Berita

Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkup Setda Kota Pontianak

PONTIANAK - Setelah perjanjian kinerja diteken oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak beberapa waktu lalu, selanjutnya penandatanganan dilakukan oleh seluruh pejabat struktural di masing-masing OPD. Di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak, perjanjian kinerja diteken oleh seluruh asisten dan masing-masing kepala bagian (kabag). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menyatakan, penandatanganan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja juga sebagai bentuk komitmen para pejabat dalam melaksanakan tugasnya selaku penanggung jawab.

Ia menilai, perjanjian kinerja ini juga dalam rangka tolok ukur OPD dalam melakukan kegiatannya berdasarkan APBD yang telah disepakati. 

"Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur," ujarnya usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja oleh para pejabat struktural Setda Kota Pontianak di ruang kerjanya, Jumat (14/2/2025).

Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

"Perjanjian kinerja ini juga bisa sebagai dasar untuk kita mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani ini, lanjut Sekda, menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap kepala perangkat daerah yang dijabarkan secara berjenjang. 

"Saya berharap agar apa yang telah ditandatangani ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama," pungkasnya. (prokopim)

Musrenbang Kecamatan Pontianak Kota Prioritaskan Drainase

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menegaskan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

"Kita melaksanakan Musrenbang dengan tujuan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap para anggota DPRD dapat membantu mengawal agar apa yang sudah diharapkan masyarakat benar-benar terwujud," ujarnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Kota di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Sabtu (15/2/2025).

Edi menilai pentingnya kehadiran dan peran aktif RT dan RW dalam proses Musrenbang. Menurutnya, keterlibatan langsung perwakilan masyarakat ini penting untuk memantau dan mengawal proses perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan warga.

"Jangan sampai yang dibutuhkan masyarakat adalah drainase karena sudah mampet, tapi yang dibangun malah jalan. Mungkin penting, tapi bukan prioritas," tegasnya.

Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan dalam proses Musrenbang. Ia berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

"Untuk anggaran 2026, kita harus memastikan uang itu benar-benar digunakan untuk yang masyarakat butuhkan. Inilah filosofi dan isi dari Musrenbang," tukas Edi Suryanto.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pontianak. Di antaranya dengan memperbanyak saluran drainase agar saat genangan terjadi, bisa cepat surut. Hal ini harus dibarengi dengan konektivitas saluran yang baik. Oleh sebab itu, dia berpendapat agar setiap kecamatan di Kota Pontianak perlu dilengkapi dengan sistem pompanisasi. 

"Begitu air pasang, pompa kita langsung buang ke Sungai Jawi," imbuhnya.

Selain fokus pada infrastruktur, Satarudin juga mendorong peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, Kota Pontianak merupakan penyumbang PBB terbesar nomor dua di Kalimantan Barat.

"Potensi PBB kita sangat tinggi. Perlu dilakukan pengukuran ulang karena rata-rata SPT masih menggunakan data lama yang belum diperbaharui selama puluhan tahun," ucapnya.

Camat Pontianak Kota Anisah Nurbayani memaparkan, Kecamatan Pontianak Kota memiliki luas wilayah 16,02 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 129.762 jiwa yang tersebar di 40.545 KK. Wilayah ini terdiri dari 520 RT dan 120 RW yang tersebar di lima kelurahan.

"Kecamatan Pontianak Kota merupakan wilayah perdagangan dan jasa, dengan berbagai fasilitas umum strategis seperti perkantoran, perguruan tinggi, rumah sakit, pasar modern dan tradisional, perhotelan dan tempat wisata," ungkapnya.

Terkait tantangan pembangunan, Anisah mengungkapkan masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani, di antaranya masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, kasus stunting di awal tahun 2024 tercatat 322 kasus, meski telah berkurang menjadi 256 kasus di akhir tahun.

“Untuk mengatasi stunting, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta per kelurahan untuk pemberian makanan tambahan, didukung dana DAU untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan stunting,” tutupnya.

Musrenbang tingkat Kecamatan Pontianak Kota ini dihadiri oleh perwakilan dari lima kelurahan, termasuk Ketua LPM, RT, RW, serta berbagai organisasi dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. (prokopim)

PONTIANAK - Kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan turut mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak Sidig Handanu menjelaskan, saat ini efisiensi yang dibebankan kepada pemerintah daerah tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Artinya kalau dari segi volume untuk Pemkot Pontianak itu alhamdulillah, karena tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, APBD kita tidak mengalami banyak perubahan, tapi untuk ke dalamnya akan diprioritaskan karena 2025 ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih,” paparnya, Rabu (11/2/2025).

