mesin cetak dan bahan baku kemasan. Nantinya, produk-produk UMKM yang sudah terdaftar akan mendapatkan layanan ini secara gratis hingga mereka bisa mandiri," jelasnya.

Tidak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan corak khas Pontianak, khususnya untuk seragam sekolah dan pakaian khas yang digunakan pada hari tertentu. Ia berharap corak khas ini dapat dipatenkan sebagai identitas kota. 

"Kita harus menciptakan dan mematenkan desain corak khas Pontianak, sehingga menjadi ciri khas di manapun kita berada," ungkap Wali Kota Edi Kamtono.

Ia pun menyampaikan pesannya kepada pengurus PAUD untuk menjalankan peran penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas. Edi berharap semakin banyak anak usia dini yang dapat tertampung di PAUD dengan dukungan sarana dan tenaga pendidik yang berkualitas. 

"PAUD ini sangat potensial untuk menciptakan generasi yang kuat dan cerdas," sebutnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui PKK dan PAUD. Apalagi PKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pokok PKK. 

“Oleh karenanya, sinergi antara PKK dan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Pontianak penting dalam rangka memperkuat implementasi program-program yang ada,” tuturnya.

Yanieta yang juga selaku Pembina PAUD, Posyandu dan Ketua Dekranasda ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi terkait fasilitas PAUD di Kota Pontianak. Menurutnya, masih terdapat 11 PAUD yang menumpang di rumah warga. 

"Miris rasanya melihat anak-anak harus diliburkan jika pemilik rumah punya hajatan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota dapat memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang layak bagi PAUD. Yanieta juga menyoroti tidak adanya anggaran khusus untuk Bunda PAUD, sehingga selama ini kegiatan mereka didukung melalui kolaborasi dengan PKK.

“Saya mohon perhatian dari Bapak Wali Kota agar kerja Bunda PAUD bisa lebih optimal," tambahnya.

Selain menyoroti soal PAUD, Yanieta juga memaparkan berbagai pencapaian Dekranasda Kota Pontianak selama masa kepemimpinannya. Di antaranya adalah pelaksanaan lomba desain masker dan corak insang selama pandemi, yang hasilnya telah dipatenkan atas nama Dekranasda Kota Pontianak. Dekranasda Kota Pontianak juga telah berupaya memotivasi UMKM melalui kerja sama dengan marketplace nasional seperti Tokopedia, yang berhasil meningkatkan pemasaran produk kerajinan lokal.

"Kami juga telah membagikan mesin tenun di enam kecamatan untuk regenerasi penenun, sehingga tradisi menenun tetap lestari," jelas Yanieta.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menekankan pentingnya regenerasi dan sinergi antar organisasi untuk mendukung berbagai program sosial yang ada di Kota Pontianak. Regenerasi dalam kepengurusan TP-PKK Kota Pontianak sejalan dengan pola yang diterapkan di tingkat Provinsi Kalbar.

“Saya melihat pengurus kali ini adalah regenerasi yang sangat baik. Banyak kabid muda yang dilibatkan, dan ini menjadi kesempatan untuk berkolaborasi serta mensinergikan program kerja yang ada. Saya yakin, dengan kesungguhan para pengurus, Kota Pontianak akan mampu meraih prestasi yang lebih baik di tingkat provinsi maupun nasional," terangnya.

Erlina juga mengapresiasi Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, yang dinilai telah menunjukkan kiprah dan prestasi yang signifikan selama menjabat. Ia berharap kepemimpinan Yanieta dapat terus membawa kemajuan bagi PKK dan organisasi lainnya di Kota Pontianak.

“Perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan dari diri kita sendiri. Saya yakin, dengan semangat dan kemauan dari para pengurus yang telah dilantik, Kota Pontianak akan menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Memperlancar Arus Mudik dan Balik Lebaran

PONTIANAK  - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang dalam rangka menghadapi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang, yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

"Kebijakan ini kita terapkan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan pergerakan lalu lintas di Kota Pontianak selama periode Idulfitri," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim, Jumat (21/3/2025).

Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha angkutan barang. Pertama, seluruh kendaraan angkutan barang dengan jenis truk roda enam dan/atau ke atas, truk fuso, bus angkutan umum, concrete mixer (mobil molen), tronton atau trailer dilarang beroperasi di Kota Pontianak pada H-2 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan H+3 pukul 24.00 WIB Hari Raya Idulfitri.

“Kedua, pemilik usaha angkutan barang diminta untuk menyesuaikan waktu operasi kendaraan angkutan sesuai dengan ketentuan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Trisna, pemilik kendaraan juga diimbau untuk menyimpan kendaraan yang tidak dipergunakan pada pool yang dimiliki dan tidak parkir di badan jalan.

"Kita minta seluruh pengusaha angkutan barang dapat mematuhi kebijakan ini demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025,” imbaunya.

Kepatuhan terhadap aturan ini akan sangat membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemkot Pontianak akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. 

“Kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memastikan implementasi surat edaran berjalan dengan baik,” pungkasnya. (prokopim)

THR Tidak Boleh Dicicil

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 bagi pekerja/buruh perusahaan di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2025.

“THR wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus, baik yang memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Edi bilang, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk besarannya, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan namun minimal satu bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.

