Berita

PONTIANAK - Tiga kelurahan di Kota Pontianak bakal menjadi pilot project Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar). Direktur Pemberdayaan Alternatif (Dayatif) Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Brigjen Pol Teguh Iman Wahyudi menyebut, tiga kelurahan dimaksud adalah Kelurahan Dalam Bugis, Sungai Beliung dan Siantan Tengah. "Ketiga kelurahan ini yang kita sampaikan ke Wali Kota Pontianak agar dijadikan pilot project Kelurahan Bersinar," ujarnya usai melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka Grand Design Alternative Development (GDAD) 2016-2025 di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut, ia menambahkan program kelurahan bersih dari narkoba ini merupkan bagian dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). "Jadi dalam program Kelurahan Bersinar itu akan ada kegiatan sosialisasi terkait bahaya narkoba dan sebagainya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Brigjen Pol Teguh, dalam kelurahan bersinar juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) atau relawan anti narkoba yang melibatkan perangkat kelurahan termasuk Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. "Mereka ini yang nantinya akan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di kelurahan tersebut," ucap Direktur Dayatif.

Menurutnya, Satgas tersebut dibentuk oleh masing-masing kelurahan berkoordinasi dengan BNN Kota Pontianak. Termasuk di kelurahan tersebut juga dibentuk posko seperti unit kecil BNN. Untuk nendorong terwujudnya Kelurahan Bersinar ini, dirinya meminta perangkat yang ada di kelurahan digerakkan, termasuk dukungan anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. "Apalagi kalau di kelurahan tersebut dibangun tempat rehabilitasi maka itu akan jauh lebih baik," imbuhnya.

Kelurahan Bersinar tidak hanya semata menyampaikan sosialisasi saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sosial ekonomi di wilayah tersebut. "Misalnya ada potensi menjahit maka akan kita berikan pelatihan agar masyarakat tidak tergiur dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan atau pengedar narkoba," tuturnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik terkait tiga kelurahan yang akan menjadi pilot project Kelurahan Bersinar oleh BNN. Pihaknya berkomitmen untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebab dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi semuanya, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan kalau seandainya ada warga di lingkungan tersebut yang terpapar. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba yang sudah banyak memakan korban. "Ini menjadi tantangan kita semua bagaimana kita bisa mendeteksi, mengeliminir, jangan sampai ada warga terpapar narkoba," ucapnya.

Edi berharap Ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan warga di lingkungan masing-masing ikut peduli dan tanggap apabila menemukan warganya yang dicurigai terpapar narkoba. Demikian pula bagi para orang tua, dirinya mengingatkan, kalau ada anak-anak atau remaja yang tingkah lakunya mencurigakan, jarang di rumah, para orang tua sudah sepatutnya mewaspadai jika menemukan hal demikian. "Deteksi sedini mungkin apabila orang-orang di sekitar kita ada yang mungkin terpapar penyalahgunaan narkoba sehingga bisa segera ditangani," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (9/6/2021).

Keempat Raperda tersebut yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020, perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan pengelolaan air limbah domestik. "Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi diupayakan dapat merespon pertanyaan, saran dan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya," ujar Edi.

Satu diantara persoalan yang dipertanyakan Fraksi Amanat Keadilan Bangsa terkait penjelasan terhadap pembebasan tanah untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I. Ia menerangkan bahwa untuk segmen di wilayah Pontianak Selatan terdapat 35 persil yang akan dibebaskan. Dari 35 persil tersebut, sebanyak 30 persil sudah terselesaikan. "Sebanyak 3 persil dikonsinyasikan ke pengadilan negeri dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga yang telah dinilai Tim Apraisal," bebernya.

Sementara 2 persil merupakan lahan makam. Sedangkan untuk segmen di wilayah Pontianak Timur terdapat 25 persil. Dari 25 persil tersebut sudah terselesaikan sebanyak 20 persil. "Sisanya sebanyak 5 persil masih menunggu kajian dari Tim BPN Kota Pontianak," ungkapnya.

Edi menuturkan, pembebasan lahan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I hingga kini masih berjalan. Pihaknya menargetkan proses pembebasan lahan tersebut rampung tahun ini. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut mendukung kelancaran proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I ini. "Kalau jembatan tersebut sudah terbangun, tentunya kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi bisa segera teratasi," pungkasnya. (prokopim)

Cakup 16.500 Sambungan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempersiapkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala kota. SPALD tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, saat ini prosesnya sudah dalam tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED). Lokasi untuk pengolahan air limbah direncanakan ada dua Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang akan mencakup 16.500 sambungan. "Sambungan tersebut membentang dari Jalan Kom Yos Sudarso hingga Jalan Martapura," ujarnya usai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (7/6/2021).

