,
menampilkan: hasil
Komitmen Pemkot Dalam Pemenuhan Hak Anak
Rakor Persiapan Penilaian KLA
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, rakor ini dalam rangka evaluasi penyediaan data untuk penilaian KLA. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak senantiasa berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan anak di Kota Pontianak. "Pemkot Pontianak banyak mempersiapkan pelayanan untuk anak diantaranya taman-taman yang ada juga ramah anak. Bahkan pada beberapa kelurahan telah tersedia rumah baca bagi anak-anak," ujarnya usai memimpin rakor di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (29/12/2020).
Bahasan menilai, keterlibatan semua pihak termasuk peran media massa juga diperlukan misalnya pemberitaan yang ramah anak. Demikian pula dunia usaha harus bisa memberikan pelayanan yang ramah anak. "Kita juga ada forum anak yang bekerja untuk Kota Layak Anak," katanya.
Tak kalah pentingnya, lanjut dia, peran orang tua juga harus dilibatkan sehingga ada sinergi agar orang tua bisa menjaga anaknya masing-masing. Terkait kasus prostitusi anak di bawah umur yang marak akhir-akhir ini. Pihaknya akan menggalakkan razia-razia sehingga praktek tersebut bisa diminimalisir bahkan tidak ada lagi. "Kita sudah memiliki perda tinggal pelaksanaan di lapangan untuk meminimalisir persoalan tersebut," ungkap Bahasan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, Darmanelly mengatakan, Pemkot Pontianak terus melakukan upaya pencegahan prostitusi anak di bawah umur. "Pencegahan dilakukan dengan pembentukan forum anak, forum genre, dan sosialisasi," jelasnya.
Dikatakannya, kejadian prostitusi anak di bawah umur marak di tengah pandemi Covid-19. Sementara pada saat sebelum pandemi Covid-19, anak-anak banyak di sekolah. Pada saat masa pandemi Covid-19 anak berada di rumah secara penuh. "Sehingga diharapkan peran pengawasan dari orang tua bisa dilakukan," imbuh Darmanelly.
Ia menuturkan, variabel KLA ada lima kluster yang harus dipersiapkan. Diantaranya hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan atau pengasuhan alternatif, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak kesehatan dan kesejahteraan serta hak perlindungan. "Jadi kasus prostitusi anak ini termasuk dalam hak perlindungan khusus dari pekerjaan terburuk bagi anak. Jadi ada 13 pekerjaan terburuk bagi anak menurut undang-undang ketenagakerjaan salah satunya eksploitasi seksual anak," papar dia.
Pemkot Pontianak juga telah membuat edaran terkait larangan hotel untuk melakukan tindakan asusila. Karena hal tersebut telah diatur dalam Perda ketertiban umum. "Sehingga yang melakukan hal tersebut bisa diberikan sanksi," katanya.
Dijelaskannya, variabel KLA sangat banyak, diantaranya menyediakan taman, sekolah, dan fasilitas lainnya yang ramah anak. "Target pada tahun depan bisa meningkatkan bahkan ke Nindya. Sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya," pungkasnya. (prokopim)
Rayakan Malam Tahun Baru Terancam Sanksi Pidana
Larang Konvoi Kendaraan Malam Tahun Baru
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang perayaan malam pergantian tahun dan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Termasuk larangan memainkan atau membunyikan kembang api. Selain itu, pada malam tahun baru, kegiatan masyarakat dibatasi hingga pukul 23.00 WIB. Semua kegiatan masyarakat harus sudah bubar pada pukul 23.00 WIB dan kembali kerumah masing-masing. "Sanksinya bukan lagi dikenakan denda, tetapi sudah masuk pada sanksi pidana," ujarnya usai rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lilin Kapuas dalam rangka kesiapan pengamanan tahun baru 2021 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (28/12/2020).
Pihaknya juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun pada malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasinya, sebanyak 1.326 personel gabungan disebar di seluruh wilayah Kota Pontianak untuk pengamanan.