“Yakni masa kerja dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah,” tuturnya.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan

sebagaimana dimaksud, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan tersebut.

"Yang tak kalah penting, THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Wali Kota Edi.

Ia berharap surat edaran ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan di Kota Pontianak untuk memenuhi kewajibannya memberikan THR kepada para pekerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak Ismail, menyatakan pihaknya bersama Dewan Pengupahan Kota Pontianak akan melakukan monitoring pembayaran THR mulai besok.

"Dengan keluarnya surat edaran ini, mulai besok Disnaker bersama Dewan Pengupahan Kota Pontianak akan melakukan monitoring. Kita akan ambil sampel beberapa perusahaan untuk memantau kepatuhan pemberlakuan THR," ungkapnya.

Ismail menjelaskan Dewan Pengupahan terdiri dari tiga unsur, yaitu asosiasi pengusaha, serikat buruh dan perwakilan pemerintah. Selain itu, ada juga Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yang turut terlibat dalam pemantauan.

"Perlu ditegaskan bahwa THR ini adalah THR keagamaan yang dibayarkan sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja atau buruh. Untuk saat ini, THR wajib dibayarkan untuk pekerja yang beragama Islam,” terang Ismail.

Terkait besaran THR, Ismail menegaskan sudah diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran THR adalah satu bulan gaji. Sedangkan yang kurang dari satu tahun, dihitung secara proporsional yaitu jumlah bulan bekerja dibagi 12, dikali satu bulan gaji.

"Untuk tenaga kerja harian lepas atau dengan sistem borongan, THR dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan selama tiga bulan terakhir,” jelasnya.

Ismail menambahkan, Disnaker Kota Pontianak juga membuka posko pengaduan bagi pekerja yang belum menerima THR. Posko pengaduan dibuka setiap hari kerja di Kantor Disnaker Kota Pontianak hingga libur cuti bersama. Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan secara online melalui website atau media sosial Disnaker.

“Untuk konsultasi dan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Sekar di nomor 0812-9834-5923 dan Suci di nomor 0857-2204-4065,” sebutnya.

"Jika ada pekerja yang belum menerima THR, dapat langsung mengadu ke nomor tersebut. THR harus dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum hari raya," pungkasnya.

Ismail menambahkan, meskipun fungsi pengawasan berada di bawah kewenangan Disnaker Provinsi Kalbar, pihaknya akan meneruskan laporan pelanggaran yang masuk ke tingkat provinsi.

“Kami menerima laporan atau aduan yang masuk dan akan meneruskan ke Disnaker Provinsi Kalbar yang mempunyai kewenangan dan fungsi pengawasan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, di Kantor Wali Kota, Senin (17/3/2025).

Beberapa hal jadi fokus pembahasan seperti perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, kesiapan ketertiban dan keamanan hingga antisipasi cuaca yang berakibat puting beliung. Edi menerangkan, ia telah meminta perangkat daerah terkait untuk segera memeriksa keperluan mendukung kesiapan arus mudik baik dari sektor darat, laut maupun udara.

“Kami tadi rapat menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik lebaran tahun 2025. Kami juga melibatkan seluruh unsur Forkopimda dalam menjalankan SE tersebut,” katanya usai rapat koordinasi.

Masa sebelum arus mudik juga periode yang penting. Menurut Wali Kota Edi, dari segi keamanan khususnya, perlu pengawasan ketat terhadap perilaku warga terutama indikasi kenakalan remaja dan pencurian. Kemudian adalah ketertiban pedagang kaki lima yang memakan badan jalan agar tetap menjaga ketertiban dan kebersihan sekitar.

Selain itu adalah kesiapan Festival Meriam Karbit pada malam lebaran mendatang. Edi melanjutkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan dan mengganggu aktivitas warga, perlu menyiapkan langkah solutif.

“Diperkirakan arus mudik itu dimulai dari tanggal 20, kalau di Kota Pontianak sendiri diprediksi jumlah yang keluar mudik lebih banyak ketimbang jumlah yang pulang dari daerah lain,” sebutnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi menerangkan, pihaknya akan menggelar Operasi Ketupat dengan mendirikan tujuh pos pengamanan (pospam) masing-masing di Pelabuhan Dwikora, Pasar Flamboyan, Bundaran Untan, di bawah Jembatan Kapuas I, Pontianak Timur dan eks Toko Kaisar di Pontianak Utara. Operasi Ketupat akan dilaksanakan dari tanggal 26 Maret sampai 8 April 2025.

“Kemudian ada satu pospam yang biasanya di Jalan Nusa Indah kita geser ke daerah Kota Baru karena di sana banyak outlet-outlet dan pusat aktivitas masyarakat lainnya untuk berbelanja,” terangnya.

Untuk memastikan keamanan tetap terjaga, pihaknya telah menurunkan personil untuk menghindari tindakan melanggar hukum oleh masyarakat ataupun kenakalan remaja. Hal itu telah dilakukan sejak hari pertama bulan Ramadan.

“Di pontianak sudah berkurang bahkan beberapa hari terakhir kami tidak menemukan anak-anak membawa senjata tajam atau sarung yang diisi batu, balap liar atau kenakalan remaja lainnya,” pungkas Adhe. (kominfo/prokopim)