Pembangunan SPALD ini merupakan proyek strategis nasional. Untuk penyelesaiannya ditargetkan selama enam tahun dengan jumlah 16.500 sambungan rumah. Dari hasil kajian, Kota Pontianak dinilai layak mendapat bantuan SPALD dari pemerintah pusat. Sebab tidak semua kota yang mendapat bantuan tersebut. Kota Pontianak menjadi salah satu dari lima kota se-Indonesia yang menerima bantuan SPALD dari pemerintah pusat. "Kota Pontianak ini flat tergantung air pasang surut sehingga air tanah kita tinggi, apabila pengelolaan air limbah tidak optimal maka akan mencemari air tanah," jelasnya.

Saat ini, pengelolaan air limbah serupa sudah diterapkan beberapa daerah seperti Kota Denpasar dan Banjarmasin dengan skala parsial. Untuk cakupan layanan pengolahan air limbah adalah 35 persen dari jumlah penduduk yang ada di Pontianak. "Dengan adanya pembangunan SPALD ini nantinya diharapkan akan mengatasi persoalan air limbah hampir 40 persen warga Kota Pontianak," ungkapnya.

Edi memaparkan, yang dimaksud air limbah di sini adalah air kotoran yang dihasilkan oleh tubuh manusia maupun air kotor sisa dari cucian dan air limbah rumah tangga. Air limbah tersebut selanjutnya dialirkan melalui pipa dari rumah hingga ke IPALD untuk kemudian diolah. "Dengan adanya pengolahan air limbah ini, maka parit yang ada tidak lagi tercemar dengan air limbah," tuturnya. 

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Pontianak untuk membahas lebih detail terkait limbah yang ada di Kota Pontianak. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kota yang kian meningkat. "Sehingga limbah yang ada dikelola secara baik untuk mewujudkan Kota Pontianak yang ramah lingkungan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memonitor perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak. Saat ini Bed Occupancy Ratio (BOR) atau tingkat hunian di rumah sakit memang terjadi peningkatan, di mana pasien Covid-19 yang dirawat meningkat jumlahnya. "Harapan kita tingkat hunian bisa turun di bawah 60 persen supaya ada ketersediaan tempat tidur," ujarnya, Kamis (3/6/2021).

Namun demikian Pemkot Pontianak telah mempersiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan mempersiapkan rumah karantina di Rusunawa Nipah Kuning, RSUD Kota Pontianak serta puskesmas. Bagi pasien terutama yang tanpa gejala, jika memungkinkan bisa diisolasi di Rusunawa atau isolasi mandiri di rumah. "Yang paling penting bagaimana menjalani isolasi secara ketat agar tidak menularkan ke orang lain," ungkap dia.

Ditanya opsi untuk penambahan tempat tidur di rumah sakit saat ini, Edi menyebut Pemkot Pontianak masih terus melihat perkembangannya. Sebab selain tempat tidur, fasilitas lainnya juga harus dipersiapkan. Apalagi adanya keterbatasan ruangan yang mana pelayanan di rumah sakit tersebut tidak hanya melayani pasien Covid-19 saja, tetapi juga pasien yang mengidap penyakit lainnya. "Kita berharap pasien-pasien Covid-19 yang sembuh lebih banyak lagi," ucapnya.

Ia mengimbau warga yang merasakan gejala kurang sehat atau tanda-tanda awal terkonfirmasi positif Covid-19 seperti demam, flu dan batuk, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Dirinya juga berharap masyarakat menjaga imun dan kebugaran tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat serta berolahraga. Dengan menjaga imunitas tubuh setidaknya menjadi penangkal tertularnya Covid-19. "Masyarakat tetap taat dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat," kata Edi.

Saat ini, lanjutnya, tidak ada cara lain dalam menekan penyebaran Covid-19 selain Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dengan adanya PPKM pihaknya akan melakukan pemantauan perkembangan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir. Tim Satgas Covid-19 juga akan melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas langkah-langkah pembatasan yang akan lebih diperketat. "Jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat maka akan mempercepat penurunan kasus," pungkasnya. (prokopim)