Menurutnya, pada setiap malam tahun baru, masyarakat selalu melakukan perayaan dengan berkumpul. Namun di masa pandemi ini, hal itu tidak diperbolehkan karena dikuatirkan terjadi kluster-kluster penyebaran Covid-19. "Saya minta semua harus ikut mengantisipasinya dan menjaga daerah masing-masing, terutama Satgas berbasis komunitas tingkat RT/RW," imbau Edi.
Sementara untuk perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak, menurutnya mengalami peningkatan. Namun demikian tingkat kesembuhan juga tinggi, yakni di atas 90 persen. Untuk itu pihaknya terus berupaya mempertahankan pengendalian kasus Covid-19 di Kota Pontianak. "Tanpa dukungan semua pihak tentu ini tidak akan berjalan sukses," tuturnya.
Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin memastikan siapa saja, baik perorangan maupun kelompok yang melanggar aturan yang tertuang dalam surat edaran Wali Kota Pontianak, tidak hanya dikenakan sanksi denda, tetapi langsung dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 Undang-undang nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam KUHP pasal 212, 214, 216, 218 disebutkan bahwa siapa saja yang melawan petugas dan tidak mengindahkan perintah sesuai undang-undang maka dapat dipidana. "Jadi misalnya kita temukan orang yang tetap menyelenggarakan pesta, kita akan proses, kita akan tegakan hukum, kita akan pidanakan," tegasnya.
Sebagaimana surat edaran Wali Kota Pontianak nomor 470/80/Umum/2020, ada beberapa larangan, termasuk pesta pergantian malam tahun baru, pesta kembang api dan pembatasan aktivitas akan ditegakkan. Keterlibatan semua pihak dikatakannya memegang peran penting dalam upaya tersebut. Kapolresta mengimbau masyarakat untuk sebaiknya berada di rumah. Larangan merayakan malam tahun baru tidak hanya di hotel-hotel maupun warung kopi dan kafe, tetapi juga di rumah-rumah warga yang biasanya menggelar perayaan malam pergantian tahun. "Satgas komunitas tingkat RT/RW diharapkan bisa melakukan himbauan dan pengawasan di lingkungan masing-masing," imbaunya.
Kombes Pol Komarudin juga menegaskan, pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan tegas apabila ada pelanggaran dari aturan tersebut. Termasuk juga terhadap masyarakat dari luar Kota Pontianak yang telah merencanakan malam pergantian tahun di Kota Pontianak. Akan diberlakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi malam pergantian tahun baru. Diantaranya seluruh aktivitas akan dibatasi hingga pukul 23.00. "Kami tidak ingin malam tahun baru justru menimbulkan musibah baru karena abai terhadap protokol kesehatan dan mengakibatkan terjadinya kerumunan sehingga bisa berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19," paparnya.
Penegasan ini ditujukan untuk seluruh aspek aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang. Beberapa tempat seperti waterfront, Taman Alun Kapuas dan beberapa ruas jalan juga akan ditutup. "Kami imbau jangan ada yang melakukan konvoi kendaraan pada malam tahun baru, bagi yang melanggar akan kami tindak tegas," pungkasnya. (prokopim)
Musnahkan 1.752 Layangan dan Perlengkapannya
Hasil Operasi Penertiban Sepanjang Tahun 2020
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan pemusnahan barang bukti berupa layangan, gerinda (alat penggulung benang) dan benang hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak. Selain Wali Kota, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi ikut melakukan pemusnahan layangan dengan cara dibakar.
Edi menerangkan, pemusnahan layangan ini merupakan hasil razia sepanjang tahun 2020. Total jumlah barang-barang yang dimusnahkan sebanyak 1.752 buah, terdiri dari layangan sebanyak 909 buah, gelondongan 337 buah, benang gelasan atau kawat 502 buah dan gerinda 4 buah. "Selain barang-barangnya kita sita untuk dimusnahkan, para pemain layangan juga kita kenakan sanksi denda," ujarnya usai pemusnahan layangan dan perlengkapannya di halaman Kantor Wali Kota, Senin (28/12/2020).