Sidig menerangkan, di tahun 2025 ini kepemimpinan Pemkot Pontianak akan berlanjut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2025-2030 yaitu Edi Kamtono dan Bahasan. Ia menyebut, pihaknya akan memprioritaskan program kepala daerah terpilih yang disampaikan selama janji kampanye.

“Jadi kembali kepada Pemkot Pontianak sendiri, artinya tidak mengalami banyak perubahan dari aspek volume,” terangnya.

Visi dan misi Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih telah dituangkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2026. Untuk selanjutnya program-program prioritas akan dijalankan dengan model quick wins. 

Ia menjabarkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih adalah 'Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis'. Adapun misinya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, inovatif, adaptif, profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi, mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan sarana, prasarana dasar dan utilitas, serta mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif, dan inovatif.

“Yang ditarik seandainya nanti dilakukan efisiensi, ini tujuannya untuk menunjang program-program Wali Kota terpilih dan kemungkinan juga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan di Kota Pontianak berjalan lancar. Ia menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan, untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan program pemerintah yang ada.

"Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Kami juga telah membentuk tim transisi yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan jajaran kepala dinas untuk menyusun program sesuai visi dan misi Pak Edi Kamtono dan Pak Bahasan," ujarnya.

Tim transisi yang dibentuk sejak Januari ini bertugas memastikan visi-misi pemimpin baru agar dapat diintegrasikan ke dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2025. Edi menambahkan bahwa perubahan anggaran akan dilakukan pada bulan April atau Mei mendatang untuk menyesuaikan dengan visi-misi tersebut.

Mengenai persiapan pelantikan kepala daerah terpilih, ia menyebutkan bahwa rapat-rapat terus dilakukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan akomodasi pelantikan. 

"Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai lokasi dan teknis pelantikan, namun kami pastikan seluruh layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu," tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini, diharapkan transisi kepemimpinan ini dapat berjalan lancar dan membawa Pontianak lebih maju sesuai harapan masyarakat. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2026, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“RKPD 2026 mengusung tema ‘Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan Ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya’. Ini mencerminkan harapan kita bersama untuk membangun Pontianak yang lebih maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (10/2/2025).

Dia menjelaskan forum ini untuk mendengarkan masukan dari semua pihak, dalam penyusunan perencanaan. Menurutnya, pembangunan Kota Pontianak akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak serta masyarakat miskin dan marginal. 

“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar,” tegas Edi Suryanto.

Pemkot Pontianak juga menitikberatkan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM akan didorong agar semakin produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dioptimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Dalam aspek lingkungan, konsep pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, sektor budaya akan mendapat perhatian khusus dengan pelestarian seni dan tradisi lokal. 

“Pembangunan modern tidak boleh mengabaikan kearifan budaya. Oleh karena itu, kami akan memastikan budaya Pontianak tetap lestari seiring perkembangan zaman,” kata Edi Suryanto.

Dalam forum tersebut, Pj Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak mencapai 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen).

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91 persen). 

"Perlu kecermatan dalam perencanaan, karena pengangguran kita 8,29 persen, tapi kemiskinan 4,2 persen. Pengangguran belum tentu menyebabkan kemiskinan," sebutnya.

Edi Suryanto menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Forum Konsultasi Publik ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat. 

“Kami ingin memastikan bahwa RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu menjabarkan sejumlah isu strategis dalam rancangan ini. Antara lain perihal Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan, manajemen wilayah dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.

"Di infrastruktur misalnya, tahun 2045 seharusnya kita sudah bicara air minum aman dan sanitasi aman," terangnya. 

Dia menjabarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan turut diselaraskan dengan perencanaan. Visi tersebut adalah "Pontianak Maju, Sejahtera, berwawasan lingkungan yang Humanis”. 

Adapun misinya, yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, inovatif, adaptif, profesional, dan akuntabel berbasis teknologi informasi; mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan saran, prasarana dasar dan utilitas, dan; mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif, dan inovatif.

Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2026 benar-benar menjadi panduan pembangunan Kota Pontianak yang lebih baik di masa depan. (bappeda/prokopim)