Menurutnya, penertiban ini menyikapi keluhan warga terhadap masih maraknya permainan layangan di Kota Pontianak. Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang permainan layangan di Kota Pontianak. Permainan layangan menggunakan benang gelasan dan kawat sangat membahayakan bahkan menimbulkan korban jiwa. "Jika layangan itu putus lalu menjuntai di jalanan akan sangat membahayakan. Sudah banyak korban bahkan ada yang meninggal dunia makanya kita larang," tegasnya.
Edi menyebut, pihaknya akan tegas menindak para pemain layangan. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada para pelanggar atau pemain layangan sebesar Rp500 ribu. Tidak hanya itu, penjual layangan juga dikenakan sanksi. "Kita rutin melakukan monitoring dan penertiban, jika ada laporan maka langsung kita tindaklanjuti," pungkasnya. (prokopim)
Edi Kamtono : Jadi ASN Jangan Cengeng
388 CPNS Terima SK Pengangkatan
PONTIANAK - Sebanyak 388 orang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para CPNS yang baru menerima SK tersebut untuk memahami aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan, mulai dari Undang-undang sampai pada peraturan daerah. "Saya berharap kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru supaya menjadi ASN yang kuat, cerdas dan tidak cengeng. Jangan sampai baru bangun pagi sudah lemah," ucapnya usai menyerahkan secara simbolis SK pengangkatan CPNS dan pemasangan pin Korpri di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (28/12/2020).
Untuk itu, lanjutnya, para ASN harus memiliki semangat serta menanamkan sikap disiplin di dalam diri masing-masing. Sikap semangat harus terus ditingkatkan dalam rangka memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Edi mengingatkan bahwa sebagai ASN, bekerja berdasarkan aturan, bukan hanya sekadar suka-suka saja. "Kemudian ada pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal termasuk masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, para CPNS yang telah menerima SK, maka mereka menjadi bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dirinya menekankan kepada para CPNS agar dalam bekerja tidak mengedepankan ego sektoral atau terkotak-kotak, tetapi kedepankan kolaborasi. "Pemikiran, pemahaman dan wawasan sekarang juga harus dikolaborasikan," ujar dia.
Selain itu, ia juga menekankan kepada para ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta mentaati aturan yang berlaku apabila ingin sukses. Dirinya mengingatkan bahwa sebagai ASN yang ditanamkan adalah pengabdian, bukan untuk dipuji atau mendapat sanjungan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat maka akan memberikan dampak yang luar biasa untuk pembangunan di Kota Pontianak. Sebagai bagian dari Pemkot Pontianak, ASN juga diminta untuk peka terhadap lingkungan. "Sekarang saya masih mendapatkan informasi langsung dari masyarakat terkait pelayanan publik, sebagai pelayan maka ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesan Edi.
Menurutnya, organisasi pemerintahan yang modern tugasnya adalah melayani, bukan untuk dihormati dan membanggakan jabatan. ASN mempunyai hak gaji, bahkan ada tambahan lagi dengan tunjangan tambahan. Namun selain itu, kata dia, ASN juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan aturan. "Koordinasi juga harus dilakukan untuk penyesuaian lingkungan," tuturnya.
Edi berharap para ASN harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menambah wawasan. Informasi yang ada harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman, kualitas dan kompetensi. "ASN juga harus peka dan peduli terhadap masyarakat," katanya.
Dengan kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk menambah wawasan. Informasi yang ada harus dimanfaatkan untuk peningkatan pemahaman, kualitas dan kompetensi. sebagai ASN juga harus peka dan peduli terhadap masyarakat.
Edi menambahkan, pandemi Covid-19 mengakibatkan sejumlah program yang sudah direncanakan terganggu akibat pembatasan-pembatasan. Bahkan ada pencapaian yang melambat atau tidak tercapai. "Kuncinya kita sebagai ASN adalah memberikan pelayanan yang cepat, benar dan bisa memberikan multiplier efek bagi pembangunan," imbuhnya.
Dari 388 CPNS, 214 diantaranya tenaga pendidikan, 144 tenaga kesehatan dan 30 tenaga teknis. Sedangkan berdasarkan golongan, terdiri dari golongan III sebanyak 293 orang dan 95 orang golongan II. (prokopim)